KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
Advertisements

KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
TELAAH PENGADUAN PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENGAWASAN ADMINISTRASI UMUM : KEPEGAWAIAN Diberikan Pada Pelatihan Hakim Tinggi Pengawas pada MARI Tanggal
Disampaikan pada acara
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN
REFRESHER COURSE KEJAKSAAN MEDAN, 2008
“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
PEMBINAAN DISIPLIN PNS
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Direktorat Kompensasi ASN
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
KANTOR REGIONAL X BKN KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
DASAR PEMERIKSAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG.
100.
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Badan Kepegawaian Negara
SISTEM PELAYANAN TERPADU - SIMPEL
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Dalam Pertemuan Penggalangan Komitmen Para Pengelola PBJ untuk Percepatan Capaian Realisasi Keuangan Tahun.
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)
Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS 2015
PROGRAM & KEGIATAN BKPP
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN LINGKUP DITJEN.PSDKP – KKP
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Transcript presentasi:

KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RAPAT KERJA PEMANTAPAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM TA 2017 KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN Pasal 49 Kewenangan BKN berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN. Pasal 315 PERKA BKN 19 TAHUN 2014 melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian di bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil, serta jabatan fungsional.

RINCIAN REALISASI 2016 NO UNIT PAGU REALISASI Sisa % 1. Direktorat Wasdal Bidang Formasi, Pengadaaan dan Pasca Diklat 1.127.532.000 1.119.147.418 8.384.582 99% 2. Direktorat Wasdal Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan 1.006.184.000 1.0058.000. 694.000 99.93% 3. Direktorat Wasdal Bidang Gaji, Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja 1.048.682.000 1.041.866.500 6.815.500 4. Direktorat Wasdal Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun 1.109.640.000 1.097.992.588 11.647.412 98%

KEDEPUTIAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KEDEPUTIAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TAHUN 2017

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Antara lain : Meminimalisir dan mencegah terulangnya kembali pelanggaran, kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan Quality Assurance Advisory Services Memberikan opini atas kinerja organisasi Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih. TANTANGAN Regulasi Tuntutan masy/ stakeholder ICT PELANGGARAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KOORD/SINERGI/KERJASAMA PELAY PENGADUAN DATA SDM, SISTEM KOMITMEN, KONSISTENSI STRATEGI

KEGIATAN KEDEPUTIAN WASDAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KOORDINASI INTERNAL & EKSTERNAL SINERGI/RAKORNAS/ RAKER/FGD PELAYANAN PENGADUAN WBS BLOKIR E -LAPOR PPT AUDIT CONTROL ROOM DATA INVENTARISASI & PEMECAHAN PERMASALAHAN PEMETAAN/MONITORING/EVALUASI INTERKONEKSI SDM, SISTEM WORKSHOP TATA CARA PEMERIKSAAN ISO PENGEMBANGAN E-OFFICE/ MAILTRACKING KOMITMEN /KONSISTENSI PENILAIAN MANAJEMEN/ BKN AWARD KEGIATAN KEDEPUTIAN WASDAL 2018 EWS E ADVOKASI

2017 GATRAKIN FORDAPASDIK 1.225.030.000,- 3.101.310.000 KEDEP.WASDAL 7.576.400.000 FORDAPASDIK 3.101.310.000 KPPJ 1.925.030.000 GATRAKIN 1.225.030.000,- DETIK DISPEN 1.325.030.000 2017

INOVASI NO Direktorat Kegiatan Anggaran Waktu Pelaksanaan 1. Direktorat Fordapasdik Sistem Informasi Pusat Control Wasdal Manajemen Kepegawaian ASN Rp. 2.000.000.000,- Jan s.d Nop 2017 2. Direktorat KPPJ WBS dan Blokir Rp. 827.400.000,- Jan s.d Juni 2017 3. Direktorat Gatrakin Standarisasi Pelayanan Pengaduan Kepegawaian dengan SMM ISO 9001:2015 Rp. 134.702.000,- Peb s.d. Nop 2017 4. Direktorat Detik Dispen Workshop Tata cara Pemeriksaan Rp. 228.100.000,- Maret sd Apr 2017 TOTAL Rp. 3.190.202.000,-

DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN (KPPJ)

KPPJ PILIHAN REGULER STRUKTURAL JFT KEPANGKATAN PENGANG-KATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL JFT PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp) UNIT / SATKER : DIREKTORAT WASDAL BIDANG KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN INOVASI : PEMBANGUNAN SISTEM PENGADUAN ELEKTRONIK PROGRAM / KEGIATAN KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp) WAKTU PELAKSANAAN A. INVENTARISASI PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN PERMASALAHAN 157.116.000 JAN JUNI B. PENANGANAN PENGADUAN 1.170.566.000 JAN SD DES C. PELAYANAN PENGADUAN ELEKTRONIK 827.400.000 JAN SD JUNI 1. SISTEM PELAYANAN PENGADUAN ELEKTRONIK 717.200.000 1.1. SISTEM PELAYANAN PENGADUAN ELEKTRONIK (WBS) 195.000.000 1.2. SISTEM PEMBLOKIRAN 110.200.000 2. PELAYANAN PENGADUAN 343.166.000 2.1. PEMETAAN/MONITORING/EVALUASI 64.166.000 2.2. RAPAT/KOORDINASI/SINERGI/KERJASAMA 179.000.000

Unit/Instansi Terkait Prosedur Penyelesaian Pengaduan Melalui WBS-BKN Pengadu (PNS/Publik) Tim WBS BKN Tim WBS Wasdal Kedeputian Wasdal Unit/Instansi Terkait Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Operator Pelayanan WBS : Menerima Pengaduan Meneruskan ke unit wasdal yang terkait sesuai dengan bidang permasalahan yang diadukan Mengirimkan berkas/dokumen dari pengadu (bila ada) Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Unit/Instansi terkait : Menerima pertanyaan terkait aduan Melakukan konfirmasi terkait aduan Melakukan tindakan kepegawaian (bila diperlukan) Menjawab laporan aduan sesuai dengan kondisi nyata Pengadu (PNS/Publik) : Melaporkan aduan melalui web WBS-BKN Mendapatkan Nomor Tiket untuk memonitoring hasil aduan Bidang Gaji, Tunjangan, Kesejahteraan, dan Kinerja Bidang Kode Etik, Disiplin,Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Telaah terkait permasalahan dari aduan yang ada (Bila Diperlukan) koordinasi, konfirmasi ataupun secara formal tersurat ke instansi/unit terkait Jawaban ataupun rekomendasi jawaban diteruskan ke tim WBS Operator Pelayanan WBS : Menerima Jawaban pengaduan dari unit wasdal terkait Meneruskan jawaban kepada pengadu Mengunggah berkas/dokumen yang diperlukan (bila ada)

6 LANGKAH MUDAH PENGADUAN

APLIKASI BLOKIR

WBS-BKN merupakan suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk melaporkan atau melakukan pengaduan atas suatu tindakan yang terindikasi adanya penyelewengan terhadap suatu peraturan khususnya peraturan di bidang kepegawaian. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan kasus (KKN) dalam konteks pelayanan Kepegawaian Meningkatkan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawrangka peningkatan pelayanan dan aian dalam pemberantasan KKN dalam pelayanan kepegawaian Memberikan kesempatan kepada stakeholders BKN dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan