BEDAH MODUL PELATIHAN DASAR KOTAKU

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

Berkelas.
M O D U L XIII. MANAJEMEN NASIONAL, SERTA OTONOMI DAERAH
Membangun negara dari desa
PEMBANGUNAN UTK SIAPA TIM INTI PNPM. PENGERTIAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN ATAU YANG DALAM BAHASA INGGRIS DISEBUT SEBAGAI “DEVELOPMENT” ADALAH : SERANGKAIAN.
GEOPOLITIK INDONESIA ASPEK KEWILAYAHAN
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN YG MAKIN KOMPLEKS TIM INTI PLPBK.
DADANG SUNDAWA JL. GEGERASIH
PROBLEMATIKA HUKUM.
POLITIK HUKUM.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
BAB III NEGARA.
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
Pengertian, Fungsi, dan Tujuan NKRI
KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
Kawasan Permukiman Kumuh
KONSEP PENANGANAN KUMUH
PERMUKIMAN.
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
Wawasan nusantara (Lecture 6 & 7)
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
Diskusi Video Konsep Kolaborasi dengan Analogi Tubuh >
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
KOMUNIKASI EFEKTIF Iroh Rohayati Fatah
SISTEM PENIDIKAN DALAM MASYARAKAT
Kesehatan Lingkungan Pemukiman
DIMENSI KEMISKINAN OLEH Tim Inti KOTAKU 2016.
Kota yang berkelanjutan
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
Tujuan dan Asas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
PERGESERAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
ORGANISASI, KEPEMIMPINAN & PERILAKU ADMINISTRASI
MENGENAL PERMUKIMAN Tim inti KOTAKU.
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS BAGI ABK
Ideologi dan Nilai-nilai Pancasila
PEMBANGUNAN UTK SIAPA TIM INTI KOTAKU.
POLITIK STRATEGI NASIONAL
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
STRATIFIKASI POLTRANAS 2
Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dan Paradigma Pembangunan
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
BIMBINGAN KONSELING.
SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH Level Kompetensi V.
KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN – TM KE-6
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR
Presented By: Lailatul Hikmah
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
Kelompok 3 : FIRMANSYAH FAJAR SASI SAMUDRA ANGGITA AYU
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Kajian Teori Perumahan dan Pemukiman. Pengertian Rumah Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
STRATIFIKASI POLTRANAS
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
RIA KURNIASARI. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu menganalisis hakikat, fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD.
KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA Herwan Parwiyanto, S.Sos, M.Si
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
KEWARGANEGARAAN Ary Handayani 1. Menggali sumber sosiologis & politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia Membangun argumen tentang dinamika.
Wawasan Nusantara  Latar belakang timbulnya Wawasan Nusantara  Konsep Wawasan Nusantara A) Hakikat, Asas dan Arah WN B) Unsur dasar WN C) Kedudukan,
Transcript presentasi:

BEDAH MODUL PELATIHAN DASAR KOTAKU TIM INTI KOTAKU

TEMA DAN TOPIK BAHASAN TEMA TOPIK WAKTU JPL Belajar Bersama 2 Mitra belajar, orientasi materi dan kontrak belajar 2 Pergeseran Paradigma Kepemerintahan Esensi Pemerintah Sbg Nakhoda Hubungan antar program (nasional dan daerah) 1 Permukiman Konsep permukiman Urbanisasi dan Implikasinya terhadap kota Kota sebagai pusat kemajuan   LOKAKARYA 1 PERAN PEMERINTAH SEBAGAI NAKHODA DAN MEMAMPUKAN 4 Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Pembangunan yang membahagiakan Konsep dasar penanganan kumuh Program KOTAKU Kolaborasi Percepatan Penanganan kumuh Agen Pembangunan Menjadi Agen Pembangunan Komunikasi yang efektif  LOKAKARYA 2 PEMBANGUNAN YANG MEMBAHAGIAKAN Jumlah 25

TEMA BELAJAR BERSAMA MITRA BELAJAR ORIENTASI BELAJAR PEMANDU HARUS MAMPU MENCAIRKAN SUASANA KALAU PESERTA BERASAL DARI BERBAGAI LATAR BELAKANG YANG BERBEDA SERING ADA KEKAKUAN ANTARA PESERTA, INI PERLU PERHATIAN KHUSUS ORIENTASI BELAJAR SEBELUM MENJELASKAN ALUR BELAJAR PEMANDU HARUS MENJELASKAN TERLEBIH DAHULU PENGERTIAN PELATIHAN PARTISIPATIF DAN PENDEKATAN POD AGAR PESERTA PAHAM PERAN MASING MASING. TEKANKAN BAHWA SELURUH PROSES ADALAH PROSES REFLEKSI UTK MENGUBAH DIRI URAIAN ALUR BELAJAR DAN GARIS BESAR APA YG INGIN DICAPAI HARUS JELAS SEHINGGA PESERTA PAHAM/MAMPU BERTANYA SESUAI TOPIK

KONTRAK BELAJAR SEBAIKNYA DIDAHULUI DGN MENYUSUN HARAPAN PESERTA MENGIKUTI PELATIHAN. GUNAKAN METAPLAN DALAM KONTRAK BELAJAR HAL-HAL YG SDH SEHARUSNYA SEBAIKNYA TIDAK DIBAHAS BERTELE-TELE TAPI CUKUP DIUNGKAPKAN SBG KONSEKWENSI LOGIS KALAU MAU MENCAPAI HARAPAN TSA; DATANG TEPAT WAKTU, HP SILENT, TDK MEROKOK, DSB. DPT DIPERCEPAT DGN DISKUSI KELAS BILA PEMBAHASAN HARAPAN BERHASIL BAGUS DISEPAKATI JUGA SIAPA AKAN MEMIMPIN KELAS DAN WAKIL DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB YANG JELAS TERMASUK; MENGECEK KEHADIRAN, KOORDINASI EVALUASI/REVIEW HARIAN, KOORDINASI ALBUM BIO DATA PESERTA, DSB

TEMA PERGESERAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN TEMA INI AKAN MENYOROTI 2 PERKARA KRITIS YANG HARUS TERJADI DALAM TATA KEPEMERINTAHAN AGAR KOTAKU TERLAKSANA DENGAN BAIK: PEMERINTAH SEBAGAI NAHKODA YANG MERUPAKAN PERGESERAN DARI PEMERINTAH SBG YANG MEMERINTAH MENJADI PEMERINTAH YANG MENGARAHKAN (STREERING) MELALUI REGULASI DAN MEMAMPUKAN HUBUNGAN ANTAR PROGRAM UTK MENYADARKAN BAHWA SERINGKALI PROGRAM NASIONAL MASIH DILIHAT SEBAGAI PROGRAM PUSAT SEHINGGA DAERAH TIDAK MENTERJEMAHKANNYA MENJADI PROGRAM DAERAH; INI BERARTI APA YANG DIAMANAHKAN SECARA NASIONAL TIDAK MUNGKIN TERJADI KARENA HANYA PEMERINTAH PUSAT YANG BEKERJA

LANJUTAN TOPIK ESENSI PEMERINTAH SBG NAKHODA TEKANKAN BAHWA NAMA PEMERINTAH ITU BERASAL DARI KATA YUNANI YANG ARTINYA “MENGEMUDIKAN” DALAM KONTEKS PEMERINTAH DAERAH OTONOMI MAKA KEMUDIAN DIBERIKAN ISTILAH “NAKHODA” TEKANKAN BAHWA “TUGAS UTAMA” PEMERINTAH BUKAN MENYEDIAKAN PELAYANAN TETAPI MENJAMIN BAHWA PELAYANAN HARUS TERSEDIA SESUAI KEBUTUHAN DAN SESUAI STANDAR UNTUK MENJALANKAN “CORE BISNIS” NYA SEBAGAI NAKHODA PEMERINTAH MEMERANKAN DIRINYA SEBAGAI “ENABLER” (MEMAMPUKAN) DAN “REGULATOR” (MEMBERIKAN INSENTIF/DISINSENTIF) DENGAN TETAP MENJADI WASIT YANG ADIL DENGAN MEMERANKAN PEREN ENABLER, REGULATOR MAKA PEMERINTAH DAPAT MENJAMIN KETERSEDIAAN PELAYANAN

LANJUTAN TOPIK HUBUNGAN ANTAR PROGRAM TOPIK INI ADALAH PROSES PENYADARAN BAHWA PEMERINTAH NASIONAL DAN PEMERINTAH DAERAH ITU SATU DAN PEMERINTAH NASIONAL DIAMANAHI UNTUK MENJABARKAN VISI-MISI NASIONAL MENJADI KEBIJAKAN DAN PROGRAM, YANG DITINGKAT NASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN INI DIKELOLA OLEH KEMENTERIAN NEGARA TEKANKAN BAHWA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DILAKSANAKAN MELALUI KOLABORASI ANTARA KEMENTERIAN NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH DAERAH MENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG DISERAHKAN MENJADI TANGGUNG JAWABNYA (didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional).

TEMA PERMUKIMAN TEMA INI AKAN MENYOROTI 3 PERKARA YANG SANGAT MENDASAR TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN KOTA ; KONSEP PERMUKIMAN YANG MENGAJAK PESERTA UNTUK MEMAHAMI ARTI BERMUKIM DAN PERMUKIMAN SEBAGAI WADAH MANUSIA BERMUKIM URBANISASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KOTA YANG INGIN MENGAJAK PESERTA MEMAHAMI HUBUNGAN URBANISASI DENGAN PERTUMBUHAN KOTA KOTA SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN YANG SEHARUSNYA MENJADI PELUANG BAGI SEMUA

LANJUTAN TOPIK KONSEP PERMUKIMAN TOPIK INI MENGAJAK PESERTA UNTUK MEMAHAMI PROSES BERTEMPAT TINGGAL DAN BERMUKIM PESERTA AKAN DIAJAK MEMBEDAKAN ANTARA HUNIAN (DWELLING), RUMAH (HOUSE), PERUMAHAN (RESIDENTIAL) DAN PERMUKIMAN (HUMAN SETTLEMENTS). SERING KALI KITA TERPERANGKAP DENGAN RUMUSAN FISIK SEPERTI : “UU 1/2011: Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.” Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang Layak huni

LANJUT RUMUSAN RUMUSAN SPT INI TENTU TIDAK PERNAH MENYENTUH REALITA KARENA RUMUSANNYA LEBIH FISIK BAGAIMANA KALAU BANGUNAN RUMAH TERSEBUT TIDAK SAJA DIGUNAKAN UNTUK TINGGAL/HUNIAN TETAPI JUGA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENGHIDUPAN. JADI MULTI FUNGSI SPT LASIMNYA RUMAH/PERUMAHAN DI KAMPUNG MAKA YANG TERJADI ADALAH PERMUKIMAN, TIDAK SAJA RUMAHNYA MULTI FUNGSI TETAPI TIAP RUANG YANG ADA MULTI FUNGSI SPT SIANG UTK NYABLON MALAM UNTUK TIDAR, DSB PENGGUNAAN MULTI FUNGSI DI RUANG YANG SANGAT TERBATAS INILAH YANG BERPOTENSI KUMUH, SEKALI SUATU KELUARGA BERMUKIM MESKIPUN BANGUNAN YANG DIGUNAKAN ADALAH BANGUNAN RUMAH MAKA MEREKA PASTI MEMBANGUN JARINGAN UNTUK MENUNJANG KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPANNYA DALAM SITUASI SEPERTI INI MENGGUSUR KELUARGA TERSEBUT SEBENARNYA MENCABUT DARI JARINGAN HIDUP DAN PENGHIDUPANNYA. SAYANGNYA SAAT INI DEBATNYA ADALAH DIGUSUR DARI RUMAHNYA DAN DIGANTI RUMAH YANG LEBIH BAGUS (SEMUA FISIK) TIDAK BICARA PERMUKIMAN

LANJUTAN TOPIK URBANISASI DAN IMPLIKASINYA PENEKANAN BAHWA URBANISASI HARUS DILIHAT SEBAGAI SUATU YANG POSITIF YANG HARUS DIKELOLA DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN KOTA DAN PADA GILIRANNYA MEMBANGUN BANGSA. SEJARAH MEMBUKTIKAN TDK ADA NEGARA YG MAJU TANPA URBANISASI TOPIK KOTA SBG PUSAT KEMAJUAN KEHADIRAN KOTA DGN URBANISASINYA DAN ANGGLOMERASI BERBAGAI UNSUR HARUSNYA DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK MENCERDASKAN & MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PALING TIDAK PARA MIGRAN BILA DIKELOLA DENGAN BAIK DAN INI SESUAI MISI POKOK UUD45

LANJUTAN PEMBUKAAN UUD 1945 "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …………….” PERTANYAANNYA MUNGKINKAH MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM DAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA INI DAPAT DILAKUKAN TANPA URBANISASI

TEMA KOTA TANPA KUMUH TEMA INI AKAN MENYOROTI 4 PERKARA KRITIS YAITU KONSEP PEMBANGUNAN YANG MEMBAHAGIAKAN YANG INTINYA ADALAH PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN KONSEP DASAR PENANGANAN KUMUH YANG MENGEXPLORE BERBAGAI POLA PENANGANAN KUMUH TERMASUK KOTA BOGOTA PROGRAM KOTAKU YANG HARUS DIPERKENALKAN SEBAGAI PLATFORM PENANGANAN KUMUH KOLABORASI PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH YANG MENGEDEPANKAN KERUKUNAN KERJA BERJAMAAH

LANJUTAN PEMBANGUNAN YG MEMBAHAGIAKAN PEMBANGUNAN HANYA AKAN MEMBAHAGIAKAN KALAU PEMBANGUNAN ITU ADIL DAN BERKELANJUTAN KARENA KEBERLANJUTAN JUGA HANYA TERJADI BILA ADA KEADILAN INTRA DAN INTER GENERASI KONSEP DASAR PENANGANAN KUMUH TEKANKAN BAHWA KUMUH TERJADI KRN KEGAGALAN KOTA JADI TDK MUNGKIN MENANGANI SPOT KUMUH SAJA TANPA MEMBERESKAN KOTANYA YG MENYEBABKAN KUMUH. ADA BANYAK CONTOH YG DPT DIPELAJARI DARI PENDEKATAN PENANGANAN KUMUH ALA RTBL YANG LANGSUNG KE SPOT KUMUH, PRASARANA TERPADU SAMPAI MEMBANGUN ASET MASYARAKAT SEBAGAI ASET KAPITAL ALA HERNANDO DE SOTO DAN AKHIRNYA KONSEP KOTAKU PROGRAM KOTAKU PERUBAHAN PARADIGMA BEKERJA INDIVIDUAL YG MENJADI SALAH SATU PENYEBAB KUMUH MENJADI KERJA KOLABORATIF, PEMDA SBG NAKHODA BERTANGGUNG JAWAB THD SELURUH PERISTIWA DI KOTA TERMASUK KESEJAHTERAAN MASYARAKATNYA. JADI HARUS MEMBANGUN JUGA URAT NADI KOTA YANG MAMPU MENJAMIN METABOLISME KOTA TERJADI SECARA SEHAT

LANJUTAN KOLABORASI PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH PENEKANAN HARUS DIBERIKAN BAHWA KOLABORASI BUKAN HANYA SEKEDAR SBG CARA KERJA TAPI HARUS SDH MENJADI KENISCAYAAN BAYANGKAN BILA SEL (INDIVIDU), ORGAN (LEMBAGA) DAN TUBUH (MASYARAKAT) TIDAK KOLABORASI PASTI KITA TIDAK DAPAT BERFUNGSI SECARA BENAR, SELURUH TUBUH TIDAK DAPAT BEKERJA SESUAI FUNGSI MANUSIA ITU SENDIRI. BAGAIMANA KALAU ADA SATU SEL YANG LIAR MAKA YANG TERJADI JUSTERU KANKER GUNAKAN SIMULASI DENGAN BENAR DAN HARUS KETEMU KONSEP KOLABORASI SBG WAY OF LIFE/KENISCAYAAN DAN BAGAIMANA MENYIKAPI SEL SEL KANKER

LANJUTAN SERINGKALI KITA MENGANGGAP BAHWA KOLABORASI HARUS DIAWALI DGN MERUMUSKAN TUJUAN YANG SAMA, INI BARU PADA TAHAP AWAL SEBAB SRIGALAPUN DAPAT BEKERJA SAMA DALAM MEMBURU MANGSANYA TETAPI SETELAH TERCAPAI BEREBUT LAGI YANG HARUS DICAPAI ADALAH KEYAKINAN BAHWA KOLABORASI TERJADI SEBAGAI KENISCAYAAN KARENA TIAP UNSUR (SKPD) ADA UNTUK YANG LAIN DAN KOTA SECARA UTUH HANYA AKAN BERFUNGSI BILA SEMUA UNSUR BERKOLABORASI BUKAN KARENA PERJANJIAN ATAU TUGAS TAPI SDH MENJADI WAY OF LIFE. SETIAP UNSUR TERMASUK MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA BERKOLABORASI DENGAN MENJALANKAN TUSINYA MASING MASING SECARA TULUS DAN RELA (KONSEP MANUSIA BAIK DALAM PEMBERDAYAAN SEJATI)

TEMA AGEN PEMBANGUNAN TEMA INI AKAN MENYOROTI DUA PERKARA KRITIS YAITU ; MENJADI AGEN PEMBANGUNAN, YANG AKAN MENGAJAK PESERTA UNTUK MENYIMAK BERBAGAI PERAN INOVATIF YANG MERDEKA SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN. DIMANA AGEN PEMBANGUNAN ARTINYA MEMBAWA MISI PEMBANGUNAN DAN INI LEBIH LUAS DARI SEKEDAR JABATAN FORMAL (KORKOT, TA, FASKEL,DSB) YANG SELALU MENCARI PELUANG UNTUK DPT MELAKSANAKAN MISINYA. JABATAN DAN PEKERJAAN HANYALAH KENDARAAN BAGI AGEN PEMBANGUNAN UNTUK DPT MENGAPLIKASIKAN MISINYA PEMBAHASAN AGEN PEMBANGUNAN INI SANGAT PENTING TERKAIT PERGESERAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN BILA PEMERINTAH DIHARAPKAN BERPERAN SEBAGAI NAKHODA DAN MEMAINKAN PERAN REGULATOR DAN ENABLER MAKA ORANG ORANG YANG MENGISI LEMBAGA LEMBAGA PEMERINTAH TERSEBUT HARUSLAH SEORANG AGEN PEMBANGUNAN YANG SELALU “DRIVING BY MISSION”

LANJUTAN PERKARA KRITIS KEDUA ADALAH KOMUNIKASI YANG EFEKTIF YANG SEHARUSNYA DIKUASAI OLEH PARA AGEN PEMBANGUNAN SEHINGGA MAMPU MEMPENGARUHI PIHAK LAIN AGAR DAPAT MELAKSANAKAN MISINYA TANPA HAMBATAN