Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UU NO.36 TENTANG RUMAH SAKIT MARKUS LUAHAMBOWO
Advertisements

Peran dan kesejahteraan Apoteker pada pelaksanaan jkn di fktp gorontalo Muhammad Kasim.
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Wakil Presiden RI Drs. H . Muhammad Jusuf Kalla
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
AKREDITASI PUSKESMAS.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
Amir,SKM Oleh : PELAKSANAAN PROGRAM
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
PELAYANAN DI PUSKESMAS
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
PROGRAM NUSANTARA SEHAT
Materi 8 MK SIMKES S1 Kesmas
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Mengelola kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Praktikum Kesehatan Masyarakat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Seksi Promosi Kesehatan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Oleh: MARETALINIA.
Kom III SUHARI MM.
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
IMPLEMENTASI APLIKASI SPM BERBASIS WEB
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN
PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)
Manajemen Informasi Kesehatan 1
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo
SINERGITAS PELAKSANAAN Program prioritas kesehatan
 Tahun 2019 AKADEMI KEPERAWATAN POLITEKNIS KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN ACEH BANDA ACEH.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
PERLINDUNGAN KESEHATAN PADA PEKERJA PEREMPUAN Disampaikan pada PERINGATAN INTERNATIONAL WOMEN’S Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan.
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
PELAYANAN DI PUSKESMAS
DEFINISI DAK Nonfisik adalah dana yang diberikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan. BOK merupakan.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
M. DASAR HUKUM PMK no 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan PIS-PK PMK no 19 tahun 2017 tentang pedoman pendanaan PIS-PK Permendagri no 13 tahun.
Transcript presentasi:

Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan SUMBER PEMBIAYAAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA Assalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,   Yang terhormat, Bapak Walikota dan Bupati se Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Para Kepala Dinas Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Para Direktur Rumah Sakit se Kalimantan Selatan Para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Para Narasumber, Para peserta Rapat Kerja Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang berbahagia, Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Kerja Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan ini. Saya merasa bersyukur dapat hadir pada acara ini dan bertatap muka dengan hadirin sekalian. Ijinkan Saya untuk menyampaikan materi “Sumber Pembiayaan Dalam Mendukung Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga . dr. Untung Suseno Sutarjo, MKes Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Banjarmasin, 14 Juni 2017 Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

PEMBANGUNAN KESEHATAN Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1 UU 36/2009) Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 3 UU 36/2009) Pembangunan Kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis

SEHAT - KESEHATAN HAK ASASI TANGGUNG JAWAB KEWAJIBAN Ps 14-20 UU 36/2009 Ps 4-8 UU 36/2009 Ps 9-13 UU 36/2009 HAK ASASI (PASAL 4-8) Hak atas kesehatan. Hak yang sama memperoleh akses sumber daya kesehatan. Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Hak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Hak mendapatkan lingkungan yang sehat Hak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan Hak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH (PASAL 14-20): Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau Tersedianya lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tersedianya sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Tersedianya akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Tersedianya segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. KEWAJIBAN (PASAL 9-13) Ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (pelaksanaannya meliputi UKP, UKM, dan pembangunan berwawasan kesehatan) Menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

MENJAGA TETAP SEHAT dan PELAYANAN UNTUK ORANG SEHAT ATAU SAKIT MENGELUH SAKIT (30%) SELFCARE (42%) YANKES (58%) FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENJAGA TETAP SEHAT dan DITINGKATKAN DERAJAT KESEHATANNYA PUSKESMAS FKTP LAINNYA RUMAH SAKIT MUTU PELAYANAN PARADIGMA SEHAT

ECONOMIC LOSS DUE TO DISEASES PHYLARIASIS HIV + AIDS MALARIA Rp. 13,2 T / Year Case in 2012 : 591.823 Loss of productive days: 1,575 Loss of productive days due to HIV: 932.121.225 Lost of absolute productive days: 626.484.858 Average Minimum Income Rate per day (Rp) : 79.000 Prevalence.: 4,7 % In-risk population: 102.279.736 people Infected population: 4.897.148 people Total loss asumption per case (based on Minimum Income Rate in 2013) : 2.753.368/ year Total malaria case on ACT (2012) : 417.000 Number of malaria case in population: 1.237.389 Productive days loss per case: 5 Total productive days loss: 6.186.944 Absolute productive days loss: 4.640.208 Number of death ODHA (50%) : 295.911,50 Years loss: 35 Years of productive days loss: 10.356.903 Total productive days loss: 3.780.269.413 Average Minimum Income Rate per day (Rp) : 79.000 Economic loos due to HIV-AIDS (Rp) : 298.641.283.587.500 Rp. 51,5 T / Year Rp. 350 T / Year Rp. 366 M/ Slide ini menggambarkan berbagai penyakit menular yang seharus nya dapat dicegah dan dikendalikan dengan baik. Bila tidak dikendalikan dengan baik secara Ekonomi berpotensi kehilangan pembiayaan secara besar, seperti Philariasis akan ada ekonomi loss Rp. 13,27 T per tahun. Demikian pula dengan Sanitasi, akibat perilaku manusia yang menyebabkan sanitasi yang tidak layak bagi kesehatan (sanitasi yang belum terkelola) dengan baik akan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi Rp. 58 triliyun per tahun

TRANSISI EPIDEMIOLOGI Penyebab Utama dari Beban Penyakit, 1990-2015 Kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat Penyebab Utama dari Beban Penyakit, 1990-2015 1990 2000 2010 2015 Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, Saat ini Indonesia menghadapi masalah kesehatan triple burden yaitu meningkatnya penyakit tidak menular, masih tingginya penyakit menular, dan muncul kembalinya penyakit-penyakit yang seharusnya sudah teratasi. Dari tahun 1990-2015 telah terjadi pergeseran pola penyakit. Jika dulu penyakit menular merupakan penyakit terbanyak dalam pelayanan kesehatan, saat ini bergeser, Penyakit Tidak Menular yang memiliki proporsi utama (57% dari total kasus), hal ini merupakan fenomena yang terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini terjadi akibat perubahan pola hidup masyarakat, pola hidup yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik dan kebiasaan makan yang tidak baik merupakan penyebab hal tersebut Sumber : Double Burden of Diseases & WHO NCD Country Profiles (2014)ya Keterangan: Pengukuran beban penyakit dgn Disability-adjusted Life Years (DALYs)  hilangnya hidup dlm tahun akibat kesakitan & kematian prematur

Namun, tidak terlepas dari aspek Kesehatan Lingkungan 10 PENYEBAB KEMATIAN UTAMA (SEMUA UMUR) Sample Registration System (SRS) Indonesia, 2014 Penyebab kematian saat ini memang didominasi oleh penyakit tidak menular (PTM). Namun, tidak terlepas dari aspek Kesehatan Lingkungan Slide di atas menggambarkan Penyebab kematian utama akibat PTM di Indonesia tahun 2014, 3 (tiga) diantaranya berkaitan dengan lingkungan yaitu Tuberkulosis, Peneumonia dan gabungan diare.

PENYAKIT KATASTROPIK & GAYA HIDUP Dalam 3 (tiga) tahun pelaksanaan JKN menunjukkan data bahwa saat ini Rp. 16,9 Triliun atau 29,67% Beban Jaminan Kesehatan terserap untuk membiayai penyakit Katastropik (merupakan penyakit tidak menular), yaitu: 1) Penyakit Jantung (13%); 2) Gagal Ginjal Kronik (7%); 3) Kanker (5%); 4) Stroke (2%) 5) Thalasemia (1%); 6) Haemofilia (0,2%); 6) Leukemia (0,3%) Disisi lain dengan pola gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang aktifitas fisik, kurang makan sayur dan buah, jarang nya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat berpotensi /berisiko menyebabkan timbulnya penyakit berat, seperti Jantung, Obesitas, Stoke, dll. Melihat kondisi seperti ini, kita harus segera melakukan sesuatu, yakni meningkatkan upaya preventif dan promotif, tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Potret AIDS, HIV, Malaria Indikator Tingkat Rate /100.000 Prevalensi Global 174 Indonesia 647 Insidensi 133 399 Kematian 16 41 32 1. BEBAN PERMASALAHAN TB DI INDONESIA 2015 (Global Report, 2015) 3. Jumlah Kasus HIV dan AIDS tahun 2014-2016 2. Eliminasi Malaria 2014-2016 No. STATUS ENDEMISITAS PENCAPAIAN MENURUT JUMLAH KAB/KOTA 2014 2015 2016 1 Eliminasi Bebas Penularan Setempat, tidak ada kasus indigenous 213 232 247 2 Rendah (API < 1 per 1000 penduduk 152 147 153 3 Sedang (API 1-5) per 1000 penduduk 88 87 69 4 Tinggi (API > 5 per 1000 penduduk) 58 45

Visi dan Misi Presiden JKN PARADIGMA SEHAT PENGUATAN YANKES 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dalam budaya PROGRAM INDONESIA SEHAT PROGRAM INDONESIA PINTAR PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA RENSTRA 2015-2019 NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA PENDEKATAN KELUARGA PARADIGMA SEHAT PENGUATAN YANKES JKN KELUARGA SEHAT 3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN DTPK NUSANTARA SEHAT 10 GERMAS

PROGRAM INDONESIA SEHAT Pilar 2. Penguatan Yankes RENSTRA 2015-2019 Program Promotif – preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan Pemberdayaan masyarakat Keterlibatan lintas sektor Peningkatan Akses terutama pd FKTP Optimalisasi Sistem Rujukan Peningkatan Mutu Benefit Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong Kendali Mutu & Kendali Biaya Sasaran: PBI & Non PBI Tanda kepesertaan KIS DTPK KELUARGA SEHAT Penerapan pendekatan continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk) PENDEKATAN KELUARGA Pilar 3. JKN Pilar 1. Paradigma Sehat Pilar 2. Penguatan Yankes Di dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, telah kami tegaskan tentang Program Indonesia Sehat yakni upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sebagaimana telah kami sampaikan pada slide sebelumnya bahwa Program Indonesia Sehat terdiri dari tiga (3) pilar sebagai berikut: Pilar 1. Paradigma Sehat : Paradigma sehat merupakan upaya Kementerian Kesehatan untuk merubah pola pikir stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan peningkatan upaya promotif – preventif, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan keterlibatan lintas sektor dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pilar 2. Penguatan Pelayanan Kesehatan Penguatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) hal penting sebagai berikut: Peningkatan akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Optimalisasi Sistem Rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan Penerapan pendekatan continuum of care. Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk). Pilar 3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Program JKN ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun Non-PBI. Dalam pengembangan JKN ini Kementerian Kesehatan fokus pada pengembangan benefit package, menggunakan sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong, serta melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan.

PENDEKATAN KELUARGA Goals : Dengan mengintegrasikan pelaksanaan program kesehatan akan lebih murah dan mudah. Kunjungan Rumah cakupannya menjadi total coverage dengan active case finding. Permasalahan kesehatan di keluarga teratasi secara tuntas. Pendekatan Keluarga bukan program baru, tetapi merupakan suatu cara untuk meningkatkan efektifitas kegiatan promotif dan preventif dengan mengintegrasikan program dan kunjungan ke rumah.. Goals : Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga. Pendekatan Keluarga bukan program baru, tetapi merupakan suatu cara untuk meningkatkan efektifitas kegiatan promotif dan preventif dengan mengintegrasikan program dan kunjungan ke rumah. Dengan mengintegrasikan pelaksanaan program kesehatan akan lebih murah dan mudah. Dengan kunjungan rumah cakupannya menjadi total coverage melalui active case finding. Permasalahan kesehatan di keluarga teratasi secara tuntas. Pendekatan Keluarga bertujuan untuk: meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan komprehensif ( pelayanan promotif, preventif, pelayanan kuratif rehabilitatif dasar). mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten/Kota dan SPM Provinsi, melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN, dan mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019. 1. Meningkatkan Akses Keluarga Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang Komprehensif 2. Mendukung Pencapaian SPM Kab/Kota Dan SPM Provinsi 3. Mendukung Pelaksanaan JKN 4. Mendukung Tercapainya Program Indonesia Sehat

PENDEKATAN KELUARGA INTEGRASI Secara operasional dalam tahap persiapan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, Puskesmas perlu melakukan integrasi program, SDM dan pembiayaan. Di lapangan, dalam pelaksanaan kesehatan lingkungan, dapat menggunakan berbagai sumber pembiayaan yang ada, diantaranya: Dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik, Dana Kapitasi JKN (dari 40% untuk dukungan operasional), Anggaran Dana Desa (ADD), lalu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

IMPLEMENTASI PENDEKATAN KELUARGA 1 2 3 PROSES PELATIHAN ANALISIS DATA KELUARGA & IINTERVENSI PENDATAAN & INFO KESEHATAN Materi Pelatihan, a.I PENDATAAN Manajemen Puskesmas Input Data Keluarga, PINKESGA, Mengolah Data, Tabulasi Data, Analisis Masalah Prioritas Pemecahan Masalah PISDPK APLIKASI KS MANAGEMEN PUSKESMAS Pelaksanaan Intervensi Wasdal dan Penilaian Perencanaan: RUK  RPK Lokmin Bulanan, Triwulan E-aplikasi, Manual/Formulir Pelaksanaan Intervensi Wasdal dan Penilaian Tenaga Pembina Keluarga, Tenaga Teknis, Tenaga pengolah Data, Tenaga Managemen PKM 12 INDIKATOR KELUARGA SEHAT ANALISIS DATA KELUARGA

2019 OUTPUT OUTCOME 9.754 PKM INDEKS KELUARGA SEHAT KECAMATAN NASIONAL PROVINSI KAB / KOTA KECAMATAN PUSKESMAS 2019 9.754 PKM KELURAHAN / DESA KELUARGA

MANAJEMEN POLA KEPEMIMPINAN PENDEKATAN KELUARGA DI PUSKESMAS PERSIAPAN KUNJUNGAN RUMAH PENYUSUNAN RUK SECARA EVIDANCE BASED PENDEKATAN KELUARGA DENGAN TETAP MELIHAT DATA2 PROGRAM IMPLEMENTASI INTERVENSI PERMASALAHAN YG SDH DISEPAKATI SBG PRIORITAS MASALAH PENGAWASAN, PENGENDALIAN & PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS, PERUBAHAN IKS PADA LEVEL KELUARGA SAMPAI LEVEL PUSKESMAS INPUT DATA PADA FORM TERCETAK ATAU ELEKTRONIK (APLIKASI) Manajeman Pendekatan keluarga terintegrasi dengan manajemen Puskesmas yang dilakukan mulai dari proses perencanaan (P1), pergerakan pelaksanaan (P2) sampai proses pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3). Langkah pertama adalah Persiapan yang didalamnya adalah sosialisasi, pelatihan, dan pengorganisasian. Selanjutnya Pembina Keluarga melakukan kunjungan rumah untuk pendataan kesehatan di keluarga menggunakan formulir Prokesga (tercetak/manual) dan elektronik (aplikasi keluarga sehat) dan intervensi awal dengan promosi kesehatan dengan menggunakan pinkesga. Data tersebut oleh tenaga pengelola data Puskesmas dimasukkan ke pangkalan data serta melakukan pengolahan data. Data keluarga diolah untuk menghitung Indeks Keluarga Sehat (IKS). Tim manajemen Puskesmas bersama pembina keluarga dan penanggung jawab program-program menganalisa data yang telah diolah tersebut, merumuskan intervensi terhadap masalah kesehatan dan menyusun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan Puskesmas. Kemudian Pembina Keluarga melakukan penyuluhan kesehatan melalui kunjungan rumah dalam upaya intervensi masalah kesehatan dari hasil analisis sesuai kemampuan dan kewenangannya dan juga melaksanakan pengorganisasian masyarakat dan pembinaan UKBM. Bila dalam upaya penyelesaiana masalah kesehatan ada diluar kemampuan dan kewenangan Pembina keluarga, maka Pembina keluarga akan meminta penanggung jawab program terkait di Puskesmas untuk melakukan intervensi. Selain itu dilaksanakan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) oleh tenaga kesehatan Puskesmas sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Kegiatan-kegiatan tersebut harus diintegrasikan ke dalam langkah-langkah manajemen Puskesmas yang mencakup P1 (Perencanaan), P2 (Penggerakan-Pelaksanaan), dan P3 (Pengawasan-Pengendalian-Penilaian). Sosialisasi, pengorganisasian dan integrasi program Kunjungan Rumah Promkes Intervensi Awal Tabulasi & analisis Triangulasi & Analisis Lokmin bulanan dan atau tribulanan P1 : Perencanaan P2: Pengerakan Pelaksanaan P3: Pengawasan Pengendalian dan Penilaian

Pemanfaatan Dana Kapitasi Komitmen Pemerintah Daerah Pembiayaan Kesehatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Tingkat Provinsi/Kab/Kota RUK Implementasi PIS-PK yang diajukan Puskemas dibahas di tingkat kabupaten/kota . 2 hal yang dapat terjadi : paket anggaran dapat membiayai seluruh RUK rencana kegiatan dapat dilaksanakan paket anggaran hanya membiayai sebagian  membuat Skala prioritas dalam memilih kegiatan APBD APBN (Dekon) Alokasi Anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah (Min.10% APBD) Diprioritaskan untuk kepentingan Pelayanan Publik Dana Dekonsentrasi diberikan kepada Provinsi dan dapat di manfaatkan untuk menunjang pelaksanaan program di Puskesmas Dana Lain dari Sumber yang sah Dana Alokasi Khusus CSR, Hibah, Bantuan Luar Negri DAK Fisik dan Non Fisik (BOK) Pemanfaatan Dana Kapitasi Komitmen Pemerintah Daerah Program Indonesia Sehat bertujuan MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT yang di laksanakan dengan mengintegrasikan UKP dan UKM

Sumber Pembiayaan Puskesmas APBD CSR Dana Desa JKN DAK Fisik DBHCT Pajak Rokok DAK Non Fisik Tujuan Pembiayaan Kesehatan: Tersedianya dana kesehatan yang mencukupi, berkesinambungan, teralokasi adil dan merata serta termanfaatkan secara berhasil guna DERAJAT KESMAS

Landasan Hukum dalam Pengintegrasian Sumber Pendanaan 01 APBD - Permendagri 13/2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah - Permendagri 31/2016 ttg Penyusunan APBD TA 2017 02 Kapitasi - Perpres 32/2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemda - Permenkes 21/ 2016 ttg Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemda Penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta JKN dapat diikutsertakan dalam program JKN pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. BOK 03 Permenkes 71/2016 ttg Penggunaan DAK Non Fisik TA 2017 04 Dana Desa PP No 60/2014 ttg Dana Desa Permendes No 21 /2015 ttg Prioritas Penggunaan Dana Desa

STEP 1 : TITLE STEP 3 : TITLE STEP 4 : STEP 2 : Prinsip Integrasi : Langkah Integrasi Sumber Pendanaan Program Indonesia Sehat di Puskesmas STEP 1 : TITLE Identifikasi Sumber Pendanaan baik dari sisi penganggaran, pemanfaatan, penyaluran dana, penatausahaan & pertanggungjawaban Hasil Identifikasi dituangkan dalam RUK dan RPK STEP 3 : TITLE Identifikasi Seluruh Kegiatan Pemetaan terhadap sumber dana untuk digunakan pada setiap kegiatan STEP 4 : STEP 2 : Prinsip Integrasi : Mempertimbangkan Alokasi pembiayaan daerah dan Kebutuhan Puskesmas 2. Menghindari Pembiayaan ganda 3. Efektif dan Efisien Permenkes 19 Tahun 2017

Integrasi Pembiayaan Kesehatan Puskesmas Dana RKUD JKN (Kapitasi) DAK (BOK)/APBD (DAU) RKA-DPA SKPD Buku Kas Dinkes Kab/Kota SP3B & SP2B SPM & SP2D FKTP POA Terpadu FKTP Membuat Rencana Pendapatan & Belanja Kapitasi Buku Kas FKTP Membuat Usulan Kegiatan Dana Diterima Langsung Di Rek Kapitasi FKTP Dari BPJS Kes Tiap Bln PUSK PUSK PUSK Pelaksanaan Keluarga Sehat 21

Pembagian tugas pelatihan sarpras operasional APBN APBD APBD/ BPJS

Bagaimana kerjanya Pembinaan dari Dinas kesehatan, Yankes. Adanya leadership ditingkat pimpinan untuk mampu mengintegrasi program Baik ditingkat dinas maupun ditingkat puskesmas Sudah 5 staf Puskesmas dilatih untuk mampu memiliki pengetahuan tentang program prioritas Pembinaan dari Dinas kesehatan, Yankes. Program Kesmas dan P2P Mampu melakukan analisis dan mencari solusi

Output dan outcome Dilihat dari hasil pencapaian program, harusnya meningkat > cakupan meningkat, pengobatan berhasil, PHBS terlaksana dll. Secara cepat dengan indicator keluarga sehat Keluarga sehat negara sehat Didukung lintas sector dan masyarakat (germas) Pelayanan pro rakyat

PENUTUP PEMBANGUNAN KESEHATAN ADALAH UPAYA BERSAMA SELURUH KOMPONEN BANGSA UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT SPM KESEHATAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMASTIKAN KETERSEDIAAN LAYANAN KESEHATAN TERSTANDAR BAGI SELURUH WARGA NEGARA GERMAS MERUPAKAN PERWUJUDAN TANGGUNGJAWAB LINTAS SEKTOR DALAM PEMBANGUNAN BANGSA PENDEKATAN KELUARGA merupakan cara kerja PUSKESMAS untuk menjagkau seluruh sasaran dan melakukan intervensi pemecahan masalah berbasis keluarga dan masyarakat DIPERLUKAN SINERGITAS PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH, LINTAS SEKTOR, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DANA DEKON DAN DAK MERUPAKAN SALAH SATU DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK DAERAH DALAM PENCAPAIAN SPM Integrasi strategi pembangunan kesehatan di pusat dan daerah memerlukan sinergitas semua pihak yang diwujudkan melalui GERMAS dengan pendekatan keluarga. Dukungan dari pusat kepada daerah dalam bentuk pembiayaan dan penempatan nakes. Diharapkan dukungan daerah dalam pencapaian SPM.