Sistem Perpajakan
sistem perpajakan yang baik seharusnya ditopang oleh 2 (dua) hal, yaitu kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan, menyebab-kan semakin kompleksnya upaya untuk mendesain suatu sistem perpajakan.
Semua faktor harus dicermati dan diperhitungkan dengan komprehensif dan holistik untuk menghindari tingginya frekuensi perubahan ketentuan perpajakan. Peraturan yang berubah-ubah akan menyulitkan dunia usaha untuk melakukan keputusan bisnis maupun melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Kebijakan perpajakan Kebijakan perpajakan adalah bagian dari kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan Fiskal adalah “kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja.”
Kebijakan Fiskal bertujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi.
Dengan demikian, dalam banyak hal, kebijakan pajak mempunyai implikasi yang makro, misalnya bagaimana pajak bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau suatu sektor industri tertentu. Hal ini dapat dipahami dalam kerangka konseptual supply side tax policy.
Implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, pada akhirnya hanya akan bisa berjalan jika ada administrasi perpajakan. Tidak seperti kebijakan pajak, masalah administrasi perpajakan masih kurang mendapat perhatian yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya kajian atau literatur mengenai administrasi perpajakan,
Pemungutan pajak adalah tujuan utama dari administrasi perpajakan dan yang menjadi alasan mengapa ada administrasi perpajakan. Hal ini diungkapkan oleh Alink dan Kommer bahwa : “Collection is the main objective of a Tax Administration and the reason for its existence”. Dalam memungut pajak, ada 3 (tiga) tehnik yang secara teoritis dapat diterapkan, yaitu self assessment , self assessment dan withholding tax.