BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS BELAJAR DOSEN KAITANNYA DENGAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN
Advertisements

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
E-PUPNAS 2015 SMP NEGERI 2 PADANG
Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik (e-PUPNS)
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG PNS
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
PEDOMAN PELAKSANAAN PUPNS SECARA ELEKTRONIK 2015
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA (LHKASN)
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DADANG PRIYONO Sub Bidang Kesejahteraan dan Data Pegawai BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BKPPD KABUPATEN CIREBON.
Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, 21 Agustus 2015
EVALUASI PELAKSANAAN e-PUPNS 2015 DI KABUPATEN JOMBANG
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Implementasi e-PUPNS di Kabupaten Sleman
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
2015 SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
Rancangan Infrastruktur Sistem Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS-2015)
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Penerapan Perka No. 25 dan 26 Tahun 2013
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS 2015
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang
Kamis, 24 Januari 2019 Di Ruang ASN BKPPD Kabupaten Klatyen
PERATURAN KPK NO. 7 TAHUN 2016 Tentang
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
PENGHARGAAN SLKS DAN MASA KERJA
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN Jumat, 29 Maret 2019.
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
Contoh penyusunan skp.
IMPLEMENTASI APLIKASI “SEMAR” DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PADA WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA Bidang Mutasi dan.
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Transcript presentasi:

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SOSIALISASI ePUPNS 2015 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SURAKARTA

LATAR BELAKANG ePUPNS 2015 PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) NASIONAL MERUPAKAN KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PNS YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE DAN DILAKSANAKAN SEJAK BULAN JULI SAMPAI DESEMBER 2015 . UNTUK PROSES PEMUTAKHIRAN DATA INI SETIAP PNS MEMULAI DENGAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN DATA YANG TERSEDIA DALAM DATABASE KEPEGAWAIAN BKN YANG SELANJUTNYA PNS MELAKUKAN PERBAIKAN DATA YANG TIDAK SESUAI SERTA MENAMBAHKAN/MELENGKAPI DATA YANG BELUM TERSEDIA DI DATABASE BKN.

TUJUAN ePUPNS 2015 SASARAN ePUPNS 2015 UNTUK MEMPEROLEH DATA YANG AKURAT, TERPERCAYA, SEBAGAI DASAR KEBUTUHAN DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN YANG MENDUKUNG PENGELOLAAN MANAJEMEN YANG RASIONAL SEBAGAI SUMBER DAYA APARATUR NEGARA. MEMBANGUN KEPEDULIAN DAN KEPEMILIKAN PNS TERHADAP DATA KEPEGAWAIANNYA. SASARAN ePUPNS 2015 PUPNS WAJIB DIIKUTI OLEH SELURUH CPNS/PNS REPUBLIK INDONESIA BAIK YANG BERTUGAS DI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI, DENGAN MASA AKTIF SAMPAI DENGAN 01 JULI 2015.

DASAR HUKUM ePUPNS 2015 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015 secara Elektronik Surat Edaran Kepala BKN No. K.26-30/V77- 4/99 Tgl. 27 Juli 2015 tentang Implemetasi e-PUPNS 2015

Proses verifikasi dilakukan sampai dengan akhir bulan Desember 2015. JADWAL PELAKSANAAN ePUPNS 2015 Persiapan pelaksanaan e-PUPNS dilakukan oleh user admin sistem paling lambat akhir bulan Agustus 2015. Pengisian formulir e-PUPNS dilakukan sampai dengan akhir bulan November 2015. Proses verifikasi dilakukan sampai dengan akhir bulan Desember 2015. PETUNJUK PENGGUNA EPUPNS DAPAT DI DOWNLOAD DI WEB SITE bkd.surakarta.go.id

Coverage Data PUPNS 2015 Data Pokok Kepegawaian (Core Data) Data Riwayat (Historical Data) Kepangkatan, Pendidikan formal dan non formal, Jabatan struktural dan fungsional tertentu 3. Keluarga (spouse dan anak) 4. Data Sosial Ekonomi PNS (Kesejahteraan) Pendidikan anak Perumahan 5. Self assessment Competency and potency , competency based

sanksi MENURUT PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015, AKAN DIBERIKAN SANKSI : APABILA PNS TIDAK MELAKSANAKAN PEMUTAKHIRAN DATA MELALUI E-PUPNS PADA PERIODE YANG TELAH DITENTUKAN, DATA PNS TERSEBUT AKAN DIKELUARKAN DARI DATABASE KEPEGAWAIAN NASIONAL AKIBAT DARI DATA PNS YANG DIKELUARKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA ANGKA 1 MAKA PELAYANAN MUTASI KEPEGAWAIAN YANG BERSANGKUTAN TIDAK AKAN DIPROSES.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH