BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Advertisements

0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
FORUM SKPD BIDANG SARPRAS 23 MARET 2016
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA DIY
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA DIY
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
Disampaikan Dalam Rangka
Penerapan SAKIP Menuju PACITAN SEBAGAI TUJUAN INVESTASI DAN TERCIPTANYA PELAYANAN PERIZINAN YANG PRIMA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
BIRO TATA PEMERINTAHAN
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
DASAR HUKUM PENANAMAN/ INVESTASI 1. UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL 2. PERPRES NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU.
PAPARAN DISPMPPTSP PROVSU
PEMANFAATAN SEPAKAT di Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
RENCANA KERJA TAHUNAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY RKPD SKPD Tahun 2017

Progres Kegiatan BKPM Pada tahun 2015 BKPM DIY telah melakukan kegiatan sesuai dengan tugas Fungsinya yaitu Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerjasama dan penanaman modal . Adapun dalam progres ini kita bedakan dalam progres kegiatan Kerjasama dan progres kegiatan Penanaman Modal

Kerjasama Antar Daerah Pada tahun 2015 Kerjasama Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah lain di wilayah Indonesia (Dalam Negeri) telah dibentuk sebanyak 14 Kerjasama yaitu : Pemda DIY dengan Pemda Kab/Kota di DIY 2 Kerjasama Pemda DIY dengan PemProv Jawa Timur 2 Kerjasama Pemda DIY dengan Pemprov Jawa Tengah 1 Kerjasama Pemda DIY dengan PemProv Kalimantan Timur 9 Kerjasama

Kerjasama dengan Pihak Lain Pada Tahun 2015 Kerjasama dengan Pihak Lain (Pihak Ketiga) ada 7 Kerjasama yaitu : Pemda DIY dengan LAPAN 2 Kerjasama Pemda DIY dengan BPP ESDM 2 Kerjasama Pemda DIY dengan Polda DIY dan Pemkab/kota 2 kerjasama Pemda DIY dengan Menteri ESDM, Menteri Dikbud, Menteri Pariwisata, Pemrpov Jawa Tengah, Pemprov Jawa Timur , Pemkab Gunungkidul, Pemkab Wonogiri dan Pemkab Pacitan tentang Pengembangan Geoprak Gunungsewu

Kerjasama dengan Luar Negeri Pada Tahun 2015 Pemda DIY telah memulai proses pembentukan kerjasama luar negeri melalui penandatanganan 2 Letter of Intent (LOI) dan 2 Reaffirmation dengan Pemda lain di Luar Negeri yaitu : Reaffirmation of the Friendly Relations Agreement antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kyoto Prefecture Jepang Penegasan kembali Memorandum Saling Pengertian antara Pemda DIY dengan Gyeongsangbuk do Korea Selatan

Lanjutan Letter of Intent antara Pemda DIY dengan Pemerintah Victori Australia Letter of Intent on Friendly Coorperation antara Pemda DIY dengan Pemerintah Prefektur Yamanashi Jepang

Progres Kegiatan Investasi Investasi di DIY tumbuh 17,84% dari tahun 2014 sebesar Rp 9.524.400.134.638,- menjadi Rp 11.223.403.242.074,- pada tahun 2015 yang terdiri dari PMDN Rp 3.951.662.458.339,- dan PMA sebesar Rp 7.271.740.783.735 Hasil tersebut dilakukan dengan kegiatan : Penyiapan Potensi Investasi, Promosi, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, LKPM serta Pengoptimalkan PTSP.

Total Investasi PMA+PMDN (Rp) Perkembangan Investasi PMA dan PMDN DIY Tahun 2011-2015 Sumber : BKPM DIY, 2016 Tahun Investasi PMDN (Rp) Investasi PMA (Rp) Total Investasi PMA+PMDN (Rp) 2011 2.313.141.695.784 4.110.436.324.224 6.423.578.020.008 2012 2.805.944.605.930 4.250.121.535.829 7.056.066.141.759 2013 2.864.654.491.755 5.203.115.642.883 8.067.770.134.638 2014 3.568.546.291.755 5.955.853.842.883 9.524.400.134.638 2015 3.951.662.458.339 7.271.740.783.735 11.223.403.242.074

Isu-isu Strategis : 1. Meningkatkan kesepakatan menjadi Perjanjian Kerjasama dengan para pihak, melalui: a. Kerjasama antar Daerah b. Kerjasama dengan Pihak ketiga c. Kerjasama Luar Negeri 2. Peningkatan dan Pemerataan Investasi. Kebijakan yang ditempuh adalah : a. Penetapan Kawasan Industri Piyungan dan Sentolo. b. Promosi Investasi dan Potensi Daerah di Dalam dan Luar Negeri.

Target yang akan dicapai : Mendorong komitmen pemerintah daerah dan mitra kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri untuk merealisasikan kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dari 55% (Tahun 2013) menjadi 75% (Tahun 2017) Mendorong meningkatkan Nilai Investasi DIY dari Rp.7.056.066.141.759,00 (pada tahun 2013) menjadi Rp.14.002.769.000.000,00 (Tahun 2017)

Permasalahan untuk mencapai target Belum adanya penetapan Kawasan Industri di DIY Kurangnya event promosi investasi dan potensi investasi Masih ada perusahaan yang tidak melaporkan LKPM secara rutin Masih adanya kesepakatan kerjasama yang ada di pemrakarsa belum ditindaklanjuti menjadi perjanjian kerjasama

Solusi : Penetapan Kawasan Peruntukan Industri menjadi Kawasan Industri di Piyungan dan Sentolo Melakukan promosi investasi dan potensi investasi di dalam dan luar negeri Dengan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan perusahaan Melakukan koordinasi kepada pemrakarsa kesepakatan untuk menindaklanjuti menjadi Perjanjian Kerjasama

Rencana Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD BKPM DIY Tahun 2017 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Pendapatan 4.1 Pendapatan Asli daerah Belanja 5.1 Belanja Tidak Langsung 4.962.539.000 5.2 Belanja Langsung 8.436.818.400

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja Tahun 2017 didukung 6 Program 32 kegiatan: No Indikator Program Kegiatan 1. Nilai Investasi 1. Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 1. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Penyiapan Potensi Investasi

Indikator Program Kegiatan Lanjutan ……. No Indikator Program Kegiatan 2. Nilai Investasi 2. Peningkatan Promosi, Kerjasama, Dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi 1. Promosi potensi investasi

Indikator Program Kegiatan Lanjutan ……. No Indikator Program Kegiatan 3. Prosentase Kesepakatan Kerjasama yang ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama 3. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1. Penanganan, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri 2. Penanganan, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri

Indikator Program Kegiatan Lanjutan ……. No Indikator Program Kegiatan 4. 5. Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi SKPD Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi SKPD Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13 Kegiatan 10 Kegiatan

Indikator Program Kegiatan Lanjutan ……. No Indikator Program Kegiatan 6. Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi SKPD Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 kegiatan

Terima kasih