PERHITUNGAN KEKUMUHAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Advertisements

KEBIJAKAN IZIN TATA RUANG PADA KAWASAN PERUMAHAN
Topik Bahasan PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PRB-BK.
Blok vi. SANITASI LINGKUNGAN.
Topik Bahasan PENYUSUNAN DOKUMEN RTPRB.
DAMPAK KENAIKAN MUKA AIR LAUT PADA KOTA-KOTA PANTAI DI INDONESIA
Disiapkan oleh Kabid Penyediaan Prasarana dan Sarana Rusun dan Rutak
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
KONSULTASI TEKNIS HASIL PS PLPBK DESA KAUMAN, KECAMATAN COMAL.
Urban Runoff Disusun oleh : Mukhlis Riki Darmawan L2C009124
Langkah awal membuat isu sanitasi menjadi Visible ( Mudah dilihat )
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
HASIL STUDI EHRA ( Environmental Health Risk Asessment ) KAB
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Z “PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (KOTAKU)” BERBASIS OUTPUT & OUTCOME SERTA KOLABORASI Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
Indikator Kinerja Utama
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
PEMBEKALAN MAHASISWA KKN UNS PENYUSUNAN SEDERHANA PEMETAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Kawasan Permukiman Kumuh
KEY INDICATORS PERFORMANCE (KPI) PROGRAM KOTAKU
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
PERMUKIMAN.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
Pertemuan <<#>> <<Judul>>
Landasan Yuridis Penanganan Permukiman Kumuh Program KOTAKU
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
TARGET KPI/PAD PROGRAM KOTAKU WILAYAH – I (IDB Loan)
PENINGKATAN KAPASITAS KORKOT DAN PEMANDU NASIONAL
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Panduan Langkah Penyusunan Memorandum Program
PASCA KONSTRUKSI DAN KPP
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
Analisis Standar Proses
PROGRAM PENGEMBANGAN DUSUN BONO SEDATI GEDE DAN SEKITARNYA
SAW, WP,TOPSIS Sistem Pendukung Keputusan.
SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
SUBDIT KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
PERENCANAAN LOKASI PABRIK
KONSULTAN MANAJEMEN PENDAMPINGAN PENANGANAN KUMUH WILAYAH SUMATERA
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
Oleh : KABID KAWASAN PERMUKIMAN IR. PRIHASTOTO, MT
PERMUKIMAN KUMUH MEKANISME IDENTIFIKASI LOKASI
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
U N I V E R S I T A S J A Y A B A Y A F A K U L T A S T E K N I K J U R U S A N T E K N I K S I P I L ANALISIS PRIORITAS PEMILIHAN KRITERIA DAM PARIT DI.
Analisis Standar Proses
POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SALURAN DRAINASE Studi kasus : Perumahan Pondok Ungu Permai, Kelurahan Kaliabang Tengah,
Kurnia Fajar Islamto( )
WEBSIM SSK PENJAMINAN KUALITAS DOK. SSK
Kementerian PPN/ Bappenas
SELESI LOKASI PARTISIPATIF
STUDI KASUS KEGIATAN PENANGANAN KUMUH SKALA KAWASAN 2018 – NSUP
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU WPS di Kepulauan Nusa Tenggara 1 TANJUNG – MATARAM - MANDALIKA WPS 16 JAKARTA, 02 Desember 2016.
Transcript presentasi:

PERHITUNGAN KEKUMUHAN SIMULASI

RESUME DATA NUMERIK KEKUMUHAN DATA UMUM KAWASAN ASPEK/KRITERIA DATA NUMERIK KRITERIA HASIL IDENTIFIKASI DATA NUMERIK DARI BASELINE 100-0-100 DISUSUN DALAM BENTUK FORMAT RESUME DATA NUMERIK SEPERTI FORMAT BERIKUT:

PENILAIAN KEKUMUHAN AWAL (TAHUN AWAL/T0) PENILAIAN KEKUMUHAN AWAL ADALAH PENILAIAN KEKUMUHAN PADA KONDISI AWAL/BASELINE DIAMBIL (TAHUN AWAL/T0). PENILAIAN KEKUMUHAN DILAKUKAN DENGAN CARA MENILAI SETIAP KRITERIA, KEMUDIAN KESELURUHAN NILAI SETIAP KRITERIA (19 KRITERIA) DIJUMLAHKAN UNTUK MENDAPATKAN NILAI TOTAL KEKUMUHAN. TOTAL AKUMULASI NILAI KEKUMUHAN 19 KRITERIA SELANJUTNYA MENJADI ACUAN MENENTUKAN TINGKAT KEKUMUHAN LOKASI (KATEGORI: KUMUH BERAT, KUMUH SEDANG DAN KUMUH RINGAN). ADAPUN LANGKAH-LANGKAH PENILAIAN KEKUMUHAN ADALAH: PENILAIAN SETIAP KRITERIA KEKUMUHAN (19 KRITERIA) MENENTUKAN NILAI PERSENTASE KEKUMUHAN ASPEK/SEKTOR (7 ASPEK) MENENTUKAN NILAI & TINGKAT KEKUMUHAN 1). PENILAIAN KRITERIA KEKUMUHAN MELIPUTI: MENENTUKAN NILAI NUMERIK , PERSENTASE (%) DAN NILAI BOBOT/SKOR KRITERIA

PENILAIAN KRITERIA KEKUMUHAN NILAI NUMERIK SETIAP KRITERIA DITENTUKAN SESUAI SATUAN PENGUKURANNYA. SATUAN PENGUKURAN NILAI NUMERIK UNTUK 19 KRITERIA KEKUMUHAN DAPAT DIKELOMPOKAN ATAS 4, YAITU: SATUAN KRITERIA KEKUMUHAN ASPEK Unit Bangunan KETIDAKTERATURAN BANGUNAN KUALITAS BANGUNAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG KETIDAKTERSEDIAAN PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN KETIDAKTERSEDIAAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN PROTEKSI KEBAKARAN Area/Luas (Ha) TINGKAT KEPADATAN BANGUNAN KETIDAKMAMPUAN MENGALIRKAN AIR LIMPASAN DRAINASE LINGKUNGAN Meter CAKUPAN PELAYANAN JALAN LINGKUNGAN KUALITAS PERMUKAAN JALAN LINGKUNGAN JALAN LINGKUNGAN KETIDAKTERSEDIAAN DRAINASE KETIDAKTERHUBUNGAN DENGAN SYSTEM DRAINASE PERKOTAAN TIDAK TERPELIHARANYA DRAINASE KUALITAS DRAINASE Kepala Keluarga (KK) KETIDAKTERSEDIAN AKSES AMAN AIR MINUM TIDAK TERPENUHINYA KEBUTUHAN AIR MINUM PENYEDIAAN AIR MINUM SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TIDAK SESUAI STANDAR TEKNIS SAPRAS PENGELOLAAN AIR LIMBAH TIDAK SESUAI PERSYARATAN TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH PRASARANA DAN SARAN PERSAMPAHAN TIDAK SESUAI PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAN PERSAMPAHAN TIDAK SESUAI PERSYARATAN TEKNIS TIDAKTERPELIHARANYA SAPRAS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN SETELAH NILAI NUMERIK SETIAP KRITERIA DITENTUKAN, KEMUDIAN DILAKUKAN PERHITUNGAN PERSENTASE (%) SETIAP KRITERIA KEKUMUHAN.

MENENTUKAN NILAI NUMERIK SETIAP KRITERIA KEKUMUHAN (LANJUTAN) RUMUS YANG DIGUNAKAN UNTUK PENILAIAN NUMERIK & PERSENTASE SETIAP KRITERIA:

RUMUS YANG DIGUNAKAN UNTUK PENILAIAN NUMERIK & PERSENTASE SETIAP KRITERIA:

RUMUS YANG DIGUNAKAN UNTUK PENILAIAN NUMERIK & PERSENTASE SETIAP KRITERIA: DARI 19 KRITERIA, HANYA ADA 2 KRITERIA YANG NILAI NUMERIKNYA PERLU DIHITUNG DARI DATA NUMERIKNYA, YAITU KRITERIA CAKUPAN PELAYANAN JALAN DAN KRITERIA KETERSEDIAAN DRAINASE. SEDANGKAN 17 KRITERIA LAINNYA NILAI NUMERIK SAMA DENGAN DATA NUMERIKNYA.

NILAI PERSENTASE KRITERIA PENILAIAN SKOR/PEMBOBOTAN SETIAP KRITERIA KEKUMUHAN SETELAH NILAI NUMERIK & PERSENTASE NUMERIK SETIAP KRITERIA DIPEROLEH, SELANJUTNYA DILAKUKAN PENILAIAN SKOR/PEMBOBOTAN UNTUK SETIAP KRITERIA KEKUMUHAN. NILAI SKOR/PEMBOBOTAN UNTUK SETIAP KRITERIA DITENTUKAN SESUAI BESARNYA NILAI PERSENTASE KRITERIA. SEBAGAI ACUAN KETENTUAN PEMBERIAN SKOR/BOBOT SESUAI BATAS AMBANG BERIKUT: NILAI PERSENTASE KRITERIA SKOR/BOBOT KETERANGAN 76 – 100 5 UNTUK NILAI KRITERIA < 25% MAKA DIBERIKAN NILAI 0 ATAU N/A (NOT APLICABLE) 51 – 75 3 25 - 50 1

Type-1 CONTOH PENILAIAN NUMERIK KRITERIA KEKUMUHAN (SATUAN KRITERIA: UNIT) % = NUMERIK : JUMLAH BANGUNAN x 100% = (36 : 250) x 100% = 14,40% % = NUMERIK : JUMLAH BANGUNAN x 100% = 24 : 250 x 100% = 9,60% NILAI = 0, SESUAI SKOR UNTUK NILAI 9,60% (<25%) 9,60 NILAI = 0, SESUAI SKOR UNTUK NILAI 14,40% ( <25%) 14,40

Type-2 CONTOH PENILAIAN NUMERIK KRITERIA KEKUMUHAN (SATUAN KRITERIA: METER) = [P. Ideal] – [P. Ekst] = (2.010 – 1.650) = 360 % = (Nilai Numerik : P. Ideal) x 100% = (360 : 2.010) x 100% = 17,91 % NILAI = 0, SESUAI UNTUK NILAI 17,91% (< 25%) % = (Numerik : P. Ideal) x 100% = (633 : 2.010) x 100% = 31,49 % NILAI =1, SESUAI SKOR UNTUK NILAI 38,36%

Type-3 CONTOH PENILAIAN NUMERIK KRITERIA KEKUMUHAN (SATUAN KRITERIA: Ha) % = (NUMERIK : LUAS KAW.) x 100% = (1,0 : 6,16) x 100% = 16,23 % % = (NUMERIK : LUAS KAW.) x 100% = (0 : 6,16) x 100% = 0,00 % NILAI = 0, SESUAI SKOR UNTUK NILAI 0,00% (<25%) NILAI = 0, SESUAI SKOR UNTUK NILAI 16,23 % ( <25%)

NILAI = 0, SESUAI SKOR UNTUK NILAI 2,34 % ( <25%) Type-4 CONTOH PENILAIAN NUMERIK KRITERIA KEKUMUHAN (SATUAN KRITERIA: KK) % = (NUMERIK : JML. KK) x 100% = (7,0 : 299) x 100% = 2,34 % % = (NUMERIK : JML. KK) x 100% = (150 : 299) x 100% = 50,15 % NILAI/BOBOT = 1, KARENA SESUAI SKOR PARAMETER UNTUK PERSENTASE = 50,17% NILAI = 0, SESUAI SKOR UNTUK NILAI 2,34 % ( <25%)

MENGHITUNG RATA-RATA KEKUMUHAN ASPEK (SEKTORAL) RATA-RATA KEKUMUHAN ASPEK (SEKTORAL): JUMLAH PERSENTASE (%) KRITERIA YANG MEMILIKI NILAI/ SKOR > 0 DIBAGI JUMLAH KESELURUHAN KRITERIA PADA ASPEK TERSEBUT. = Jml Persentase Kriteria bernilai > 0 : Jml Kriteria Aspek = 50,17% : 2 = 25, 08 % Kriteria bernilai > 0 Kriteria bernilai > 0 = Jml Persentase Kriteria bernilai > 0 : Jml Kriteria Aspek = 62,65 : 5 = 12,53 %

= JUMLAH KESELURUHAN NILAI KRITERIA MENENTUKAN TINGKAT KEKUMUHAN & RATA2 KEKUMUHAN ASPEK (SEKTORAL) TOTAL NILAI (=19) = JUMLAH KESELURUHAN NILAI KRITERIA = JUMLAH KESELURUHAN NILAI RATA2 PER-ASPEK : JML. ASPEK (7) NILAI TOTAL = 19: MASUK PADA KATEGORI KUMUH RINGAN

AREA PENGENDALIAN PRIORITAS INVESTASI AREA PENYUMBANG KUMUH TERBESAR GRAFIK KONDISI KEKUMUHAN AWAL AREA NILAI TIDAK KUMUH AREA PENGENDALIAN PRIORITAS INVESTASI (PERMASALAHAN ≥ 25%) AREA PENYUMBANG KUMUH TERBESAR

INVENTARISASI OUTPUT/REALISASI KEGIATAN INVESTASI TAHUN Ke-n (Tn) AGAR DAPAT MENGHITUNG CAPAIAN PENGURANGAN LUAS KUMUH MAKA SELURUH KEGIATAN INVESTASI PENANGANAN KUMUH HARUS DIIDENTIFIKASI. IDENTIFIKASI REALISASI INVESTASI INFRASTRUKTUR DILAKUKAN DENGAN CARA WAWANCARA DENGAN WARGA PEMANFAAT, SURVEY LAPANGAN DAN/ATAU DATA DARI PELAKU KEGIATAN; DATA INVESTASI YANG HARUS DIPEROLEH SEKURANG-KURANGNYA MELIPUTI: NAMA KEGIATAN, JENIS KONSTRUKSI, VOLUME/DIMENSI, REHAB/BARU, BIAYA, SUMBERDANA, TAHUN PEMBANGUNAN, LOKASI (NAMA KAW. KUMUH/RT/RW), SASARAN PELAYANAN KRITERIA KEKUMUHAN, TERMASUK TRACKING LOKASI KEGIATAN DI LAPANGAN UNTUK DASAR PLOTING PADA PETA REALISASI. SATUAN PENGUKURAN VOLUME LAYANAN SETIAP JENIS REALISASI INVESTASI ADALAH SESUAI DENGAN SATUAN PENGUKURAN NUMERIK SETIAP KRITERIA KEKUMUHAN. KESELURUHAN HASIL IDENTIFIKASI/PENDATAAN REALISASI INVESTASI YANG DIBANGUN OLEH BERBAGAI PIHAK/SEKTOR DARI BERBAGAI SUMBERDANA (PINJAMAN/HIBAH, APBN, APBD, SWADAYA MASYARAKAT, CSR, DLL) MENJADI DASAR UNTUK MENGHITUNG CAPAIAN PENGURANGAN LUAS KUMUH (OUTCOME). KESELURUHAN DATA HASIL IDENTIFIKASI/PENDATAAN REALISASI INVESTASI YANG DIBANGUN DITUANGKAN DALAM PETA REALISASI INVESTASI DIKAWASAN KUMUH SEBAGAI PENDUKUNG PERHITUNGAN CAPAIAN PENGURANGAN LUAS KUMUH (OUTCOME).

INVENTARISASI OUTPUT/REALISASI KEGIATAN INVESTASI TAHUN Ke-n (Tn) SUATU JENIS INFRASTRUKTUR TERTENTU YANG DIBANGUN DAPAT BERKONTRIBUSI PADA PENYELESAIAN SATU ATAU LEBIH KRITERIA KEKUMUHAN. MISALNYA PEMBANGUNAN MCK MEMUNGKINKAN MERUPAKAN PELAYANAN TERHADAP: KK DENGAN “SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TIDAK SESUAI STANDAR TEKNIS (KRITERIA 5a) DAN/ATAU; KK DENGAN “SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH TIDAK SESUAI PERSYARATAN TEKNIS (KRITERIA 5b), DST. PENDATAAN OUTPUT SUATU KEGIATAN INVESTASI YANG DIBANGUN HARUS SESUAI SATUAN PENGUKURAN KRITERIA KEKUMUHAN YANG DILAYANI, MISALNYA: SUATU INVESTASI PEMBANGUNAN JALAN BETON (LEBAR 3,5 METER) SEPANJANG 500 METER DIKETAHUI DARI HASIL SURVEY LAPANGAN & WAWANCARA WARGA PEMANFAAT MEMBERIKAN PELAYANAN PENANGANAN KEKUMUHAN TERHADAP KRITERIA: KRITERIA KUALITAS PERMUKAAN JALAN ►► DIDATA VOLUME LAYANAN: 500 METER PANJANG JALAN ; KRITERIA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN JALAN ►► DIDATA VOLUME LAYANAN: 150 UNIT BANGUNAN YANG DAPAT TERLAYANI MOBIL DAMKAR; KRITERIA KETERATURAN BANGUNAN ►► DIDATA VOLUME LAYANAN: 50 UNIT BANGUNAN YANG TERATUR

PERHITUNGAN OUTPUT/REALISASI KEGIATAN INVESTASI TAHUN Ke-n (Tn) DATA REALISASI KEGIATAN INVESTASI KESELURUHAN DATA REALISASI INVESTASI PADA KRITERIA YANG SAMA DIJUMLAHKAN Jumlah Keseluruhan Investasi Kriteria

PENILAIAN KEKUMUHAN AKHIR PENGUKURAN PROSES PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH SETELAH DILAKUKAN INVESTASI PENANGANAN PADA SUATU WAKTU TERTENTU (TAHUN KE-N/TN), DAPAT MEMBERIKAN CAPAIAN DENGAN KONDISI YANG BERVARIASI, YAITU: 1) MENURUNYA TINGKAT KEKUMUHAN, DARI KONDISI KEKUMUHAN AWAL (BERAT/SEDANG/RINGAN) MENJADI TIDAK KUMUH (NILAI TINGKAT KEKUMUHAN < 19). PADA KONDISI INI DINYATAKAN SEBAGAI LUASAN KUMUH MENJADI NOL. 2) MENURUNYA TINGKAT KEKUMUHAN NAMUN LUASAN KUMUHNYA DINYATAKAN BELUM MENJADI NOL: A. DARI KONDISI KEKUMUHAN AWAL BERAT MENJADI KUMUH SEDANG ATAU RINGAN; B. DARI KONDISI KEKUMUHAN AWAL SEDANG MENJADI KUMUH RINGAN.

PENILAIAN KEKUMUHAN AKHIR PENILAIAN KEKUMUHAN AKHIR ADALAH PENILAIAN KEKUMUHAN PADA KONDISI PASCA PENANGANAN KEKUMUHAN (TAHUN KE-n//Tn). LANGKAH PENILAIAN KEKUMUHAN AKHIR PADA PRINSIPNYA SAMA DENGAN CARA PENILAIAN KEKUMUHAN AWAL, PERBEDAANNYA HANYA TERLETAK PADA CARA PERHITUNGAN VOLUME (NUMERIK) KONDISI AKHIR SEDANGKAN CARA PERHITUNGAN PERSENTASE KRITERIA, NILAI/SKOR KRITERIA DAN PERHITUNGAN TOTAL NILAI KEKUMUHAN TETAP SAMA. SECARA UMUM PERHITUNGAN VOLUME (NUMERIK) KONDISI AKHIR DIHITUNG DENGAN RUMUS: VOLUME AKHIR = [ VOLUME (NUMERIK) AWAL ] – VOLUME REALISASI INVESTASI NUMERIK AKHIR: 1.040 – 203 = 837

CONTOH HASIL PERHITUNGAN KEKUMUHAN AKHIR

KONDSI KEKUMUHAN AKHIR KESIMPULAN KONDSI KEKUMUHAN AKHIR KONDISI AKHIR DIPEROLEH DARI PERUBAHAN KONDISI AWAL SETELAH DILAKUKAN PENANGANAN