INOVASI PEMBINAAN PEGAWAI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Administrasi Pelayanan Publik
Advertisements

Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
Ketua Departemen Hukum Administrasi Universitas Airlangga
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEJABAT-PEJABAT PUBLIK : DEFINISI HAN DEHANN SARANA NON YURIDIS.
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang.
BANDA ACEH, 1 MARET VISIKORPRI Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan” dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya.
Kode Etik PNS & Kode Etik Kementrian Keuangan
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Globalisasi Hukum Anang Zubaidy Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Bab 8 GOOD GOVERNANCE.
SKENARIO PROGRAM DIKLAT APARATUR
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI DASAR PROFESI PNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGBALAI OLEH : SUWANDA PENGATUR MUDA II/a NIP
PEMBINAAN DISIPLIN PNS
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
Nama Kelompok : Aisyah Nurul Jannah ( ) Anggun Retnosari ( )
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Etika Pemerintahan (IPEM4430)
PROGRAM INOVASI PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BIRO KEPEGAWAIAN 2017.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
IDENTIFIKASI MASALAH KEPENGAWASAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
LANDASAN ETIKA PEMERINTAHAN
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Perkembangan Paradigma Birokrasi
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
BAB VII ETIKA PELAYANAN PUBLIK
Attention Please!!! 3 By: Kelompok 7.
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Administrasi Pembangunan Dalam Konsep Kekinian
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PNS (DALAM RANGKA HUT KORPRI KE - 46) SOSIALISASI DISAMPAIKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH/KETUA DP KORPRI KABUPATEN TTU DRS.
Unggul Profesional Islami
GOOD GOVERNANCE.
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
PNS BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2018
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
RENCANA AKSI PERUBAHAN
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Transcript presentasi:

INOVASI PEMBINAAN PEGAWAI

PEMBINAAN YURIDIS PEGAWAI

DASAR HUKUM PEMBINAAN PEGAWAI PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8. Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pembinaan dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Pembinaan jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil (Pasal 3 PP No.42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil). DASAR HUKUM PEMBINAAN PEGAWAI

”Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan.”   UU No. 43 tahun 1999, pasal 3 ayat (1);

PEMBINAAN YURIDIS GOOD GOVERNANCE EFFECTIVENESS EFFICIENCY PARTICIPATION ACCOUNTABILITY TRANSPARENCY EQUALITY RESPONSIBILITY STRATEGIC VISION CONTROLLING RULE OF LAW PEMBINAAN YURIDIS GOOD GOVERNANCE

PEMBINAAN FISIK PEGAWAI

PEMBINAAN FISIK PEGAWAI PENINGKATAN KINERJA

RAZIA PNS GENDUT

PEMBINAAN MENTAL/KEILMUAN PEGAWAI

Sosialisasi Workshop Diklat Studi banding Seminar BLUSUKAN

PEMBINAAN PEGAWAI BERBASIS PARADIGMA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

OLD PUBLIC ADMINISTRA-TION BEFORE 1970 NEW PUBLIC ADMINISTRA-TION/NEW PUBLIC MANAGEMENT 1990-an NEW PUBLIC SERVICE 2000 GOVERNANCE 2004-unknown APPRO-ACH Man is machine Man is power Man is goal Man is future (investment) HIERARCHY Top down Mixed top down/ bottom up Less top down/dominant bottom up ORIENTATION Effective –economic-efficient Bureaucracy reform and private sector value injection Community is costumer Community is object to be served and subject to be involved International actor TECHNIQUE ONE WAY INSTRUCTION TECHNOLOGY PERSONAL GLOBAL CHALLENGE AND EMPOWERMENT

PEMBINAAN RELIGIUS PEGAWAI

Nilai Keimanan dan Ketaqwaan Nilai Keikhlasan Nilai Keadilan Nilai Kesabaran Nilai Kerjasama Nilai Kesyukuran

DEBATE MOTION: DALAM KASUS KORUPSI, PEMBINAAN PEGAWAI BERBASIS AGAMA LEBIH EFEKTIF DARIPADA PEMBINAAN PEGAWAI BERBASIS HUKUM