BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA DIY Forum SKPD Bidang Perekonomian 28 Maret 2017

VISI RPJP DIY TAHUN 2000-2025 Visi pembangunan DIY yang akan dicapai selama dua puluh tahun mendatang adalah: “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”

POSISI RKPD 2017 – RPJMD 2012-2017 RPJMD 2012 -2017 RKPD 2013 Posisi RKPD 2017 adalah tahun kelima RPJMD 2012-2017, merupakan tahun terakhir pencapaian RPJMD 2012-2017 RPJMD 2012 -2017 RKPD 2013 RKPD 2014 RKPD 2015 RKPD 2016 RKPD 2017

POSISI RKPD 2017 – INDIKASI TEMA 2016 2015 Mendayagunakan dan mengoptimalkan, SDM unggul,kesehatan un, pengengguran terjamin,kemiskinan turturun, investasi tumbuh, ekonomi tumbuh dan merata, infrastruktur mantap, masyarakat lebih berbudaya dan berkarakter 2014 Mendayagunakan dan Memantapkan Pembangunan daerah 2013 Mendayagunakan dan Menguatkan Membangun dan Memantapkan dasar Meletakkan dasar

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DIY Distribusi Sektor Ekonomi DIY Pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 4.94% lebih baik dibanding rata-rata nasional namun merupakan yang terendah di regional Jawa Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi DIY didorong oleh konsumsi pemerintah & konsumsi rumah tangga Perekonomian DIY masih ditopang tiga sektor utama, yaitu industri pengolahan, pertanian, serta akomodasi & makan minum Provinsi 2013 2014 2015 DKI 6,11 5,91 5,88 Jabar 6,33 5,07 5,03 Jateng 5,81 5,30 5,40 Jatim 6,08 5,86 5,44 Banten 5,47 5,37 DIY 5,20 4,94 Pertumbuhan Ekonomi di- sejumlah wilayah di P. Jawa Perekonomian DIY masih ditopang oleh TIGA sektor utama, yakni : Industri Pengolahan Pertanian (termasuk kehutanan, perkebunan, dan perikanan) Akomodasi & Makan Minum

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (RPJMD 2012-2017) Investasi, Industri dan Perdagangan 1. Investasi Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan yang belum siap 2. Industri Sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI 3. Perdagangan Akses pasar masih rendah Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (RPJMD 2012-2017) 4. Ketahanan Pangan dan Pertanian Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang Produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan, hortikultura,perkebunan, dan peternakan dalam rangka berkontribusi pada pencapaian swasembada nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan 5. Perikanan dan Kelautan Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal SDM dan kelembagaan usaha perikanan kurang memadai Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (RPJMD 2012-2017) 6. Kehutanan Perlindungan dan pengamanan hutan belum optimal Perbaikan ekosistem melalui upaya konservasi, rehabilitasi, dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu ditingkatkan 7. Pariwisata Kurang meratanya persebaran kunjungan wisata Tingginya ketergantungan pada destinasi daerah lain Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya Stagnasi pengembangan produk pariwisata karena terbatasnya investasi di bidang pariwisata 8. Koperasi dan UKM Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal; Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang; Kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM masih rendah; Akses pemodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah

Tema RKPD 2017 “ Mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan melalui pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik ”

TEMATIK PEMBANGUNAN DIY PEMBANGUNAN BERKEADILAN berorientasi pada pemerataan pembangunan,peningkatan kualitas hidup masy, peningkatan kesempatan kerja,peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah, peningkatan aksesibiltas, pertumbuhan investasi dan ekonomi lokal  turunkan angka kemiskinan,pengangguran, ketimpangan wilayah, inflasi dan ketimpangan pendapatan 2. SUMBERDAYA MANUSIA melalui taraf pendidikan, kualifikasi individu untuk menghadapi MEA 3. PERTUMBUHAN EKONOMI pengembangan sektor unggulan dalam sektor perdagangan dan jasa mendukung pariwisata  multiplier effect untuk sektor lain. pengembangan ekonomi kreatif utk menciptakan lapangan kerja serta untuk mendukung pengembangan destinasi wisata 4. PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK penyediaan pelayanan dasar  kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Lahir pendapatan,angka kemiskinan,tingkat kesehatan dan pendidikan, infrastruktur. Batin -> rasa aman, hak politik, sosial budaya dan pembangunan karakter

PRIORITAS PEMBANGUNAN Isu strategis PRIORITAS PEMBANGUNAN ISU STRATEGIS Diperlukan perkuatan kelembagaan dan sdm secara integratif Diperlukan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, pengendalian alih fungsi lahan Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui teknologi Memperluas akses pasar domestik Memfasilitasi permodalan Pengembangan komoditas lokal ( kakao ) Ketersediaan konsumsi ikan di masyarakat 1. Swasembada Pangan Mempertahankan konservasi hutan Pengembangan Hutan Rakyat Peluang pembuatan Wisata hutan 2. Konservasi hutan

PRIORITAS PEMBANGUNAN Isu strategis PRIORITAS PEMBANGUNAN ISU STRATEGIS Diperlukan perkuatan kelembagaan dan sdm secara integratif Diperlukan pengelolaan bahan baku produksi berkelanjutan Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui produk industri kreatif Memperluas akses pasar terutama pasar lokal Memfasilitasi permodalan 3. Perkuatan UMKM & IKM Perkuatan kerjasama kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha. Penjajagan kerjasama luar negeri Pengembangan investasi daerah melalui swasta Diperlukan upaya promosi / pengenalan potensi daerah 4. Optimalisasi Kerjasama dengan para pihak

PRIORITAS PEMBANGUNAN Isu strategis PRIORITAS PEMBANGUNAN ISU STRATEGIS Kemudahan, transparansi dan kepastian dalam proses investasi Penyederhanaan dan deregulasi proses perijinan Sinkronisasi regulasi pusat, provinsi dan kabupaten 5. Iklim investasi yang sehat Diperlukan perkuatan kualitas dan sertifikasi sdm sbg wujud kompetensi pekerja Menjalin kerjasama dengan dunia usaha dalam penempatan kerja Memfasilitasi perlindungan pekerja dan dunia usaha Mendorong penciptaan kerja mandiri Memfasilitasi akses kerja 6. Peningkatan Peluang Kesempatan Kerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN Isu strategis PRIORITAS PEMBANGUNAN ISU STRATEGIS 7. Pengentasan 15 Kecamatan Miskin Prioritas penanganan sektoral dalam wilayah kecamatan miskin, sesuai dengan potensinya Diperlukan pendampingan Terobosan regulasi Pengelolaan secara komprehensif Pemilihan produk secara selektif 8. Perwujudan Kawasan Industri Sinergitas Penataan dan Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Bandara Kulonprogo Fungsionalisasi Pelabuhan Tanjung Adikarto Penataan Industri Iron Sand Penataan Kawasan tambak Udang 9. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN Isu strategis PRIORITAS PEMBANGUNAN ISU STRATEGIS Memperkaya variasi kunjungan wisata ( berbasis budaya,alam, desa wisata dll ) Menyusun konektivitas antar destinasi wisata dan kawasan strategis pariswisata Menyiapkan akses, atraksi dan fasilitas pendukung Memperkuat kemitraan dg komunitas pariwisata 10. Pengembangan Pariwisata Peningkatan jumlah wisatawan Memanfaatkan waktu tinggal di DIY 11. Destinasi Wisata Borobudur

Keterkaitan Tematik, Program Pembangunan dan Kegiatan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Tahun 2017 TEMATIK/ISU STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN OUTPUT Pembangunan Berkeadilan Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Bina Kapasitas Pemetaan Potensi Perijinan, Kerjasama dan Penanaman Modal Potensi Investasi Pendidikan Harmonisasi Peraturan dalam Percepatan Perijinan, kerjasama dan Penanaman Modal Daerah (Task Force) Pengembangan DIY Sebagai Kota Batik Dunia Peningkatan Perekonomian di Kawasan 15 Kecamatan Miskin Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Piyungan Dalam Rangka Peningkatan IKM di DIY Dokumen Bahan Kebijakan Peningkatan Produktifitas UKM berbasis Ekonomi Kreatif. Dokumen Bahan Kebijakan Pengoptimalan Pemanfaatan Sistem Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Dokumen Draft Rapergub Pemberdayaan Koperasi di DIY. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Produktivitas

Keterkaitan Tematik, Program Pembangunan dan Kegiatan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Tahun 2017 TEMATIK/ISU STTRATEGIS PROGRAM KEGIATAN OUTPUT Pembangunan Berkeadilan Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kebijakan Bidang Produktivitas Rumusan Hasil Koordinasi Satgasda KKMB Rumusan Hasil Koordinasi Tim Penataan Pemberdayaan PKL Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Draft Road Map UKM Berbasis Ekonomi Kreatif di DIY

Keterkaitan Tematik, Program Pembangunan dan Kegiatan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Tahun 2017 TEMATIK/ISU STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN OUTPUT Pertumbuhan Ekonomi Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Bina Kapasitas Sinergisitas Destinasi Kawasan Wisata di Wilayah Perbatasan Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan dalam menggerakkan perekonomian Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang SDA Kebijakan Pengelolaan Tambak Estate Yang Terintegrasi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di DIY Bentuk Kelembagaan Usaha Pertanian Yang Memiliki Daya Saing Dalam Meningkatjan Perekonomian di Pedesaan Pemetaan Kawasan Lahan Pertanian Sebagai Dasar Pengembangan Kawasan Lahan Corporate Farming di DIY

Usulan Program/Kegiatan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Tahun 2017 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (10 kegiatan) Rp 428.800.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (5 kegiatan) Rp. 332.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (1 kegiatan) Rp 75.000.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (4 kegiatan) Rp 39.450.000

5. Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan (12 kegiatan) …….lanjutan 5. Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan (12 kegiatan) Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Bina Kapasitas (Rp. 1.250.000.000) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Bina Kapasitas (Rp. 200.000.000) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Bina Kapasitas (Rp. 250.000.000) Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Produktivitas (Rp. 750.000.000) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Produktivitas (Rp. 600.000.000)  Termasuk Koordinasi Jogja Sebagai Kota Batik Dunia Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Produktivitas ( Rp 450.000.000)

…….lanjutan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam (Rp. 1.300.000.000) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam (Rp. 300.000.000) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam (Rp. 200.000.000) Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah (Rp. 250.000.000) Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Rp. 250.000.000) Koordinasi Perbenihan DIY (Rp. 405.000.000) Total Pagu Anggaran 2017 : Rp. 7.250.250.000,- (5 Program, 32 kegiatan)

MATUR NUWUN