Sumber-Sumber Pendanaan Kesehatan Department of Health Policy and Management

Outline Bagian 1: Dasar hukum Bagian 2: Alur dana APBN Bagian 3: Sumber – sumber dana kesehatan Sumber dana Internasional Sumber dana Nasional Sumber dana Daerah

Bagian 1: Dasar Hukum

Perundangan dan Regulasi UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 23 Th 2014 ttg Pemerintah Daerah UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan PP No 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS Peraturan dan regulasi lainnya… www.manajemen-pembiayaankesehatan.net

Bagian 2: Alur APBN Pusat ke Daerah

Sumber: Kemenkeu RI, 2017

Sumber: Kemenkeu RI, 2017

APBN APBD BAGI HASIL PAD DANA PERIMBANGAN PENDPT LAIN DAU DAK APBN TAHUNAN APBN PERUBAHAN DANA PERIMBANGAN KEMENTERIAN / LEMBAGA BAGI HASIL DAU DAK PAD PENDPT LAIN APBD KEMKES K. PUSAT K. DAERAH DEKONST T. PERBANT DEFISIT SURPLUS KEGIATAN DESENTRALISASI YANKES

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL Pembagian Urusan Pemerintahan UU No. 32/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pelaksanaan Urusan Sumber Pendanaan UU No. 33/2004 APBD DBH PAD UU No.34/2000 DAU DAK Desentralisasi Pendapatan Transfer Dana Otsus K/L melimpahkan wewenang kepada Gubernur Dekonsentrasi Dana Penyesuaian Lain-lain Pendapatan yang Sah Dana Hibah Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah K/L menugaskan wewenang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota Dana Darurat Belanja Penggunaan SILPA Surplus/Defisit Pencairan Dana Cadangan Pembiayaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan APBN Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah) APBN

ALUR DANA APBN KE DAERAH (MONEY FOLLOWS FUNCTION) PUSAT DAERAH Belanja Pusat di Pusat Belanja Pemerintah Pusat K/L 6 Urusan Mutlak Belanja Pusat di Daerah Kanwil di Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-lain Di luar 6 Urusan APBN Dikerjakan sendiri Melalui UPT Dana Sektoral di Daerah Dilimpahkan ke Gubernur Dana Dekonsentrasi Ditugaskan ke Gub/Bupati/ Walikota Dana Tugas Pembantuan Belanja Untuk Daerah Dana Perimbangan Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Hibah Dana darurat Dana Desentralisasi APBD

P U S A T DAERAH 4 Okt Maret Maret Mei Mei Jan - Peb pagu Indikatif Perencanaan Dan Penganggaran APBN Kemkes Sumber: Perencanaan Kemenkes Okt Maret Maret Mei Mei Jan - Peb Pembahasan Pemerintah Dgn DPR RI Sidang kabinet Rancangan Awal RKP dan pagu Indikatif Rapat Teknis Kemkes Pasca Musrenbang + Rakorbangpus Penetapan Pagu Anggaran (Sementara) Penyusunan Awal RKP utk Kemkes : Pertemuan Kord awal tk. Kemkes Koordinasi dan Pert, Internal Unit Utama Sinkronisasi tingkat kemkes April Nov Trilateral Meeting Penetapan Pagu Definitf Mei Juli P U S A T Maret Nov April Sidkab Penetapan RKP RDP RAKL Kemkes dng Komisi IX DPR Rakorbangpus RDP RAKL Kemkes dng Komisi IX DPR Peny. Renja kemkes Mei Agst Nov Maret Maret April Pembahasan Pemerintah Dgn DPR RI Pembahasan RAKL Kemkes Dng Kemkeu Pembahasan RAKL Kemkes Dng Kemkeu Sinkronisasi Awal KemKes dan Dinkes (Rakerkesnas) Pertemuan Bappenas Dan Bappeda Pra Musrenbangnas Dan Maret Penyiapan RKAKL APBN Pagu Sementara Dinkes/RSUD Prov, Kab/Kota Penyiapan RKAKL APBN Pagu Definitif Dinkes/RSUD Prov, Kab/Kota Jan - Peb April Penyusunan Awal Renja Pemda Penyusunan ditingkat Prov dan Kab/Kota Sinkronisasi Prov dgn kab/kota Rakorbangda Propinsi dan Kab/Kota Rancangan Awal RKD dan pagu Indikatif Daerah Rakorbangda Propinsi dan Kab/Kota Rancangan Awal RKD dan pagu Indikatif Daerah Musrenbangda Prov dan Kab/Kota) DAERAH Mei - Des KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI DAERAH Peran Utama Kemkes Peran Utama Bappenas/Kemkeu Peran Utama Daerah 4

Prevention and Promotion Issues Health Care Issues DAK Dekonsentrasi Ministry of Health District of Health Provincial of Health Primary Health Care Operational Management Planning on Investment Prevention and Promotion Issues Health Care Issues Planning on Salary DAK Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Social Resistant BOK Jamkesmas Jampersal DAU

Bagian 3: Sumber Dana Kesehatan

Sumber: Trisnantoro, 2014

Sumebr: Kemenkeu, 2016

Sumber: Kemenkeu, 2017

Kenaikan Pembiayaan Bersumber dari APBN (dalam Triliun) Kemenkes, 2015

Sumber: Kemenkeu, 2017

Sumber: Kemenkeu, 2017

50% termasuk untuk Kesehatan Sumber: Kemenkeu, 2017

Sumber: Kemenkeu, 2017

Sumber: Kemenkeu, 2017

Dana Desa Sumber: Bappenas, 2016

Sumber Dana Luar Negeri

Rincian Sumber Pendanaan Kesehatan Dana Pemerintah Pusat Dana Kementerian (Dana Program Kemenkes) Dana Dekonsentrasi (Ke Propinsi) dan Tugas Pembantuan (Ke Kab/Kota) Bantuan Operasional Kesehatan JAMKESMAS dan JAMPERSAL Dana Pemerintah Propinsi Dana APBD Propinsi (DAU Propinsi) Bantuan Gubernur Dana Pemerintah Kabupaten Kota Dana APBD Kabupaten/Kota (PAD) Dana Perimbangan (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil)

Fungsi Alokasi Kesehatan dari Pemerintah Dana Pemerintah Pusat Dana Kementrian (Dana Pembiayaan Program Nasional Kemenkes) Dana Dekonsentrasi (Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat ke Propinsi) Tugas Pembantuan (Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat ke Kab/Kota) Bantuan Operasional Kesehatan (Bantuan biaya operasional PUSKESMAS) JAMPERSAL (Pendanaan Pelayanan Kesehatan di Faskes) JKN (Pendanaan Pelayanan Kesehatan di Faskes)

Dana Pemerintah Propinsi Dana APBD Propinsi (DAU Propinsi)  Pendanaan Kegiatan Rutin dan Operasional Bantuan Gubernur dan JAMKESDA Prop  Pelayanan Kesehatan Masyarakat diluar Jamkesmas dan Jampersal

Dana Pemerintah Kabupaten Kota Dana APBD Kabupaten/Kota (PAD)  Pendanaan Kegiatan Rutin dan Operasional Dana Perimbangan DAU  Operasional Kesehatan DAK  Fisik dan Infrastruktur DAK Non Fisik  BOK, Akreditasi Puskesmas, Akreditasi RSUD, Jampersal Dana Bagi Hasil  Operasional Khusus dan Bencana

Analisis Anggaran sektor Kesehatan Pemerintah Pusat Fungsi Kesehatan APBN 2015: 74,4 Triliun Penyerapan? Fungsi Kesehatan 5 % 2016: 104,8 Triliun Anggaran Kesehatan APBN 2016: 62,7 Triliun Anggaran Kesehatan APBN 2017: 58,3 Penyerapan? Kenaikan di tahun 2016 dan sedikit penurunan di 2017...?

Tantangan: Sumber Pendanaan sudah ada, bahkan berlebih Apakah program Preventif dan Promosi Kesehatan dapat menyerap anggaran? Apakah sebagian besar anggaran akan terdorong untuk Kuratif (Medis klinis, obat, dan pengobatan)  JKN Bagaimana pelaksanaan programnya? Bagaimana sumber daya manusianya? Monitoring dan Evaluasi?siapa yang melakukan?

Sumber: Kemenkeu, 2017

Gambaran Serapan Dana Pemerintah untuk Sektor Kesehatan Sumber Data: Indonesia Revised Budget Note, MoF, 2011

Grafik Serapan Anggaran Kementrian Kesehatan 2004-2010 Sumber Data: Profil Anggaran Kesehatan Kementrian Kesehatan 2004-2010

Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun 2012-2014  Isu penyerapan anggaran. Sumber; Kementerian Kesehatan RI, 2015

Sisa Anggaran Kementerian Kesehatan 2012-2014

GAMBARAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2012 (Dalam Milyar) Sumber Data: Presentasi Biro Perencanaan dan Anggaran Kementrian Kesehatan 2013

GAMBARAN ALOKASI ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2012 (Dalam Milyar) Sumber Data: Presentasi Biro Perencanaan dan Anggaran Kementrian Kesehatan 2013

Sumber: Presentasi Review Kebijakan Anggaran Nasional Contoh Implementasi di daerah Sumber: Presentasi Review Kebijakan Anggaran Nasional

Sumber: Presentasi Review Kebijakan Anggaran Nasional

Sumber: Presentasi Review Kebijakan Anggaran Nasional

Sumber: Presentasi Review Kebijakan Anggaran Nasional Pembiayaan Kesehatan di Prov Papua Sumber: Presentasi Review Kebijakan Anggaran Nasional

Asuransi Swasta /Masyarakat BLN / NGO Asuransi Swasta /Masyarakat

Tantangan ke depan Anggaran kesehatan akan selalu naik, tapi apakah sudah merata distribusinya? Dana JKN besar- untuk pelayanan kesehatan (UKP) Dana UKM apakah mengalami kenaikan... Dana dekonsentrasi terlambat diturunkan, sulit dilaksanakan, dan mempunyai risiko tidak terserap Dana Alokasi Khusus meningkatkan proyek-proyek fisik dan obat Dana Alokasi Khusus Non Fisik- mekanisme baru ?siapa yang mau melakukan monitoring dan Evaluasi

Penyerapan anggaran yang masih terkesan berakselerasi di akhir tahun. Pertanggungjawaban pada besarnya serapan dana, bagaimana dengan hasil dampak. Indikator kinerja untuk remunerasi.

Kesimpulan

Batasan Pembiayaan Kesehatan Besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Health provider Health consumer

Syarat Pokok Pembiayaan Kesehatan JUMLAH Harus memadai untuk menyelenggarakan yankes dan tidak menyulitkan masyarakat yang memanfaatkannya PENYEBARAN Harus sesuai dengan Kebutuhan untuk Penyelenggaraan yankes Dan masyarakat PEMANFAATAN Harus diatur setepat mungkin agar tercapai Efektifitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan

Masalah-Masalah Pembiayaan Kesehatan Kurangnya dana yang tersedia Penyebaran dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan (equity - fairness) Pemanfaatan yang tidak tepat Pengelolaan dana yang belum sempurna Biaya kesehatan yang makin meningkat - Inflasi - Demand yang meningkat

- Kemajuan IPTEK - Perubahan pola penyakit (triple burden) - Perubahan pola pelayanan kesehatan (fragmented health services) - Perubahan pola hubungan dokter pasien - Lemahnya mekanisme pengendalian biaya - Penyalahgunaan asuransi kesehatan

Masalah dalam pembiayaan kesehatan di negara berkembang (World Bank, 1987) Misallocation Internal inefficiency of public programs Inequity in the distribution of benefit from health services

Empat hal yang harus di-reform untuk mengatasi masalah pembiayaan kesehatan (World Bank) Subsidi untuk yankes pemerintah dikurangi Meningkatkan cakupan asuransi kesehatan Meningkatkan peran swasta Mendesentralisasiskan pelayanan kesehatan pemerintah. → penekanan pada konsep EFISIENSI….. Bagaimana dengan EQUITY…..???

Upaya Penyelesaian Masalah Peningkatan jumlah dana: pemerintah dan swasta. Perbaikan penyebaran, pemanfaatan, dan pengelolaan dana Pengendalian biaya kesehatan - memberlakukan sertifikasi kebutuhan - studi kelayakan - peraturan pengembangan yang terencana - standard baku pelayanan - penjagaan mutu pelayanan - pengaturan tarif pelayanan - asuransi kesehatan/jaminan kesehatan

Terimakasih