Studi Kelayakan Terhadap Pelayanan Satu Atap Sosial Berbagi Pengalaman dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (NTT) Studi Kelayakan Terhadap Pelayanan Satu Atap Sosial International Labor Organization Surabaya, 11 September 2012

Outline Presentasi 1) Permasalahan Pada Pelayanan Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial Saat Ini 2) Deskripsi PSA secara umum Tujuan Pelaksanaan Studi Kelayakan Langkah-langkah Pelaksanaan Studi Kelayakan Tantangan dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Studi Kelayakan

Pengenalan Terhadap Bentuk dan Fungsi PSA Sosial

Masalah-masalah Pada Pelayanan Program Jaminan dan Bantuan Sosial Saat Ini Masyarakat kurang mengetahui mengenai program yang ada Rendahnya keterjangkauan program terhadap target peserta Adanya program-program yang tercecer dan tumpang-tindih

Tujuan PSA Untuk mensinergikan berbagai program terkait perlindungan sosial dan program ketenagakerjaan (Jamkesmas, Jampersal, BLK, dsb) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan program-program sosial ? ? PSA Memfasilitasi pendaftaran program, pembayaran iuran & klaim, serta pengaduan Menyediakan informasi mengenai program untuk seluruh warga

Missing link antara penyelenggara program di pusat dengan target peserta program Program Lokal Program Nasional Naker Pendidikan Sosial BPJS I BPJS II BLK BSM PMTAS JSPACA PKH Asuransi kesehatan Jamsos pekerja PU Padat karya Bursa kerja Askesos ???? Final beneficiaries Program pemberdayaan Pelatihan Beasiswa Jamkesda

Bentuk PSA (ii) Penyelarasan program daerah dengan program nasional Monitoring dan evaluasi dampak program dilaksanakan secara terintegrasi Database terpadu untuk berbagai program dan peserta

Anak-anak, Usia kerja, Lansia, Bentuk PSA (i) Tunjangan lansia dan orang cacat Padat karya Pemberdayaan masyarakat Pelatihan kejuruan PKH, beasiswa, PMTAS Terletak di Kabupaten/Kecamatan, dekat dengan target peserta. Bursa kerja Asuransi sosial Program lain Petugas sosial bertugas memberi informasi mengenai program yang ada; memverifikasi data warga; menentukan jenis program yang sesuai masing-masing peserta; membantu pendaftaran ke program. Penilaian, Pendaftaran Petugas sosial Database, Monitoring Memberi wadah untuk memfasilitasi program jaminan sosial bagi pekerja informal (misal. Jamsostek LHK) Menampung aduan masyarakat/peserta terkait program pelayanan Anak-anak, Usia kerja, Lansia, Orang Cacat

II Berbagi Pengalaman Pelaksanaan Studi Kelayakan PSA di Timor Tengah Selatan, NTT

Tujuan Pelaksanaan Studi Kelayakan PSA Melakukan penilaian terhadap fungsi-fungsi PSA yang dapat berjalan efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada Mencari alternatif bentuk-bentuk kelembagaan untuk mewadahi fungsi-fungsi kerja yang disepakati bersama Melakukan penilaian terhadap bentuk dan fungsi kelembagaan yang ada saat ini Melakukan penilaian terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan terhadap PSAS

Langkah-langkah Pendahuluan Studi Kelayakan Identifikasi Masalah Pada Pelayanan Program-program Jaminan dan Pelayanan Sosial Yang Ada Melakukan Diskusi Kelompok Terbatas Untuk Mencari Solusi Terhadap Masalah Mencari Alternatif Bentuk dan Fungsi Kelembagaan Dalam PSA

Langkah-langkah Pelaksanaan Teknis Studi Kelayakan (i) Identifikasi kemungkinan awal mengenai pembentukan PSA melalui wawancara/diskusi kelompok terbatas. Identifikasi fungsi-fungsi kelembagaan dari Dinas-dinas teknis terkait program jaminan sosial dan bantuan sosial Mencari alternatif bentuk-bentuk kelembagaan berdasarkan fungsi-fungsi yang akan ada pada PSA. Melakukan identifikasi pilihan lokasi dimana percobaan PSA akan dilakukan berdasarkan keterjangkauan geografis, kesiapan infrastruktur fisik, dan kapasitas SDM.

Langkah-langkah Pelaksanaan Teknis Studi Kelayakan (ii) Identifikasi terhadap reformasi kelembagaan yang sudah ada pada Pemkab sebagai pembanding pelaksanaan teknis. Membuat perhitungan terhadap dukungan politis dari pimpinan daerah (Bupati, Wakil Bupati, Sekda). Identifikasi biaya pada pembentukan PSA (optional).

Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Studi Ketersediaan waktu para pejabat terkait dalam melakukan wawancara Ketersediaan data-data dalam bentuk yang mudah diakses.

III Hasil Sementara Studi Kelayakan PSAS di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT

Masalah-masalah Pada Fungsi Pelayanan Saat Ini Fungsi Identifikasi a) Fungsi ini dinilai paling bermasalah oleh para stakeholders pada saat FGD dan wawancara mendalam di TTS. Masalah saat ini karena faktor teknis: kekurangan petugas lapangan, dana terbatas, bias kepentingan Kepala Desa, sistem pencatatan yang tidak tertib administrasi ataupun tidak computerized, alur informasi yang tidak reguler dari tingkat bawah ke atas. Struktur kelembagaan yang ada tidak mendukung terselenggaranya fungsi identifikasi yang baik karena: (i) ketiadaan kewenangan Seksi Kesra Kecamatan (titik akhir pelayanan umum Kesra) dalam proses identifikasi kependudukan (Perbup No.74/2011 pasal 9). (ii) fungsi identifikasi data kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Badan Keluarga Berencana. Baru pada tahun 2010 terdapat pendelegasian fungsi identifikasi dari Dinas ke UPT (di tingkat kecamatan).

tidak adanya kewenangan kecamatan secara umum dalam fungsi pelayanan pemerintahan. Misalnya, kecamatan hanya menjadi home-base petugas pendamping PKH  perekrutan dan koordinasi desa tidak sepengetahuan kecamatan. Karena kewenangan kecil maka dana operasional kecamatan pun kecil; komputer hanya ada 1 buah, dana kunjungan desa hanya empat-kali setahun, sepeda motor 2 buah, mobil 1 buah. masih terdapatnya program-program yang sifatnya bantuan tersebar pada berbagai bentuk pelayanan seperti misalnya; pelayanan pemberian makanan pendamping ASI keluarga miskin, pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin; dan pelayanan kesehatan rujukan khusus masyarakat miskin pada Sub-Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar Dinkes. Dimana pelayanan-pelayanan ini seharusnya bisa diakses si miskin di Posyandu, Puskesmas, RSUD, ataupun praktek swasta. tidak terdapat evaluasi komprehensif yang reguler dari Dinas kepada Kecamatan kemudian dari kecamatan kepada kelurahan dalam proses identifikasi. setiap program bantuan dan jaminan sosial pendanaannya berasal dari Instansi Pusat yang tersebar seperti di Depkes, Depdiknas, Depsos, Depnaker, Kemenko-Kesra yang masing-masing memiliki jalur pelaksanaan teknis pada tingkat kabupaten. Hal ini menciptakan ego sektoral pada tingkat implementasi teknis.

2) Fungsi Database Terpadu Masalah bentuk kelembagaan pada fungsi ini yaitu: (i) tidak terdapat dinas teknis/badan yang menangani fungsi sistem informasi di Pemkab, semua alur informasi masih dilakukan secara sektoral. (ii) tidak terdapat sistem pencatatan terpadu dari tingkat identifikasi oleh RT/RW ke Kecamatan lalu ke Dinas. Di Kecamatan pun pencatatan hanya secara manual (pada buku besar) misal: pencatatan peserta Jamkesmas dan Jamkesda pada dua buku terpisah. (iii) di kecamatan tidak ada sistem ID terhadap penerima bansos dari berbagai program sehingga penargetan ganda sangat mungkin terjadi. (iv) tidak adanya koordinasi antara fungsi perencanaan, pendataan, desain program kemiskinan antar Dinas-Badan terkait. Seperti: jarangnya rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh BPMPD dan Bappeda dalam menyelesaikan masalah identifikasi sehingga tidak ada inovasi baru dalam memperbaiki sistem pencatatan yang ada. Masalah teknis pada fungsi ini yaitu: (i) tidak ada sistem teknologi informasi pada internal organisasi Pemda (ii) tidak mencukupinya anggaran untuk penyediaan komputer. (iii) kurangnya kapasitas SDM yang dapat menjalankan sistem informasi yang baik. (iv) kurangnya sarana internet

3) Fungsi Informasi dan Pendaftaran Masalah teknis yang ada yaitu: sosialisasi program jaminan sosial ataupun bansos dilakukan secara konvensional menurut hierarki organisasi. Misal: dari pihak kecamatan kepada kelurahan hanya melalui surat pemberitahuan kemudian dari kelurahan ke RT/RW. Tidak adanya program kegiatan khusus langsung kepada warga mengenai program. masih tingginya tingkat melek huruf warga sehingga surat pemberitahuan tidak tersampaikan informasinya. masih rendahnya tingkat partisipasi warga untuk mendatangi kantor pemerintah ataupun pusat layanan publik. Seperti; rendahnya tingkat kunjungan ke Posyandu, masih sungkan datang ke kelurahan. Sebaran lokasi tempat tinggal penduduk yang tidak merata. infrastruktur jalan yang masih sangat buruk.

Fungsi Layanan Ideal PSAS Iinformasi dan Pendaftaran IIIIdentifikasi Peserta BPJS dan Target Bantuan Database Terpadu Pooling center petugas pendamping+pencacah PSAS Pelayanan pengaduan masyarakat Pembayaran iuran dan klaim asuransi sosial Monitoring dan evaluasi yang komprehensif

Alternatif Bentuk Kelembagaan PSAS pada tingkat nasional yang kemudian membentuk unit teknis pada tingkat kabupaten/kota, seperti Komisi Pemilihan Umum. Penggabungan fungsi-fungsi terkait jaminan dan bantuan sosial dari yang ada pada dinas teknis/badan menjadi sebuah dinas/badan baru, kemudian pembentukan UPT pada tingkat kecamatan dengan kewenangan yang besar pada fungsi-fungsi yang bermasalah. Pendelegasian kewenangan yang lebih besar kepada Seksi Kesra Kecamatan sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi ideal PSAS.

PSAS KAB/KOTA di 490 daerah Struktur Model 1 Fungsi: Perencanaan Kebijakan dan Program nasional Database Akhir Pengawasan dan Pengendalian Organisasi Monitoring dan Pengawasan Akhir Perencanaan dan Manajemen Keuangan Nasional PSAS Nasional Fungsi: Manajemen sinkronisasi dana pusat dan daerah Klarifikasi data akhir Database daerah Perencanaan kebijakan dan program daerah Monitoring dan Pengawasan terhadap UPT PSAS KAB/KOTA di 490 daerah Fungsi: Fungsi Identifikasi peserta dan target Fungsi Informasi dan pendaftaran Fasilitasi pembayaran iuran & claim asuransi social Pooling center petugas pendamping Monitoring dan evaluasi secara komprehensif. Fungsi pengaduan UPT di Kecamatan

Analisis SWOT Model 1 Strength memiliki garis komando vertikal yang jelas dan pendek dari tingkat tertinggi ke terendah sehingga memudahkan koordinasi. keseragaman bentuk organisasi PSAS antar daerah, hanya fungsi tertentu saja yang mungkin berbeda pada tingkat UPT Kecamatan. pihak daerah tidak perlu bermanuver dalam penataan organisasi (formasi pegawai, dsb) sistem perekrutan SDM yang lebih profesional karena tidak ada mutasi dan pengalihan jabatan dari SKPD-SKPD lama. Weaknesses proses pembentukan pada tingkat pusat akan lama dan lebih sulit daripada di daerah. mengurangi kesempatan kepada daerah-daerah yang ingin berinovasi dalam pembentukan PSAS di daerahnya. keberagaman kapasitas SDM pada berbagai daerah dapat menyebabkan fungsi kelembagaan tidak berjalan sesuai harapan. Dapat menimbulkan masalah koordinasi / kesalahpahaman fungsi dengan dinas teknis/lembaga pemerintahan daerah; seperti yang saat ini terjadi bila ada instansi vertikal bekerja di daerah.

Analisis SWOT Model 1 Opportunity adanya DJSN yang berfungsi sebagai perumus kebijakan di tingkat nasional. adanya tim-tim ad-hoc penanggulangan kemiskinan yang telah dibuat Pemkab. 4) Thread ego sektoral pada setiap Departemen pusat karena prinsip money follows function. budaya organisasi lama pada tingkat pusat yang sulit melakukan merger. komitmen politik yang negatif dari pemerintah pusat. Komitmen politik yang negatif dari pimpinan daerah. Biaya penyelenggaraan yang timbul dari pembangunan tempat baru, penyediaan sarana fisik, peningkatan kapasitas SDM.

DINAS/BADAN BARU di KAB/KOTA Struktur Model 2 DINAS/BADAN BARU di KAB/KOTA DINAS A DINAS B DINAS C Fungsi: Manajemen sinkronisasi dana pusat dan daerah Klarifikasi data akhir Database daerah Perencanaan kebijakan dan program daerah Monitoring dan Pengawasan terhadap UPT UPT di KECAMATAN Fungsi: Fungsi Identifikasi peserta dan target Fungsi Informasi dan pendaftaran Fasilitasi pembayaran iuran & claim asuransi social Pooling center petugas pendamping Monitoring dan evaluasi secara komprehensif. Fungsi pengaduan

Analisis SWOT Model 2 Strength pembentukan kelembagaan akan membutuhkan waktu lebih cepat daripada Model 1 karena dilakukan di tingkat kabupaten/kota. pemecahan terhadap masalah koordinasi antara dinas/badan yang ada. fokus kelembagaan pada masalah kemiskinan. sinkronisasi data daerah lebih mudah dan cepat. optimalisasi peran Pimpinan Daerah dalam reformasi birokrasi. perencanaan pengentasan kemiskinan dan pengelolaan anggaran daerah yang lebih efisien dan efektif. 2) Weaknesses pendelegasian kewenangan dari dinas teknis terkait akan lebih sulit bila tidak ada penggabungan pada tingkat nasional. terulangnya masalah lama seperti koordinasi, pengawasan, dsb. pengalihan SDM dari SKPD terkait yang tidak ada perbaikan kapasitasnya. sulitnya melakukan perekrutan terhadap non-PNS.

Analisis SWOT Model 2 3) Opportunity adanya usaha reformasi birokrasi seperti pendelegasian kewenangan pelayanan dari Dinas ke UPT, penggabungan dinas (KP2T), pembentukan tim-adhoc penanggulangan kemiskinan kabupaten. dukungan LSM Internasional. 4) Thread komitmen politik negatif Pimpinan Daerah. pergantian Pimpinan Daerah. komitmen dan kepatuhan pejabat tingkat menengah dalam implementasi program. reformasi birokrasi seperti KP2T yang masih lemah dapat menyurutkan semangat pembentukan PSAS. tingkat manfaat nyata dari peserta jaminan sosial dan target bantuan sosial setelah diberlakukannya reformasi kelembagaan. Ketersediaan kapasitas SDM yang memenuhi kualifikasi tertentu. Ketidaktersediaan infrastruktur fisik yang mencukupi

Struktur Model 3 UPT di KECAMATAN DINAS A DINAS B DINAS C Tidak ada fungsi database di tingkat kabupaten. Sistem database terpadu akhirnya kembali ke Dinas masing-masing yang memiliki program-program terkait UPT di KECAMATAN Fungsi: Fungsi Identifikasi peserta dan target Fungsi Informasi dan pendaftaran Fasilitasi pembayaran iuran & claim asuransi social Pooling center petugas pendamping Monitoring dan evaluasi secara komprehensif. Fungsi pengaduan

Analisa SWOT Model 3 Strength Lebih cepat dan mudah dilakukan secara kelembagaan. Membutuhkan biaya yang murah karena tidak adanya usaha-usaha penggabungan fungsi-fungsi tertentu dinas-dinas Pelibatan komitmen politik pimpinan daerah tidaklah sebesar kedua model sebelumnya. Weaknesses Masalah koordinasi antar dinas terkait lebih besar daripada Model 1 dan 2 karena hanya penggabungan fungsi-fungsi UPT Dinas-dinas terkait dimana kendali organisasi tetap pada tingkat Dinas/Badan. Database terpadu tidak ada pada tingkat kabupaten sehingga menyulitkan sinkronisasi dengan program pengentasan kemiskinan kabupaten. Keterbatasan kewenangan Kecamatan secara umum dapat menjadi hambatan tersendiri dalam perbaikan pelayanan fungsi-fungsi PSAS yang ideal.

Analisa SWOT Model 3 telah adanya pendelegasian fungsi di dua UPT. 3) Opportunity telah adanya pendelegasian fungsi di dua UPT. komitmen camat dalam mengkoordinir PSAS Kecamatan. dukungan public stakeholders. adanya kebutuhan riil masyarakat akan pelayanan di tingkat kecamatan. 4) Thread Kepentingan kelompok tertentu pada tingkatan pemerintahan yang lebih kecil menjadi lebih besar. Lemahnya pengawasan masyarakat. Ego-sektoral tiap-tiap Dinas/Badan terkait. Ketidakwibawaan Camat dalam menghadapi tekanan Dinas/Badan terkait. Kurangnya sarana infrastruktur, dana, dan kapasitas SDM.

Strategi Akhir Pembentukan PSAS: ???

Keadaan Faktual Perlengkapan Penunjang Fungsi Database Terpadu di Kecamatan Nikiniki - Jumlah Ruangan 9 ruangan Tapi 2 ruangan di pakai untuk UPTD capil dan Sekretariat PNPM Kecamatan - Jumlah Perlatan Komputer sebanyak 7 Unit dan 2 Unit dalam kondisi Rusak berat sedangkan 5 unit sedang berfungsi - Jumlah Printer sebanyak 8 unit tapi yang berfungsi 3 Unit sedangkan 5 rusak berat

Gambaran Struktur dan SDM di Kec Nikiniki (Amanuban Tengah)

Struktur UPT Dinas PPO

Struktur UPT Pencapil