Pelatihan “Jaminan Sosial: Penghitungan Biaya dan Advokasi”

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Advertisements

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
ANALISIS MEDAN KEKUATAN (FORCE FIELD ANALYSIS/FFA)
European Union Ekosistem Mangrove, masyarakat dan konflik: mengembangkan pengetahuan berdasarkan pendekatan untuk menyelesaikan beragam kebutuhan Kegiatan.
ANALISIS KONTEKS & PEMANGKU KEPENTINGAN untuk mempengaruhi kebijakan
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Advokasi Pelayanan Kesehatan Bagi Difabel
Langkah-Langkah Advokasi Kebijakan
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Sesi 2 Pengenalan Terhadap EDS/M dan Instrumen EDS/M
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
Response dlm meeting. Siklus Hidup Manusia ASIA Kelangsungan Hidup PerkembanganPerlindunganPartisipasi.
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2015
ROAD MAP Kelompok IV Hardiman Maupe Ramlah Moh Guntur Nirwan Syahrul.
Pengantar Monitoring dan Evaluasi
EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH (EDS/M)
Disampaikan oleh : Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
Sinta Satriana Jakarta, 20 November 2012
PERGURUAN TINGGI IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
PERENCANAAN PROYEK SISTEM INFORMASI.
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
Rapid Assessment Protocol Costing Tool
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
Prasetijono Widjojo MJ
MONITORING & EVALUASI PROMKES
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
Sesi 2 Pengenalan Terhadap EDS/M dan Instrumen EDS/M
KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB
RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Menuju Kabupaten Sehat
RENCANA BISNIS Investasi yang dilakukan merupkan usaha menanamkan faktor produksi langka dalam usaha atau proyek tertentu. Tujuan investasi  memperoleh.
Pembangunan Kasus Bisnis & Penentuan Alternatif
MANAJEMEN SDM PELAYANAN KESEHATAN
PERTEMUAN 2 Proses Pengembangan Perangkat Lunak
Renewing Organizations: better choice of organizational design
Syarat kebijakan kesehatan yang baik untuk mendesain kebijakan
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Disampaikan oleh : Sjaiful DP
Tahapan Audit managemen
HASIL ANALISA DAN REKOMENDASI URAIAN JABATAN
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs)
Prasetijono Widjojo MJ
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kelompok 6 Maria Widi Hapsari
OSKAR JUDIANTO SSn., MM., MDs. FAKULTAS DESAIN dan INDUSTRI KREATIF
Evaluasi dan Rencana Kerja
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
PROGRAM PENSIUN MENJELANG
Analisis Kebijakan Kesehatan
Dampak Sosial Dari Revolusi Industri 4.0
The Gateway to entire Business
Fungsi Kontrol (Monev) pada Proses Pengembangan Kebijakan
SURVEILANS GIZI. PENGERTIAN Surveilans adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematis, terus- menerus dan.
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Tipe Proyek 1.Proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan kesuatu konsultan atau kontraktor. –Karakteristik pekerjaan sudah jelas. –Tidak melalui proses.
Transcript presentasi:

Pengenalan ABND (Assessment Based National Dialog) dalam pengalaman Indonesia Pelatihan “Jaminan Sosial: Penghitungan Biaya dan Advokasi” 20-21 November 2012

Outline Presentasi Tujuan, proses, pelaku Tiga tahap ABND

Apa yang ingin kita ketahui Apa yang ingin kita ketahui? “Apakah social protection floor adalah sebuah kenyataan?” Pencapaian penuh SPF !! Masih terdapat gap  rekomendasi untuk meraih pencapaian penuh SPF

“Apakah social protection floor sebuah kenyataan?”  Apakah semua penduduk telah memiliki akses pada pelayanan dasar kesehatan?  Apakah semua anak telah menikmati jaminan pendapatan melalui transfer tunai atau barang  akses nutrisi, pendidikan?  Apakah semua orang dalam kelompok usia produktif yang tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup menikmati jaminan pendapatan dasar? (dalam hal sakit, pengangguran, bersalin, cacat )  Apakah semua penduduk di usia tua memiliki jaminan pendapatan melalui pensiun atau transfer?

“Apakah social protection floor sebuah kenyataan?”Contoh: Kesehatan Beberapa negara mungkin memiliki dasar (floor) untuk kesehatan Tingkat perlindungan ..tetapi masih terdapat kesenjangan untuk anak-anak dan lanjut usia produktif Miskin Sektor informal Sektor Formal Population

Poin Kritis ABND 1. Bagaimana situasi jaminan sosial? 2. Berapa jauh kita dari pencapaian SPF? -> Kesenjangan, masalah 3. Apa yang harus dilakukan? 4. Berapa biaya yang dibutuhkan saat ini dan akan datang? 5. Apakah pemerintah mampu memenuhinya? Apakah perlu peningkatan ruang fiskal? 6. Bagaimana memastikan rekomendasi dapat didukung dan dipahami? 7. Bagaimana untuk mengadvokasi SPF sebagai rekomendasi keseluruhan atau spesifik?

Tahap Penilaian ASSESSMENT FACTSHEET: Step 1 – Membangun matriks penilaian termasuk identifikasi rekomendasi prioritas ASSESSMENT FACTSHEET: Step 2 – Protokol Rapid Assessment untuk mengestimasi biaya pelaksanaan ketentuan perlindungan sosial Step 3 – Finalisasi laporan penilaian untuk mendapatkan persetujuan dan tindak lanjut dari pemangku kepentingan

Step 3 Step 1 Step 2 ABND Process 1. Pemetaan Skema 9. Pengesahan oleh tim gabungan PBB dan presentasi kepada pemerintah 2. Draf Matriks Assessment ABND Process 3. Dialogue # 1 dalam matriks ABND 4. Menterjemahkan rekomendasi kebijakan ke dalam skenario pembiayaan   7. Finalisasi pembiayaan, Penulisan laporan ABND 5. Dialogue # 2 (proposal skenario)   6. Pengumpulan data untuk protokol RAP dan skenario pembiayaan   Step 2

Organisasi pekerja dan pengusaha Organisasi Masyarakat Sipil Pemangku Kepentingan ABND Kementerian (Tenaga Kerja, Kesehatan, Sosial, Perencanaan, Pendidikan, Keuangan, Pemberdayaan Masyarakat Desa) Organisasi pekerja dan pengusaha Pemerintah Daerah BPS Akademisi Badan PPB yang terlibat dalam SPF (ILO, UNICEF, WHO, UNESCAP, UNFPA, UNAIDS, UNESCO, UNWOMEN, UNDP, WFP), World Bank, ADB, mitra pembangunan Organisasi Masyarakat Sipil

Outline Presentasi Tujuan, proses, pelaku Tiga tahap ABND

STEP 1: Membangun Matriks Penilaian Tujuan SPF Skema SP saat ini Rencana Skema SP (Strategi) Policy gap Isu Pelaksanaan Rekomendasi Health Children Working age Elderly Identifikasi situasi saat ini Identifikasi policy gaps dan isu pelaksanaan, penyampaian apa yang dapat melengkapi Pilihan kebijakan prioritas, ditentukan melalui dialog nasional Empat jaminan SPF

STEP 2: Protokol Rapid Assessment (lembar excel) Model Pasar Kerja (EAP) Kerangka kerja Demografi (POP) 1- Pengumpulan Data Model Operasi Pemerintah (GGO) Model Makroekonomi (ECO) 2- Penghitungan biaya dan proyeksi sebagai % dari GDP & Government expenditure Pembiayaan manfaat 3- Proyeksi pembiayaan dari kombinasi manfaat Ringkasan dan hasil

STEP 2: Protokol Rapid Assessment Bagaimana menggunakan RAP? Rekomendasi diterjemahkan ke dalam skenario (provisi social protection spesifik) yang perlu disampaikan dan diperluas Biaya skenario dihitung dengan menggunakan lembar kerja RAP

Kekuatan ABND Pengembangan perlindungan sosial di suatu negara dengan pendekatan koordinasi, holistik dan koheren Memberikan inisiatif sebuah dialog nasional dalam menyampaikan isu dan penyusunan strategi jaminan sosial, penyempurnaan SPF, pilihan kebijakan prioritas, dan masalah dalam perlindungan sosial dan Memberikan bukti dan fakta terhadap kelayakan beberapa pilhan kebijakan yang berbeda Dapat dijadikan sebagai baseline untuk monitoring dari implementasi SPF (dalam konteks rencana nasional)

Kelemahan ABND Analisa yang dilaukan padaSTEP 1 sangat sederhana and dan tidak tidak masuk ke rincian operasi dan kapasitas kelembagaan Dialog sosial biasanya berlaku pada tingkat teknis dan pembuat kebijakan tingkat yang lebih tinggi perlu dilibatkan pada STEP 3 RAP berdasarkan pada sejumlah asumsi (seperti model apapun) yang mengarah ke perkiraan kasar biaya masa depan, studi aktuaria tambahan diperlukan untuk finalisasi desain dari skema yang diusulkan