ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN Noer bahry noor

PENGERTIAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN (POLICY) ADALAH SUATU ATURAN TERTULIS HASIL KEPUTUSAN FORMAL ORGANISASI, YANG MENGATUR NILAI DAN PERILAKU SELURUH KOMPONEN DALAM ORGANISASI, YANG BERSIFAT MENGIKAT UNTUK MENCAPAI SUATU TATA NILAI BARU (UNITED NATIONS, 1975)

PEMBUATAN KEBIJAKAN ADALAH PROSES POLITIK DAN PROSES ORGANISASI YANG PENGERTIAN KEBIJAKAN PEMBUATAN KEBIJAKAN ADALAH PROSES POLITIK DAN PROSES ORGANISASI YANG AMAT PANJANG DAN BERTAHAP (CHARLES LINDBLOM, 1968)

KARAKTERISTIK KEBIJAKAN YANG ‘BAIK’ TERTULIS DAN BERDASARKAN PROSES SERTA KEPUTUSAN FORMAL ORGANISASI HARUS RELEVAN DENGAN TUJUAN ORGANISASI DAN DIPAHAMI OLEH SEMUA ANGGOTA ORGANISASI YANG TERLIBAT

KARAKTERISTIK KEBIJAKAN YANG ‘BAIK’ DINYATAKAN DALAM KALIMAT TERTULIS YANG DAPAT DIMENGERTI OLEH SELURUH ANGGOTA HARUS JELAS MASA BERLAKUNYA DAN MENYATU DENGAN AKTIVITAS DI MASA DEPAN

KARAKTERISTIK KEBIJAKAN YANG ‘BAIK’ Œ KARAKTERISTIK KEBIJAKAN YANG ‘BAIK’ KEBIJAKAN HARUS BERSIFAT TERBUKA (UNTUK PERUBAHAN) TETAPI HARUS JUGA BERSIFAT STABIL

KARAKTERISTIK KEBIJAKAN YANG ‘BAIK’ Œ KARAKTERISTIK KEBIJAKAN YANG ‘BAIK’ KEBIJAKAN HARUS DAPAT DITERAPKAN DAN BERSIFAT RASIONAL BERSIFAT TERBUKA UNTUK DIINTEPRETASIKAN OLEH PARA PELAKU DAN JUGA DAPAT DITERAPKAN PADA BERBAGAI SITUASI

RELEVANSI KEBIJAKAN PADA PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN SISTEM VISI MISI STRATEGI MISI STRAT MISI BASIS STRATEGI STRA ORGANISASI & MASYARAKAT FONDASI: INFRASTRUKTUR ORGANISASI VISI – MISI – STRATEGI – POLICY KEPEMIMPINAN – KOMITMEN – KESADARAN BUDAYA ORGANISASI – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN INFORMASI

BENTUK KEBIJAKAN KEBIJAKAN MAKRO: UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH (PP) KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) KEPUTUSAN MENTERI (KEPMEN) KEBIJAKAN MIKRO: KEPUTUSAN DIRJEN “PERATURAN ORGANISASI”

PROBLEM (MASALAH) ADALAH KESENJANGAN (GAP) ANTARA HARAPAN (TEORI, NORMA, NILAI, TUJUAN ORGANISASI) DENGAN KENYATAAN (HASIL PROGRAM, HASIL KEGIATAN, PERILAKU, KEADAAN NYATA) YANG TERJADI PADA ORGANISASI (MIKRO) MAUPUN PADA MASYARAKAT (MAKRO)

CIRI & KARAKTERISTIK MASALAH ISU PUBLIK 1. MASALAH PUBLIK SELALU KOMPLEK 2. MELIBATKAN BERBAGAI TATA NILAI 3. MELIBATKAN SEJUMLAH AKTOR 4. SELALU MENIMBULKAN TRADE OFF 5. SELALU ADA AREA YG TIDAK JELAS

PUBLIC ISSUE (ISU PUBLIK) ADALAH MASALAH YANG MENJADI KEPRIHATINAN, PERHATIAN MAUPUN KEPEDULIAN (CONCERN) SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT (ATAU SEBAGIAN BESAR ANGGOTA ORGANISASI), DAN MEMPENGARUHI KEHIDUPAN DAN AKTIVITAS MASYARAKAT LUAS.

ANALYSIS, PREDICTIONS AND DECISION MAKING POLICY ANALYSIS ANALYSIS, PREDICTIONS AND DECISION MAKING PREDICTED PROBLEM OR NEW VALUE POLICY RESISTANCE NORM BEHAVIOR POLICY CYCLE: POLICY FORMULATION POLICY IMPLEMENTATION POLICY REVIEW TYPE OF RESISTANCE PROBLEM ISSUES CHARACTERISTIC INTENSITY POLICY APPROACHES ACTORS POLICY ISSUES CONSEQUENCES BEHAVIOR CHANGE UNEXPECTED BEHAVIOR BACKGROUND OBJECTIVES ESSENCE OF VALUE

FUNCTIONAL CATEGORIZED IN WITH A POTENTIAL THE POLICY PROCESS : A FRAMEWORK FOR ANALYSIS; CHARLES O. JONES FUNCTIONAL CATEGORIZED IN WITH A POTENTIAL ACTIVITIES GOVERNMENT PRODUCT PERCEPTION/ DEFINITION AGGREGATION ORGANIZATION REPRESENTATION AGENDA SETTING PROBLEMS PROBLEMS TO GOVERNMENT DEMAND ACCESS PRIORITIES FORMULATION LEGITIMATION BUDGETING PROPOSAL PROGRAM BUDGET (RESOURCES) ACTION IN GOVERNMENT GOVERNMENT TO PROBLEMS VARIES (SERVICE, PAYMENTS, FACILITIES, CONTROLS) IMPLEMENTATION EVALUATION ADJUSTMENT/ TERMINATION VARIES (JUSTIFICATION, RECOMMENDATION, CHANGE, SOLUTION) PROGRAM TO PROBLEMS

Proses Pembuatan Kebijakan KEDEKATAN PROSEDUR ANALISIS KEBIJAKAN DENGAN TIPE-TIPE PEMBUATAN KEBIJAKAN (William Dunn) Perumusan Masalah Penyusunan Agenda Peramalan Formulasi Kebijakan Adopsi Kebijakan Rekomendasi Monitoring Implementasi Kebijakan Penilaian Penilai Kebijakan

Tiga pendekatan dalam Analisis Kebijakan PERTANYAAN UTAMA TIPE INFORMASI Empiris Valuatif Normatif Adakah dan akankah ada (fakta) Apa manfaatnya (nilai) Apakah yang harus diperbuat (aksi) Deskripsi dan prediktif Preskriptif

Tiga elemen sistem kebijakan Policy stakeholders Policy Environment Public policy Kriminalitas Inflasi Pengangguran Diskriminasi Gelandangan Analisis Kebijakan Kelompok warga negara Serikat Pekerja Partai Instansi Penengakan hukum Ekonomi Kesejahteraan Personil Perkotaan

Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah Kinerja Kebijakan Evaluasi Peramalan Perumusan Masalah Perumusan Masalah Hasil Kebijakan Perumusan Masalah Masalah Kebijakan Masa depan kebijakan Perumusan Masalah Pemantauan Rekomendasi Aksi Kebijakan

3 BENTUK UTAMA ANALISIS KEBIJAKAN Analisis Kebijakan Prospektif Analisis Kebijakan Retrospektif Analisis Kebijakan yang Terintegrasi

BENTUK-BENTUK ANALISIS KEBIJAKAN RETROSPEKTIF (Ex Post) : Apa yang terjadi dan perbedaan apa yang dibuat PROSPEKTIF (EX Ante) : Apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan PEMECAHAN MASALAH : Apa solusi masalahnya ? PENEMUAN MASALAH : Masalah apa yang harus diatasi ?

POLICY CYCLE POLICY FORMULATION PROBLEM ISSUE PROBLEM CHARACTERISTICS APPROACH OBJECTIVES 2. POLICY IMPLEMENTATION APPROACH METHODS 3. POLICY EVALUATION (POLICY REVIEW) APPROACH METHODS RECOMENDATIONS PTO

LANGKAH DALAM POLICY FORMULATION 1. KAJIAN MASALAH (ISU PUBLIK) 2. PREDIKSI KONSEKUENSI PENGGUNAAN METODA PREDIKSI ELABORASI ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGGUNAAN METODA CURAH PENDAPAT 4. PENENTUAN TUJUAN KEBIJAKAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

LANGKAH DALAM POLICY FORMULATION PERUMUSAN RENCANA KEBIJAKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN PENDEKATAN DAN METODA 6. SOSIALISASI DRAFT KEBIJAKAN 7. MENETAPKAN KEBIJAKAN

LANGKAH DALAM POLICY IMPLEMENTATION 1. PENENTUAN PENDEKATAN PENETAPAN PENDEKATAN PENETAPAN METODA 2. PENGENDALIAN IMPLEMENTASI PENGGUNAAN METODA 3. PEMANTAUAN DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF PEMANTAUAN RESISTENSI PEMANTAUAN PERILAKU YANG MUNCUL

LANGKAH DALAM POLICY IMPLEMENTATION 4. MENGATASI TIMBULNYA DAMPAK PENETAPAN PENDEKATAN DAN METODA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 5. PENILAIAN DAN PREDIKSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

BENTUK PENDEKATAN DALAM POLICY IMPLEMENTATION STRUKTURAL MANAJERIAL BEHAVIORAL POLITIK & SOSIAL

PENDEKATAN-PENDEKATAN IMPLEMENTASI Struktural Approaches Rancang bangun kebijakan dan rancangan bangunan organisasi sedapat mungkin dipertimbangkan secara bersama.

Struktur yang bersifat organis nampaknya amat cocok untuk situasi-situasi implementasi dimana kita memerlukan merancang bangun struktur-struktur yang mampu melaksanakan suatu kebijakan yang senantiasa berubah bila dibandingkan dengan merancang bangun suatu struktur khusus untuk program yang sekali selesai

Bentuk struktur yang sifatnya kompromistis barangkali adalah struktur matrik di mana departemen-departemen vertikal bersilangan dengan tim-tim proyek antar departemen horizontal (atau satuan-satuan tugas, kelompok-kelompok program) yang dikepalai oleh pimpinan proyek

Kombinasi struktur yang bersifat birokratik dan adhokrasi ini mengandung kelemahan tertentu, misalnya adanya kewenangan ganda, tetapi bagaimanapun ia lebih luwes bila dibanding struktur-struktur model mesin pemerintah yang selama ini ada

Procedural and Managerial Approaches Langkah-langkah tahap implementasi Merancang bangun (mendisasin) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu

Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat

Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan

Pendekatan ini mengasumsikan adanya tingkat kemampuan pengawasan yang sangat tinggi atas pelaksanaan dan hasil akhir suatu program dan dianggap terisolasi dari pengaruh lingkungan

Behavioural Approaches Perilaku manusia beserta segala sikapnya harus pula dipengaruhi kalau kebijakan ingin dapat diimplementasikan dengan baik. Pendekatan prilaku diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan (resistance to change)

Alternatif-alternatif yang tersedia jarang sekali yang sesederhana seperti menerima atau menolak, dan sebenarnya terbentang spektrum kemungkinan reaksi sikap, mulai dari penerimaan aktif hingga penerimaan pasif, acuh tak acuh dan penolakan pasif hingga penolakan aktif.

Penyebab terjadinya penolakan terhadap perubahan sehubungan dengan implementasi kebijakan Mungkin terdapat perasaan khawatir terhadap perubahan itu sendiri, karena perubahan berarti ketidakpastian (uncertainty) dan pada sementara orang terdapat daya toleransi yang amat rendah terhadap situasi yang serba tidak pasti.

Dampak ekonomis dari perubahan dalam bentuk penghasilan, keuntungan, keamanan pekerjaan, masa depan karir.

Tidak mudah untuk mempelajari keterampilan-keterampilan baru, menerima tanggung jawab baru yang berbeda dengan sebelumnya, memenuhi standar yang tinggi, atau bekerja dengan rekan kerja dalam suatu lingkungan yang masih asing.

Rasa khawatir yang terkait dengan status/kedudukan tertentu yang kini dimiliki (Status fear) mengenai dampak atau akibat perubahan tertentu yang diusulkan, dan dampak politis dari perubahan itu mungkin akan ditentang dengan keras

Dampak yang bersifat keorganisasian Struktur-struktur kian birokratik Berkurangnya rasa akrab Berkurangnya otonomi pribadi atau otonomi organisasi.

Resep yang disarankan oleh pendekatan behaviour Informasi yang lengkap mengenai perubahan-perubahan yang diusulkan atau diharapkan harus dapat disediakan dari semenjak awal Musyawarah yang ekstensif dengan pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh perubahan

Resep yang disarankan oleh pendekatan behaviour Dilibatkan dalam pengambilan keputusan Keterusterangan mengenai permasalahan dan segala akibat yang bakal terjadi

Melibatkan pemimpin-pemimpin informal Mendorong keberanian orang-orang untuk menyatakan rasa khawatirnya yang kerapkali menjadi alasan bagi sikap penolakan mereka

Political Approaches Politik lebih mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh di antara dan di dalam lingkungan organisasi. Tidak/kurang memperhitungkan realita-realita kekuasaan maka mustahil kebijakan tersebut dapat berhasil

Keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan/berpengaruh (atau koalisi dari kelompok kelompok ini) untuk memaksakan kehendaknya.

RESISTENSI (PENOLAKAN) ADALAH PERILAKU (PEMIKIRAN, NIAT, SIKAP, MAUPUN TINDAKAN), YANG DISADARI (DISENGAJA) ATAUPUN TAK DISADARI (TAK DISENGAJA), YANG SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, MENENTANG TERHADAP KEBIJAKAN (SEBAGIAN ISI KEBIJAKAN ATAU KESELURUHAN MATERI KEBIJAKAN)

SUMBER RESISTENSI MENGANCAM EKSISTENSI MENGANCAM SUMBER EKONOMI KURANG INFORMASI KETIDAKMAMPUAN KEPENTINGAN KELOMPOK POLITIK

LANGKAH DALAM POLICY REVIEW 1. PENENTUAN PENDEKATAN PENETAPAN PENDEKATAN 2. PENGKAJIAN POLICY FORMULATION PROSES PENYUSUNAN AKTOR YANG TERLIBAT PROSES SOSIALISASI

LANGKAH DALAM POLICY REVIEW 3. PENGKAJIAN DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF PENGKAJIAN MASALAH YANG TIMBUL PENGKAJIAN RESISTENSI PENGKAJIAN PERILAKU YANG MUNCUL

LANGKAH DALAM POLICY REVIEW MENILAI HASIL YANG SUDAH TERCAPAI TATA NILAI DAN PERILAKU 5. KEBIJAKAN PENILAIAN DAN PREDIKSI KEBERHASILAN

PERILAKU POSITIF DAN NEGATIF ADALAH PERILAKU (PEMIKIRAN, SIKAP, NIAT, DAN TINDAKAN) SESEORANG MAUPUN SEKELOMPOK ORANG, YANG BERSIFAT POSITIF (BAIK) ATAUPUN NEGATIF (KURANG BAIK) YANG TIMBUL AKIBAT ADANYA PENETAPAN SUATU KEBIJAKAN, YANG TERJADI PADA INDIVIDU YANG TERKAIT LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN KEBIJAKAN PTO

CIRI BIDANG KESEHATAN Sarat dengan persoalan perilaku Berkaitan dengan substansi dan tindakan ‘berbahaya’ Perlu adanya sistem yang jelas dan rinci Perlu ada persyaratan, pengawasan, dan sangsi PERLU ADA KEBIJAKAN & PERATURAN

apa kunci keberhasilan? Bersumber pada isu publik Pemahaman masalah secara komprehensif Ketajaman proses prediksi Pengambilan keputusan yang melibatkan semua fihak Spesifik tetapi akomodatif Secara periodik direview

KEBIJAKAN APA SAJA YANG HARUS DIBAHAS SECARA KHUSUS, DALAM KAITAN BIDANG KESEHATAN ?

KEBIJAKAN TERKAIT No Kebijakan Catatan 1 2 3 4 5 6 SK Menkes No. 032/ Birhup/1972 tentang Rujukan Kesehatan Penyelenggaraan Sistem Rujukan Tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, terutama karena rujukan tidak berjalan 2 Permenkes No. 244/1990 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Ijin Apotek Diperbaiki, sebenarnya lebih lengkap 3 SK Menkes No. 347/1990 tentang Obat Wajib Apotek Perlu definisi obat dan kategori yang lebih spesifik Tidak ada aturan sangsi 4 UU Nomor 23/1992 tentang Kesehatan Perlu ada kejelasan tentang tenaga kesehatan di bidang kefarmasian Pengertian lebih rinci ttg obat dan alat kesehatan 5 Permenkes No. 922/1993 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Ijin Apotek Diperbaiki pada tahun 2002 6 Permenkes No. 919/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep Rancu pd beberapa pasal

KEBIJAKAN TERKAIT No Kebijakan Catatan 7 8 9 10 11 12 SK Menkes No. 924/1993 tentang Obat Wajib Apotek No.2 Tidak ada aturan sangsi 8 SK Menkes No. 925/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No.1 Hanya mengatur perubahan daftar obat 9 UU Nomor 23/1992 tentang Kesehatan Kurang fokus dalam persoalan kefarmasian 10 Permenkes No. 922/1993 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Ijin Apotek Tidak ada aturan tentang kompetensi dan tatacara penetapan dan penyerahan obat Kerahasiaan resep 11 Permenkes No. 919/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep Rancu pd beberapa pasal 12 SK Menkes No. 735/ Menkes/SK/VII/1995 Penyerahan secara nyata sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan kepada propinsi dan kabupaten/kota Perlu ditinjau kembali dengan keluarnya UU No. 22/1999, agar sejalan dan konsisten dengan prinsip desentralisasi

KEBIJAKAN TERKAIT No Kebijakan Catatan 13 14 15 16 17 18 SK Menkes No. 1332/Menkes/SK/VII/1995 Perubahan Atas Permenkes No. 922/1993 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Ijin Apotek Ada beberapa pasal pada Permenkes No. 922/1993 yang tidak lagi menjadi peraturan di dalam SK Menkes No. 1332/Menkes/SK/VII/1995 14 UU Nomor 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan Perlu ada kejelasan beberapa kategori Apoteker 15 UU Nomor 5/1997 tentang Psikotropika Ada kerancuan tentang fungsi setiap unsur 16 UU Nomor 22/1997 tentang Narkotika Ada kekurangan dalam klasifikasi bhan baku Dan fungsi unsur 17 PP Nomor 72/1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Perlu ada lampiran rincian bahan yang lebih lengkap 18 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen Dimungkinkan penggugatan terhadap produsen barang dan jasa, serta petugas kes secara pembuktian terbalik

INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERILAKU DOMINAN BIDANG KERJA KASTEMER UTAMA PERILAKU DOMINAN INDUSTRI FARMASI MASYARAKAT UMUM KARYAWAN PERUSAHAAN PERLINDUNGAN PENGAMANAN APOTEK PEMBELI JAGA MUTU INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PASIEN DOKTER ‘PEER GROUP’

TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN TEORI RASIONAL KOMPREHENSIF BERDASAR PEMIKIRAN RASONAL PENDEKATAN KUANTITATIF PENGEMBANGAN ALTERNATIF

TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN TEORI INKREMENTAL MENGHINDARI BANYAK ALTERNATIF TIDAK ADA SATU TINDAKAN YG PALING TEPAT KAJIAN FAKTOR YG LANGSUNG

TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN TEORI NORMATIF BERDASARKAN NILAI NORMATIF TEORI PENGAMATAN TERPADU UNTUK PERSOALAN YANG SANGAT FUNDAMENTAL

TERIMA KASIH