Matakuliah : PENGANTAR PERUMAHAN MASSAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rumah Susun Di INDONESIA
Advertisements

Rumah Susun Di INDONESIA.
MENURUT HUKUM INDONESIA
KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA
Real Estat.
ADMINISTRASI BANK EKO TJIPTOJUWONO Pertemuan 1
4. SIAPA : PELAKU PENGEMBANGAN REAL ESTATE
Perencanaan Kota Minggu 8.
KETENTUAN DASAR PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
Iwan Kustiwan KK-PPK SAPPK ITB
D I V I S I P E M B A N G U N A N & P 2 L
BUSINESS PROCESS.
No 4/92 1/ LATAR BELAKANG KONDISI PERUMAHAN PADA SAAT PENYUSUNAN UNDANG2 TRANSAKSI 1980.
Housing Resource Center Hizrah Muchtar, Diskusi mengenai Perumahan-Permukiman, Jakarta, 12 Januari 2011 (HRC)
TATA CARA PENGENAAN BPHTB
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
Dampak Pariwisata dan Lingkungan Binaan
PERENCANAAN WILAYAH REGIONAL PLANNING
Matakuliah : PENGANTAR PERUMAHAN MASSAL
Matakuliah : PENGANTAR PERUMAHAN MASSAL
KETERKAITAN TIPE PERUMAHAN DALAM PENGEMBANGAN KOTA Pertemuan 05
PERENCANAAN FISIK PEMBANGUNAN. Perencanaan fisik pembangunan pada hakikatnya dapat diartikan sebagai suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan fisik.
PERUMAHAN MASSAL DAN PEMUGARAN LINGKUNGAN PERKOTAAN Pertemuan 11 Matakuliah: PENGANTAR PERUMAHAN MASSAL Tahun: Sep
BEASISWA DAN PERUMAHAN HOUSING BENEFIT BPJS KETENAGAKERJAAN
Hukum Penawaran dan Permintaan Perumahan
Karakteristik Permukiman dan Lingkungan Pertemuan 2
UU NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
SOSIALISASI IZIN USAHA TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN
KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH
PT. INDULEXCO Consulting Group
Deputi Bidang Pengembangan Regional
COWELL DEVELOPMENT TBK
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
Sejarah Perkembangan Hukum Pranata Perencanaan Kota
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PROGRAM SATU JUTA RUMAH
Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6
SEBAGAI JAMINAN HUTANG
PERENCANAAN & PERANCANGAN PERUMAHAN MASSAL Pertemuan 8
PENGERTIAN & DASAR HUKUM RUMAH SUSUN
Faktor-Faktor yang Menentukan Lokasi
Matakuliah : R0772 – Arsitektur Tradisional
MANAJEMEN PEMELIHARAAN Pertemuan 12
PENDIDIKAN PROGRAM SERTIFIKASI – PROPERTI UGM - MAPPI
MASALAH PERMUKIMAN PERKOTAAN
Draft 2 KAMPUNG SUSUN CATATAN AWAL.
FUNGSI DAN JENIS PERATURAN BANGUNAN Pertemuan 1-2
TIPE PERUMAHAN DALAM PENGEMBANGAN KOTA Pertemuan 04
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
Konteks “PERKEMBANGAN KOTA” dalam arsitektur
Prinsip Pengembangan Real Estat Pertemuan 12
Mata Pelajaran : Kewirausahaan
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
MANAJEMEN PERBANKAN JENIS-JENIS KREDIT JAMINAN KREDIT
SOLUSI KEPEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG BERKEPASTIAN HUKUM
KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH.
Kebijakan dan Strategi
SOSIALISASI IZIN PAMERAN, KONVEKSI DAN SEMINAR DAGANG
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
PENYELENGGARAAN RUMAH KHUSUS
KEMEN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT R.I
I. Rencana Perkuliahan. Penilaian Akhir 1. Kehadiran: 10 % 2. Tugas kecil/diskusi/presentasi: 10 % 3. UTS: 25 % 4. Tugas Besar: 30 % 5. UAS: 25 %
Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
PROPERTI PERUMAHAN Donnavinska Maura Wijaya ( ) Fita Amaliyah ( )
Transcript presentasi:

Matakuliah : PENGANTAR PERUMAHAN MASSAL Tahun : Sep - 2009 PERUMAHAN MASSAL SEBAGAI PRODUK ARSITEKTUR DALAM URBAN DESIGN Pertemuan 9

TEORI URBAN DESIGN – JON LANG: - TIPOLOGI PRODUK KOTA DAPAT BERUPA : * ARSITEKTUR DAN * ARSITEKTUR LANSEKAP (SAUJANA). SECARA FISIK DAN VISUAL PERUMAHAN MASSAL DAPAT DINILAI SEBAGAI : Produk Arsitektur bila dilihat dari sosok bangunan dan kumpulan bangunannya yang beragam ; dan sebagai Produk Arsitektur Pemandangan /Landsekap / Saujana (Landscape Architecture) karena di antara kumpulan keragaman bangunan tersebut terdapat berbagai bentuk sarana, prasarana dan artefak yang membentuk kesatuan yang memiliki ciri dan identitas yang khas.

PERUMAHAN MASSAL DAN RENCANA INDUK KOTA Landasan Hukum dalam pembentukan wujud Arsitektur dan Arsitektur Saujana adalah UU dan Peraturan, seperti : Penentuan Tata Guna Lahan Kota yang dijabarkan dalam sebuah Rencana Induk Kota. Untuk di Indonesia rujukan tersebut di atas diatur dalam UU No.26 2007 Tentang Penatan Ruang, dan UU No.8 Th.2002 Tentang Bangunan Gedung Dinamika perkembangan kota yang menyangkut perumahan massal dapat terkait dengan: Pembangunan Kota Baru (New Town) Penataan Kembali Lingkungan Kota atau Peremajaan Kota (Precinct Development & Urban Renewal)

Dalam pembangunan kota baru pembangunan perumahan massal bersasaran menjadi katalist untuk menarik penduduk. Pesona proyek perumahan yang dirancang untuk berbagai sasaran pembeli menawarkan berbagai tipe perumahan, a.l. : Tipe bangunan villa, bertingkat satu atau bertingkat dua, town-house, ruko dua tingkat. 2. Unit hunian tipe rumah susun berlantai 4 (flat) dengan berbagai pilihan dari segi luas lantai atau besar unit hunian, termasuk tipe ruko. Unit hunian dalam bentuk bangunan tinggi yang di Indonesia dikenal sebagai bangunan apartemen. Dari segi sasaran pembeli, tipe perumahan tersebut di butir 1, 2, dan 3 termasuk pengadaan perumahan untuk golongan menengah ke bawah, diatur dengan sistem sewa atau kepemilikan.

Di luar negeri (Eropa), produk perumahan massal sebagi produk arsitektur kota membuka peluang untuk mencipatakan berbagai varian penataan lahan dan ruang. Namun di Indonesia hal masih dihadapi kendala dalam penerapannya a.l. karena segi peraturan bangunan, ketersediaan lahan, sistem pendanaan dan biaya pembangunan. 2 Gb.1a Desain asal : disconnected city Gb.1b Setelah di tata ulang agar menjadi sebuah kesatuan lingkungan. Gb.2. Car free housing. Kedua contoh adalah di Inggris 1a-b

Gb.1. Contoh varian denah apartemen dari beberapa kota di Eropa; dan 2 3 Gb.1. Contoh varian denah apartemen dari beberapa kota di Eropa; dan Gb.2. Contoh suasana ruang luar dari salah satu hunian kota dalam bentuk bangunan tinggi. Gb.3. Contoh rumah susun untuk golongan menengah ke bawah di Jakarta Pusat. 1

ARSITEKTUR PERUMAHAN MASSAL Contoh arsitektur gedung apartemen (kiri) Podomoro City dan hunian tipe villa di Sentul City (tengah) Gb. kanan atas : Denah unit apartemen Kalibata City.

ARSITEKTUR PERUMAHAN MASSAL Gb. Kiri: Contoh grounded houses yang dipasarkan oleh Pengembang Bogor Nirwana –Bakrieland,tipe unit terkecil 38/90 (kiri atas) dan unit terbesar126/300. Gb. Kanan: Sebaran rusun di peta DKI dan contoh rusun.

Wujud arsitektur perumahan massal terkait denegan kebijakan pengadaan perumahan dan penataan ruang kota di Indonesia. (2009) Perumahan massal untuk golongan mayoritas menengah ke bawah,Pemerintah Indonesia menentukan 3 sasaran : - Kelompok sasaran I : penghasilan Rp. 3,5 - 4,5 Juta * - Kelompok sasaran II : penghasilan Rp. 2,5 - 3,5 Juta* - Kelompok sasaran III : penghasilan Rp. 1,2 - 2,5 Juta * (* di tentukan th.2007) Bagi mereka diatur untuk mendapatkan rumah melalui program KPR –SARUSUN BERSUBSIDI berdasarkan Kep.Men.Neg.Perumahan Rajyat Nomor : 07/Permen/M/ 2007. Di dalam sistem ini ada Lembaga Penerbit Kredit (LPK) yang terdiri dari Bank Umum Nasional (3) ;Bank Swasta Nasional (5), Bank Perkreditan Rakyat (14) dan Bank Pembangunan Daerah (24).-( keadaan Des.2009.) Selain itu ada jalur mendapatkan kredit KPR SYARIAH BERSUBSIDI melalui 21 Bank (keadaan Des.2009) yang menerapkan sistem syariah, untuk kredit Rumah Sederhana Sehat (RSH).

Khusus di DKI-Jakarta, Pemerintah Daerah memiliki strategi pemba- ngunan perumahan dengan sasaran th.2015: - 60% - Landed Houses - 42.000 unit /tahun - 40% - Rumah Susun - 28.000 unit/tahun dengan rincian : - 20% Rumah Mewah oleh Badan Usaha Developer : 5.600 unit. - 40% Rumah Menengah oleh BUD/swasta : 11.200 unit - 40% Rusun Sederhana : Pemda ; 3.360 Unit; Swasta: 7.840 unit Dinas Perumhan DKI-JKT merancang pembangunan di 24 lokasi rumah susun berskala besar (massal) dengan sistem sewa yang dikelola oleh unit teknis: Pengelola Rumah Susun DKI-Jakarta sendiri. Tipe hunian yang dibangun: 30 - 36 m2. Di tahun 2015 diharapkan dapat terbangun 208 blok,atau sebanyak 18.680 unit hunian.