KEBIJAKAN PUBLIK DAN GOVERNANCE “MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN” Isnanto Nurwahyudi Zulkifli Arifin Doni Wijaya Ferly Sanjaya Santrio Kamaluddin Siti Ilmih

MONITORING KEBIJAKAN Definisi Monitoring: Monitoring adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan. PP No.39 Tahun 2006: Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sumber: PP No. 39/2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Tujuan Monitoring: Manjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu. Sumber: Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Yogyakarta: UNY Press, 2008).

Penjelasan (expalanation). Akutansi (accounting). Fungsi Monitoring: Penjelasan (expalanation). Akutansi (accounting). Pemeriksaan (auditing). Kepatuhan (compliance). Sumber: Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Yogyakarta: UNY Press, 2008).

Prinsip-Prinsip Monitoring: Obyektif dan profesional. Transparan. Partisipatif. Akuntabel. Berorientasi solusi. Terintegrasi. Berbasis indikator kinerja. Sumber: upk-pnpmsurade.org. 2015. Prinsip-prinsip pemantauan, pengawasan dan evaluasi.

Data dan Informasi Monitoring: Reliabel Relevan Valid Sumber: Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Yogyakarta: UNY Press, 2008).

TEKNIK-TEKNIK MONITORING KEBIJAKAN Metode Monitoring : Dokumentasi Survei Observasi Wawancara Campuran FGD Sumber: Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Yogyakarta: UNY Press, 2008).

Teknik Monitoring Tampilan grafik. Indeks gini. Tampilan tabel. Angka indeks. Analisis waktu berkala terputus. Analisis berkala terkontrol. Analisis diskontinuitas regresi Sumber: Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Yogyakarta: UNY Press, 2008).

Tampilan Grafik Indeks gini

Tampilan TABEL INDEKS RATA_RATA

Analisis waktu berkala terputus Analisis Diskontinuitas Regresi

Jenis Tindakan Kebijakan Tindakan regulatif Tindakan regulatif adalah tindakan kebijakan yang dirancang untuk mengatur agar terjamin adanya kepatuhan atas standar atau prosedur tertentu. Tindakan alokatif Tindakan alokatif adalah tindakan yang membutuhkan uang, alat waktu, dan personel, seperti kebijakan subsidi, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Tindakan kebijakan tersebut, baik regulatif maupun alokatif, melahirkan akibat yang bersifat distributif dan redistributif Sumber: Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Yogyakarta: UNY Press, 2008).

Jenis Evaluasi Kebijakan Tipe Evaluasi: Evaluasi fungsional. Evaluasi berfokus pada bekerjanya kebijakan atau program tertentu. Evaluasi sistematis. Budi Winarno, Kebijakan Publik (Teori, Proses Dan Studi Kasus) (Yogyakarta: CAPS, 2012).

Evaluasi semu (pseudo evaluation) . Evaluasi formal. Pendekatan Evaluasi: Evaluasi semu (pseudo evaluation) . Evaluasi formal. Evaluasi keputusan teoritis. Budi Winarno, Kebijakan Publik (Teori, Proses Dan Studi Kasus) (Yogyakarta: CAPS, 2012).

Ex-ante (evaluasi pada tahap perencanaan). Jenis Evaluasi: Ex-ante (evaluasi pada tahap perencanaan). On-going (evaluasi pada tahap pelaksanaan dan pemantauan). Ex-post (evaluasi setelah pelaksanaan berakhir). Kumoro.staff.ugm.ac.id. 2014. Konsep Dasar Pemantauan Dan Evaluasi

Evaluasi administratif. Evaluasi politik. Evaluasi judisial. William Dunn (1978): The adversary model . The transaction model. Good free model. Howlet dan Ramesh (1995) : Evaluasi administratif. Evaluasi politik. Evaluasi judisial. Sumber: William Dunn, Public Policy Analysis : An Introduction (New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1994)

James P. Lester dan Joseph Steward, Jr. (2000): Evaluasi proses. Evaluasi meta-evaluasi. Evaluasi kebijakan. Evaluasi dampak. Solahuddin Kusumanegara, Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gava Media, 2010).

METODE DAN TEKNIK EVALUASI KEBIJAKAN

MASALAH DALAM EVALUASI KEBIJAKAN Kendala Evaluasi: Kendala psikologis. Kendala ekonomis. Kendala teknis. Kendala politis. Kendala sumber daya evaluasi. Sumber: Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Yogyakarta: UNY Press, 2008).

Ketidakpastian atas tujuan-tujuan kebijakan. Kausalitas. Masalah Evaluasi: Ketidakpastian atas tujuan-tujuan kebijakan. Kausalitas. Kebijakan yang menyebar (externalities or spillover effects). Kesulitan-kesulitan dalam memperoleh dana. Resistensi pejabat. Budi Winarno, Kebijakan Publik (Teori, Proses Dan Studi Kasus) (Yogyakarta: CAPS, 2012).

PERUBAHAN DAN TERMINASI KEBIJAKAN Bentuk Perubahan Kebijakan: Perubahan inkremental. Pembuatan undang-undang baru untuk kebijakan-kebijakan khusus. Penggantian kebijakan menyeluruh. Budi Winarno, Kebijakan Publik (Teori, Proses Dan Studi Kasus) (Yogyakarta: CAPS, 2012).

Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perbaikan Kebijakan: Sejauh mana kebijakan awal dinilai mampu "memecahkan" persoalan. Kemampuan mengelola kebijakan. Kelemahan yang mungkin ada selama proses implementasi kebijakan berlangsung. Perubahan terhadap kebijakan ditentukan kekuatan politik dan kesadaran dari kelompok-kelompok di mana kebijakan tersebut dituju. Budi Winarno, Kebijakan Publik (Teori, Proses Dan Studi Kasus) (Yogyakarta: CAPS, 2012).

Tipe Perubahan Kebijakan: Linear. Consolidation. Nonliner. Splitting. Budi Winarno, Kebijakan Publik (Teori, Proses Dan Studi Kasus) (Yogyakarta: CAPS, 2012).

Model Perubahan Kebijakan: The cyclical thesis. The Evolutionary or Policy-Learning Thesis. The backlash or zigzag thesis. Budi Winarno, Kebijakan Publik (Teori, Proses Dan Studi Kasus) (Yogyakarta: CAPS, 2012)

Tipe Terminasi Kebijakan: Terminasi fungsional. Terminasi organisasi. Terminasi program. Budi Winarno, Kebijakan Publik (Teori, Proses Dan Studi Kasus) (Yogyakarta: CAPS, 2012)

Pendekatan Terminasi Kebijakan: The big bang termination. The long whimper approach. Budi Winarno, Kebijakan Publik (Teori, Proses Dan Studi Kasus) (Yogyakarta: CAPS, 2012)

STUDI KASUS Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembangunan Desa (PMPD) Kabupaten Minahasa Gambaran umum program Metodologi evaluasi Evaluasi program Kesimpulan Sumber: kompasiana.com. 2015. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa Kab. Minahasa.

Gambaran Umum Program: Peningkatan kapasitas untuk desentralisasi pelaksanaan pembangunan pengembangan lembaga keuangan dan ekonomi perdesaan. Pengembangan usaha mikro dan kecil perdesaan. Peningkatan prasarana perdesaan. Sumber: kompasiana.com. 2015. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa Kab. Minahasa.

Metodologi Evaluasi: Evaluasi program dan pengawasan mutu. Seleksi lokasi dan sasaran kemiskinan. Organisasi masyarakat. Effektivitas biaya. Pengembangan kualitas SDM. Keberlanjutan program. Sumber: kompasiana.com. 2015. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa Kab. Minahasa.

Evaluasi Program: Pencapaian hasil. Evaluasi program dan pengawasan mutu. Seleksi lokasi dan sasaran kemiskinan. Kriteria Pengorganisasian Masyarakat. Kriteria Evektifitas Biaya. Kriteria Pengembangan Kualitas pemerintah daerah dan masyarakat. Kriteria Tingkat Kepuasaan Masyarakat. Kriteria Keberlanjutan Program. Sumber: kompasiana.com. 2015. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa Kab. Minahasa.

Kesimpulan Studi Kasus: Proyek PMPD tidak berkelanjutan. Tidak semua hasil kegiatan monitoring evaluasi, pengawasan dan keluhan masyarakat dijadikan standard dalam mekanisme perbaikan kualitas proyek. Hasil evaluasi juga menunjukkan kurangnya kegiatan evaluasi proyek yang dilakukan oleh lembaga independen dimana hanya ada satu laporan evaluasi proyek yang dapat ditemukan oleh tim evaluasi. Sumber: kompasiana.com. 2015. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa Kab. Minahasa.