Konsumsi Berkelanjutan: Gerakan Gaya Hidup Hijau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia “Menuju Ekonomi Hijau: Pembelajaran pada Tahap Transisi” Bappenas, 22 November 2011

Pokok Bahasan Gerakan konsumen, konsumen hijau, konsumsi berkelanjutan Hak dan tanggung jawab konsumen Karakter konsumen Konsumsi berkelanjutan Survei konsumen Menggeser pertimbangan konsumsi Peran pemerintah Apa yang perlu dilakukan Catatan kritis ekonomi hijau Penutup

Gerakan Konsumen (Hijau) Reaksi masyarakat luas terhadap kelalaian birokrasi dan ketidakpedulian perusahaan terhadap masyarakat Penyebab utama ketidakpuasan konsumen tidak ditangani secara memuaskan  penyelesaian hanya bersifat sementara Indonesia: diawali dengan berdirinya YLKI pada tahun 1973 Gerakan konsumen hijau muncul tahun 1980an Adanya kepedulian masyarakat konsumen terhadap dampak pola konsumsinya bagi lingkungan Di Indonesia diawali dengan kasus Dukuh Tapak. Seruan boikot untuk beberapa merek produk konsumsi yang pabriknya mencemari lingkungan Beberapa kasus lain yang diangkat oleh lsm lingkungan: Freeport, Inti Indo Rayon, Newmont, dll.

Konsumsi Berkelanjutan Mengkristal pada KTT Bumi di Rio 1992  Agenda 21: perlunya perubahan pola konsumsi menjadi lebih berkelanjutan “Penggunaan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menuju kualitas hidup yang lebih baik, dengan meminimalkan penggunaan sumber daya alam, bahan kimia serta pembuangan sampah dan polutan sehingga tidak membahayakan kebutuhan generasi mendatang” UN Guidelines for Consumer Protection (1985), diperluas pada 1999 dengan menambahkan Promotion of Sustainable Consumption  pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang akan barang dan jasa dengan cara yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan World Summit for Sustainable Development  mempertegas perlunya langkah konkrit terkait sustainable production and consumption

Inisiatif Konsumsi Hijau Comparative testing oleh organisasi konsumen sudah memasukkan green rating, terutama untuk produk elektronik Energy Efficiency Award  produk elektronik, otomotif, gedung, dll CI’s Bad Company Award tahun 2009 dan 2010 terkait Greenwashing Labeling  klaim GM free, non CFC, non lead, dll Membatasi penggunaan plastik  supermarket Menggunakan wadah kertas dari pada styrofoam  restoran Pendidikan konsumen yang lebih luas  konsumen beretika dampak pola konsumsi terhadap petani, buruh, neraca perdagangan, pertimbangan aspek sosial dan lingkungan perusahaan

Hak Konsumen Hak untuk terpenuhinya kebutuhan dasar Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur Hak untuk memilih Hak untuk didengar/atas perwakilan Hak untuk mendapatkan ganti rugi Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen Hak mendapat lingkungan yang sehat Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa Hak untuk diperlukan secara adil, tidak diskriminatif

Tanggung Jawab Konsumen Kesadaran kritis Mencari, memahami dan memanfaatkan informasi  melakukan pengamanan diri tingkat awal Kritis terhadap informasi yang tersedia Berani bertindak Memperjuangkan apa yang menjadi haknya Tanggung jawab sosial Waspada terhadap akibat dari pola konsumsinya bagi kelompok lain yang tidak berdaya Tanggung jawab lingkungan Memahami akibat pola konsumsinya terhadap lingkungan Solidaritas Berhimpun membangun kekuatan dan memperjuangkan kepentingan yang lebih luas

Kelompok Konsumen Kelompok dengan keterbatasan ekonomi dan pengetahuan Tidak punya daya pilih, pertimbangan jangka pendek Faktor kesehatan, lingkungan, legalitas kurang menjadi pertimbangan Kelompok menengah yang punya daya pilih dengan pengetahuan terbatas Gaya hidup dipengaruhi lingkungan sosial  ikut tren Pola konsumsi cenderung boros Kelompok menengah yang punya pengetahuan dan daya beli, tetapi daya pilih masih terbatas Sensitif harga: perbedaan harga masih memengaruhi pilihan Memiliki pengetahuan, sadar kesehatan dan lingkungan  berusaha berkonsumsi efisien Kelompok menengah yang punya daya pilih dan pengetahuan Gaya hidup, lingkungan sosial, penting Sadar kesehatan dan lingkungan. Kesadaran sosial?

Konsumsi Berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi melahirkan rumah tangga baru dengan tingkat kesejahteraan lebih baik  perubahan gaya hidup dan pola konsumsi Berbagai inisitatif mendorong konsumsi berkelanjutan berkembang belakangan ini  kampanye, pendidikan konsumen, munculnya produk dengan berbagai klaim Kesadaran konsumen untuk berperilaku lebih ‘hijau’ atau ‘berkelanjutan’ mulai berkembang, tetapi penerapannya tidak mudah. Beberapa kendala: Keterjangkauan  harga yang relatif lebih tinggi Ketersediaan produk dan jasa ‘hijau’  pilihan yang terbatas Informasi produk dan jasa  terbatas, klaim menyesatkan, masalah kredibilitas Kebijakan dan peraturan  terbatas, tidak tersosialisasi dengan baik, tidak efektif

Survei Konsumen Survei efisiensi energi (YLKI, 2002) 87,1% akan memilih produk hemat energi, meski harga lebih mahal 10,1% memilih produk yang lebih murah, walau tidak hemat energi Tetapi, klaim hemat energi menjadi pertimbangan ke empat setelah garansi, harga, dan merek Survei Mintel (2009) 78% ingin membeli lebih banyak produk organik bila harga lebih murah 54% akan membeli produk ‘hijau’ jika harga tidak terlalu tinggi 52% mengatakan harga produk pembersih ramah lingkungan sangat mahal Tetapi, survei lain (Green Seal) menyebutkan 82% akan tetap membeli produk dan jasa ‘hijau’ meski harga lebih mahal Survei catalyze communication (2011) Pertimbangan konsumsi: kualitas, harga, merek; ramah lingkungan hanya 1% 49% tidak percaya klaim ‘hijau’ produk, 30% tergantung merek Bersedia beralih ke produk hijau dengan perbedaan harga sampai 10%

Pergeseran pertimbangan Kuantitas konsumsi  membeli dan membeli mengonsumsi lebih banyak lebih baik Jangka pendek  masa pakai pendek, penggunaan sekali pakai kenyamaan, kegunaan sesaat Kepentingan individu  nilai ekonomi untuk diri sendiri Kualitas konsumsi mengendalikan lebih sedikit dengan manfaat lebih besar Jangka panjang masa pakai yg panjang, dapat didaur ulang dampak jangka panjang dalam kehidupan Kepentingan bersama nilai-nilai sosial, politik, neraca perdagangan

Peran Pemerintah Melaksanakan sepenuhnya UN Guidelines for Consumer Protection, khususnya Section G. Promotion of Sustainable Consumption Memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Bertindak sebagai ‘panutan’ dalam pilihan konsumsinya Kebijakan yang mendukung keberlanjutan Bertindak sebagai fasilitator Pemberian insentif dan disinsentif Menyediakan informasi yang diperlukan konsumen Memastikan akuntabilitas sektor bisnis Penyusunan kebijakan yang transparan dan partisipatif

Apa yang Diperlukan Mendorong perubahan perilaku konsumsi tidak dapat berdiri sendiri Perlu didukung oleh: Kebijakan pemerintah Ketersediaan informasi produk Ketersediaan dan akses pilihan produk Keterjangkauan harga Terkait kebijakan: Kebijakan dan regulasi yang mendorong produksi produk hijau atau ramah lingkungan Kebijakan dan regulasi pelabelan Standar dan kriteria untuk klaim-klaim spesifik seperti hemat energi, organik, bebas bahan berbahaya, termasuk logo dan penandaannya

Apa yang Diperlukan Terkait informasi produk Ketersediaan dan akses Swa deklarasi  kredibilitas informasi? Sistem pengawasan  membangun kepercayaan konsumen Survei menunjukkan keraguan konsumen tentang kebenaran klaim Ketersediaan dan akses Pilihan masih terbatas Sangat tergantung pada ketersediaan, kredibilitas, dan keandalan informasi Keterjangkauan harga  sistem insentif dan disinsentif Standar yang tersosalisasi dengan baik Laboratorium penguji yang independen Lembaga sertifikasi yang kredibel dan diakui secara internasional

Catatan Kritis Ekonomi Hijau Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan memerlukan perubahan ekonomi dan transformasi gaya hidup Ekonomi hijau harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan  tidak semata sebagai isu lingkungan, tetapi sepenuhnya mempertimbangkan pembangunan dan dimensi keadilan Ekonomi hijau perlu mempertimbangkan perkembangan dan pembangunan setiap negara  tidak dapat diberlakukan ketentuan yang sama pada semua negara Ekonomi hijau tidak dapat dijadikan hambatan perdagangan dan persyaratan baru perjanjian internasional

Penutup Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan diperlukan komitmen pemerintah dan pelaku usaha dalam menjalankan kebijakan yang mengarah pada keberlanjutan Di sisi lain konsumen perlu diberdayakan untuk mendukung konsumsi berkelanjutan, dengan memahami hak dan tanggung jawabnya Tindakan yang dilakukan individu konsumen tidak cukup untuk untuk membuat perubahan sosial  perlu didukung dengan kerangka kebijakan, regulasi, dan langkah-langkah yang memastikan transisi ekonomi hijau memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi bumi

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia TERIMA KASIH Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jl. Pancoran Barat VII/1 Duren Tiga, Jakarta 12760 Tel. 021-7981858 7971378 konsumen@rad.net.id