PENDIDIKAN KESEHATAN DUKCAPIL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Advertisements

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN UKM
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI Kelompok 3 Akib Pandurbyanto Ragil Mahdi
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RKPD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ARIF ZAINUDIN SURAKARTA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN. DELI SERDANG
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
AGUS JOKO PITOYO, S,SI,, M,A Fakultas Geografi, UGM
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
STRUKTUR & PENGANGGARAN BERDASARKAN DOKUMEN SPM
Transfer dan Perekonomian Prov. Maluku
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
Restrukturisasi program
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Oleh: Tim FITRA JAWA TENGAH
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Integrasi gender dalam RPJMD dan RKPD
PPT 4.3 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
CAPAIAN PROGRAM – KEGIATAN 2014
SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA KEPADA APARAT PEMBINA DAN
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
SINERGITAS PELAKSANAAN Program prioritas kesehatan
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
RENCANA KERJA TAHUNAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1
Transcript presentasi:

PENDIDIKAN KESEHATAN DUKCAPIL TEMUAN TIGA SEKTOR PENDIDIKAN KESEHATAN DUKCAPIL FITRA JAWA TENGAH ARAK KLATEN

Temuan umum Prosentase belanja tdk langsung APBD 2013 86,9 % dan belanja langsung 13, 1 % Program pendidikan dasar dan pendidikan menengah di dominasi DAK, SILPA DAK dan 2P02A

Tren belanja rendah di murni, naik di perubahan dan turun kembali di realisasi.

Alokasi belanja langsung dinas pendidikan sudah memenuhi standar Alokasi belanja langsung dinas pendidikan sudah memenuhi standar. Besar belanja modal dari pada pegawai dan barang jasa.

Sektor Pendidikan Alokasi Belanja Sektor pendidikan belum sesuai dgn Mandat UU Amanah UU Sisdiknas : Pasal 49 ayat 1 “ Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari APBN pada sektor pendidikan. Dan minimal 20 % dari APBD” Total Belanja Dinas pendidikan antara 25 – 28 % Pada kenyataanya alokasi untuk belanja langsung dinas pendidikan beru mencapai 4 % dari total APBD

Belanja Dinas Pendidikan Bergantung pada Pusat dan Provinsi DAK Silpa DAK 2P0A Pemerintah daerah tidak memiliki dana untuk belanja dinas pendidikan Sifat dana transfer yang tidak fleksibel

Alokasi belanja program wajar 9 tahun hanya terkonsentrasi pada infrastruktur dasar

Sementara berdasarkan data, APM semakin menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi  masih terdapat permasalahan pada akses pendidikan Tidak ada anggaran program retrival atau memasukkan kembali anak yang putus sekolah URAIAN 2012 Lk Pr Total Angka Partisipasi Murni (APM) berikut terpilah laki-laki dan perempuan   SD+MI 106,53% 104,98% 105,79% SMP+MTs 65,82% 40,45% 68,10% SMA+MA 50,76% 52,79% 52,87%

KESEHATAN DINAS KESEHATAN 2012 M 2012 P 2012 R 2013 M 2013 P PENDAPATAN DAERAH 18.456.860.000 20.416.860.000 15.416.842.460 16.711.797.000 DAK Kesehatan 5.861.860.000 4.484.460.000 Retribusi Pelayanan Kesehatan 12.595.000.000 14.525.000.000 9.528.668.480 12.197.337.000 Lain -lain PAD yang sah - 30.000.000 26.313.980 Pendapatan Dinas Kesehatan masih di dominasi retribusi pelayanan kesehatan

Alokasi belanja URAIAN 2012 M 2012 P 2012 R 2013 M 2013 P TOTAL BELANJA DINAS KESEHATAN 80.771.600.000 86.858.410.000 82.013.553.370 87.578.987.200 92.119.935.000 Belanja Tidak Langsung 60.785.561.000 62.098.709.000 60.081.917.726 68.854.267.000 67.037.182.000 Belanja Pegawai Belanja Langsung 19.986.039.000 24.759.701.000 21.931.635.644 18.724.720.200 25.082.753.000 1.275.939.500 1.267.968.500 1.226.747.324 1.348.199.000 1.351.057.000 Belanja Barang dan Jasa 13.053.528.500 16.767.596.500 14.225.673.720 13.125.563.200 19.255.481.000 Belanja Modal 5.656.571.000 6.724.136.000 6.479.214.600 4.250.958.000 4.476.215.000

Problem urusan Kesehatan Klaten Sumbangan terbesar Retribusi Kab. Klaten dari masyarakat yang sakit Hasil retribusi kesehatan 12 Milyar > < Kemitraan Pelayanan masyarakat miskin 8 Milyar Tidak ada program dan kegiatan SKPD pada urusan kesehatan; yang pro masyarakat Kegiatan posyandu habis utk belanja pegawai dan perjalanan dinas (Bapermas) Pendataan dan Upaya Peningkatan Tertib Administrasi Posyandu Penguatan POKJANAL POSYANDU Evaluasi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan ( Lomba Desa/Kelurahan Tk. Kabupaten )

Tabel menunjukan alokasi belanja dinas kesehatan pada Perubahan APBD 2013 hanya 5,5 % dari total APBD Klaten tahun 2013. Hal ini kurang dari Standar Pelayanan Minimal Kesehatan sesuai UU NO 36 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa pembiayaan Kesehatan harus dialokasikan 10 % dari total APBD di luar gaji pegawai.

Kategori Belanja APARATUR Perubahan 2013 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.497.325.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 765.584.000 Program peningkatan disiplin aparatur 15.000.000 Program Pengawasan Obat dan Makanan 170.000.000 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 4.210.554.000 MASYARAKAT Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.932.424.000 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 995.000.000 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 120.000.000 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 150.000.000 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 723.635.000 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 535.000.000 Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin 8.535.000.000 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 4.432.431.000 Program Peningkatan Derajat kesehatan masyarakat

Output dan impact program tidak sesuai dengan peruntukannya. Program perbaikan gizi masyarakat (Upaya perbaikan gizi keluarga 10 jt = honor pegawai, alat tulis, makan minum dan perjalanan dinas) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (500 milyar ; sebaran alokasi lebih banyak dipakai honor pegawai, barang jasa dan perjalanan dinas.

Tebel Penyakit menular URAIAN 2012 2013 (Semester I) Lk PR Total Angka Kesakitan (Morbidityrate)   Angka Insidens TB Paru 60 44 52,28 Angka kematian akibat TB Paru 3 1 1,98 Angka Penemuan Kasus TB Paru (CDR) 328 297 686 Success Rate TB Paru 79,35% 86,14% 82,57% Jumlah Kasus Baru HIV 8 9 17 13 6 19 Jumlah Kasus Baru AIDS 14 4 18 5 2 7 Jumlah Infeksi Menular Seksual Lainnya 43 62 Jumlah Kematian karena AIDS Donor darah diskrining positif HIV 0,10% 0,08% Jumlah Kasus Hepatitis B

DUKCAPIL

DINAS DUKCAPIL Belanja dinas dukcapil naik Tren BTL naik di perubahan. BL turun drastis di realisasi Tren pendapatan retribusi stagnan di murni dan perubahan. Turun drastis di relaisasi

Tren belanja rendah di murni, naik di perubahan dan turun kembali di realisasi.

Tren komposisi yang fluktuatif Sebagai dinas pelayanan. Dukcapil layak dapat gaji yang sesuai. Asal pelayanan memuaskan

TIDAK KONSISTEN DENGAN RPJMD INDIKATOR DAN CAPAIAN KERJA RPJMD No Bidang Urusan Kinerja Awal RPJMD Target dan Capain setiap tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2010 2011 2012 2013 2014 2015   1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 0,97 0,98 0,99 2 Jumlah bayi berakte kelahiran 48.438 56.942 62.445 67.948 73.450 78.954 3 Jml Akte Pernikahan per tahun 14.542 15.089 15.637 16.184 16.732 17.279 4 Kepemilikan KTP 969.926 979.344 988.246 996.152 1.000.137 1.004.337 5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 37,05 43,43 47,51 51,56 55,99 59,6

Inkonsistensi RPJMD - RKPD Data Kependudukan Kabupaten Klaten No. Bidang Urusan 2010 2011 2012 2013 L P Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Penduduk 692,404 699,979 1,392,383 685,455 693,269 1,378,724 724,851 736,816 1,461,667 727,555 736,968 1,464,523 Jumlah Kepemilikan KTP   425,313 441,862 867,175 Jumlah Kepemilikan KK 329,747 61,796 391,543 325,137 67,931 393,068 359,746 74,916 434,662 367,482 78,185 445,667 Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran 24,986 22,051 47,037 23,436 20,778 44,214 9,543 8,750 18,293 15,537 13,484 29,021 Jumlah Bayi/Balita ber-Akta Kelahiran 43,932 41,390 85,322 52,720 49,899 102,619 51,616 48,773 100,389 54,181 51,092 105,273 Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan 711 609 536 488

TOLOK UKUR KINERJA Tolok ukur kinerja merupakan ukuran keberhasilan pencapaian program atau kegiatan unit kerja. Ditetapkan untuk setiap fungsi pemerintahan dalam bentuk standar pelayanan minimal. Untuk menilai tingkat pelayanan yang diinginkan dapat digunakan indikator sbb: masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact).

REKOMENDASI Kerterbukaan informasi anggaran publik Konsisten terhadap dokumen perencanaan Jaring partisipasi masyarakat dalam penganggaran daerah harus lebih konkrit Anggaran berbasis kinerja