DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”

Presentasi berjudul: "DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”"— Transcript presentasi:

1 DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
“PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA” Drs. ANDI ONY P, M.Si Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

2 LATAR BELAKANG NAWACITA 9 AGENDA PRIORITAS
MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN UU NO.6 TH.2014 PSL 2-72: PSL UU NO.23 TH.2014 PASAL : PSL

3 Menghadirikan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Melakukan revolusi karakter bangsa Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia

4 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah pancasila Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Mewujudkan indonesia aman, damai, dan bersatu Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan Mewujudkan indonesia asri dan lestari Mewujudkan indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Mewujudkan indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

5 STRUKTUR DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat  Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kelembagaan dan Kerja Sama Desa Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa

6 FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA
STRUKTUR DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Kasubbag Tata Usaha Subdit Standar Kapasitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah I (Sumatera) Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah II (Jawa dan Bali) Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah III (Kalimantan dan Sulawesi) Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah IV (Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)

7 DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA
TUGAS POKOK dan FUNGSI DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA (Permendagri 43 Tahun 2015) Penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa; Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa; Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa; Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa; Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa; Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

8 KEGIATAN TAHUN 2015 RAKORNAS PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA (PKAD) RAKOR PKAD WILAYAH PENYUSUNAN PEDUM PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA PENYUSUNAN DRAF PERMENDAGRI TENTANG PKAD PELATIHAN MASTER TRAINER PELATIHAN TRAINER PELATIHAN APARATUR DESA (DEKONSENTRASI)

9 Rencana Pelaksanaan (tentative)
NO KEGIATAN JULI AGUST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 Rakornas perumusan kebijakan PKAD Penyusunan Pedum Penyusunan Draf Permendagri ToMT 5 ToT Wil-I 6 ToT Wil-II 7 ToT Wil-III 8 ToT Wil-IV 9 Dekon Pelatihan

10 Manajemen Pemerintahan Desa Perencanaan Pembangunan Desa
Materi Inti Pelatihan PKAD Manajemen Pemerintahan Desa Perencanaan Pembangunan Desa Pengelolaan Keuangan Desa Penyusunan Produk Hukum Desa

11 TARGET PESERTA PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
Master Trainer 317 Orang Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Perguruan Tinggi Lokasi : Pusat Training of Trainer 2540 orang: 5 orang Per Kab/Kota BPMD Bappeda Bagian Keuangan Bagian Pemerintahan Inspektorat Pelatihan Aparatur Desa orang 2 orang per Kecamatan Kepala Seksi PMD Kepala Seksi Pemerintahan 3 Orang per Desa Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Desa Lokasi : Provinsi

12 Peserta Pelatihan Wilayah 1
NO KODE PROVINSI JUMLAH KAB KOTA KEC ORG ORG KEC DESA ORG DESA ORG KEC + ORG DESA ORG/ KELAS JUMLAH KELAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 WILAYAH I ACEH 18 289 578 6474 19422 20000 40 500 SUMATERA UTARA 25 436 872 5389 16167 17039 426 SUMATERA BARAT 179 358 880 2640 2998 75 RIAU 163 326 1592 4776 5102 128 15 JAMBI 138 276 1398 4194 4470 112 16 SUMATERA SELATAN 231 462 2817 8451 8913 223 17 BENGKULU 126 252 1341 4023 4275 107 LAMPUNG 225 450 2435 7305 7755 194 19 KEP. BANGKA BELITUNG 47 94 309 927 1021 26 21 KEP. RIAU 66 132 275 825 957 24 120 34 1900 3800 22910 68730 72530 1813

13 Peserta Pelatihan Wilayah 2
NO KODE PROVINSI JUMLAH KAB KOTA KEC ORG ORG KEC DESA ORG DESA ORG KEC + ORG/ KELAS JUMLAH KELAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 WILAYAH II 31 DKI JAKARTA 44 32 JAWA BARAT 18 626 1252 5319 15957 17209 40 430 33 JAWA TENGAH 29 573 1146 7809 23427 24573 614 34 DI YOGYAKARTA 78 156 392 1176 1332 15 35 JAWA TIMUR 664 1328 7723 23169 24497 612 16 36 BANTEN 155 310 1238 3714 4024 101 17 51 BALI 57 114 636 1908 2022 93 2197 4306 23117 69351 73657 1841

14 Peserta Pelatihan Wilayah 3
NO KODE PROVINSI JUMLAH KAB KOTA KEC ORG ORG KEC DESA ORG DESA ORG KEC + ORG DESA ORG/KELAS JUMLAH KELAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 WILAYAH III 18 61 KALIMANTAN BARAT 174 348 1908 5724 6072 40 152 19 62 KALIMANTAN TENGAH 136 272 1434 4302 4574 114 20 63 KALIMANTAN SELATAN 304 1864 5592 5896 147 21 64 KALIMANTAN TIMUR 103 206 833 2499 2705 68 22 65 KALIMANTAN UTARA 50 100 447 1341 1441 36 23 71 SULAWESI UTARA 167 334 1490 4470 4804 120 24 72 SULAWESI TENGAH 1839 5517 5865 25 73 SULAWESI SELATAN 306 612 2253 6759 7371 184 26 74 SULAWESI TENGGARA 15 209 418 1820 5460 5878 27 75 GORONTALO 77 154 657 1971 2125 53 28 76 SULAWESI BARAT 69 138 576 1728 1866 47 117 1617 3234 15121 45363 48597 1215

15 Peserta Pelatihan Wilayah 4
NO KODE PROVINSI JUMLAH KAB KOTA KEC ORG ORG KEC DESA ORG DESA ORG KEC + ORG/ KELAS JUMLAH KELAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 WILAYAH IV 29 52 NUSA TENGGARA BARAT 116 232 995 2985 3217 40 80 30 53 NUSA TENGGARA TIMUR 21 306 612 2950 8850 9462 237 31 81 MALUKU 118 236 1191 3573 3809 95 32 82 MALUKU UTARA 113 226 1063 3189 3415 85 33 91 PAPUA 28 524 1048 5118 15354 16402 410 34 92 PAPUA BARAT 203 406 1628 4884 5290 132 86 1380 2760 12945 38835 41595 1040 JUMLAH WIL 1+ WIL 2+ WIL 3+ WIL 4 416 98 7094 14100 74093 222279 236379 5909

16 DARI UJUNG NEGERI MEMBANGUN INDONESIA
Manajemen Organisasi Sosial Sebagai Mitra Pemerintah Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia 09/10/2017 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA TERIMA KASIH DARI UJUNG NEGERI MEMBANGUN INDONESIA Ir. H. TARMIZI A. KARIM, M.Sc. - Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri Republik Copy Right October 2011 16

17 Opsi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Wilayah 1
NO KODE PROVINSI JUMLAH KAB KOTA JUMLAH PELATIH JUMLAH KELAS JUMLAH TEAM TEACHING WAKTU KELAS % REALISASI JUMLAH KELAS TIDAK TEREALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 WILAYAH I ACEH 18 120 500 30 240 48 260 SUMATERA UTARA 25 170 426 43 340 80 86 13 SUMATERA BARAT 100 75 200 90 - 14 RIAU 65 128 16 130 15 JAMBI 60 112 SUMATERA SELATAN 223 23 180 81 17 BENGKULU 55 107 110 LAMPUNG 194 20 160 82 34 19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 40 26 21 KEPULAUAN RIAU 24 820 1,815 205 423

18 Opsi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Wilayah 2
NO KODE PROVINSI JUMLAH KAB KOTA JUMLAH PELATIH JUMLAH KELAS JUMLAH TEAM TEACHING WAKTU KELAS % REALISASI JUMLAH KELAS TIDAK TEREALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 WILAYAH II 31 DKI JAKARTA - 32 JAWA BARAT 18 140 431 35 280 65 151 13 33 JAWA TENGAH 29 180 615 45 360 59 255 14 34 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 30 60 90 15 JAWA TIMUR 195 613 49 390 64 223 16 36 BANTEN 101 17 51 BALI 50 100 92 640 1,845 160 1,280 629

19 Opsi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Wilayah 3
NO KODE PROVINSI JUMLAH KAB KOTA JUMLAH PELATIH JUMLAH KELAS JUMLAH TEAM TEACHING WAKTU KELAS % REALISASI JUMLAH KELAS TIDAK TEREALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 WILAYAH III 18 61 KALIMANTAN BARAT 75 152 19 150 90 - 62 KALIMANTAN TENGAH 13 115 20 63 KALIMANTAN SELATAN 70 148 140 21 64 KALIMANTAN TIMUR 55 68 14 110 22 65 KALIMANTAN UTARA 30 37 60 23 71 SULAWESI UTARA 80 121 160 24 72 SULAWESI TENGAH 147 25 73 SULAWESI SELATAN 125 185 31 250 26 74 SULAWESI TENGGARA 15 180 27 GORONTALO 35 54 28 76 SULAWESI BARAT 47 117 740 1,221 1,480 990

20 Opsi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Wilayah 4
NO KODE PROVINSI JUMLAH KAB KOTA JUMLAH PELATIH JUMLAH KELAS JUMLAH TEAM TEACHING WAKTU KELAS % REALISASI JUMLAH KELAS TIDAK TEREALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 WILAYAH IV 29 52 NUSA TENGGARA BARAT 55 81 14 110 90 - 30 53 NUSA TENGGARA TIMUR 21 115 237 230 31 MALUKU 60 96 15 120 32 82 MALUKU UTARA 86 33 91 PAPUA 28 150 411 38 300 73 111 34 92 PAPUA BARAT 70 133 18 140 505 1,044 126 1,010 JUMLAH WIL 1+ WIL 2+ WIL 3+ WIL 4 415 93 2,705 5,925 676 3,770 1,163