MEWUJUDKAN BUDAYA KERJA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

PANDUAN AKSES SISTEM APLIKASI SSIMRR BERBASIS WEB
PENGELOLAAN JARINGAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG SIMPEG
Direktorat Pengolahan dan Teknologi Informasi 1 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHANNYA.
Manajemen perkantoran modern
SimPEG PADA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU KAB. GOWA
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
PANDUAN.
SISTEM INFORMASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
Layanan & Infrastruktur Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) Universitas Hasanuddin PusatTeknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Hasanuddin.
Sistem Informasi Manajemen
SISTEM DATA DAN INFORMASI PROGRAM KB NASIONAL
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
Dalam Pengelolaan Instalasi Komputer
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
0leh : H. Saiful Hamdani,S.Ag.MH
Layanan dan Infrastruktur TIK UNHAS Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi PTIK - Unhas KELOMPOK IV Ayatullah Ahmad, Takdir, Nashrullah, Irvan R, Muhtar.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MELALUI DISHUBKOMINFO DALAM PENGELOLAAN DATA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAR ES SALAM, S.Kom, M.Si Kepala Seksi Sarana.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
C. PETA JABATAN ESELON I KEPALA 01/10/2017 Jabatan Eselon I : 5
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
PENGEMBANGAN JOGJA CYBER PROVINCE DI PEMERINTAH DAERAH PROV DIY
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PETUNJUK TEKNIS PEMERINGKATAN WEBSITE SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV JATIM DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
APLIKASI KELUARGA SEHAT
PENGENALAN UPTIK Oleh :
PENERBITAN KTP ELEKTRONIK TAHUN
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SINGGLE DATA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
sekilas biography RAHARJA SINERGI KOMUNIKASI
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN UNIT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam New Economy
PENGEMBANGAN ICT LPMP JAWA BARAT
Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam New Economy
Internet (Part 2) Hendra Putra, S.Kom, M.Kom.
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam New Economy
Pengolahan Informasi Mata Kuliah KSI C Minggu-6
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pengenalan Internet Oleh: Burhanudin.
Pertemuan VI (Perangkat Lunak) Umar muhammad, MT
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
PERANAN DAN CARA KERJA ADMINISTRASI JARINGAN
KELOMPOK 2.
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
MATERI SOSIALISASI PIU UNIVERSITAS HASANUDDIN
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS 2015
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN Jumat, 29 Maret 2019.
Transcript presentasi:

MEWUJUDKAN BUDAYA KERJA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN BKKBN

DASAR PENGEMBANGAN TIK PERATURAN KEPALA BKKBN NO:367/HK-010/B5/2008, TENTANG: PENGELOLAAN TIK PROGRAM KB GRAND STRATEGI 9 PERINTAH HARIAN KEPALA BKKBN KONTRAK KINERJA PROG. KBN JAWA TIMUR

DALAM PENGELOLAAN DATA OPERASIONAL BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DATA OPERASIONAL BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SDM (Operator) PERANGKAT KERAS (Hardware) PERANGKAT LUNAK (Software) KETERSEDIAAN DATA Keterampilan masih rendah Mutasi petugas Pelatihan kurang Minat dan kemauan Kerusakan perangkat Pemeliharaan Perangkat Tidak bisa melakukan perbaikan 1. Install Program Aplikasi 2. Gangguan Virus 3. Akses internet Kelengkapan data laporan. Ketepatan waktu laporan Validitas data

9 PERINTAH HARIAN KEPALA BKKBN Kepada seluruh komponen yang terkait dengan Peraturan Kepala BKKBN NO:367/HK-010/B5/2008, TENTANG: PENGELOLAAN TIK PROGRAM KB untuk mengambil langkah: Operasional penjabaran lebih lanjut isi ketentuan dalam peraturan terebut. Kepada pimpinan unit kerja (Pejabat Eselon I,II,III dan VI) untuk dapat menciptakan, mendorong dan memasyarakatkan budaya kerjabarbasis TIK dilingkungan wilayah kerjanya masing-masing. Kepada semua staf jajaran BKKBN (Pejabat Sturktural,Fungsional dan staf), untuk mengoptimalkan penguasaan dan penggunaan sarana TIK dengan meminimalkan penggunaan sarana konvensional (perubahanbudaya kerja dari paper based menjadi elektronic based). Kepada komponen Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Sejahtera dan Peningkatan Kualitas Perempuan, untuk melaporkan perkembangan perubahan perilaku kerja berbasis TIK dilingkungan organisasi dan menajemen BKKBN.

lanjutan Kepada komponen Direktorat Pengolahan dan Teknologi Informasi untuk melakukan pembinaan dan bimbingan teknis serta menjaga kondisi infra struktur TIK Kepada Pengelola Kantor (Biro Tata Usaha/Sekretaris) untuk mendayagunakan ketersediaan fasilitas TIK guna kelancaran aktifitas dan efisiensi kerja. Kepada Biro Kepegawaian dan Pusat Latihan Pegawai dan Tenaga Program untuk mengakomodir dan memfasilitasi kebutuhan pegawai, peningkatan keterampilan, dan pengetahuan dibidang TIK seluruh jajaran staf BKKBN Kepada Komponen Inspektorat/Supervisi untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan surat perintah ini. Kepada semua komponen dilingkungan BKKBN yang tidak disebutkan, untuk mengambil peranan mendukung kelancaran perintah ini.

(VOice Internet Protokol) 4 JALUR TIK PROG. KB SMS GETWAY PROG. KB NASIONAL 1. Prog. Aplikasi RR On Line (Web Form) 2. E-Mail 3. Video Streaming VIDEO CONVERENCE bkkbn.go.id 4.Perpustakaan On Line 5.LP4 6.Web Site VOIP (VOice Internet Protokol)

LANGKAH-LANGKAH PENGIRIMAN LAPORAN KKB DAN DALLAP MELALUI WEB bkkbn.go.id Menyiapkan Tabel Wilayah Kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan diwilayah masing-masing Provinsi sebagai bahan up dating data wilayah yang sudah ada di server Pusat. Mengumpulkan dan merekam data masing-masing klinik (K/O/KB) dan data potensi masing-masing Kecamatan (K/O/dallap) sebagai master Klinik dan Master Dallap yang akan dijadikan data base dalam pengolahan data laporan bulanan. SKPD Pengelola Program KB agar segera mengirimkan daftar nomor telephon ke BKKB Pusat melalui Fax. 021.8097387 tembusan BKKBN Prov. Jatim, untuk disambungkan ke jaringan Virtual Private Network (VPN) yang dapat digunakan untuk akses internet 080988312 ke program aplikasi melalui WEB Site BKKBN dengan alamat http://www.bkkbn.go.id. Bagi Kab/Kota yang sudah bisa akses agar memulai melaksanakannya, dan adapun cara mengakses web based untuk perekaman dan pengolahan data, secara teknis PANDUANNYA AKAN DIKIRIM KEMUDIAN