PENINGKATAN KINERJA APARATUR BERBASIS BUDAYA BIROKRASI ( Refleksi 5 Tahun SATRIYA ) Arif Noor Hartanto, SIP Anggota Komisi A DPRD DIY Disampaikan Dalam Acara : “Internalisasi Budaya pemeritahan” Biro Organisasi, 14 April 2014

Fakta Birokrasi Indonesia ( Masa Lalu ) Fakta bahwa sistem administrasi yang berlaku sekarang adalah warisan pemerintah kolonial. Mendasarkan pada dasar-dasar hukum dan kepentingan kolonial. Mempertahankan kekuasaan dan mengontrol perilaku individu.

Fakta Birokrasi Indonesia (Masa Lalu) Lanjutan...... Fakta Birokrasi Indonesia (Masa Lalu) Mempertahankan kekuasaan (politisasi) dan mengontrol perilaku individu (otoriter). Tidak muncul upaya untuk membangun sistem ketugasan pemerintah. Mengabaikan pelayanan kepada masyarakat. Belum tercipta budaya pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan.

Transformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Komitmen untuk melakukan perubahan (nasional – lokal). Paradigma peran, kedudukan dan fungsi administrasi negara. Perumusan Kebijakan (Grand Design). Idealnya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Transformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Aspek Eksternal Paradigma baru relasi : birokrasi - citizens. Pemberian insentif (Remunerasi, TPP). Aspek Internal Debirokratisasi Struktur Right Sizing. Peningkatan kemampuan SDM. Membangun budaya kerja.

Desain Menyeluruh Reformasi Birokrasi Perubahan sistem birokrasi. Perubahan sikap & mental birokrasi. Perubahan sikap & mental masyarakat. Perubahan mindset dan komitmen pemerintah. Perubahan mindset dan komitmen partai politik. Budaya Birokrasi : Pelayanan Publik

Pokok-Pokok Pikiran Reformasi Birokrasi Kemenpan dan RB 2004 Kelembagaan: Organisasi  ramping struktur dan banyak/kaya fungsi, efisien, dan efektif. SDM yang ingin dibangun adalah PNS yang profesional, netral, dan sejahtera, manajemen kepegawaian modern. Ketatalaksanaan aparatur pemerintah disederhanakan, ditandai oleh mekanisme, sistem,  prosedur, dan tata kerja yang tertib, efisien, dan efektif. Pelayanan publik sebagai barometer transparansi dan akuntabilitas, didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Penumbuhkembangan budaya kerja agar terbangun kultur birokrasi pemerintah yang produktif, efisien, dan efektif. Budaya Birokrasi : Pelayanan Publik

Relasi Reformasi Birokrasi dengan Good Governance Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Kunci keberhasilannya pada Reformasi Birokrasi.

Tujuan Negara : Pembukaan UUD 1945 Melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah sebagai elemen penanggung jawab. Tujuan Negara : Pembukaan UUD 1945 Pemerintah sebagai elemen penanggung jawab. Pemerintah Nasional/ Pusat Kabupaten/ Kota Provinsi

Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Filosofi Otonomi Daerah : Filosofis Otonomi Filosofi Otonomi Daerah : Mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat. Pembuatan kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat (lebih bdekat dengan permasalahan). 3. Eksistensi Pemerintah Daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis. 4. Setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan demokrasi. 5. Kesejahteraan dicapai melalui pelayanan publik yang bersifat pelayanan dasar (basic services) dan ada yang bersifat pengembangan sektor unggulan (core competence).

Provinsi tetap “tidak berwibawa” dihadapan Kabupaten/Kota. Amandemen UUD 1945 Posisi Provinsi selalu “serba tanggung” karena kewenangan koordinasi dan pengawasan. Posisi sebagai Wakil Pemerintah Pusat terkendala dengan perangkat dan anggaran yang tersedia. Provinsi tetap “tidak berwibawa” dihadapan Kabupaten/Kota.

Untuk Menjalankan Kewajiban Penyelenggaraan Pemda : Diperlukan mesin birokrasi yang handal sesuai dengan kapasitas untuk menyelesaikan berbagai problem masyarakat serta dalam rangka pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk membentuk mesin birokrasi yang handal diperlukan reformasi/penataan birokrasi.

Agenda untuk Melakukan Reformasi Birokrasi Modernisasi Manajemen Kepegawaian Perencanaan Pembangunan Partisipatif Perbaikan sistem administrasi Restrukturisasi (rightsizing) Anggaran berbasis kinerja Restrukturisasi/penataan kelembagaan, manajemen kepegawaian, anggaran berbasis kinerja, merupakan poin-poin penting yang membutuhkan sinergi dengan lembaga legislatif (DPRD).

Penataan Kelembagaan (Rightsizing) Peraturan Daerah Dibahas bersama Legislatif Orientasi kebutuhan bukan bagi-bagi posisi Dibutuhkan “frekuensi” yang sama dalam penataan kelembagaan. Struktur yang gemuk belum tentu bagus, dan struktur yang kurus bukan berarti selalu sehat. Orientasinya penataan kelembagaan adalah untuk terbentuknya mesin birokrasi yang handal.

Manajemen Kepegawaian Akibat Penataan Kelembagaan Struktur berubah (lebih ramping) Jabatan struktural menjadi terbatas Struktur yang semakin ramping berimplikasi pada ketersediaan jabatan struktural yang semakin sedikit. Perlunya gagasan cerdas untuk memposisikan jabatan fungsional sebagai titian karier jajaran birokrasi.

Manajemen Kepegawaian Lanjutan….. Manajemen Kepegawaian Jabatan struktural terbatas. Diperlukan alternatif non-struktural. Jabatan fungsional sebagai pilihan utama. Agar jabatan fungsional lebih menarik sebagai titian karier, maka diperlukan “penghargaan” yang tidak terlalu “njomplang” dibandingkan dengan jabatan struktural.

Daya Dukung Reformasi Birokrasi Pemda DIY Komitmen Pimpinan Daerah. Kemauan (kesadaran) jajaran birokrasi untuk berubah. Perangkat Nilai Budaya Lokal. Dukungan Lembaga Legislatif dalam reformasi birokrasi. Perda Kelembagaan yang tepat. Daya dukung anggaran untuk : proses penataan, penanaman value/nilai, tunjangan, skema promosi jabatan, dll.

Membangun Budaya Kerja Birokrasi DIY Budaya Organisasi adalah semua ciri yang menunjukkan kepribadian suatu organisasi (keyakinan bersama, perilaku yang dianut anggota, merupakan tradisi yang sangat sukar diubah). Birokrasi Publik Birokrasi Bisnis. Perubahan budaya ini bukan revolusioner, tetapi bertahap. Perubahan terukur dan jelas tahapannya. Perubahan sering berliku dan seringkali tidak atabil. Organisasi harus disiapkan adaptif dan berani gagal.

Budaya Birokrasi di DIY Perangkat Hukum Budaya Birokrasi di DIY Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentangt Budaya Pemerintahan di DIY. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentahng Tata Nilai Budaya Yogyakarta 30 Desember 2008 12 Mei 2011 9 Juli 2012

Pergub No 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di DIY Mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN diperlukan budaya pemerintahan. Kekhasan budaya DIY dengan filosofi hamemayu hayuninbg bawana, ajaran moral sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh, semangat golong gilig. Tujuan Pergub : efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Konsep Budaya Pemerintahan SATRIYA. Internalisasi dilakukan secara terus menerus dengan Kepala Instansi sebagai penanggung jawab.

Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta Manusia pada hakikatnya bukan hanya produk kebudayaan, tetapi juga pencipta kebudayaan yang dapat merancang suatu strategi kebudayaan bagi masa depannya, menuju kehidupan bersama yang lebih berkeadaban. Tata Nilai Budaya Yogyakarta merupakan kekayaan daerah tidak berwujud (intangible) yang tak ternilai sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan. Tata Nilai Budaya Yogyakarta bertujuan sebagai: Pedoman pelaksana bagi setiap warga masyarakat dalam bertingkah laku dan dalam melaksanakan pembangunan di daerah . Pedoman pelaksana bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Posisioning Budaya Birokrasi di DIY Perangkat Nilai SATRIYA Sudah sangat cukup sebagai karakter Birokrasi DIY. Kuncinya internalisasi yang terukur dari Pimpinan Daerah dan Kepala Instansi. Dibutuhkan dorongan personal/individual untuk memiliki karakter SATRIYA. Apresiasi yang jelas bagi setiap insan PNS yang berkarakter SATRIYA (reward and punishment).

Matur nuwun kawigatosanipun.......

Daftar Pustaka Eko Prasojo dan Teguh Kurniawan, Reformasi Birokrasi dan Good Governance : Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia, Makalah Dipresentasikan dalam “The 5th International Symposium of Jurnal Antropolgi Indonesia, Banjarmasin 22-25 Juli 2008. Dr. Agus Pramusinto dan Dr. Erwan Agus Purwanto, Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik, Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Diterbitkan kerjasama Gava Media-JIAN UGM-MAP UGM, Yogyakarta, 2009. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM,Teladan dan Pantangan dalam Tata Kepemerintahan yang Baik, Yogyakarta, PSKK, 2002.