Dasar Pemikiran Perubahan 1 PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI Penegakan hukum, HAM, dan pemberan-tasan KKN Otonomi Daerah Kebebasan Pers Mewujudkan kehidupan demokrasi Tuntutan Reformasi Jumlah: 16 bab 37 pasal 49 ayat 4 pasal A.P 2 ayat A.T Penjelasan Sebelum Perubahan Kekuasaan tertinggi di tangan MPR Kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden Pasal-pasal multitafsir Pengaturan lembaga negara oleh Presiden melalui pengajuan UU Praktek ketatanegaraan tidak sesuai dengan UUD 1945 Dasar Pemikiran Perubahan Menyempurnakan aturan dasar: Tatanan negara Kedaulatan Rakyat HAM Pemisahan kekuasaan Kesejahteraan Sosial Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum Sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa Tujuan Perubahan Jumlah: 21 bab 73 pasal 170 ayat 3 pasal A.P. 2 Pasal A.T. Tanpa Penjelasan Hasil Perubahan Sidang Umum MPR, 1999 Tgl.14-21 Okt 1999 Sidang tahunan MPR,2000 Tgl.7-18 Agt 2000 Sidang tahunan MPR,2001 Tgl.1-9 Nov 2001 Sidang tahunan MPR,2002 Tgl.1-11 Agt 2002 Sidang MPR Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 Tetap mempertahankan NKRI Mempertegas sistim presidensial Penjelasan UUD 1945 ditiadakan, hal-hal normatif masuk pasal-pasal Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” Kesepakatan Dasar Pasal 3 UUD 1945 Pasal 37 UUD 1945 TAP MPR No.IX/MPR/1999 TAP MPR No.IX/MPR/2000 TAP MPR XI/2001 Dasar Yuridis

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 2 BENTUK DAN KEDAULATAN (Pasal 1) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD INDONESIA Negara Kesatuan Berbentuk Republik Negara Hukum

3 UUD 1945 LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945 UUD 1945 BPK Presiden/ Wakil Presiden DPR MPR DPD MA MK KY Kementerian Negara badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman kpu bank sentral dewan pertimbangan TNI/POLRI PUSAT Lingkungan Peradilan PERWAKILAN BPK PROVINSI PEMDA PROVINSI DAERAH KDH DPRD Umum Agama PEMDA KAB/KOTA Militer KDH DPRD TUN

4 MK MA DPR Presiden Pasal 20 (1) memegang kekuasaan membentuk UU Lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan menurut UUD DPR Presiden MK MA Pasal 20 (1) memegang kekuasaan membentuk UU Pasal 4 (1) memegang kekuasaan pemerintahan Pasal 24 (1) memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

MPR 5 ANGGOTA ANGGOTA DPR DPD Wewenang Pasal 2 (1) MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MPR Pasal 2 (1) ANGGOTA DPR dipilih melalui pemilu ANGGOTA DPD dipilih melalui pemilu Wewenang 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 ]; 2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2) ]; 3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)]; 4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)]; 5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhen-tikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)];

6 Presiden/ Wakil Presiden KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. [Pasal 6 (1)] Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)] Presiden/ Wakil Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 4 (1)]; memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10); menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 11 (1)]; membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 11 (2)]; menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12); mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memper­hatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 13 (2)]; menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 13 (3)]; memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung [Pasal 14 (1)]; memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 14 (2)]; memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15); membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16); mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri [Pasal 17 (2)].

Parpol/ Gab. Parpol Peserta Pemilu 7 KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat MPR KPU 4 memperoleh jumlah suara >50% dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap Prov. yang tersebar di lebih dari 1/2 jml Prov. [Pasal 6A (3)] 5 melantik [Pasal 3 (2)] sebelum memangku jabatan, bersumpah di hadapan [Pasal 9 (1)] 1 Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A ayat (1)] Calon Presiden dan Wapres 3 Pemilu Presiden/ Wapres 2 diusulkan sebelum pemilu [Pasal 6A (2)] 4a dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih, dua pasangan calon yang mendapat suara terbanyak 1 dan 2 dlm pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan yg memperoleh suara terbanyak dilantik [Pasal 6A (4)] Parpol/ Gab. Parpol Peserta Pemilu RAKYAT

8 MK DPR MPR KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasal 7B (2) 3 Pasal 7B (1) 2 Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan Pasal 7B (3) 4 Pasal 7A 1 Usul tidak diterima Usul diterima MK DPR MPR Pasal 7B (6) Pasal 7B (7) 7 8 Presiden dan/atau Wakil Presiden terus menjabat Pasal 7B (4) 5 Pasal 7B (5) 6 usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A); usul tsb dpt diajukan dgn terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat [Pasal 7B (1)]; pendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan [Pasal 7B (2)]; pengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR [Pasal 7B (3)]; wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)]; bila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7B (5)]; wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)]; keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan [Pasal 7B (7)];

9 MA DPR Presiden KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Mengangkat duta dan konsul, penempatan duta negara lain, pemberian grasi dan rehabilitasi, pemberian amnesti dan abolisi, serta memberi gelar dan tanda jasa 6 pertimbangan 5 grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)] MA Presiden DPR 7 amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)] 1 Mengangkat Duta dan Konsul [Pasal 13 (1)] 2 Pertimbangan Duta [Pasal 13 (2)] 3 menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)] 4 pertimbangan 8 pertimbangan 9 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15)

10 Presiden *) DPA dihapus KEKUASAAN PEMERINTAHAN DAN KEMENTERIAN NEGARA Presiden, Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan dan Kementerian Negara 1 memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)] 2 dalam melakukan kewajiban dibantu oleh satu orang Wapres [Pasal 4 (2)] Presiden 4 dibantu menteri negara [Pasal 17 (1)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)] 3 membentuk dewan pertimbangan *) (Pasal 16) *) DPA dihapus

KEPALA PEMERINTAH DAERAH 11 PEMERINTAHAN DAERAH NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang- undang [Pasal 18 (1)] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4)] Anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3)] PEMERINTAHAN DAERAH KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5)] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)]

Fungsi, Wewenang, dan Hak 12 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 19(1)] Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang (Pasal 22B) DPR Fungsi, Wewenang, dan Hak Pasal 20 (1) Pasal 20A (1) Pasal 20A (2) Pasal 7B (1) Pasal 11 (1) Pasal 13 (2) Pasal 13 (3) Pasal 14 (2) Pasal 22 (2) Pasal 23 (2) dan (3) Pasal 23F (1) Pasal 24A (3) Pasal 24B (3) Pasal 24C (3)

13 DPR DPD RUU UU Presiden DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pembentukan UU tidak boleh diajukan lagi dalam persi-dangan masa itu [Pasal 20 (3)] TIDAK 4b mengesahkan [Pasal 20 (4)] 4c dalam hal RUU tidak disahkan, dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)] 1a memegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 (1)] anggota berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21) 4 persetujuan bersama YA DPR 3 dibahas bersama [Pasal 20 (2)] RUU Presiden UU 2 RUU tertentu ikut membahas memberi pertimbangan DPD 1b berhak mengajukan RUU [Pasal 5 (1)]

peraturan pemerintah pengganti UU itu harus mendapat persetujuan 14 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Peraturan Pemerintah pengganti UU 1 dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang [Pasal 22 (1)] 3b harus dicabut [Pasal 22 (3)] TIDAK 3 persetujuan Presiden DPR 3a menjadi UU YA 2 peraturan pemerintah pengganti UU itu harus mendapat persetujuan [Pasal 22 (2)]

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilu. 15 DEWAN PERWAKILAN DAERAH Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilu. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih 1/3 jumlah anggota DPR. [Pasal 22C (1) dan (2)] Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang [Pasal 22D (4)] DPD Wewenang dapat mengajukan RUU tertentu [Pasal 22D (1)]; ikut membahas RUU tertentu [Pasal 22D (2)]; memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama dan RAPBN [Pasal 22D (2)]; memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK [Pasal 23F (1)]; melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR [Pasal 22D (3)];

tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)] 16 DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pembentukan UU tertentu UU tertentu 4a tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)] TIDAK 4 persetujuan bersama 4b mengesahkan [Pasal 20 (4)] 4c dalam hal RUU tidak sahkan, dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)] YA 1 dapat mengajukan [Pasal 22 D (1)] RUU tertentu DPD DPR 3 membahas bersama Presiden 2 membahas RUU tertentu [Pasal 22 D (2)]

17 PEMILU Presiden/ Wapres Anggota DPR Anggota DPRD Anggota DPD PEMILIHAN UMUM PEMILU 2 ‘luber jurdil’ setiap 5 tahun [Pasal 22E (1)] untuk memilih [Pasal 22E (2)]a 1 diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri [Pasal 22E (5)] Presiden/ Wapres Anggota DPR Anggota DPRD Anggota DPD 3 dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)] diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu [Pasal 6A (2)] 4 Peserta dari Partai Politik [Pasal 22E (3)] 5 Peserta dari Perseorangan [Pasal 22E (4)]

18 DPR DPD RAPBN APBN RAPBN APBN Presiden HAL KEUANGAN Penyusunan APBN mengajukan [Pasal 23 (2)] RAPBN Presiden DPR 2 memberi pertimbangan [Pasal 23 (2)] DPD TIDAK 3 membahas bersama [Pasal 20 (2)] RAPBN 4a Pemerintah menjalankan APBN 4b Pemerintah menjalankan Tahun lalu [Pasal 23 (3)] APBN 4 persetujuan YA

diatur dengan undang-undang 19 HAL KEUANGAN bank sentral bank sentral Pasal 23D susunan kedudukan kewenangan tanggungjawab independensi diatur dengan undang-undang

20 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Keanggotaan Tugas dan Wewenang Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden [Pasal 23F (1)] menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya [Pasal 23E (2)] BPK Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 23E (1)] BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi [Pasal 23G (1)]

21 BPK DPD DPR DPRD BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pemeriksaan Keuangan Negara BPK 2 hasil pemeriksaan diserahkan [Pasal 23E (2)] 1 memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara [Pasal 23E (1)] DPD DPR DPRD 3 hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang [Pasal 23E (3)]

memberikan pertimbangan 22 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)] DPD DPR Presiden 2 memberikan pertimbangan 1 memilih calon Anggota BPK terpilih 3 diresmikan

23 KEKUASAAN KEHAKIMAN Mahkamah Agung Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum [Pasal 24A (2)] Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat per-setujuan dan ditetap-kan sebagai hakim agung oleh Presiden [Pasal 24A (3)] MA Pasal 24A Umum Agama Militer TUN Wewenang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)]; mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)]; memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)];

24 KEKUASAAN KEHAKIMAN Mahkamah Konstitusi Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara [Pasal 24C (5)] mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden [Pasal 24C (3)] MK Pasal 24C Wewenang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pem­bubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)]; wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)];

KY 25 Wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)]; KEKUASAAN KEHAKIMAN Komisi Yudisial Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela [Pasal 24B (2)] Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)] KY Pasal 24B Wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)]; mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)];

26 WILAYAH NEGARA WILAYAH NEGARA Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A)

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK 27 WARGA NEGARA Warga Negara dan Penduduk ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara [Pasal 26 (1)] warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia [Pasal 26 (2)] WARGA NEGARA DAN PENDUDUK Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)] Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)] Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara [Pasal 27 (3)] Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menge­luarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28)

28 HAK ASASI MANUSIA HAK ASASI MANUSIA mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A) berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan UU (Pasal 28J) membentuk keluarga, keturunan dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B) mengembangkan dan memajukan diri, serta mendapat pendidikan dan manfaat dari IPTEK (Pasal 28C) tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I) HAK ASASI MANUSIA pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama dalam pemerintahan (Pasal 28D) hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat perlakuan khusus (Pasal 28H) perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta bebas dari penyiksaan (Pasal 28G) kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E) berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F)

29 AGAMA A G A M A Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa [Pasal 29 (1)] Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu [Pasal 29 (2)]

Pertahanan dan Keamanan Negara 30 PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 (1)] Usaha hankamneg dilaksanakan melalui sishankamrata oleh TNI dan POLRI sbg kekuatan utama, dan rakyat sbg kekuatan pendukung [Pasal 30 (2)] Pertahanan dan Keamanan Negara Tugas dan Wewenang TNI (AD, AL, AU) POLRI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara [Pasal 30 (3)] sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum [Pasal 30 (4)]

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 31 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 31 (3)] Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya [Pasal 31 (2)] negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional [Pasal 31 (4)] PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pemerintah memajukan ilmu penge- tahuan dan teknologi dengan men- junjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 (5)] Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan [Pasal 31 (1)] negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya [Pasal 32 (1)] negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya Nasional [Pasal 32 (2)]

PEREKONOMIAN NASIONAL 32 PEREKONOMIAN NASIONAL disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan [Pasal 33 (1)] PEREKONOMIAN NASIONAL Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [Pasal 33 (3)] Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara [Pasal 33 (2)] diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional [Pasal 33 (4)]

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara 33 KESEJAHTERAAN SOSIAL Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara [Pasal 34 (1)] Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan mem-berdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan [Pasal 34 (2)] Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak [Pasal 34 (3)] KESEJAHTERAAN SOSIAL

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN 34 BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN ATRIBUT KENEGARAAN Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35) Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36) Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B)

Pasal-pasal Perubahan 35 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (1)] Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya [Pasal 37 (2)] Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (3)] Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPR [Pasal 37 (4)] Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan [Pasal 37 (5)] Pasal-pasal Perubahan UUD MPR berwenang mengubah dan menetapkan [Pasal 3 (1)]

36 ATURAN PERALIHAN Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini Pasal II Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini Pasal III Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung

37 ATURAN TAMBAHAN Pasal I Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 Pasal II Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal