Tingkatan Partisipasi Ada 3 tingkatan partisipasi, antara lain: Partisipasi Inisiasi (Initiation Participation), partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun in formal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek. Partisipasi Legitimasi (Legitimation Participation), partisipasi pd tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan ttg proyek tsb. Partisipasi Ekseskusi (Execution Participation), partisipasi pd tingkat pelaksanaan.

Partisipasi Prosesional & Parsial Partisipasi prosesional: partisipasi yg dilakukan sepanjang proses pembangunan. Partisipasi parsial: partisipasi yg hanya dilakukan pada satu atau beberapa fase saja. Fungsi partisipasi dalam proses pembangunan adalah sebagai masukan (menumbuhkan kemampuan masyarakat utk berkembang secara mandiri) dan keluaran. - Sebagai masukan, partisipasi berfungsi sbg 6 fase proses pembangunan yaitu penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, penerimaan kembali hasil pembangunan dan penilaian pembangunan. - Sebagai keluaran, sbg proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya (inpres bantuan desa, LKMD,KUD, Lomba desa,dll)

Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Masyarakat Indikator keberhasilan pembangunan masyarakat adalah: 1. Kondisi/taraf hidup masy diperbaiki 2. Partisipasi masy digerakkan 3. Kemampuan masy utk berkembang mandiri Selain itu, keberhasilan pembangunan umumnya tergantung pada: tenaga terlatih, biaya, informasi peralatan, partisipasi dan kewenangan yg sah.

Selain itu, faktor terpenting adalah “Pemerintah” krn dpt berperan menggali, menggerakkan dan mengkobinasikan faktor yg ada. Pemerintah juga berperan dlm penetapan peranan dasar/strategis (basic role) yaitu penetapan kebijakan umum (pemerintahan) dan melaksanakannya (business side pemerintahan/adm negara/adm pemerintahan).

Peranan dasar perlu dirinci dan dilaksanakan yg dikenal dgn peranan administratif (adm roles)yaitu pola perilaku yg diharapkan dari, atau yg telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan. Tanda-tanda ketidakmampuan adm a.l : 1. langkanya tenaga terampil 2. kebanyakan departemen pemerintahan sentralistik 3. lemahnya lembaga lokal 4. jarak sosial yg tajam antara administrator- masyarakat

Kemampuan adm di bidang pembangunan adalah kemampuan utk mencapai tujuan yg diinginkan melalui sistem-sistem pendukung pembangunan yg tdd pelaksanaan tugas (performance), struktur (structure), & hub dgn lingkungan (enviromental linkages). Kemampuan tugas: kemampuan utk melaksanakan tugas guna mencapai keluaran yg tlh ditetapkan/dicapai. Pelaksanaan tugas memerlukan dukungan struktur (hukum, tatakerja, biaya, fasilitas, personil, komunikasi, dll.

Kemampuan struktur meliputi: 1. Kemampuan utk menyiapkan/ menyediakan sarana bagi pelaksanaan tugas. 2. Kemampuan utk memelihara pola perilaku organisasi 3. Kemampuan utk menyesuaikan diri dgn lingkungan 4. Kemampuan utk mengendalikan lingkungan ybs

Pola peranan pemerintah cenderung “Top down” krn dpt dilakukan kontrol yg ketat, instruksi dpt scr serentak & seragam. Selain itu, lebih efisien dr segi waktu dan energi.Juga adanya sikap paternalistik, dmn beranggapan bhw pemerintahniah yg paling mengetahui, berwenang dan mampu mencapai apa yg terbaik bg masy. Dampak pola Top Down: 1. Banyaknya tugas yg datang dengan berbagai target & kontrol yg ketat membuat masy tdk dpt mengemb prakarsa dan swadayanya. 2. Masy terbiasa menunggu biaya dr atas (help me) drpd self helf.

3. Pemb desa berjalan terlalu cepat 4. Lembaga sosial yg ada terabaikan 5. Pemerintah cenderung mengabaikan efek sampingan pencepatan pembangunan 6. Cenderung ditekankan pd pemb ek. 7. Penyesuaian antara kondisi psikologis, sosial dan ekonomi sukar dilakukan 8. Kurangnya tanggapan positif thd inovasi.

Organisasi Masyarakat Lokal Pemb desa (rural development) hrs dibimbing scr sentral ttp dilandaskan pd kondisi ttt. Pentingnya strategi “top-down & bottom up”: 1. Adanya feedback/tanggapan 2. Dpt menyalurkan aspirasi 3. Dpt tjd kemufakatan 4. Adanya komunikasi 2 arah 5. Dpt tjd proses “exchange” antara masy & pemerintah

Organisasi Masyarakat Dikenal sbg org lokal yg berperan: 1. Membantu mengembangkan kom 2 arah 2. Menggerakkan dan mendorong perubahan perilaku 3. memudahkan pemberian fasilitas dan pelayanan adm masy. Org lokal : asosiasi penduduk desa yg bertanggung jawab kepada anggotanya yg terlibat dlm keg. Pemb.