DISUSUN OLEH SITI SOPIAH APBN DAN APBD DISUSUN OLEH SITI SOPIAH

PENGERTIAN Daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat atau daerah selama satu tahun untuk membiayai kegiatan pemerintah (pusat/daerah).

PROSES PENYUSUNAN APBD/APBN Pemerintah mengaju-kan RAPBN ke DPR DPR membahas RAPBN yang diajukan oleh Pemerintah Jika ditolak, pemerintah menggunakan APBN tahun lalu Jika diterima, RAPBN di-sahkan oleh DPR menjadi APBN melalui undang-undang Pemerintah melaksanakan APBN yang telah disetujui oleh DPR

TUJUAN Pedoman penerimaan dan pembelanjaan bagi negara/daerah dalam melaksanakan fungsinya agar kemakmuran masyarakat dapat ditingkatkan. Menjaga kestabilan ekonomi

FUNGSI PENYUSUNAN APBD/APBN Fungsi Otorisasi: Dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan Fungsi Perencanaan Pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut Fungsi Alokasi, Diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Fungsi Stabilisasi : Alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Fungsi Distribusi Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT 1. Penerimaan dalam negeri: a. perpajakan: a.1 PPh, PBB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPNBM), Cukai (misalnya tembakau, minyak atau alkohol). a.2 Pajak perdagangan internasional (Bea Masuk dan pajak ekspor). b. Penerimaan bukan pajak (migas dan non migas, kehutanan, perikanan dan bagian laba BUMN). 2. Penerimaan hibah

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea balik nama kendaraan bermotor-bahan bakar kendaraan bermotor- air) Kabupaten/Kota (pajak hotel- restoran-reklame-hiburan- penerangan jalan) Retribusi Daerah, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah. Dana Perimbangan : Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dll

BELANJA PEMERINTAH PUSAT Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Cicilan Bunga Utang, Subsidi BBM & Non BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial 2. Belanja/pemberian untuk Daerah Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 3. Pembiayaan Pembiayaan Rupiah Pembiayaan Proyek

BELANJA/PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH Belanja Aparatur Daerah Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pelayanan Publik Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Belanja Tidak Tersangka/terduga

KEBIJAKAN ANGGARAN Pengertian: Proses penilaian yang terus-menerus atas pendapatan dan belanja negara. Tujuan: mengatur APBN agar sesuai dengan arah dan laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas).

JENIS-JENIS KEBIJAKAN ANGGARAN Anggaran Surplus Anggaran Defisit Anggaran Berimbang

KEBIJAKAN FISKAL Pengertian: kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara Tujuan : meningkatkan laju investasi agar investasi optimal; meningkatkan kesempatan kerja; meningkatkan stabilitas ekonomi