Peran Strategis Zakat dalam Pembangunan Nasional

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Advertisements

STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah
URGENSI ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN UMMAT
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
Urgensi Standarisasi Akuntansi Perbankan Syariah (Pertemuan 23-24)
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
ZAKAT DAN PAJAK Oleh: Adli.
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Assalamu’alaikum. Wr. Wb.
GOOD GOVERNANCE.
Intan Pandini Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Harapan dan Dampak dari Usaha Koperasi
for further detail, please visit
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
Perkumpulan Akses Keuangan Indonesia
E-Government E-Governance
Grand Design e-Library Perpustakaan Nasional RI
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Kerjasama Internasional Bidang Ekonomi Negara Muslim
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
URGENSI ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN UMMAT
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Lembaga Negara yang Independen
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
SISTEM PERBANKAN INDONESIA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Hubungan BI dengan Pemerintah : Independensi dalam Interdependensi
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
Arsitektur Perbankan Indonesia (API)
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
API (Arsitektur Perbankan Indonesia)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
RASIONAL PERANAN P.T. DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
SPEI (Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam) Prodi : Perbankan Syari’ah SKS : 2 (dua) Dosen : A. Dimyati Fb : jongbintoro, kakdidim.
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
INSTITUSI ZAKAT Oleh : Asep Suryanto.
Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Otoritas Jasa Keuangan
PERAN STRATEGIS ORGANISASI ZAKAT DALAM MENGUATKAN ZAKAT DI DUNIA
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
Kebijakan moneter.
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
Bank dan Lembaga Keuangan
ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI GERAKAN SADAR ARSIP DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANYUWANGI Oleh : Lastria Nurtanzila1, Widiatmoko Adi Putranto2.
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial
LAPORAN KEGIATAN DRD TAHUN 2011
Ir Andreas Eddy Susetyo MM
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
ANALISIS UU NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERJADAP PELAKSANAAN PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI PZU PP PERSIS KOTA BANDUNG HUKUM EKONOMI SYARIAH.
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) SATU DATA INDONESIA (SDI)
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
Akreditasi institusi.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Akreditasi Institusi.
Transcript presentasi:

Peran Strategis Zakat dalam Pembangunan Nasional Irfan Syauqi Beik Jakarta, 8 Agustus 2016 / 5 Dzulqaidah 1437

Instrumen Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Dalam Sejarah Islam Zakat Fa’i Jizyah Kharaj Ghanimah Amwal fadhla Utang publik Wakaf Nawaib Sumber-sumber lain

Instrumen-instrumen Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional Instrumen prioritas : yaitu instrumen yang keberadaannya bersifat mutlak karena memberikan manfaat bagi pembangunan negara. Instrumen komplementer : yaitu instrumen yang keberadaannya dapat diakomodasi jika diperlukan. Zakat termasuk instrumen prioritas

FUNGSI ZAKAT Ibadah Mahdlah : Rukun Islam Dimensi Sosial Ekonomi Bentuk ketaatan pada aturan Allah dan perwujudan keimanan pada Allah Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan

Maqashid Zakat Keimanan Personal Sosial Ekonomi Peningkatan kualitas iman, dibersih-kan dari berbagai penyakit ruhiyah, dll Member-kahkan harta dan jiwa, meningkat-kan etos kerja, orientasi mencari rizki halal, dll Sosial Memper-kuat struktur sosial dan solidaritas masyarakat, mencipta-kan keamanan dan ketentera-man Ekonomi Meminima-lisir kesenja-ngan pendapa-tan masyarakat Sumber dana bagi pemba-ngunan ekonomi dan pemberda-yaan masyarakat 5

Tipologi Sistem Zakat Kontemporer Obligatory Zakat System Voluntary Zakat System Regulation Type I: Comprehensive model Type II: Partial model No regulation Type III: Secular model

Peran BAZNAS Sesuai UU No 23/2011, BAZNAS memiliki sejumlah peran strategis : Sebagai koordinator dan penanggungjawab pengelolaan zakat nasional Sebagai barometer pembangunan zakat nasional Sebagai pusat data, informasi, riset-riset dan kajian strategis zakat nasional Sebagai penggerak dunia perzakatan internasional

Untuk dapat melaksanakan peran strategis tersebut secara optimal, maka BAZNAS perlu didukung oleh organ kelembagaan yang berfungsi untuk membantu Anggota BAZNAS dalam hal : Pelaksanaan fungsi riset-riset dan kajian-kajian strategis yang akan memperkuat pembangunan zakat nasional, baik untuk merespon isu-isu kontemporer perzakatan maupun sebagai bahan masukan bagi ketua/wakil ketua/anggota BAZNAS dalam penyusunan kebijakan zakat nasional (research-based policy) Penyusunan indikator-indikator pengelolaan zakat nasional dan menerbitkan secara berkala laporan singkat pengelolaan zakat berdasarkan indikator-indikator tersebut, dalam bentuk Berita Resmi Pengelolaan Zakat Nasional (Official News of National Zakat Management) sebagai benchmark adalah Berita Resmi Statistik yang diterbitkan BPS dua kali setahun terkait kemiskinan, tidak sampai 10 halaman tapi sangat informatif dan dapat diakses secara online

Pengembangan Zakat Development Index (ZDI) sebagai alat ukur pembangunan zakat. ZDI ini kemudian akan dipraktekkan di daerah-daerah sebagai indikator kinerja BAZNAS daerah. ZDI dapat dijadikan sebagai dasar pemberian Zakat Award kepada BAZNAS daerah yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik Penguatan database pengelolaan zakat nasional, termasuk database kemiskinan menurut BAZNAS. Penyusunan kajian dampak pengelolaan zakat terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan mustahik secara rutin sehingga BAZNAS setiap tahun dapat menerbitkan laporan kajian dampak tersebut kepada publik sebagai bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban publik. Sebagai contoh, menggunakan indeks CIBEST (indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolut) untuk mengukur dampak program penyaluran zakat BAZNAS secara berkala

Pelaksanaan kajian-kajian terkait penyesuaian dan implementasi masterplan arsitektur keuangan syariah Indonesia dan penerapan prinsip-prinsip yang tertuang dalam dokumen Zakat Core Principles untuk diaplikasikan dalam pengelolaan zakat nasional, seperti implementasi manajemen resiko pengelolaan zakat, aplikasi kriteria penyaluran zakat konsumtif dan produktif, dan lain-lain. Pelaksanaan fungsi kerjasama internasional untuk memperkuat positioning BAZNAS dalam kancah gerakan zakat internasional Secara khusus, melakukan penguatan peran BAZNAS dalam mendorong upaya pendirian Islamic Inclusive Financial Services Board (IIFSB) sebagai bagian dari upaya standarisasi zakat internasional Penerbitan Jurnal Zakat Indonesia secara rutin dan berkala sebagai referensi ilmiah pengelolaan zakat Tugas-tugas strategis lain yang dipandang oleh Anggota BAZNAS perlu dilakukan (sebagai benchmark adalah Buletin Ekonomi dan Moneter serta Journal of Islamic Monetary Economics and Finance yang diterbitkan Bank Indonesia secara rutin)

Urgensi Pusat Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, maka diperlukan suatu dedicated institution yang diberi nama Pusat Kajian Strategis BAZNAS Sebagai bahan komparasi, posisi Pusat ini persis seperti Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di bawah Kementerian Keuangan

Tahapan Pengembangan Pusat - Penguatan infrastruktur kelembagaan dan SDM Pusat - Penguatan peran BAZNAS sebagai pusat database pengelolaan zakat nasional - Terbangunnya sistem koordinasi informasi dan database dengan BAZNAS Daerah dan LAZ - Penguatan positioning BAZNAS sebagai lembaga terkemuka yang menjadi referensi utama pengelolaan zakat nasional dan internasional - Tercapainya positioning BAZNAS sebagai leading institution dalam pengembangan pengelolaan zakat internasional - Penyempurnaan instrumen alat ukur pembangunan zakat nasional - Penerbitan Jurnal Zakat Indonesia dua kali per tahun (total 4 kali terbit) -Penerbitan Berita Resmi Pengelolaan Zakat Nasional sebanyak dua kali dalam satu tahun (total 4 kali terbit) - Pengembangan kajian-kajian strategis nasional terkait pengelolaan zakat Tahap Pemantapan Peran (2019-2020) - Pengembangan kelembagaan Pusat, baik dari sisi infrastruktur maupun SDM - Penguatan koordinasi Pusat dengan BAZNAS Daerah dan LAZ sesuai tupoksi Pusat - Pengembangan kerjasama program dengan lembaga-lembaga strategis nasional dan internasional, seperti BI dan IDB - Pengembangan instrumen alat ukur pembangunan zakat nasional - Penerbitan Jurnal Zakat Indonesia terbit setahun dua kali (total 4 kali terbit) - Penerbitan Berita Resmi Pengelolaan Zakat Nasional sebanyak dua kali dalam satu tahun (total 4 kali terbit) - Pengembangan kajian-kajian strategis nasional terkait pengelolaan zakat Tahap Pengembangan (2017 – 2018) - Pendirian Pusat - Penguatan kelembagaan Pusat di BAZNAS Pusat - Sosialisasi keberadaan, fungsi dan tugas Pusat ke BAZNAS daerah dan LAZ - Pengembangan jaringan Pusat dengan lembaga kajian di tingkat nasional dan internasional - Pengembangan instrumen alat ukur pembangunan zakat nasional - Penerbitan Jurnal Zakat Indonesia edisi pertama - Penerbitan Berita Resmi Pengelolaan Zakat Nasional (terbit 1 kali) Tahap Pondasi (2016)

Bagaimana Tanggapan terhadap Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia?

Area Kajian Strategis Implementasi MAKSI 2016 Kajian kerangka kerja peraturan BAZNAS Kerangka kerja Tata Kelola BAZNAS Kajian terkait peningkatan efektivitas koordinasi antar otoritas 2017 Kajian pemisahan tugas BAZNAS dan LAZ, dimana LAZ difungsikan hanya pada sisi penyaluran saja Kajian implikasi penempatan dana ZIS hanya di bank syariah dan rekening zakat di bank konvensional sifatnya sementara

Terima Kasih