Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
ANALISIS PROFIL DAN PETA MUTU PENDIDIKAN
TIM SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP DIREKTORAT PSMP
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen
Standar dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
Sesi 2 Pengenalan Terhadap EDS/M dan Instrumen EDS/M
RKAS BERDASAR HASIL EDS
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 dan NOMOR 6 TAHUN 2007 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI.
Direktorat Pembinaan SMA PANDUAN PENYELENGGARAAN
Meningkatkan Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) dalam Mengelola Administrasi Kepegawaian melalui Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Oleh :
Sosialisasi KTSP 1 KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) Departemen Pendidikan Nasional.
PENGENALAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Sesi 2 Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M)
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
HASIL PENDATAAN/SENSUS SPM DIKDAS TAHUN 2014 MI & MTs
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
MATERI PELATIHAN Panduan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Dasar Pelaksanaan Perbaikan Mutu Berkelanjutan.
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
JUKNIS ANALISIS STANDAR ISI
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LAPORAN REKOMENDASI FOCUS GROUP DISCUSSION “PEMANTAUAN IMPLEMENTASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN STANDAR ISI” Hotel Aston, 6 Desember 2015.
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
Oleh BAEDHOWI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MEDIA PEMBELAJARAN
TELAAH KURIKULUM FISIKA 1
Peningkatan Layanan Pendidikan
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
UU SISDIKNAS NO 20 TH 2003 BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Pasal 35 (1) dan (2):
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
PELAKSANAAN DALAM PENGELOLAAN PEMENUHAN SNP
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP SMP MENUJU SNP
KEBIJAKAN PUSAT KURIKULUM
MODEL PROSES PEMENUHAN STANDAR
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Standar Nasional Pendidikan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Kementerian Pendidikan Nasional 2012
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
PELATIHAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS) MATERI 3- PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL.
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
PERANCANGAN BINTEK & PELATIHAN KTSP SMP
KONSEP DAN STRATEGI PROGRAM IMPLEMENTASI
IMPLIKASI STANDAR ISI BAGI PENGEMBANGAN KURIKULUM “SSN”
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) di SATUAN PENDIDIKAN
PERANCANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) DI SEKOLAH
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
1 PELATIHAN SPMI UNTUK FASILITATOR PMP DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016.
Transcript presentasi:

Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal Hasil Sidang Komisi I Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal

Standar Kompetensi Lulusan Permasalahan Sebagian guru mengalami kesulitan untuk memahami SKL. Belum semua guru memiliki kemampuan menggunakan SKL sebagai sumber bagi pelaksanaan 7 SNP lainnya. Selain itu, arahan dan bimbingan dari dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota belum optimal Rendahnya kemampuan sumberdaya (sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya) terutama pada sekolah dan kabupaten/kota tertinggal serta belum meratanya sosialisasi tentang posisi SKL sebagai sumber bagi pelaksanaan 7 SNP lainnya Kebijakan Pengembangan kapasitas SDM dan peningkatan sumberdaya lainnya secara nasional serta intervensi terutama pada sekolah dan kabupaten/ kota tertinggal

Standar Isi/Kurikulum Permasalahan Sosialisasi dan pelatihan penyusunan KTSP, silabus RPP, dan bahan ajar belum dilaksanakan secara utuh dan benar Sosialisasi tentang adanya buku-buku pelajaran dan referensi baru belum merata Provinsi dan kabupaten/kota belum menyusun ketentuan-ketentuan tentang kurikulum berbasis kearifan lokal Kebijakan Pemberdayaan tim pengembang kurikulum di provinsi dan kab./kota Penerbitan Pergub kurikulum berbasis kearifan lokal

Standar Proses Permasalahan Pemahaman tentang prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual dan penerapannya belum merata pada semua guru Pemahaman tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPA dan IPS terpadu belum merata pada semua guru Rendahnya pemahaman tentang hakikat pendidikan berbasis kompetensi dalam diri guru dan kepala sekolah Kebijakan Penentuan indikator pembelajaran kontekstual untuk masing-masing rumpun mata pelajaran Peningkatan kapasitas pembelajaran IPA dan IPS terpadu Peningkatan pemahaman tentang hakikat pendidikan berbasis kompetensi dalam diri guru dan kepala sekolah

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Permasalahan Kualifikasi guru belum memenuhi persyaratan sesuai dengan PP 19/2005 Kompetensi guru yang ada belum mendukung pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas. Belum adanya sistem penjaminan mutu pembelajaran bagi guru yang telah memperoleh sertifikasi Kebijakan Peningkatan kualifikasi, dan kompetensi guru Pengembangan profesi guru secara berkelanjutan diiringi dengan sistem penjaminan mutu

Standar Sarana dan Prasarana Permasalahan Kurang pemahaman tentang pentingnya sarana dan prasarana pendidikan dalam proses pembelajaran Ada kendala finansial dalam pengadaan peralatan pendidikan Kebijakan Melengkapi sarana dan prasrana pendidikan di sekolah Mendorong sekolah-sekolah untuk memenuhi standar kesehatan lingkungan

Standar Pengelolaan Permasalahan Kebijakan Pengelolaan sekolah belum optimal berdasarkan MBS Pengembangan sekolah belum sepenuhnya mendasarkan pada RPS/ RKAS Belum semua komite sekolah melaksanakan tugas dan fungsinya Koordinasi dan sinkronisasi antara provinsi dan kabupaten/kota belum optimal Koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota belum optimal dalam menyusun Renstra pendidikan Keterpaduan dalam pendataan pendidikan masih lemah Monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara ekstensif dan intentif Kebijakan Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pemerintah pusat, provinsi, dan kab./kota dalam pengelolaan pendidikan

Standar Pembiayaan Permasalahan Kebijakan Belum ada sosialisasi tentang struktur pembiayaan menurut PP 48/2008 Keterkaitan antara rencana pendidikan, rencana biaya, dan sumber dana masih lemah Kesadaran atas pentingnya pembiayaan untuk kegiatan peningkatan mutu masih rendah Belum ada satuan harga yang sesuai dengan kebutuhan Kebijakan Sosialisasi tentang struktur pembiayaan pendidikan menurut PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan Penyusunan rencana dan program berdasarkan prioritas yang sesuai dengan kapasitas finansial penentuan pembiayaan memperhatikan disparitas kewilayahan

Standar Penilaian Pendidikan Permasalahan Masih rendahnya kesadaran atas pentingnya penilaian kualitatif dan formatif Penetapan kelulusan belum secara optimal didasarkan pada hasil belajar semua mata pelajaran Kebijakan Peningkatan kesadaran atas pentingnya penilaian kualitatif dan formatif Optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi dalam penentuan kelulusan