Paparan Kajian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kemiskinan di Desa Merah di Kabupaten Temanggung Ro’fah, Ph.D. Jamil Suprihatiningrum, M.Pd.Si Astri Hanjarwati, M.A. Abdullah Fikri, M.S.I. Temanggung, 22 November 2016

Latar Belakang Profil kemiskinan yang ada di Kabupaten Temanggung berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 menunjukkan bahwa: di desil 1 yang terdiri dari 289 desa terbagi menjadi 4, yaitu desa merah, kuning, hijau, dan biru. Jumlah penduduk miskin di desa merah tercatat sejumlah 15.749 jiwa, kuning sebanyak 5.578 jiwa, hijau sebanyak 4.548 jiwa, dan biru sebanyak 3.855 jiwa. Data ini menunjukkan masih ada 28,72% desa berstatus desa merah dengan estimasi 52,97% penduduk di Kabupaten Temanggung berada di desa merah.

Maksud Kajian PMKS Menganalisis faktor penyebab terjadinya kemiskinan Merumuskan rekomendasi sebagai bahan penyusunan perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/SPKD), Merumuskan rekomendasi bahan dalam pembuatan kebijakan khususnya dalam penanggulangan kemiskinan khususnya di desa merah di kabupaten Temanggung.

Tujuan Kajian Menganalisa data Keluarga Miskin yang ada di desa merah di Kabupaten Temanggung; Teridentifikasinya permasalahan Keluarga Miskin di desa merah; Mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pemecahan masalah; Tersusunnya rekomendasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengatasi permasalahan Keluarga Miskin di desa merah pada khususnya, di semua desa pada umumnya.

Sasaran Tersusunnya data dan informasi yang menunjukkan faktor-faktor penyebab kemiskinan di 83 desa merah di 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung. Tersusunnya data dan informasi yang menunjukkan fakta tentang program dan bantuan kemiskinan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah tepat sasaran atau tidak. Tersusunnya data dan informasi tentang efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Temanggung.

Manfaat Meningkatkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dalam penggunaan data Keluarga Miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah; Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan khususnya di bidang kesejahteraan sosial dalam upaya penanganan kemiskinan; dan Membantu pemerintah daerah dalam pencapaian target MDGs/SDGs

Mekanisme Pelaksanaan 1. Tahap Persiapan 2. Tahap survey dan pengumpulan data 3. Tahap kompilasi dan analisa data 4.Tahap finalisasi


Metode Pengumpulan Data Survey kepada 415 sampel yang tersebar di 83 desa merah di 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung Sampel diambil secara acak kuota dengan masing- masing desa ditentukan 5 orang RTM sebagai sampel Penajaman hasil survey dilakukan dengan FGD yang melibatkan 30 RTM dan SKPD

Jenis data dan metode analisisnya Metode Analisis Data Tujuan penelitian Jenis data dan metode analisisnya Menganalisa data Keluarga Miskin yang ada di desa merah di Kabupaten Temanggung; Data isian kuesioner (100 pertanyaan) dan dianalisis menggunakan SPSS versi 21.0 dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan korelasinya dianalisis cross-tab. Teridentifikasinya permasalahan Keluarga Miskin di desa merah; Data isian kuesioner dianalisis menggunakan deskriptif kuantitatif diperkuat dengan data-data hasil FGD dengan RTM dan SKPD. Mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pemecahan masalah; Data SPKD tahun 2014 – 2018 dianalisis secara deskriptif, diperkuat dengan hasil FGD dengan RTM dan SKPD. Tersusunnya rekomendasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengatasi permasalahan Keluarga Miskin di desa merah pada khususnya, di semua desa pada umumnya. Data hasil kuesioner dan FGD dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menentukan prioritas rekomendasi.

Kajian Literatur Pengertian Kemiskinan Penyebab Kemiskinan Mengukur Kemiskinan Indeks Kemiskinan Indikator Kemiskinan Kondisi Kemiskinan Kabupaten Temanggung Program Penanggulangan Kemiskinan Pengukuran Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan

Profil Desa Merah di Kabupaten Temanggung Ekonomi

Profil Desa Merah di Kabupaten Temanggung

Profil Desa Merah di Kabupaten Temanggung Jumlah kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian

Profil Desa Merah di Kabupaten Temanggung Jumlah penduduk usia kerja produktif (18 – 64 tahun) yang tidak bekerja

Profil Desa Merah di Kabupaten Temanggung Jumlah rumah tangga yang memasak tidak menggunakan listrik/gas/elpiji

Profil Desa Merah di Kabupaten Temanggung Jumlah Anak Tidak Bersekolah

Profil Desa Merah di Kabupaten Temanggung

Profil Desa Merah di Kabupaten Temanggung Jumlah rumah tangga dengan RTLH

Profil Desa Merah di Kabupaten Temanggung Jumlah rumah tangga dengan sumber air minum tidak terlindung

Profil Desa Merah di Kabupaten Temanggung Jumlah rumah tangga tidak memiliki/ada listrik

Profil Desa Merah di Kabupaten Temanggung Jumlah rumah tangga tidak memiliki fasilitas BAB

Profil Desa Merah di Kabupaten Temanggung Jumlah rumah tangga dengan pembuangan akhir tinja selain tangki/SPAL

Hasil dan Pembahasan Deskripsi Data Responden Perkembangan Angka Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Hasil Analisis Faktor Penyebab Kemiskinan Efektivitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggunalangan Kemiskinan di Kabupaten Temanggung Analisis Prioritas Kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Temanggung

Profil Desil 1 Desa Merah Persentase Penduduk Miskin

Profil Desil 1 Desa Merah Jumlah rumah tangga miskin

Hasil Penelitian Kemiskinan yang masih terjadi di desa merah di Kabupaten Temanggung disebabkan oleh: Faktor Internal Rendahnya tingkat pendidikan anggota rumah tangga Minimnya keahlian anggota rumah tangga selain di bidang pertanian Tidak mempunyai pekerjaan tetap Minimnya pendapatan Tidak mempunyai alat transportasi yang memadai Tidak Stabilnya pendapatan /penghasilan RTM Perasaan Miskin Perasaaan Sejahtera Perasaan Bahagia

Hasil Penelitian Faktor Eksternal Minimnya pelatihan soft skills bagi RTM Sulitnya mengakses kredit / modal Rendahnya partisipasi politik/partisipasi pada usulan program pembangunan Distribusi beasiswa yang masih minim dan belum merata Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang belum merata

Hasil Penelitian Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dalam penanggulangan dan pengurangan kemiskinan adalah: Program Bantuan Sosial: Askes Keluarga Miskin (KIN) Kartu Indonesia Pintar (KIP) Program Keluarga Harapan (PKH) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Beras Sejahtera (RASTRA) Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Program Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat PNPM Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Rekomendasi Redefinisi Kemiskinan Integrasi Data Penguatan dan Pengayaan Pemberdayaan Masyarakat Sinergi dan Integrasi Program dan Pelayanan Penguatan Kebijakan Identifkasi kekuatan masyarakat

1. Redefinisi Kemiskinan Kemiskinan multidimensional Data menunjukkan bahwa ketika definisi BPS yang di aplikasikan maka sebenarnya warga tidak lagi ada pada kemiskinan "absolut" . Untuk itu lebih tepat mengaplikasikan perspektif yang multidimensional yang mempertimbangkan faktor material tapi juga partisipasi masyarakat, aspirasi warga (subjective perspective) dan juga faktor struktural (kebijakan dan faktor politik, relasi atar pemilik modal-pekerja) juga kultural (nilai-nilai lokal seperti nerimo, pasrah dan sebagainya)

2. Integrasi Data Dibangunnya data pada level desa sebagai salah satu program yang dapat didanai APBDes Integrasi dan sinkronisasi data desa dengan kecamatan dan kabupaten.

3. Penguatan dan Pengayaan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan aspek pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan, menambah program perlindungan dan bantuan sosial yang sekarang sudah ada Memperkaya program pemberdayaan atau melaksanakan mekanisme program sebagaimana di paparkan pada SPKD 2015-2018 Mengidentifikasi sumber daya lokal misalnya pariwisata, produk khas daerah (kopi) dan juga sumber lain

4. Sinergi dan Integrasi Program dan Pelayanan Terbentuknya lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan di level kabupaten sampai desa Pemetaan kebutuhan dan program dan mandat SKPD Integrasi Data

5. Penguatan Kebijakan Mengurangi jalur pemasaran produk pertanian: Membangun manajemen stock daerah Mengintervensi jalur distribusi hasil pertanian sehingga tidak dimonopoli rentenir dan pemilik modal besar Pembentukan sistem resi Gudang Intervensi Permodalan melalui Simpan Pinjam atau Lembaga Keuangan warga lain

6. Identifkasi kekuatan masyarakat Mengubah fokus masalah ke potensi yang dimiliki oleh RTM, bukan semata-mata kekurangan yang dimiliki RTM Mempertajam strength-based perspektif dengan mengidentifikasi kekuatan lokal daerah. Meningkatkan manajemen potensi aktvitas swadaya masyarakat, misalnya pengelolaan air atau simpan pinjam.

Terima kasih Semoga Bermanfaat