KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Agraria dan Tata Ruang / Pertanahan Isu Pokok: Upaya Eksplorasi Pemamanfaatan Sumber Daya Agraria Untuk Kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. TATA RUANG Isu Pokok: Desain Pengelolaan Lingkungan Untuk Menciptakan Pembangunan yang Keberkelanjutan. PERTANAHAN Isu Pokok: Administrasi Pertanahan, Kepemilikan bidang, Kawasan. ± 20 Undang-Undang yg mengatur masalah SDA/ Agraria

SUMBERDAYA ALAM (AGRARIA) SDA: segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. komponen biotik (hewan, tumbuhan, mikroorganisme) komponen abiotik (minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah) KEMANFAATAN DAN KEBERLANJUTAN (Kelestarian Lingkungan Hidup)

KONDISI DAN SITUASI DESA DI INDONESIA SANGAT BERVARIATIF PERSEBARANNYA TIDAK MERATA….

No TAHUN JUMLAH KELURAHAN DESA TINGKAT PERKEMBANGAN DESA. KELURAHAN SECARA NASIONAL DARI TAHUN 2008-2015 TERUS MENINGKAT No TAHUN JUMLAH KELURAHAN DESA 1 2008 7.878 65.189 2 2009 7.955 67.241 3 2010 8.068 68.442 4 2011 8.216 69.249 5 2012 8.301 72.944 6 2015 74.093

SKEMA UMUM KETIMPANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH MASALAH YG DIHADAPI 1. KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH SKEMA UMUM KETIMPANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH TERDAPAT : HGU 15.000.000 HA HGB 29.584 HA HTI 8.800.000 HA HPH 17.380.000 HA PETANI GUREM 13.700.000 ORANG NEGARA/ PEMERINTAH LUAS BADAN HUKUM PRIVAT LANDLESS / BURUH TANI PERSEORANGAN PENGUASAAN GUREM KELOMPOK PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH

2. KEMISKINAN Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) - JT Persentase Penduduk Miskin (%) Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kota Desa Kota+Desa Sep-13 10,63 17,92 28,55 8,52 14,42 11,47 308.826 275.779 Sumber: www.bps.go.id/ akses Mei 2015 28,55 Juta Penduduk Indonesia tergolong pada penduduk miskin dengan pendapatan 308 ribu rupiah/ org/ bulan.

3. PENGANGGURAN Indonesia 6,25% Pengangguran Terbuka TPT 2013 Agustus Indonesia 6,25% (6,25%) 14.8 Juta Penduduk Indonesia Menganggur

Prosentasi penduduk yang tinggal di perkotaan (Tahun) 4. Prosentasi Penduduk yang tinggal di perkotaan terus meningkat sehingga kebutuhan perumahan di wilayah perkotaan juga terus meningkat, sementara ketersediaan tanah relatif tetap. Proyeksi INDONESIA Prosentasi penduduk yang tinggal di perkotaan (Tahun) 2010 2015 2020 2025 2030 2035 49,8 53,3 56,7 60,0 63,4 66,6 Sumber: www.bps.go.id/ akses Mei 2015

5. PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN SEKTOR PERUMAHAN Ketersediaan Lahan ....... ???? (BPHTB DKI Jakarta sebesar Rp. 5,5 T) *) Pengembang Swasta mendominasi pembangunan di perkotaan Spekulasi dan monopoli harga lahan yg tdk terkendali Tdk terjangkaunya harga lahan oleh masyarakat berpenghasilan rendah Belum berpihaknya regulasi tata ruang terhadap kawasan kumuh (Penjelasan Ps. 34 (3) : “ Pengembangan kawasan scr terpadu dilaksanakan, antara lain melalui penerapan kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun yg berdiri sendiri, konsolidasi tanah, serta rehabilitasi dan revitalisasi kawasan “) *) Sumber : Dinas Pelayanan Pajak

6. BIDANG TANAH YG BELUM BERSERTIPIKAT Jumlah Bidang Tanah di Indonesia ± 100 Juta Bidang Sudah bersertipikat ± 45 Juta Bidang Belum bersertipikat ± 55 Juta Bidang

7. KONFLIK AGRARIA 12

Pemerintah/ Pemerintah Daerah Masyarakat Perorangan Skema Umum Pengadaan Tanah/ Izin Lokasi TANAH Kepentingan Umum Kepentingan Lainnya Badan Hukum Pemerintah/ Pemerintah Daerah Masyarakat Perorangan Izin Lokasi Penetapan Lokasi Pemerintah Daerah Pemerintah BUMN/BUMD dengan penugasan Perolehan Langsung UU 2/2012 Perpres No.71/2012 Perpres No.30/2015 UU 39/ 2009 UU 23/ 2014 PerMEN ATR 5/2015 PerKBPN 2/2011 Hk. Keperdataan Hukum Keperdataan JENIS KEGIATAN PELAKSANA MEKANISME DASAR PELAKSANAAN 13

Undang-Undang 23/2014 (Ps. 9) Urusan pemerintahan dibagi atas : Absolut, Konkuren dan Umum Konkuren (Ps. 12) : Urusan pemerintahan Wajib (24 urusan) : - Urusan yg berkaitan dengan pelayanan dasar (6 urusan) ... huruf (c) Penataan ruang dan (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman - Urusan yg berkaitan dengan non pelayanan dasar (18 urusan) .... huruf (d) pertanahan b. Urusan pemerintahan Pilihan (8 urusan)

TERIMA KASIH