SEJARAH NASIONALISME PAPUA Oleh: Dr. Adriana Elisabeth Rakornis Pusjarah TNI Jakarta, 21 Februari 2017

STRUKTUR PRESENTASI I. Memahami Nasionalisme Papua II. Papua dalam Dinamika Nasional III. Papua dalam Dinamika Internasional IV. Dialog dan Masa Depan Papua

I. Memahami Nasionalisme Papua Latar belakang/proses nasionalisme di Papua Kesultanan Tidore dan pengaruhnya Migrasi melalui laut (Oceanic Migration) Kepentingan Indonesia: kemerdekaan politik dari Belanda kedaulatan wilayah

Kepentingan Asing di Papua Kepentingan Belanda: Memberikan self-determination untuk Papua Pengelolaan & keuntungan sumber daya alam (emas) Kepentingan Amerika Serikat: Membendung komunisme Membendung kekuatan/kepemimpinan global Indonesia di bawah Sukarno

II. Papua dalam Dinamika Nasional Akar persoalan Papua: (1) Marjinalisasi & diskriminasi (2) Kegagalan pembangunan: UU Otsus Papua 2001 UP4B 2011-2014 (3) Kekerasan negara & pelanggaran HAM (4) Sejarah integrasi & status politik Papua Masalah lain: Depopulasi/perubahan demografi di Papua Isu agama Pengelolaan SDA berbasis hukum adat

AKAR MASALAH PAPUA Generasi muda Papua: Model gerakan: Berideologi merdeka Gerakan politik dan jaringan diaspora Papua secara internasional Teknologi komunikasi dan informasi melalui media sosial Model gerakan: Protes Mogok Boikot Gunakan simbol-simbol politik

Aktor Gerakan Aliansi Mahasiswa Papua Front Nasional Mahasiswa Papua Garda Papua Parlemen Rakyat Daerah Komite Nasional Papua Barat National Parliament of West Papua. Tumbuhnya nasionalisme baru di kalangan kaum muda Papua berbasis: ras Melanesia, anti-kolonialisme, dan humanisme. Membentuk United Liberation Movement for West Papua/ ULMWP

III. Papua dalam Dinamika Internasional Negara asing mengakui kedaulatan RI di Papua Hubungan bilateral Indonesia dengan negara asing: penanganan penyakit menular & pencegahan HIV/AID pendidikan (beasiswa, training) lingkungan hidup Perencanaan keuangan dan penataan birokrasi lokal Diplomasi Indonesia di Pasifik Selatan Namun Papua dipandang berbeda oleh aktifis HAM, LSM & lembaga Gereja: Pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan secara adil Kepentingan investasi luar negeri tidak berbasis hukum adat Papua

PERAN DIPLOMASI INDONESIA Diplomasi Ofensif Transaksional Defensif Kedaulatan negara tidak didukung dengan perbaikan kondisi di Papua: pendidikan, kesehatan, dll. Esensi diplomasi: Komunikasi Negosiasi Kompromi Menjaring informasi

Masalah HAM di Papua Masalah pelanggaran HAM: penangannya belum menyeluruh (belum mencakup HAM sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya) Tidak sejalan dengan kampanye isu HAM di luar negeri oleh ULMWP Pembentukan Tim Terpadu HAM tidak kredibel Masalah koordinasi antarinstitusi HAM/penegak hukum Pembatasan kebebasan berekspresi terjadi di Papua Penyelesaian pelanggaran HAM 1962-2010? Mengurangi tindak kekerasan yang menjurus pada pelanggaran HAM?

Masalah PEPERA Beda persepsi mengenai proses integrasi antara Pemerintah Indonesia dengan Orang Papua Interpretasi atas proses dan hasil jajak pendapat terus berkembang Integrasi Papua tidak dibarengi dengan perbaikan kondisi Papua, bahkan pelanggaran HAM dan kekerasan politik berlangsung terus Orang Papua tidak diterima sebagai bagian utuh dalam keindonesiaan – scr filosofi, norma dan nilai budaya Melanesia Keterasingan antara “Jakarta dg Papua”

PERAN MEDIA Media lokal dan internasional lebih aktif & konsisten memberitakan Papua Media nasional tidak mengimbangi pemberitaan media lokal dan internasional Media nasional terkesan menghindari pemberitaan yang tidak mendukung NKRI di Papua

IV. Dialog dan Masa Depan Papua DIALOG NASIONAL YG INKLUSIF untuk trust building antara: Pemerintah & Masyarakat Antarkelompok di Papua Papua asli vs Pendatang Antargenerasi Gereja dan Adat

TUJUAN DIALOG Dialog sebagai bagian dari demokrasi Pembangunan berbasis HAM Penyelesaian trauma akibat konflik DIALOG UNTUK MENCAPAI REKONSILIASI: MENGHARGAI MARTABAT MANUSIA PAPUA DIALOG PERLU PERSIAPAN YG MATANG PROSES PANJANG DAN MELELAHKAN DIALOG TIDAK MEMBUNUH SIAPA PUN KALAU DIALOG GAGAL/DEADLOCK, BISA DIMULAI KEMBALI

Proses Dialog Inklusif Dialog pembangunan Presiden dengan Pemerintah Daerah (Gubernur Papua/PB, DPRP/PB, dan MRP/PB) Presiden dengan Kementrian/Lembaga Dialog internal masyarakat Papua Dialog sektoral antara Pemerintah dan wakil-wakil masyarakat Papua terkait isu-isu sektoral Dialog nasional antara Pemerintah dan wakil-wakil masyarakat Papua menuju rekonsiliasi di Papua

TERIMA KASIH