Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
Advertisements

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
Berkelas.
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Pemerintah Kota dan Pemerintah di Wilayah Perkotaan
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
PEMERINTAHAN DAERAH DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN
Drs. Cyrus Ramot Marpaung
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah.
BAB 7 Otonomi Daerah.
Hubungan Antar Pemerintahan
OTONOMI DAERAH BAB 10.
OTONOMI DAERAH.
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
Tentang Keuangan Negara
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
HAK ASASI MANUSIA Pengertian HAM.
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Nur Azis Rahmanto Senja Refiana W Nurmaliza Utari Siwi Retnaning D
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
Dr.Dra.Rochayati Basra,M.Pd
EKSISTENSI KERJASAMA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA
1 BAB. VII OTONOMI DAERAH 1. PENGERTIAN OTONOMI DAERAH
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta
Kuliah 7 UU 32 Tahun 2004 Harsanto Nursadi.
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
IDENTITAS NASIONAL INDONESIA
BAB 3 Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia.
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
PEMBANGUNAN DAERAH, SEKTOR DAN NASIONAL
Mendukung Hubungan Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
PEMERINTAHAN DAERAH, DAERAH OTONOM, SERTA KONSEP PEMEKARAN DAERAH
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
OTONOMI DAERAH (OTODA)
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
HUBUNGAN KEWENANGAN PUSAT - DAERAH
PEMBANGUNAN DAERAH, SEKTOR DAN NASIONAL
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
OTONOMI DAERAH Desi Harsanti Pinuji.
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
Otonomi Daerah.
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
ISU DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
OTONOMI DAERAH by Dr. Ardiyan Saptawan
Model pemisahan kekuasaan dalam bangunan negara Pancasila.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Kompleksitas Organisasi Adm. Negara 1. Negara RI merupakan suatu Badan Hukum Teritorial & Fungsional. Sbg Badan Hukum teritorial, terikat pada wilayah tertentu, yg sekaligus merupakan yuridiksi wilayah (grongebied) & yuridiksi pribadi tertentu (personengebied). (UUD Negara RI tahun 1945). http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Kompleksitas karena Pelimpahan Wewenang (Delegation of Authority) Kompleksitas karena Pelimpahan Wewenang (Delegation of Authority). Sistem sentralisasi; sistem Dekonsentrasi; desentralisasi tugas pembantuan (medebewind); dan organisasi desentral otonom (autonomie). http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Pengertian Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu seorang wakil presiden dan oleh menteri negara. Sedangkan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Berdasarkan UU No. 22/1999 dan UU No Berdasarkan UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004, Pembagian kewenangan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat diklasifikasikan sbb: Kewenangan Mengatur (Membuat UU/Perda) dalam Bidang dan Fungsi Pemerintahan PP No. 25/2000 meletakkan titik berat mengatur, dalam hal ini membuat UU dan pedoman dalam bidang dan fungsi pemerintahan ada pada pemerintah pusat. Pemerintah Pusat mempunyai titik berat kewenangan dalam hal menetapkan norma, standar, kriteria, persyaratan, dan kerangka peraturan yang bersifat umum dan menjadi pedoman. Kewenangan Mengurus (Administrasi) Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terletak pada kabupaten & kota, sejauh UU dan PP 25/2000 tidak menyerahkan kewenangan tersebut kepada pemerintah pusat dan propinsi. - Penyelenggaraan kewenangan oleh pemerintah pusat melalui aparat pusat di daerah kab. & kota hanya boleh meliputi kewenangan yang berorientasi dan memiliki kepentingan nasional. - Pelimpahan wewenang pemerintah pusat hanya diizinkan pada pemerintah propinsi http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah (Pusat) Politik Luar Negeri Mengangkat pejabat diplomatik, menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dsb. Pertahanan Mendirikan & membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai & perang, menyatakan negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem hankam, dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara dsb. Keamanan Mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang/kelompok/organisasi yang kegiatannya menganggu keamanan negara dsb. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Moneter dan Fiskal Nasional Yustisi Mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan LP, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk UU, Perppu, PP dan peraturan lain yang berskala nasional. Moneter dan Fiskal Nasional Kebijakan makro ekonomi, misalnya: mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dsb. Agama Menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dsb. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah 1. Urusan Wajib: urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara antara lain: a. Perlindungan hak konstitusional b. Perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI c. Pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional 2. Urusan Pilihan Urusan yang secara nyata ada di Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, dan kekhasan serta potensi unggulan daerah, antara lain: pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Propinsi Perencanaan dan pengendalian pembangunan Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Penyediaan sarana dan prasarana umum Penanganan bidang kesehatan Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota Fasilitasi pengembangan koperasi, UKM termasuk lintas kab/kota Pengendalian lingkungan hidup Pelayanan pertanahan termasuk lintas kab/kota Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil Pelayanan administrasi umum pemerintahan Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kab/kota Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan dan pengendalian pembangunan Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Penyediaan sarana dan prasarana umum Penanganan bidang kesehatan Penyelenggaraan pendidikan Penanggulangan masalah sosial Pelayanan bidang ketenagakerjaan Fasilitasi pengembangan koperasi, UKM Pengendalian lingkungan hidup Pelayanan pertanahan Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil Pelayanan administrasi umum pemerintahan Pelayanan administrasi penanaman modal Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan HAN / smt. IV Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara sbb: Asas kepastian hukum Asas tertib penyelenggara negara Asas kepentingan umum / asas keterbukaan Asas proporsionalitas Asas profesionalitas Asas akuntabilitas Asas efisiensi, dan Asas efektivitas http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id administrasi pemerintahan di daerah / pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan

Terima Kasih http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id