MASALAH, ISU DAN AGENDA KEBIJAKAN PUBLIK OLEH: EKO BUDI SULISTIO, MAP ekobudi.sulistio@fisip.unila.ac.id

MASALAH KEBIJAKAN (POLICY PROBLEM)

PENGERTIAN MASALAH Masalah: Karakter Masalah: Suatu keadaan dimana terdapat perbedaan antara “das sollen” (apa yang seharusnya) dengan “das sein” (apa yang senyatanya) atau perbedaan antara harapan dan kenyataan serta perbedaan antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia Karakter Masalah: Kesulitan yang dirasakan Halangan untuk dielakkan Suatu situasi atau keadaan yang tidak diinginkan Kebutuhan atau ketidakpuasan yang harus diatasi dan dipecahkan

MASALAH INDIVIDU Masalah yang dirasakan secara pribadi oleh seseorang dan tidak dirasakan oleh orang lain PUBLIK Adalah Kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan manusia yang tidak dapat dipenuhi atau diatasi secara pribadi serta mempunyai akibat yang luas baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat umum

MASALAH PUBLIK MASALAH KEBIJAKAN

MASALAH PUBLIK: MASALAH KEBIJAKAN: Masalah Publik akan menjadi masalah kebijakan manakala masalah itu dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap masalah itu. MASALAH KEBIJAKAN: Adalah kebutuhan, nilai-nilai atau kesempatan yang tidak terealisir tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan publik (PEMERINTAH).

MACAM-MACAM MASALAH KEBIJAKAN Masalah Prosedural: Masalah yang berhubungan dengan bagaimana Pemerintah diorganisasikan dan bagaimana Pemerintah melakukan tugas-tugasnya. Masalah Substantif Masalah yang berhubungan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia, misalnya: kebebasan berbicara, perusakan lingkungan, dll. Masalah Distributif Masalah yang mencakup sejumlah kecil orang dan dapat ditanggulangi satu per satu Masalah Regulasi Masalah yang mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang diajukan dalam rangka membatasi tindakan-tindakan pihak lain. Misal: aksi-aksi buruh mendorong pengusaha untuk menuntut kebijakan. Masalah Redistributif Masalah yang menghendaki perubahan sumber-sumber antara kelompok atau kelas-kelas dalam masyarakat

KEPENTINGAN PUBLIK Public Interest is a common concern among citizens in the management and affairs of local, state, and national government. (hal-hal yang menjadi perhatian bersama diantara warga negara berkaitan dengan manajemen pemerintahan dan permasalahan-permasalahan di tingkat lokal, regional, maupun nasional) Hasil perubahan yang terus menerus dari aktifitas politik individu maupun sekelompok individu di dalam sistem politik yang dianut.

Dimensi Kepentingan Publik Dimensi Unitary dan Individualistic Dimensi Unitary  pluralisme kepentingan yang membentuk suatu entitas Dimensi Individualistic  kepentingan dari berbagai Individu Dimensi Prescriptive dan Descriptive Dimensi Prescriptive  berkaitan dengan isu politik dan bagaimana harus mencapai dan mengatasinya secara lebih baik Dimensi Descriptive  Deskripsi tentang hasil aktivitas politik

Lanjutan (Dimensi…) Dimensi Substantive dan Procedural Dimensi Substantive  Kepentingan Publik harus dilihat dari substansinya Dimensi Procedural  Kepentingan Publik harus dilihat dari proses pembentukannya Dimensi Static dan Dynamic Dimensi Static  Kepentingan Publik dilihati sebagai sesuatu yang statis atau tidak mengalami perubahan Dimensi Dynamic  Kepentingan Publik dilihat sebagai sesuatu yang dinamis dan responsif terhadap tuntutan lingkungan

PENDEKATAN UNTUK MEMAHAMI KEPENTINGAN PUBLIK Konflik Kepentingan Antar Kelompok Kepentingan Publik dari suatu kelompok yang kuat dan dominan bisa muncul dan diterima sebagai kepentingan publik dari hasil pertarungan antar kelompok Kepentingan Bersama yang Telah diterima secara Luas dan terus-menerus Yakni adanya suatu kepentingan publik yang dipandang sebagai kebutuhan publik (public needs). Misal: masyarakat membutuhkan pendidikan, lingkungan yang sehat dan bersih, dll Kepentingan Publik dipandang sebagai Pemerintah yang Jujur, Teratur dan Efektif Masyarakat melihat Kepentingan Publik sebagai kebutuhan akan adanya organisasi dan prosedur guna merepresentasikan dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan, untuk memecahkan masalah, untuk menghasilan kompromi dalam formulasi kebijakan dan untuk mengimplementasikan kebijkan publik.

Karakteristik Masalah Kebijakan Saling tergantung (Interdependensi) Dinamis Subjektif

FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM MENENTUKAN MASALAH KEBIJAKAN Kerangka Teori Kepentingan Pribadi Kepentingan Kelompok Atau Golongan Tempat Dimana Analis Atau Perumus Kebijakan Berafiliasi Perbendaharaan Pengetahuan Ideologi

KLASIFIKASI MASALAH KEBIJAKAN Sederhana  masalah yang melibatkan satu atau beberapa pembuat keputusan dan seperangkat kecil alternatif-alternatif kebijakan Agak Sederhana  masalah yang melibatkan satu atau beberapa pembuat keputusan dan sejumlah alternatif yang secara relatif terbatas Rumit  masalah yang mengikutsertakan banyak pembuat keputusan yang manfaatnya tidak diketahui atau tidak mungkin untuk diurutkan secara konsisten

Perbedaan Masing-masing Jenis Masalah Elemen Struktur Masalah Sederhana Agak Sederhana Rumit Pengambilan Keputusan Satu atau beberapa Banyak Alternatif Terbatas Tidak Terbatas Manfaat (Nilai) Konsensus Konflik Hasil Nyata Tidak Nyata Tidak Diketahui Probabilitas Dapat Diperhitungkan Tidak Dapat Diperhitungkan

Masalah Kebijakan Dilihat Dari Tingkat Kerumitannya Well Structured problems (masalah yang sederhana): yakni masalah yang melibatkan satu atau sedikit pembuat kebijakan dan membutuhkan sedikit alternatif kebijakan Moderately Structured Problems (agak sederhana): masalah kebijakan yang melibatkan sedikit pembuat kebijakan dan sedikit alternatif kebijakan dengan nilai yang merupakan konsensus atas tujuan-tujuan yang tersusun rapi tetapi dampaknya sangat sulit diramalkan karena tidak pasti dan kemungkinan kesalahannya tidak bisa diprediksikan. Ill-Structured Problems (masalah yang rumit): masalah yang melibatkan berbagai macam pembuat kebijakan yang nilai-nilainya tidak dapat dikenali, kemungkinan kesalahan perumusannya sangat besar dan sangat sulit dipecahkan

Rumusan Masalah Kebijakan Operasional Fungsional Nyata Jelas Rinci /terjabarkan Menunjukan faktor-faktor penyebab dan faktor-faktor akibat

ISU KEBIJAKAN

ISU KEBIJAKAN (POLICY ISSUE) Isu Kebijakan adalah suatu keadaan dimana terjadi silang pendapat, adanya perdebatan atau ketidaksepakatan mengenai masalah kebijakan itu. Hasil dari konflik mengenai masalah kebijakan Ketidaksepakatan atau konflik diantara para pelaku kebijakan mengenai arah tindakan pemerintah baik yang actual maupun yang potensial

ARTI PENTING ISU KEBIJAKAN Kebijakan Publik senantiasa diawali oleh adanya isu kebijakan. Adanya isu berarti adanya suatu kesadaran bersama Menunjukkan demokratis/ tidaknya sistem politik yang berlaku

Tipe Isu Kebijakan Major issues; yakni masalah besar atau masalah yang berada pada tingkat paling tinggi. Misal: masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Pusat Secondary Issues: yakni masalah yang merupakan terjemahan dari masalah besar yang mencakup penetapan program, kelompok sasaran, dan pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan dari program tersebut. Misal: masalah pengentasan Kemiskinan

Functional Issues: yakni masalah yang menyangkut aspek-aspek anggaran, pengadaan bahan, dsb Minor Issues: masalah yang berkenaan dengan aspek, misal: ketenagakerjaan yang akan menangani program (rekruitmen pegawai, gaji, jam kerja, metode kerja dsb) (Irfan Islamy, 2001)

Jenjang Tipe Isu Kebijakan Major Issues (Isu Utama) Secondary Issues (Isu Sekunder) Functional Issues Minor Issues

ISU-ISU KEBIJAKAN: PENDIDIKAN Ujian Nasional Pendidikan Gratis Kompetensi Guru/ Sertifikasi Biaya Pendidikan

KESEHATAN: Jaminan Kesehatan Nasional Kualitas Dokter Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar Jampersal Sarana dan Prasarana Malpraktek

LINGKUNGAN: Polusi Udara (Kebakaran Hutan) Penggundulan Hutan Global Warming Kualitas Air

PEMERINTAHAN: Good Governance Korupsi Pelayanan Publik Birokrasi Publik

AGENDA KEBIJAKAN Agenda Setting: Agenda Kebijakan: Proses dimana suatu problem dikembangkan, didefiniskan, dan diformulasikan cara pemecahannya. Agenda Kebijakan: Sederet daftar panjang isu utama yang mendapat perhatian khusus dan harus ditangani pemerintah.

NASIB KEBIJAKAN PUBLIK Mendapat Respon secara positif Mendapat Respon secara Negatif Mendapat Respon Positif dalam waktu yang lama Mendapat Respon setengah hati

KRITERIA ISU MENJADI AGENDA KEBIJAKAN Isu tersebut telah (harus didorong) mencapai titik kritis tertentu Isu tersebut telah (harus didorong) mencapai tingkat partikularistik tertentu (mendapat perhatian masyarakat luas secara khsusus) yang dapat menimbulkan dampak (impact) yang bersifat dramatik Isu tersebut mampu menjangkau dampak yang amat luas Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimasi) dalam masyarakat Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang fasionable, dimana posisi isu sulit untuk dijelaskan tetapi mudah dirasakan kehadirannya

Agenda Setters Kelompok-kelompok Kepentingan Kelompok-kelompok Pemrotes Tokoh-tokoh (partai) Politik Para Pejabat Senior Pemerintah (Sipil dan Militer) Tokoh (yang berpengaruh dalam) Masyarakat Para Pembentuk Opini: Editor Surat Kabar, dll

Saluran Dalam Proses Agenda Setting Media massa Kelompok masyarakat Lembaga legislatif Birokrasi