Deputi Bidang Pengembangan Regional Penerapan konsep smart city untuk mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

URBAN Penduduk Perkotaan di Dunia 46% 54% RURAL Tahun 2045, jumlah penduduk tinggal di perkotaan akan meningkat hingga 1.5 – 6 milyar. Lebih dari 90 persen pertumbuhan perkotaan terjadi di negara sedang berkembang, ditambah lagi dengan sekitar 70 juta penduduk baru perkotaan setiap tahunnya. Lebih dari 80 persen GDP dunia dihasilkan oleh perkotaan. Kota-kota mengkonsumsi 2/3 energi dunia dan menghasilkan lebih dari 70 persen emisi gas rumah kaca dunia. Hampir separuh milyar penduduk perkotaan tinggal di daerah pantai dan pesisir, meningkatkan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. 46% RURAL URBAN 54% Source: WUP 2014, UN

Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia Sumber: diolah dari BPS, 2014 Pertumbuhan penduduk perkotaan 2,75%/tahun, lebih tinggi dari rerata nasional (1,17%/tahun) Proporsi penduduk yang tinggal di kota di Indonesia terus meningkat

Permasalahan perkotaan multidimensi dan multisektor Kesenjangan antarwilayah, antarkota, antara desa-kota Rendahnya daya saing Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal Tidak terkontrolnya penyediaan lahan Kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat Peraturan yang bersifat sektoral Terbatasnya sumber pendanaan untuk pembangunan perkotaan Kemiskinan

Permasalahan pemanfaatan teknologi informasi Pemerintah Masyarakat Bisnis Infrastruktur & Lingkungan Aplikasi tersebar dan tidak kompatibel Lambatnya Kecepatan tindak lanjut keluhan masyarakat Ketidakmampuan untuk mengantisipasi disruptive economy Belum cukup banyak saluran untuk penyampaian keluhan masyarakat Belum diaplikasikan dalam menjaring masukan Musrenbang Isu SARA, kekerasan dan pornografi sangat mudah diakses Pengembangan bisnis online yang kurang mempertimbangkan keamanan data pelanggan Memicu munculnya bisnis terlarang akibat kemudahan akses Mahalnya aplikasi IT untuk pengembangan infrastruktur

Infrastruktur dan Lingkungan Peluang Masyarakat Meningkatkan kualitas hidup Menarik orang-orang kreatif dan inovatif Menyediakan pengalaman baru Pemerintahan Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik Memastikan transparansi Bisnis dan Akademik Memacu kreatifitas dan inovasi Memunculkan bisnis dan layanan baru Infrastruktur dan Lingkungan Menopang infrastruktur sosial (transportasi, pencegahan bencana, dll.) dalam jangka panjang. Mencegah pencemaran (polusi udara, dll) dalam jangka panjang

KSPPN, misi 1. Membangun kota layak huni, aman dan nyaman bagi semua warga kota 2. Membangun kota yang produktif dan berdaya saing yang memberikan peluang dan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan 3. Membangun kota hijau yang tangguh bencana dan berketahanan iklim 4. Membangun kota yang memiliki identitas lokal berbasis keragaman karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya 5. Mewujudkan keterkaitan antara perencanaan dan pengelolaan pembangunan perkotaan dan wilayah secara terpadu dan merata sesuai dengan peran dan fungsinya 6. Meningkatkan tata kelola pembangunan kota yang transparan, akuntabel dan responsif

Kolaborasi menuju kota yang produktif dan berdaya saing Produktivitas ekonomi, pelayanan pelatihan online Kemudahan usaha dan investasi, perizinan yang sederhana Pengendalian disruptive economy berbasis TI Pemanfaatan TI dalam pelayanan publik dan sistem pemerintahan Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Koordinator Perekonomian BEKRAF Kementerian Perindustrian Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pariwisata Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Komunikasi dan Informatika

Terima kasih perkim@bappenas.go.id

M1: kota layak huni Sistem kependudukan dan perlindungan sosial, termasuk SIN Akses dan layanan kesehatan dan pendidikan Pembiayaan perumahan Efisiensi penggunaan energi di permukiman Sistem transportasi Sistem keamanan publik

M2: kota yang produktif dan berdaya saing Produktivitas ekonomi, pelayanan pelatihan online Kemudahan usaha dan investasi, perizinan yang sederhana Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan sistem kepemerintahan Pengendalian disruptive economy berbasis teknologi informasi

M3: hijau dan tangguh bencana Pengendalian pencemaran Pemanfaatan energi terbarukan Peningkatan ketangguhan kota atas bencana

M4: beridentitas lokal Melindungi dan menjaga warisan budaya dan warisan alam Pengembangan identitas lokal sesuai dengan karakteristik fisik, sosial, ekonomi dan budaya termasuk pembuatan city branding

M5: keterkaitan kota dan wilayah Sistem perkotaan nasional – kerjasama pembiayaan dan pendanaan pembangunan perkotaan Pengembangan pusat-pusat perkotaan – transportasi multimoda Pengembangan pusat perkotaan berdaya saing global – infrastruktur strategis, ekonomi kreatif

M6: tata kelola yang transparan, akuntabel dan responsif Penigkatan kapasitas SDM – partisipasi masyarakat, forum lintas pelaku, keterbukaan informasi publik Peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan perkotaan – insentif pembangunan kota untuk masyarakat, efisiensi pengelolaan keuangan negara