Modul / Tatap Muka 12 EKONOMI RAKYAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Baseline Sektor Energi
Advertisements

Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Subsistem Distribusi (Ketersediaan Pangan)
RENCANA KERJA ANGGARAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014
? masyarakat BAHAN – KONSTRUKSI ARSITEKTUR RAKYAT
Minggu pertama Oktober
EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KKP SD DESEMBER TAHUN 2014
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
KONTRAK KINERJA PROVINSI TAHUN 2013
√ Untuk Kabupaten-Kota 6,15 81,1 Grafik 3
Info PMU.
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
SOSIALISASI HASIL DAN PEMANFAATAN DATA UJIAN NASIONAL 2013/2014
PENYELENGGARAAN PEMILU
TAMAN AGRO INOVASI DAN AGRO INOVASI MART (TAGRIMART) BALITBANGTAN
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
Modul / Tatap Muka 14 KOLONIALISME IDEOLOGI EKONOMI,TEORI EKONOMI DAN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
UPAYA-UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEDELAI TAHUN 2013
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penggandaan dan Pendistribusian
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
Peran Perum BULOG Dalam Ketahanan Pangan Nasional
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) (Metode Baru)
PRAKIRAAN KONDISI IKLIM DI INDONESIA (UPDATE JULI 2016)
PUSAT PERTUMBUHAN DAN DISPARITAS EKONOMI DAERAH
Outline Presentasi Overview Kegiatan Tahun 2015
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU (WUB)
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
PENGADILAN NIAGA 12/29/2017.
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
INDUSTRI & PERDAGANGAN
Modul / Tatap Muka 13 EKONOMI INDONESIA MENUJU 2013
DINAMIKA PRODUKSI DAGING SAPI DI PULAU JAWA MELALUI
KEGIATAN AIR TANAH Total Alokasi: 553,98 milyar JIAT
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA
963 PELANGGARAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2017M / 1438H
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
TRANSMIGRASI : SOLUSI SEBARAN PENDUDUK DAN DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kementerian Ketenagakerjaan RI
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DINAMIKA SOSIAL 4 Urbanisasi
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KTSP - SMA
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
Kementerian Ketenagakerjaan RI
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
PERENCANAAN TATA RUANG NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
Traditional Houses of Indonesia
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
Pertemuan 10 Pembangunan Ekonomi Daerah
RENCANA KERJA PERBENIHAN PAJALE 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PUSAT –PUSAT PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA OLEH ARUM NUR LAILI SMA MUHAMMADIYAH 2 KERTOSONO 3.1. Memahami konsep wilayah dan pewilayahan.
Transcript presentasi:

Modul / Tatap Muka 12 EKONOMI RAKYAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KEUANGAN MIKRO SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI RAKYAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH A. Pembangunan Ekonomi Daerah (Pembangunan Antar Propinsi) Pembangunan ekonomi nasional sejak Pelita I memang telah memberikan hasil positif bila dilihat pada tingkat makro. Tingkat pendapatan riil masyarakat rata-rata perkapita mengalami peningkatan dari 50 USD pada pertengahan tahun 1960 menjadi lebih dari 1.000 USD pada pertengahan tahun 1990-an. Namun, dilihat pada tingkat meso dan mikro, pembangunan selama pemerintahan Orba telah menciptakan suatu kesenjangan yang besar, baik dalam bentuk personal income distribution maupun dalam bentuk kesenjangan ekonomi/pendapatan antar daerah/propinsi. Ada sejumlah indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis development gap antar propinsi, dintaranya adalah PDRB, konsumsi rumah tangga perkapita, human development index, kontribusi sektoral terhadap PDRB, tingkat kemiskinan dan struktur fiskal. Distribusi PDB Menurut Propinsi. Dalam distribusi PDB menunjukkan besar dari PDB nasional berasal dari Jawa, khususnya Jawa Barat dan DKI Jakarta, yang selama periode 1995 hingga 1997 diatas 60%. Empat propinsi dengan PDRB terbesar berasal dari Jawa. Ketimpangan ekonomi ini akan sangat besar lagi, bila dilihat ketimpangan antara Jakarta dengan luar Jakarta. Jakarta dengan luasnya 0,03% dan dengan jumlah penduduk sekitar 5% dari total populasi menikmati 16% ‘12 Perekonomian Indonesia Drs. Hasanuddin Pasiama, MS. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana http://www.mercubuana.ac.id 1

Gambar 1. .Kalsel . DKI Jakarta 1.000.000 Tingkat PDRB dan Pertumbuhannya Tahun 1977 (harga konstan 1993 dan tanpa gas) 6 5 4 3 2 1 Rupiah Sumber : Dari Grafik dalam ECONIT (1999). Hight Growth . Low Inocme Kalbar Hight Growth Hight Income . Sulut . Riau . Kalteng Sumut . Bali . .NTB .Kalsel . DKI Jakarta Sumbar . Kaltim . DI Aceh .Sumsel . NTT . Jabar Lampung . Sulteng . . DI Yogyakarta .Tim-tim . . Jambi . Bengkulu . Irian Jaya . Sulsel 1.000.000 Low Growth Low Income 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 High Income ‘12 Perekonomian Indonesia Drs. Hasanuddin Pasiama, MS. 3 Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana http://www.mercubuana.ac.id

High Growth . Lampung . Kaltim tetapi posisinya termasuk rendah dalam PDRB perkapita. Walaupun demikian, satu hal yang jelas pada tabel adalah bahwa : propinsi-propinsi yang HDI rankingnya rendah lebih banyak terdapat pada IBB. Gambar 2. Tingkat Konsumsi Riil Rumah Tangga Perkapita dan Pertumbuhannya Antar Propinsi Tahun, 1977 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Sumber : Dari Grafik 2 dalam Econit (1999) . Riau High Growth . Kalteng High Consumpsion . Lampung . Tim-tim . Sumbar . Jambi . . Sultra . DI . Bengkulu . Kalsel . Kaltim . Irian Jaya . DKI Jakarta . DI Aceh . Bali . NTT . Maluku . Sulut . Jateng Low Consumption Low Growth High Consumption ‘12 Perekonomian Indonesia Drs. Hasanuddin Pasiama, MS. 5 Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana http://www.mercubuana.ac.id