BEST WESTERN Mangga Dua Hotel & Residence

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
Advertisements

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Alur Paparan Pendahuluan Kategori dan Mekanisme Penilaian
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA SIMEKA
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
RENCANA KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI DR. IR. SUPRAYOGA HADI,
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
INFORMASI TEKNIS SEKRETARIS DITJEN BELMAWA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL.
LOKASI DAN ALOKASI KEGIATAN TERKAIT PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pembiayaan Pembangunan
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Kebijakan dan strategi pengelolaan tutupan lahan
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
TINDAK-LANJUT KUNKER Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Sistem Informasi Perencanaan dan
Dra. Rita zasriyanti RAPAT KOORDINASI
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PROGRES HIBAH BMN BERUPA BANTUAN PEMERINTAH Perolehan tahun anggaran
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN HIBAH BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU YUSEP FATRIA INSPEKTUR IV BOGOR, 9 MARET 2018.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

BEST WESTERN Mangga Dua Hotel & Residence SISTEM PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI BIRO PERENCANAAN Disampaikan pada: Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan Berbasis Online Bidang PKP2Trans Tahun 2017 BEST WESTERN Mangga Dua Hotel & Residence JAKARTA, 9 AGUSTUS 2017

DESA DAN KAWASAN PERDESAAN ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAl, DAN TRANSMIGRASI PADA RPJMN TAHUN 2015-2019 DESA DAN KAWASAN PERDESAAN DAERAH TERTINGGAL KAWASAN TRANSMIGRASI Arah Kebijakan: Penguatan Pemerintahan Desa; Pembangunan Desa; Pembangunan Kawasan Perdesaan; Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis. Sasaran: Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Arah Kebijakan: Promosi potensi daerah tertinggal; Pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar publik; Pengembangan perekonomian masyarakat. Sasaran: 122 kabupaten tertinggal dan target pembangunan di akhir tahun 2019 adalah terentaskannya 80 daerah tertinggal Arah Kebijakan: Penyiapan Kawasan Transmigrasi; Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Sasaran: Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB)

KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

CAPAIAN RPJMN TAHUN 2O16 Ketransmigrasian SARARAN DALAM RJMN 2015-2019 TARGET 2016 CAPAIAN 2016 Sumber Data 1 Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP).  43 Kawasan / 22 SP 49 Kawasan/ …..SP Penetapan 49 kawasan berdasarkan data : 23 Kawasan dari Kepmendesa N0.9/2016 dan 26 kawasan dari Kepmendesa No. 91/2016 Tentang penetapan kawasan transmigrasi) 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) kegiatan masih dalam taraf intervensi, belum dapat memenuhi kriteria menjadi sebuah Pusat SKP Yg potensial akan ditetapkan sampai dengan tahun 2019 adalah 144 kawasan 2 Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio pusat pertumbuhan. 6 KPB Penetapan Kawasan Perkotaan Baru 6KPB berdasarkan data dari ditjen Pktrans

23 KAwASAN TRANSMIgRASI YANg TElAH DITETAPKAN Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.9 Tahun 2016 23 1. Pulubala, Gorontalo, Gorontalo 2. Pawonsari, Boalemo, Gorontalo 3. Melolo, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur 4. Lamboya, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur 5. Lagita, Bengkulu Utara, Bengkulu 6. Lunang Silaut, Pesisir Selatan, Sumatera Barat 7. Belitang, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 8. Telang, Banyuasin, Sumatera Selatan 9. Rawapitu, Tulang Bawang, Lampung 10. Mesuji, Mesuji, Lampung 11. Batu Betupang, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung 12. Subah, Sambas, Kalimantan Barat 13. Rasau Jaya, Kubu Raya, Kalimantan Barat 14. Gerbang Kayong, Kayong Utara, Kalimantan Barat 15. Cahaya Baru, Bario Kuala, Kalimantan Selatan 16. Maloy Kaliorang, Kutai Timur, Kalimantan Timur 17. Tampolore, Poso, Sulawesi Tengah 18. Bungku, Morowali, Sulawesi Tengah 19. Air Terang, Buol, Sulawesi Tengah 20. Tobadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat 21. Mahalona, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 22. Kobisonta, Maluku Tengah, Maluku 23. Salor, Merauke Tengah

26 KAwASAN TRANSMIGRASI YANG TElAH DITETAPKAN Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.91 Tahun 2016 26 Tubi Taramanu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat Paguyaman Pantai, Boalemo, Gorontalo Taluduti, Pahuwato, Gorontalo Salim Batu, Bulungan, Kalimantan Utara Bahari Tomini Raya, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Kawasan Kantisa, Muna Barat, Sulawesi Selatan Pulau Morotai, Morotai, Maluku Utara Tambora, Bima, Nusa Tenggara Barat Labangka, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Gerbang Mas Perkasa, Sambas, Kalimantan Barat Sekayam Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat Enggano, Bengkulu Utara, Bengkulu Selaut, Simeleu, Aceh Babahrot, Aceh Barat Daya, Aceh Lembah Sabil, Aceh Barat Daya, Aceh Karang Agung, Banyuasin, Sumatera Selatan Kikim, Lahat, Sumatera Selatan Ponu, Timor Tengah, Nusa Tenggara Timur Batutua Nasamanuk, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur Lewa, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur Mbay, Nagakeo, Nusa Tenggara TImur Kodi Laura, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur Maukaro, Ende, Nusa Tenggara Timur Sabu, Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur Banggai Selatan, Banggai Laut, Sulawesi Tengah Mambi Mehalan/ Pitu Ulunna Salu (PUS) Mamasa, Sulawesi Barat

KELEMBAGAAN KETRANSMIGRASIAN DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI Setditjen Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Penataan Persebaran Penduduk DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Setditjen Direktorat Promosi dan Kemitraan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi

DISTRIBUSI ALOKASI PER PROGRAM DAN EFISIENSI ANGGARAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI DALAM RANCANGAN APBN-P TAHUN 2017 Berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 (Dalam Ribu Rupiah) NO. UNIT KERJA PAGU PROGRAM SEBELUM PENGHEMATAN TARGET PENGHEMATAN PAGU SETELAH PENGHEMATAN 1 Sekretariat Jenderal 365.000.000 2 Inspektorat Jenderal 56.500.000 4 Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.719.710.894 77.323.457 2.642.387.437 5 Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan 321.540.655 30.000.000 291.540.655  6 Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu 260.953.983 34.729.218 226.224.765 7 Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal 314.944.463 97.221.244 217.723.219 8 Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 373.434.149 15.735.758 357.698.391 9 Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi 319.443.669 13.590.323 305.853.346  10 Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi 210.461.124   TOTAL 4.941.988.937* 268.600.000 4.673.388.937 *) Ket : Pagu anggaran sebelum penghematan termasuk tambahan top up dari sisa penarikan loan sebesar Rp 89.302.731.000 berdasarkan DIPA No. SP DIPA-067.10.1.350088/2017 dan SP DIPA-067.03.3.350378/2017

PAGU PROGRAM PKP2TRANS TAHUN 2016 ANGGARAN PUSAT/ DAERAH (X Rp. 1.000.-) PUSAT (6 Satker) 204.081.052 > Dit. P3KT 11.182.075 > Dit. PTT 5.896.690 > Dit. PPT 88.071.276 > Dit. PPP 13.529.486 > Dit. BPKT 14.112.117 > SETDITJEN 71.289.408 DAERAH 566.351.548 > PROVINSI (34 Satker) 93.442.402 > KABUPATEN (86 Satker) 472.909.146 TOTAL 770.432.600

PAGU PROGRAM PKP2Trans TAHUN 2017 ANGGARAN PUSAT/ DAERAH 29,66 % PUSAT/ DAERAH ANGGARAN (X Rp. 1.000.-) PUSAT (6 Satker) 110,744,099 > Dit. Bina Potensi 5,780,846 > Dit. PTT 8,171,650 > Dit. Perencanaan 9,086,630 > Dit. Pembangunan 8,621,576 > Dit. Penataan 7,999,640 > SETDITJEN 71,083,757 DAERAH 262,690,050 > PROVINSI (23 Satker) 32,793,920 > KABUPATEN (35 Satker) 229,896,130 TOTAL 373,434,149 Daerah 70, 34 %

KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

JENIS PELAPORAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

URGENSI PENYAMPAIAN PELAPORAN Memberikan feedback terhadap pelaksanaan pembangunan Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan pembangunan karena dibiayai oleh APBN (dana publik) Menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, hasil dan dampak serta keberlanjutan dari suatu program. Bahan pertimbangan penerapan Reward and Punishment dalam penetapan Pagu Anggaran K/L Dalam rangka penyusunan RKP mendatang

IV. JENIS, PELAKSANA TUGAS DAN MEKANISME PENYAMPAIAN PELAPORAN No. Pelaporan Uraian Penanggung Jawab Penyusun Data/Informasi Waktu Penyampaian 1. Pelaporan PMK 249 Evaluasi terhadap pelaksanaan RKA-K/L UKE – I : Sekjen, Dirjen, Ka. Badan dan Irjen Kabag. EP dan Kabag. Ren dan Kasubbag EP Pagu Anggaran Setiap Bulan (Minggu ke -2 setelah bulan berakhir) UKE – II : Karoren, Ses.Ditjen, Ses. Badan dan Ses. Itjen Target Vol Output Realisasi Anggaran SKPD: Kepala SKPD Pejabat Eselon IV yg mempunyai Tusi di bidang evaluasi dan pelaporan Realisasi Vol Output 2. Pelaporan PP 39 Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Perkembangan pendanaan dan realisasi penyerapan dana Per Triwulan (Minggu ke -2 setelah triwulan berakhir) Realisasi pencapaian target Output SKPD :

No. Pelaporan Uraian Penanggung Jawab Penyusun Data/Informasi Waktu Penyampaian 3. Laporan Kinerja Capaian kinerja atas sasaran strategis, indikator kinerja UKE – I : Sekjen, Dirjen, Ka. Badan dan Irjen Kabag. EP dan Kabag. Ren dan Kasubbag EP Perencanaan Kinerja Per Triwulan Tahunan (Minggu ke -2 setelah triwulan berakhir dan 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir) Capaian Kinerja dan realisasi anggaran di Triwulan dan Tahun Anggaran berjalan UKE – II : Karoren, Ses.Ditjen, Ses. Badan dan Ses. Itjen SKPD: Kepala SKPD Pejabat Eselon IV yg mempunyai Tusi di bidang evaluasi dan pelaporan Hambatan/Kendala dalam melaksanakan Capaian Kinerja 4. Laporan capaian prog/kegiatan yang di pantau oleh KSP Capaian atas prog/kegiatan yang menjadi janji Presiden UKE – I : Sekjen, Dirjen PPMD, Dirjen PDT dan Dirjen PDTU Kabag. EP dan Kasub. Dit terkait Dokumen lelang Per Triwulan (B 03, 06, 09, 012) UKE – II : Karoren, dan Direktur terkait BAST dan Laporan akhir Laporan Progres penggunaan dana desa

Bagan Penyampaian Laporan PMK 249 dan PP 39 SKPD Direktorat Masing2 Kasubag TU Set. Dit. Jen Bag. Ren Sub.Bag. EvaLap PMK 249 (per Bln) PP 39 (per Trw) PP 39 (per Trw) Validasi Pus Lit Bang Pusdiklat ASN Pus Lit Mas Pusdatin PP 39 Masing2 Kasubag TU Set. Badan Bag. Ren Sub.Bag. EvaLap Sekjen Biroren Bag. EvaLap Manual Menteri PMK 249 Bappenas PP 39 Web PMK 249 (per Bln) Kem.Keu Validasi PMK 249 Inspekorat I Inspekorat II Inspekorat III Inspekorat IV Inspekorat V Set. It. Jen Bag. Ren Sub.Bag. EvaLap Masing2 Kasubag TU PP 39 (per Trw) PMK 249 (per Bln)

Kompilasi&ananalisis Bagan Penyampaian Laporan Kinerja Pres Kemen PAN dan RB; Kemen. Keu; Bappenas SKPD Menteri UKE - II Menyampaikan Kompilasi&ananalisis Capaian dari UKE - II Kompilasi & analisis Capaian dari UKE - I Kompilasi& Capaian dari UKE - II analisis Kompilasi & analisis Capaian dari UKE - I UKE - II Menyusun Laporan Kinerja UKE - II Biro Perencanaan Set. Dit. Jen Set. Badan; Set.It. Jen Sekjen Biro Perencanaan UKE - II UKE - II Reviu Hasil Menyampaikan Reviu Hasil Menyampaikan APIP/ITJEN APIP/ITJEN Reviu Atas LAPKIN

Penjelasan : PMK 249 dan PP 39 Laporan Kinerja Pimpinan UKE-II menyampaikan data dan informasi (termasuk laporan SKPD) untuk Pelaporan PMK 249 dan PP 39 kepada Pimpinan UKE-I, kemudian Pimpinan UKE-I terkait (Sekjen cq. Biro Perencanaan) melakukan validasi pelaporan tersebut dan melaporkan ke Menteri. Pimpinan UKE- II menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja (termasuk laporan SKPD) kepada Pimpinan UKE – I, Pimpinan UKE- I menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Menteri selaku Pimpinan Organisasi

V. SIKLUS PENYAMPAIAN PELAPORAN Tahun Anggaran Berjalan Pelaporan Keg. Yg dipantau KSP Pelaporan Keg. Yg dipantau KSP Pelaporan Keg. Yg dipantau KSP Pelaporan Keg. Yg dipantau KSP B 03 B 07 B 09 B 12 Per Bln Per Bln Per Bln Per Bln Trw I Trw II Trw III Trw IV Pelaporan PMK 249 Pelaporan PMK 249 Pelaporan PMK 249 Pelaporan PMK 249 Pelaporan PP 39 Laporan Kinerja Pelaporan PP 39 Laporan Kinerja Pelaporan PP 39 Laporan Kinerja Pelaporan PP 39 Laporan Kinerja

TERIMAKASIH