Lesson Learned dari ROADMAP INOVASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
KEBIJAKAN PENGELOLAAN MERCURY (Hg) DALAM USAHA PERTAMBANGAN DAN PERDAGANGAN EMAS (Sebuah Review dan Opsi Kebijakan) Tata Urut Presentasi Latar belakang.
“Jakarta Tak Punya Cadangan Sumber Air Tanah”
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
DESENTRALISASI KESEHATAN
SEMINAR PENGELOLAAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR TERPADU (INTEGRATED WATER RESOURCE CONSERVATION MANAGEMENT/IWCM) DEPUTI BIDANG SUMBER.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
ISU-ISU STRATEGIS BIDANG PENGEMBANGAN TI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
PERMASALAHAN PENGELOLAAN ASET BMD DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Membangun Ketersediaan Data Dalam Mendukung Efektivitas ONE DATA ONE MAP FOR EAST KALIMANTAN Melalui Sistem Informasi Data.
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENINGKATAN PENILAIAN FUNGSIONAL PENELITI DAN PENYULUH
PRIMA INOVASI MOTOR PENGGERAK KABUPATEN KEBUMEN
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA APLIKASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2017
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
Investasi Sektor Publik
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DAERAH.
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan FK UGM
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BMD.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
LeaderPreneurship ADVOKASI KOMPETENSI LEADERPRENEURSHIP Leader
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
Doden FE Untag Banyuwangi
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Transcript presentasi:

Lesson Learned dari ROADMAP INOVASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur HARIS FAOZAN PUSAT KAJIAN REFORMASI ADMINISTRASI DEPUTI BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN – LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

ILMU KLENIK BARANG MILIK DAERAH KITA TIDAK MEMERLUKAN ILMU KLENIK UNTUK MENGELOLA BARANG MILIK DAERAH SECARA OPTIMAL

KITA HANYA BUTUH SATU KATA INOVASI

PSDM RELASI DELAPAN AREA INOVASI SEKTOR PUBLIK METODE PROSES PRODUK STRUKTUR ORGANISASI METODE PROSES TEKNOLOGI KONSEPTUAL PSDM

ROADMAP INOVASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH sebuah peta jalan mengenai rencana kerja pengelolaan barang milik daerah yang berisikan berbagai program prioritas dan agenda inovasi dalam rentang waktu 5 tahun

MENGAPA ROADMAP INI DISEBUT INOVASI?

SENSE OF URGENCY PENYUSUNAN ROADMAP INOVASI PENGELOLAAN BMD Perubahan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP No.27 Tahun 2014) Perubahan arah kebijakan penerimaan daerah (dari sumber daya alam ke optimalisasi aset) Banyaknya permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah > lihat LHP BPK

PROBLEMA YANG HINGGA KINI EKSIS #1 PENGELOLAAN DATA BARANG MILIK DAERAH #2 MINDSET DAN KAPASITAS SDM PENGELOLA #3 KUALITAS REGULASI PENGELOLAAN BMD #4 STANDARD OPTIMALISASI ASET STRATEGIS

# 1 PENGELOLAAN DATA BARANG MILIK DAERAH problema ... # 1 PENGELOLAAN DATA BARANG MILIK DAERAH Banyaknya aset tidak bertuan atau aset yang kondisinya berada di pihak lain Banyaknya aset yang belum berpindah tangan ketika terjadi mutasi atau pensiun Belum harmonisnya Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Terdapat perbedaan yang mencolok antara data dan fakta

# 2 MINDSET DAN KAPASITAS SDM PENGELOLA problema ... # 2 MINDSET DAN KAPASITAS SDM PENGELOLA Banyak anggapan bahwa penanggung jawab barang atau aset adalah Biro perlengkapan (SKPD hanya sebatas pemakai barang) Di kalangan SKPD banyak menganggap bahwa aset strategis hanya milik masing-masing SKPD Aset hanya dipandang sebagai barang yang digunakan bukan barang yang bisa memberikan nilai lebih SKPD kesulitan mendapatkan pengelola barang yang kompeten Mengelola barang dipandang sebagai kegiatan yang tidak menarik

# 3 KUALITAS REGULASI PENGELOLAAN BMD problema ... # 3 KUALITAS REGULASI PENGELOLAAN BMD Pemprov belum memiliki regulasi yag mengatur secara tegas mengenai kepemilikan aset Diperlukan pengaturan terkait dengan pembiayaan atau taksiran harga sewa yang dibarengi dengan kewenangan untuk mengelola potensi sewa dan penyertaan modal Diperlukan Pergub mengenai pemanfaatan aset SKPD

# 4 STANDARD OPTIMALISASI ASET STRATEGIS problema ... # 4 STANDARD OPTIMALISASI ASET STRATEGIS Belum ada standard optimalisasi aset Keberadaan aset idle --aset yang sudah diinvestasikan, namun amat kecil dampaknya pada PAD Pemprov Kaltim. Banyak aset strategis yang masih berada di pihak luar, hanya dimanfaatkan untuk kegiatan rutin Tidak ada anggaran pengamanan aset Selain itu, beberapa tanah milik pemda tidak memiliki alas hak

Kontribusi Pengelolaan BMD terhadap peningkatan PAD ROADMAP INOVASI PENGELOLAAN BMD 2021 Optimalisasi Nilai Manfaat Aset 2020 2019 Penataan Aset 2018 2017 Penataan Sistem Informasi BMD Pengembangan Kapasitas Internal

POKOK-POKOK ROADMAP INOVASI PENGELOLAAN BMD

pokok-pokok roadmap inovasi

pokok-pokok roadmap inovasi

FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN #1 KEPEMIMPINAN (KEBIJAKAN, KOMITMEN, & KERJASAMA) #2 KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA & KEUANGAN #3 TEKNOLOGI INFORMASI DAN SARPRAS TERKAIT

TETAPI TERLALU SEDIKIT KITA TENGAH MERENCANAKAN TERLALU BANYAK DI DEPAN MATA KITA M A S A L A H TETAPI TERLALU SEDIKIT YANG KITA SIAPKAN PERUBAHAN KITA TIDAK SADAR BAHWA PERUSAKAN MASSAL KITA TENGAH MERENCANAKAN

T H A N K Y O U SEMINAR NASIONAL KE SAMARINDA NAIK PERAHU LAUT PASANG PENUMPANG TEPAR JANGAN SUNGKAN MENCARI TAHU MANFAATKAN WAKTU MUMPUNG BANYAK PAKAR T H A N K Y O U SEMINAR NASIONAL INOVASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Jakarta, 19 Desember 2016