LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Coaching Clinic - 1 Fasilitasi Penyusunan MPSS Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Penganggaran.
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
Selamat Datang pada Lokakarya Penguatan Pokja AMPL Kab. Mimika....
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 38/2007 DAN 41/2007 BIDANG KB DI PROVINSI SULAWESI UTARA KANTOR (3) BADAN (9) DINAS (1) KELEMBAGAAN OPD-KB.
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
Oleh : Ir. M. Maliki Moersid, MCP Direktur Pengembangan PLP
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
Langkah awal membuat isu sanitasi menjadi Visible ( Mudah dilihat )
AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI
AKREDITASI PUSKESMAS.
SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2017 Disampaikan Oleh: REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS) – 16 PROVINSI SULAWESI TENGAH.
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Pengembangan PLP
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PERENCANAAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH MENUJU 100% AIR MINUM
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
BASELINE DAN TARGET UNIVERSAL ACCESS AIR MINUM DAN SANITASI
KELOMPOK 1 Diskusi: Bantuan Keuangan (Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Riau)
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
PERAN KORKOT.
Prasetijono Widjojo MJ
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
LAYANAN SANITASI BERKELANJUTAN (REGIONAL DAN KABUPATEN/KOTA)
Provinsi dalam Pembangunan Sanitasi
PROGRAM PPSP 2016 Ir. Prasetyo, M.Eng Kasubdit Perencanaan Teknis
Peran Provinsi dalam Pengelolaan Program PPSP
Kick-Off Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2016
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
Lokakarya Peran Provinsi
RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Prasetijono Widjojo MJ
Posisi, PERAN dan fungsi STUDI EHRA untuk proses PEMUTAKHIRAN SSK (updating ssk) Disampaikan pada Konsultasi Publik Hasil Pembaruan Studi EHRA Kabupaten.
B A P P E D A Provinsi Jawa Tengah
Kementerian PPN/ Bappenas
Oleh : KABID KAWASAN PERMUKIMAN IR. PRIHASTOTO, MT
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
Pencapaian Universal Access Melalui Program Hibah Air Limbah Setempat
WEBSIM SSK PENJAMINAN KUALITAS DOK. SSK
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
ISU PENTING PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) & EVALUASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN 2018 DIREKTORAT.
Kementerian PPN/ Bappenas
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Balikpapan, Oktober 2018 Mekanisme Desk
Kementerian PPN/ Bappenas
Pendampingan Implementasi
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
STRATEGI, PROGRAM & KEGIATAN DALAM RANGKA MENCAPAI UNIVERSAL ACCESS BIDANG SANITASI Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat.
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). Potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk Rp. 56 T atau Rp 1,25 Juta/KK/th Setiap tahun
RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU WPS di Kepulauan Nusa Tenggara 1 TANJUNG – MATARAM - MANDALIKA WPS 16 JAKARTA, 02 Desember 2016.
Transcript presentasi:

LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI SULAWESI UTARA

Provinsi Sulawesi Utara SANITASI Percepatan Pembangunan Permukiman Progres PPSP Sulut 2012 – mid 2015 Profil Sanitasi Sulut (Update 20 Okt 2015) FAKTA & TARGET Kebutuhan Pendanaan Sanitasi Sesuai MPS KabKota Sesuai target universal access Proses internalisasi dan eksternalisasi MPS Pendanaan pembangunan sanitasi dari APBD provinsi Nawasis sebagai perangkat monitoring dan evaluasi provinsi

PROGRES PPSP SULUT 2012 - 2015 A. Proses Perencanaan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Buku Putih Sanitasi (BPS) Status : 15 kab/kota selesai menyusun Strategi Sanitasi Kota (SSK) Status : 15 kab/kota selesai menyusun Memorandum Program Sanitasi (MPS) Status : 11 kab/kota selesai menyusun, 4 kab/kota sedang menyusun di tahun 2015 B. Proses Penyepakatan : Lokakarya MPS 15 dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Lokakarya MPS tahun 2013 dan 2014 untuk 11 kab/kota sudah dilaksanakan Lokakarya MPS tahun 2015 untuk 4 kab/kota akan dilaksanakan pada minggu ke-3 November 2015 C. Rencana Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) : tahun 2016 untuk 9 kabupaten/ kota (update kesiapan tanggal 20 Oktober 2015)

PROFIL SANITASI PROVINSI SULAWESI UTARA 2015 PROGRES MONEV IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN LAYANAN AIR LIMBAH Target Universal Access (RPJMN 2015 – 2019) untuk sanitasi – permukiman kumuh - air minum adalah 100 – 0 – 100 FAKTA : Rata – rata kepemilikan jamban Sulut = 70,7% Rata – rata persentasi tangki septik aman = 46,3% Sisanya (persentasi tangki septik tidak aman + BABS) = 53,7% Produksi air limbah domestik (massa basah) di Sulut = 123.736,83 ton/tahun yang tidak terkelola (belum ada IPLT dan tangki septik bablas) 481 desa/kelurahan di Sulut berada pada kondisi rawan sanitasi kategori 3 & 4 (tinggi dan sangat tinggi) Target peningkatan akses layanan air limbah dalam dokumen SSK berkisar antara 2 – 12,8% tiap tahun namun implementasi hanya <1% per tahun Untuk mencapai target tersebut Sulut perlu mempercepat pembangunan layanan air limbah dengan target rata – rata 10,56% per tahun. Hasil pemantauan air sungai di Prov Sulut oleh BLH Prov Tahun 2014 : sungai di Sulut berada pada kategori “tercemar sedang dan berat” dengan faktor penyebab utama : bakteri ecoli

TARGET PEMBANGUNAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH KK DI PROVINSI SULAWESI UTARA PROGRES MONEV IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN LAYANAN AIR LIMBAH SSK Perlu peningkatan rata-rata 10,56% per tahun

Perlu peningkatan akses Rata-rata provinsi : 10,56% per tahun Identifikasi kebutuhan investasi pembangunan layanan air limbah Perlu peningkatan akses Rata-rata provinsi : 10,56% per tahun

KEBUTUHAN PENDANAAN SANITASI PROVINSI SULAWESI UTARA CATATAN : 4 KABUPATEN/KOTA DALAM PENYUSUNAN MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2015 : MINAHASA SELATAN, BOLAANG MONGONDOW TIMUR, BOLAANG MONGONDOW, KOTA BITUNG

Kebijakan Pembangunan Sanitasi Provinsi Sulawesi Utara 2015 – 2019 Mengacu ke program kegiatan rutin karena : RPJMD 2016 – 2021 baru mulai disusun Roadmap sanitasi provinsi dalam tahap revisi Fasilitasi pendanaan sanitasi berdasarkan Kegiatan PPAS 2015-2016 Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Program Perencanaan Pengembangan Perkotaan dan Pendanaan Kegiatan : Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi Revisi roadmap sanitasi provinsi Penyusunan RAD AMPL Master plan TPA Regional (2015) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Program Pengembangan Lingkungan Sehat Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 15 kab/kota Pembinaan wilayah/kawasan sehat 15 kab/kota Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Biro Pembangunan (Sekretariat Pokja Provinsi) Program Fasilitasi dan Koordinasi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Bimbingan teknis Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Fasilitasi pendanaan pembangunan sanitasi oleh pokja provinsi mengacu pada SE Mendagri 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program PPSP, yaitu untuk melaksanakan fungsi : Koordinasi Advokasi Advisori Fasilitasi Supervisi Sinkronisasi

Roadmap Sanitasi Provinsi Sulut Koordinasi untuk Pengawalan Revisi Rencana Kerja Pokja Provinsi Sulawesi Utara (September – Desember 2015) Roadmap Sanitasi Provinsi Sulut Update data Revisi dokumen & pemetaan Lokakarya MPS 2015 Verifikasi usulan kabupaten/kota ke APBD Provinsi & APBN Sinkronisasi usulan Koordinasi Provinsi – Kabkota Koordinasi Provinsi – PIU KP/Pusat Lokakarya MPS (Minggu ke -3 November 2015) Monitoring & Evaluasi Update progres MPS di ppsp.nawasis.info Update progres implementasi di ppsp.nawasis.info Update profil kabupaten/kota di ppsp.nawasis.info Evaluasi progres Koordinasi untuk Pengawalan Hasil Lokakarya MPS Target sanitasi di RPJMD Sulut 2016 - 2021 Revisi SK Pokja

Terima kasih atas perhatian...