KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEBUAH PENDEKATAN DALAM ADMINISTRASI NEGARA (3 > Pendekatan dan ide pokok AP > Ruang lingkup AP.
Advertisements

1 ETIKA PROFESI AKUNTANSI ETIKA PROFESI AKUNTANSI DIHADAPKAN
M O D U L XIII. MANAJEMEN NASIONAL, SERTA OTONOMI DAERAH
KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Badan Kepegawaian Negara
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
GOOD GOVERNANCE.
Good Governance Bab 12.
POLITIK HUKUM.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.
Good Governance Bab 12.
GOOD GOVERNANCE.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
BAB III NEGARA.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
Politik Luar Negeri Indonesia
Magister Administrasi Publik
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
BAB IV PERENCANAAN.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Good Governance Etika Bisnis.
Ketatalaksanaan Pemerintahan di INDONESIA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
EVALUASI DAN IMBALAN Program Studi Manajemen Informatika
POKOK PEMBAHASAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/ PEMERINTAH
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Otonomi Daerah Pengantar
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
ETOS KERJA, KOMITMEN KERJA DAN KEPUASAN KERJA
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS BAGI ABK
Ilmu Sosial Budaya Dasar Profesional Masuk Desa
POLITIK STRATEGI NASIONAL
STRATIFIKASI POLTRANAS 2
Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dan Paradigma Pembangunan
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
BIMBINGAN KONSELING.
Hak Asasi Manusia adalah…
MK: Ilmu Politik dan Masalah Kesehatan
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH Level Kompetensi V.
KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Nilai nilai pancasila dalam staatsfundamentalnorm
Merumuskan Visi dan Misi
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Organisasi dan Kode Etik Profesi
Kelompok 3 : FIRMANSYAH FAJAR SASI SAMUDRA ANGGITA AYU
UU No.12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
STRATIFIKASI POLTRANAS
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
ADMINISTRASI DAN ORGANISASI SISTEM LOGISTIK
PENTINGNYA ORGANISASI BAGI PEKERJA SOSIAL
Ketatalaksanaan Pemerintahan di INDONESIA
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA SOSBUDPOLHUKAM. ANA NURHASANAH, M.Pd No. Hp
MANAJEMEN MUTU DAN AUDIT KEPERAWATAN MARSIANA ANGGRAENI.
KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA Herwan Parwiyanto, S.Sos, M.Si
Kode Etik HEPPR – Pertemuan 6.
BAB III PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS DAN ETIKA PROFESI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
Wawasan Nusantara  Latar belakang timbulnya Wawasan Nusantara  Konsep Wawasan Nusantara A) Hakikat, Asas dan Arah WN B) Unsur dasar WN C) Kedudukan,
Transcript presentasi:

KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA bahan 2 / SANRI / herwanparwiyanto KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA SISTEM ADMINISTRASI NEGARA R.I. FISIP UNS ( Bahan 3 ) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Apa yg dimaksud ADMINISTRASI ? KESELURUHAN PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN YG DILAKUKAN OLEH DUA (2) ORANG ATAU LEBIH DALAM SUATU BENTUK USAHA BERSAMA DEMI TERCAPAINYA TUJUAN YANG DITENTUKAN SEBELUMNYA ( Sondang P. Siagian, 1976 ) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

6 (ENAM) IDE POKOK DALAM PENGERTIAN ADMINISTRASI ADMINISTRASI ADALAH SUATU PROSES ADA 2 (DUA) ORANG ATAU LEBIH YG TERLIBAT PELAKSANAAN KEGIATAN TERTENTU KEMAMPUAN UNTUK BEKERJASAMA DLM SUATU HIERARKI TERTENTU ADANYA PEMBAGIAN TUGAS ADA TUJUAN YG HENDAK DICAPAI http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Perbedaan ADMINISTRASI NEGARA dengan ADMINISTRASI PUBLIK ADMINISTRASI NEGARA fokusnya adalah Negara ADMINISTRASI PUBLIK fokusnya adalah Negara; Swasta; & Masyarakat http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Pergeseran Paradigma ADMINISTRASI NEGARA ADMINISTRASI DARI NEGARA/PUBLIK ADMINISTRASI UNTUK NEGARA/PUBLIK ADMINISTRASI OLEH NEGARA/PUBLIK http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

ADMINISTRASI DARI NEGARA/PUBLIK Menunjukkan bagaimana Pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa. Pemerintah sebagai regulator yang menangani semua layanan. Pemerintah selalu aktif mengambil langkah-langkah yang diperlukan, masyarakat pasif & tunduk menerima layanan http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

ADMINISTRASI UNTUK NEGARA/PUBLIK Dipersepsikan lebih maju dari yang pertama (administrasi dari negara/publik) Pemerintah berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan pada publik. Pemerintah lebih responsif/tanggap terhadap apa yang diperlukan masyarakat & memberi pelayanan terbaik http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

ADMINISTRASI OLEH NEGARA/PUBLIK Berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (empowerment) ---- capacity building Lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat. Masyarakat berpartisipasai aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Ciri-ciri Administrasi Negara/Publik : Kurang mendapat sentuhan pasar karena orientasinya non-profit, namun pelayanan. Kurang bersifat otonom. Mendapat pengaruh politik sangat kuat Relatif bersifat monopolistis pada hal-hal tertentu Kegiatan AN selalu mendapat penilaian dari publik. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Mendapat harapan dari publik untuk bertindak adil, responsif, tanggung jawab, dan mengarah pada good governance. Memiliki tujuan & kriteria yg kompleks, kadang juga kurang jelas dan tak mudah diukur. Mendapat otoritas terbatas dan terlalu ditekan secara politis dari atasan http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Bersifat hati-hati, maka konsekuensinya menjadi kaku dalam bertindak Sulit menentukan insentif dalam performance / kinerja yang ada Memiliki orang yg berkarakteristik bervariatif dari berbagai disiplin ilmu Memiliki orang-orang dengan tingkat kepuasan kerja & komitmen yang rendah terhadap organisasi http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

SOSOK ADMINISTRATOR YANG IDEAL SOSOK YANG ETIS & RASIONAL PANDAI MENGGUNAKAN PRINSIP, METODE & TEKNIK MEMILIKI TECHNICAL SKILL MEMILIKI HUMAN SKILL MEMILIKI CONCEPTUAL SKILL ORIENTASI PADA HASIL http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

MAMPU MENGGUNAKAN JARINGAN KERJA MEMILIKI COMMUNICATION SKILL MAMPU MENJAGA KESEIMBANGAN KERJA. ( UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ) merupakan profesi bagi PNS & pegawai pemerintah. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

FAKTOR YG MEMPENGARUHI KOMPLEKSITAS ADM. NEGARA R.I. TUJUAN MISI TUGAS POKOK PERUMUSAN & PELAKSANAAN STRUKTUR ORGANISASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN ADMINISTRASI KEUANGAN ADMINISTRASI LOGISTIK HUBUNGAN & TATA CARA KERJA http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

bahan 2 / SANRI / herwanparwiyanto 1. TUJUAN YG AKAN DICAPAI Suatu tujuan yang telah ditentukan untuk dicapai, dari segi tahapan waktu : Tujuan yang tidak akan pernah tercapai sepenuhnya / never ending goals; Tujuan jangka panjang; Tujuan jangka sedang; Tujuan jangka pendek. Semakin jauh jangkauan waktu untuk pencapaian tujuan, maka semakin abstrak & bersifat kualitatif; sedangkan semakin pendek jangkauan waktu akan semakin konkret & lebih mudah untuk dikuantifikasi http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

2. MISI YG HARUS DIEMBAN Adanya tujuan mendasarkan misi yang harus diemban. Negara Indonesia mempunyai misi yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 ( Melindungi segenap bangsa & seluruh tumpah darah Indonesia; Meningkatkan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan sosial ) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

3. TUGAS POKOK YG HARUS DISELENGGARAKAN Tugas pokok pemerintah adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan & tugas pembangunan Tugas umum pemerintahan adalah tugas pengaturan & pelayanan seperti perumusan kebijakan yang mengikat rakyat banyak, memelihara ketertiban & keamanan, pemberian bimbingan, pembinaan, pemberian perizinan dan pengawasan (ide negara hukum) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

4. PERUMUSAN & PELAKSANAAN FUNGSI Tugas pokok akan dijabarkan menjadi serangkaian fungsi. Fungsi suatu departemen/kementerian akan menjadi tugas pokok bagi direktorat-direktorat jenderal dalam lingkungan departemen/kementerian yang bersangkutan. Fungsi direktorat jenderal akan menjadi tugas pokok dari direktorat-direktorat dalam lingkungan dirjen yang bersangkutan. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

bahan 2 / SANRI / herwanparwiyanto 5. STRUKTUR ORGANISASI Administrasi moderen ditandai ciri-ciri bahwa struktur organisasi yang diperlukan untuk mewadahi tujuan, misi yang harus diemban, tugas pokok, dan fungsi, yang tentunya besar & kompleks. Struktur organisasi yang besar & kompleks berlaku bagi Organisasi Pemerintahan atau Administrasi Negara http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

6. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Tidak ada kegiatan administrasi yang dapat berlangsung tanpa manusia; terlepas dari lengkapnya fasilitas, besarnya biaya yang tersedia, moderennya perlangkapan, dan majunya ilmu pengetahuan maupun teknologi yang canggih; manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Sebagai individu, manusia memiliki rasio, martabat, cita-cita, keinginan, tujuan pribadi, kepribadian, harapan & kemampuan. Pada saat individu menjadi anggota suatu organisasi, timbul kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan organisasi. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

7. ADMINISTRASI KEUANGAN Kompleksitas masalah di bidang administrasi keuangan pada hakekatnya bertitik tolak dari situasi kelangkaan yang dihadapi oleh setiap organisasi di bidang keuangan. Setiap organisasi dituntut adanya orientasi efisiensi & keekonomisan serta kemampuan untuk menentukan skala prioritas, yang memungkinkan tercapainya tujuan organisasi menjadi lebih mudah. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

8. ADMINISTRASI LOGISTIK Kegiatan dalam organisasi menuntut berbagai macam logistik penunjang, mulai dari logistik kegiatan operasional oleh tenaga manusia, sampai pada penggunaan logistik yang sophisticated seperti komputer. Administrasi Logistik mencakup kegiatan yang sangat luas, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan penyimpanan termasuk pergudangan, distribusi, pemakaian, sampai pada penghapusan. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

9. HUBUNGAN & TATA CARA KERJA RULES of the GAME yang harus disepakati & ditaati oleh seluruh pemain dalam organisasi. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

…terimakasih… http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id