KEPEMILIKAN PROPERTI BAGI WARGA NEGARA ASING

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HAK MILIK.
Advertisements

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
Rumah Susun Di INDONESIA
Rumah Susun Di INDONESIA.
MENURUT HUKUM INDONESIA
HAK ATAS TANAH M.HAMIDI MASYKUR SH,M.Kn.
Sebagai Satu-Satunya Lembaga Hak Jaminan atas Tanah
BAB V HAK ATAS TANAH.
KETENTUAN DASAR PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
LEMBAGA HUKUM JAMINAN HUTANG Dr. HENNY TANUWIDJAJA, S.H, Sp.N
Oleh : Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH, MLI
HAK GUNA BANGUNAN Kelompok 6: Tri Noprianto Sutanto Sahat Restu Sirait
DEWI NURUL MUSJTARI,S.H., M.HUM DOSEN FAKULTAS HUKUM UMY
KEBIJAKAN MENGENAI ORANG-ORANG ASING DAN BADAN HUKUM ASING DI BIDANG PERTANAHAN
Hak Penguasaan atas Tanah
Materi-7 HAK GUNA USAHA DEWI NURUL MUSJTARI,S.H., M.HUM
Materi-6 HAK MILIK DEWI NURUL MUSJTARI,S.H., M.HUM
Pertemuan ke – 4 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Hukum Agraria.
Pertemuan ke – 5 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut UU No.4 Tahun Ahmaturrahman,S.H. Sri Turatmiyah,
KASUS-KASUS PERKREDITAN
TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT/HUTANG
Pertemuan ke – 7 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Materi-10 HAK TANGGUNGAN
DEWI NURUL MUSJTARI SRI WIDODO FAKULTAS HUKUM UMY
Materi-8 HAK GUNA BANGUNAN
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
Materi-9 HAK PAKAI DEWI NURUL MUSJTARI,S.H., M.HUM
Pertemuan ke – 8 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Hukum Agraria Mencari Materi..... PENDAFTARAN TANAH.
FUNGSI TANAH sebagai wadah sebagai faktor produksi
JENIS, PERIZINAN, PENDIRIAN DAN KEPEMILIKAN
Hak tanggungan sebagai hubungan hukum kongkret
PERLINDUNGAN ATAS HAK EIGENDOM
HAK PENGUASAAN ATAS TANAH
Pertimbangan yang menjadi Prasyarat utama Sesuatu benda Dapat diterima
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
HAK-HAK ATAS TANAH.
SKMHT Notariil ?.
Pertemuan ke – 11 HUKUM AGRARIA
POKOK-POKOK PENGETAHUAN TENTANG RUMAH SUSUN
POKOK-POKOK PENGETAHUAN TENTANG RUMAH SUSUN
HAK MILIK.
SEBAGAI JAMINAN HUTANG
SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA
PEMBAHASAN UTS Hukum Agraria Minggu ke-8
POLITIK DAN HUKUM AGRARIA
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN.
lembaga jaminan dapat dibedakan dalam bentuk
Oleh : Upik Hamidah, S.H., M.Hum.
HAK ATAS TANAH SEKUNDER/DERIVATIF
Sebagai Satu-Satunya Lembaga Hak Jaminan atas Tanah
Konsep Dasar Sistem Rumah Susun
HAK ATAS TANAH SEKUNDER/DERIVATIF
Oleh : FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
Pertemuan ke-5 HAK-HAK PENGUASAAN ATAS TANAH
MATERI KULIAH BANGUN GUNA SERAH (BUILD OPERATE AND TRANSFER)
Oleh : FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
HAK TANGGUNGAN TANAH & BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN UTANG
KEBIJAKAN PENATAAN PERTANAHAN DALAM HAK PAKAI
PERKAWINAN CAMPURAN.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
YAYASAN YANG DIDIRIKAN ASING
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
YAYASAN Stichting.
HAK MILIK.
HAK GUNA USAHA - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Presly Prayogo,SH,MH. DUA BENTUK HAK ATAS TANAH HAK PRIMER Hak atas tanah yang bersumber langsung dari hak bangsa Indonesia, yang dapat dimiliki oleh.
Transcript presentasi:

KEPEMILIKAN PROPERTI BAGI WARGA NEGARA ASING Rahmia Rachman S.H., M.Kn

Larangan Pengasingan Tanah Gronds Verponding Verbrood Larangan kepemilikan tanah dengan hak selain hak pakai untuk dimiliki oleh WNA. Konsekuensi dari asas tersebut adalah WNA tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia (hanya diperbolehkan dengan hak pakai)

Dasar Hukum Pasal 42 dan 45 UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Pasal 39 PP No. 40/1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah PP No. 41/1996 tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang berkedudukan di Indonesia.

PP No. 103/2015 Tanggal 28 Desember tahun 2015 Mengenai “Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Hunian Oleh Orang Asing/ WNA Yang berkedudukan di Indonesia” PP No. 41/1996 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Aturan WNA memiliki Properti di Indonesia 1 Hanya Boleh Membeli Properti Dengan Sertifikat Hak Pakai 2 Memiliki Kitas 3 Hanya Rumah Tunggal dan Apartemen 4 Harga & Luas Properti diatur 5 Menikah Dengan Orang Indonesia

1. Hanya Boleh Membeli Properti Dengan Sertifikat Hak Pakai Rumah tapak atau rusun baru 30 tahun, diperpanjang 20 tahun Diperbaharui 30 tahun HAK PAKAI Sisa waktu dari HGB, diperpanjang 20 tahun Diperbaharui 30 tahun Rumah tapak atau rusun yg sedang berjalan Dapat di WARISkan dijadikan jaminan utang dengan dibebani HAK TANGGUNGAN

2. Memiliki Kitas PP No. 103 Tahun 2015 pasal 2 ayat 2 : “Orang Asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. WNA harus bekerja terlebih dahulu di Indonesia dan kartu ini wajib diperpanjang selama 2 tahun sekali

3. Hanya Rumah tapak dan Apartemen Rumah Tunggal adalah rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling APARTEMEN RUMAH TUNGGAL PP No. 103 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 & 3 Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

4. Harga & Luas Properti diatur Standarisasi harga Rp 5 miliar Maksimal 2000 meter persegi LUAS

5. Menikah Dengan Orang Indonesia Setiap WNA wajib mencantumkan properti yang dibeli ke dalam Surat Perjanjian Pranikah, karena properti yang dibeli oleh warga asing akan menjadi harta bersama dengan pasangan WNA  WNI PERNIKAHAN HARTA BERSAMA Perjanjian Pranikah

Thank You!