“ KELOMPOK 3 “ Amri Mawarti (22499) Diah Nur A. (22513)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA.
Advertisements

KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Struktur Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Anggaran Negara. APBN(D) menurut UU no. 17/2003 Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah neara yang disetujui DPR(D)
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan Dana Hibah
Tentang Keuangan Negara
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
Oleh: Tim Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang 2009
Pembiayaan Pembangunan
P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KAITAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
Matkul: AKPD Pertemuan 6: RKA-DPA-Anggaran Kas-SPD
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL 9
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PERMERINTAH DAERAH
Matkul: AKPD Pertemuan 8: Pelaksanaan Belanja dan Pembuatan SPJ
MENGENAL AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Matkul: AKPD Pertemuan 2: Pengelolaan Keuangan Daerah
KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pertemuan 15 Keuangan Desa.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
HUKUM KEUANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
Unduh bahan dari Internet
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBD
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Perbendaharaan Negara
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Pembiayaan Pembangunan
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuntan Ganti Rugi Acep Mulyadi 2006.
DR. IR. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
ENTITAS PEMERINTAHAN.
GAMBARAN UMUM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
1 OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tim Asistensi BPKP Perwakilan Provinsi NTT Waibakul. 06 April 2015.
Transcript presentasi:

“ KELOMPOK 3 “ Amri Mawarti (22499) Diah Nur A. (22513) Hasna Candra W. (22657) Reni Nur Fitriani (22659)

Kelembagaan Pengelola Keuangan Daerah

Pokok Bahasan 1. Pemegang Kekuasaan Daerah 2. Koordinator PKD 3. PPKD 4. Pejabat Pengguna Anggaran 5. Pejabat Penata Usaha Keuangan 6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 7. Bendahara Penerima & Pengeluaran 8. Sistem Perbendaharaan Negara

Pelimpahan Kekuasaan Kewenangan PKD Kepala Daerah Sekretaris Daerah Kepala SKPKD Kepala SKPD

Tugas Koordinator PKD : Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan pengelolaan APBD Kebijakan pengelolaan barang daerah 2. Penyusunan Rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 3. Tugas-tugas Pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah

Tugas PPKD : Menyusun & melaksanakan Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Melaksanakan Pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah

Tugas Pejabat Pengguna Anggaran : Menyusun RKA-SKPD yang dipimpinnya, dan DPA-SKPD Menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya Melaksanakan Pemungutan penerimaan bukan pajak Melaksanakan Tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

Tugas Pejabat Penata Keuangan SKPD : Meneliti Kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP) yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran Melakukan Verifikasi SPP Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Menyiapkam Laporan Keuangan SKPD Melaksanakan Akuntansi SKPD

Tugas Pejabat Teknis Kegiatan : MengendalikaPelaksanaan kegiatan Melaporkan Perkembangan pelaksanaan kegiatan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. `

Sistem Perbendaharaan Negara Kepala Daerah Kepala SKPD (PA) Kepala SKPD (BUD) Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa BUD Bendahara