Pendidikan Tinggi dan Nilai-Nilai Keadaban Publik

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB VI PGRI SEBAGAI ORGANISASI PROFESI
Advertisements

UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Pendidikan Tinggi di Indonesia
Konsep Dasar Pendidikan
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KARAKTER BIDAN DALAM MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN Disajikan dalam seminar Nasional Kebidanan di Sekolah.
LIMA PILAR BELAJAR GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL
HAKIKAT PENDIDIKAN Andi Muhammad Ajiegoena Pengantar Pendidikan
Technique Informal School
1 PENDIDIKAN KARAKTER MOH. SALEH, SH., MH. UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2011 KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA.
UU NOMOR 20 TAHUN Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB II
PENDIDIKAN KARAKTER Universitas Negeri Yogyakarta Oleh:
Pengantar Kewarganegaraan
SISTEM PENDIDIKAN Di Indonesia
SISTEM PENDIDIKIAN NASIONAL
EVALUASI PEMBELAJARAN SUDIYONO
KOHORT PENDIDIKAN TERTINGGI PENDUDUK TAHUN 2007 USIA 19-23
Pendidikan Sebagai Suatu Sistem
Pendidikan Sebagai Sebuah Sistem Munawar Ketua LP3M-UB
“PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI
Pelaksanaan Pendidikan Berdasarkan UUSPN 20 Tahun2003
Pemanfaatan TIK dalam Penilaian
Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tarmin Abdulghani, ST., MTI.
PKN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL
Materi dan Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar
Kebijakan Direktorat Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kualitas PAI pada Sekolah DR. H. NI FASRI, M.Pd. Kasubdit PAI pada SMP Direktorat Pendidikan.
Pengembangan Kompetensi sebagai Tujuan Pembelajaran
HANDOUT 1 BELAJAR PEMBELAJARAN
Pengembangan Kurikulum dalam Penulisan
Dasar – Dasar Ilmu Pendidikan
GERAKAN INDONESIA MEMBACA DAN MENULIS Paparan disampaikan oleh Dra
BAB II SIKAP PROFESIONAL KEGURUAN
STANDAR PENILAIAN KURIKULUM 2013
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PERAN ILMU PENDIDIKAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Guru Profesional dan Standarisasi Pendidikan Nasional
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Undang Undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003
Tujuan dan Standar Kompetensi
Teori konstitusi.
TUJUAN DAN KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
Pedagogi Kritis dalam Pendidikan di Indonesia
Pemanfaatan TIK dalam Penilaian
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Analisis Kurikulum Penjasorkes dan Bahan Ajar
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM DAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Bahan Kuliah DDP 2010/
Tujuan Nasional Bangsa Indonesia Tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 : ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah.
LINPRANAS (FMIPA UNNES, tahun 2015)
SISTEM PENDIDIKIAN NASIONAL
Korupsi.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Pemanfaatan TIK dalam Penilaian
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKIAN NASIONAL
KELOMPOK 2 ALFIAN MUBAROK SRI DEWI NURMAESIH HARIS SUHAILY.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
CIVIC EDUCATION Rabiatul Adawiyah, M.Pd. Pendidikan Kewiraan UU N0.2 Tahun 1989 Alasan tidak relevan: a.Pola dan praktek pembelajaran yang indoktrinatif.
Pengembangan Pendidikan agama berbasis wawasan kebangsaan
RIA KURNIASARI. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu menganalisis hakikat, fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD.
Konsep Dasar Pendidikan Mata Kuliah: Oleh: Pengantar Ilmu PendidikanMawan Eko Defriatno, S.Pd., M.T. Mata Kuliah: Oleh: Pengantar Ilmu PendidikanMawan.
Kebijakan Pemerintah DALAM Pengembangan Perpustakaan Sekolah
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI DAN DOSEN
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
SISTEM PENDIDIKIAN NASIONAL Oleh : KUNTJOJO UNP Kediri 2008.
MENJADI GURU JAMAN NOW. MEMPUNYAI 7B 1.Bersemangat juang tinggi 2.Berpikir kritis 3.Bertindak dinamis 4.Berkarya kreatif.
Transcript presentasi:

Pendidikan Tinggi dan Nilai-Nilai Keadaban Publik Oleh A. Malik Fadjar Disampaikan dalam acara: Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) PTS Kopertis Wilayah VII Jawa Timur Surabaya, 26 Mei 2016

(UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003, Pasal 3). “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab “ (UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003, Pasal 3).  

Orientasi Kegiatan Pendidikan Tercapainya sasaran kualitas pribadi peserta didik sebagai manusia Indonesia yang ciri-cirinya dijadikan tujuan pendidikan nasional. Tercapainya internalisasi nilai-nilai keadaban, kebangsaan, dan keindonesiaan yang fungsional secara moral, intelektual, dan emosional untuk mengembangkan keseluruhan sistem sosial dan budaya Indonesia. Penyadaran pribadi peserta didik akan tuntutan hari depan bangsanya dan transformasi sistem sosial budaya. Pembentukan wawasan nasional dan internasional sebagaimana isi, jiwa, dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945. Peneguhan dan penguatan rasa kebinekaan sebagaimana “semboyan” bangsa Indonesia: Bhinneka Tunggal Ika.

Pendidikan Tinggi dan Nilai-Nilai Keadaban Publik   Cetak bangsa bagi pemuda yang tengah bergulat dalam proses pendidikan tinggi adalah merupakan upaya strategis bagi kepentingan alih generasi dan demi kelangsungan pembangunan bangsa.

Pendidikan Tinggi dan Nilai-Nilai Keadaban Publik Dua harapan substantif: 1. tersedianya lapisan penduduk yang dalam kadar tertentu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan berbasis profesionalisme maupun kompentensi. 2. terlahir warga bangsa yang memiliki kesadaran berkeadaban yang memadai baqi terciptanya masyarakat madani atau civil society.

Pendidikan Tinggi dan Nilai-Nilai Keadaban Publik Plus-minus pembangunan pendidikan tinggi: 1. sisi plusnya, dari segi kuantitas jumlah tamatan pendidikan tinggi (dari berbagai jenjang dan disiplin ilmu) sungguhpun belum dalam kategori ideal telah mengalami peningkatan berarti, dimana berbagai peran formal di masyarakat telah diisi tamatan perguruan tinggi, dan telah memainkan peran ke arah terwujudnya civil society dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. sisi minusnya, kuantitas manusia berpendidikan tinggi belum terimbangi dengan kualitas, di mana tamatan pendidikan tinggi banyak yang menganggur (“pengangguran sarjana”), karena tidak memenuhi “kualifikasi” yang dibutuhkan, atau “kurang relevan” dengan jenis-jenis pekerjaan yang tersedia di dunia kerja.

Pendidikan Tinggi dan Nilai-Nilai Keadaban Publik Pembentukan civil society yang ditandai dengan “kekuatan nilai- nilai keadaban publik”, tidak/kurang memperlihatkan tanda-tanda kemajuan. Timbul “keraguan” adalah civil society dalam arti yang sebenarnya dapat terbentuk di Indonesia?

Pendidikan Tinggi dan Nilai-Nilai Keadaban Publik “positive thinking” ---> PTS harus didorong untuk dapat memainkan peran dan fungsinya secara efektif untuk membangun masyarakat madani atau civil society dengan berbagai alternatif kebijakan dan gerakan dan dilakukan secara komprehensif dan integratif.

Pendidikan Tinggi dan Nilai-Nilai Keadaban Publik Institusi pendidikan tinggi dipahami sebagai infrastruktur pembangunan bangsa, → penataan dan pengelolaan proses yang berlangsung di dalamnya haruslah memasuki wilayah basis yang mempertautkan berbagai interaksi sistemik unsur-unsur pendidikan.

Pendidikan Tinggi dan Nilai-Nilai Keadaban Publik Budaya akademik sebagai basis/landasan pembangunan pendidikan tinggi yang berisi nilai-nilai keadaban publik.

TERIMAKASIH