HUKUM PENGUPAHAN Kuliah 2

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERJANJIAN KERJA.
Advertisements

HUKUM KETENAGAKERJAAN
SISTEM MANAJEMEN K3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH MATERI 2
Hubungan Kerja by : Eko W.
PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL UU no. 13 tahun 2003; PP no. 8 tahun 1981 ttg Perlindungan Upah Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan.
HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN
HUKUM KETENAGAKERJAAN
PENGUPAHAN.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ABUL YATAMA ACEH
KOMPENSASI Kompensasi merupakan hal yang penting, yang merupakan dorongan atau motivasi utama seseorang karyawan untuk bekerja. Kompensasi ditetapkan berdasarkan.
KOMPENSASI Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Sumber Daya Manusia
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN X) JAMSOSTEK Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No.3 Th.1992) copyright by Elok Hikmawati.
copyright by Elok Hikmawati
UPAH DAN JAMINAN SOSIAL
Yudhi Setiawan, S.H., M.Hum Dalam Segi Hukum Pembiayaan Konsumen
HUKUM BENDA DAN PERIKATAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL(IAE40067) Kuliah 1
PKB Dalam Hukum Indonesia
Pertemuan Ke-5 PERJANJIAN KERJA.
copyright by Elok Hikmawati
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL
HUKUM KETENAGAKERJAAN. JAM KERJA DAN PENGUPAHAN MODUL - 4.
Perhitungan Aktuaria Imbalan Paska Kerja
Syamsul Bachrie Hukum Perburuhan Syamsul Bachrie
MODUL II KEBIJAKAN UPAH & GAJI Upah (UU no. 13 thn 2003)
MODUL I PENDAHULUAN & KETENAGAKERJAAN Manajemen Perburuhan
PERLINDUNGAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN
HUKUM KETENAGAKERJAAN
BAB 7 JENIS –JENIS DAN BENTUK KOPERASI
HUKUM KETENAGAKERJAAN
MANAJEMEN Drs. HASYIM, MM PENGUPAHAN DAN PERBURUHAN DOSEN MODUL
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama.
Kompensasi/Remunerasi PNS
Aspek Hukum Kesehatan Kerja
DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR
12 MODUL MANAJEMEN PENGUPAHAN DAN PERBURUHAN FAKULTAS EKONOMI
SISTEM PENGUPAHAN DAN UANG LEMBUR
HUKUM PERIKATAN Pertemuan - 03.
HUBUNGAN KERJA.
Aspek Etika Bisnis dalam skb
KOMPENSASI Kompensasi merupakan hal yang penting, yang merupakan dorongan atau motivasi utama seseorang karyawan untuk bekerja. Kompensasi ditetapkan berdasarkan.
PASAR BARANG DAN PASAR INPUT
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Konsumen Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK
KOMPENSASI MSDM.
Ganti kerugian dan Rehabilitasi
Industrial Relations (Hubungan Industrial)
PERJANJIAN KERJA, KESEPAKATAN KERJA BERSAMA,
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama.
UPAH MINIMUM PRESENT BY : Muhamad Hasan
Yuliani Rahmatillah ( )
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN IX) PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA (2) copyright by Elok Hikmawati.
Manajemen Sumber Daya Aparatur
Hukum Perikatan Pertemuan 3.
JENIS –JENIS DAN BENTUK KOPERASI
copyright by Elok Hikmawati
Kelompok 1 : Surta Nababan Sidarman Saut Steven Hubertus Makai
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA – PENGUPAHAN PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
Pertemuan Ke-5 PERJANJIAN KERJA.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
TUNTUTAN KENAIKAN UPAH MINIMUM
HUBUNGAN KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Perlindungan Konsumen
PRESENTASI PENGANTAR HUKUM BISNIS Kelas MB.4 / IV Kelompok 3 (tiga)
UU Tenaga Kerja Presented by : ANTONIUS JUAN FELIX XII KP-A / 02 SMK NEGERI 1 CIMAHI.
Undang Undang Perlindungan Konsumen UURI No
Perjanjian Kerja Antar-Kerja Antar-Negara. PENDAHULUAN undang-undang dasar 1945,pasal 27 ayat(2) menetapkan bahwa, “tiap-tiap warga negara berhak atas.
Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru
SISTEM PENGUPAHAN DI KOTA TERNATE DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PENYESUAIAN UMK KOTA TERNATE TAHUN 2018 HOTEL BATIK, 08 MARET 2018 Oleh : RONNY ARIES KABID.
Transcript presentasi:

HUKUM PENGUPAHAN Kuliah 2 Widodo Suryandono

MENURUT KEPUTUSAN HOGE RAAD (HR) NOMOR 18 TAHUN 1953 DISEBUTKAN BAHWA UPAH MERUPAKAN PEMBAYARAN ATAU IMBALAN YANG HARUS DILAKUKAN MAJIKAN KEPADA BURUH BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA. MENURUT DOKTRIN UPAH ADALAH PEMBAYARAN ATAU IMBALAN YANG HARUS DILAKUKAN MAJIKAN KEPADA BURUH BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA YANG DIATUR OLEH PERATURAN. UPAH ADALAH NILAI LAWAN DARI HASIL KERJA BURUH YANG DAPAT DITERIMA DARI MAJIKAN. UPAH ADALAH HASIL KERJA DALAM BENTUK UANG ATAU YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG YANG TERHUTANG OLEH MAJIKAN KEPADA BURUH SEBAGAI NILAI DARI HASIL KERJA BURUH YANG DAPAT DITAGIH PADA SAAT AKHIR PEKERJAAN.

MENURUT PASAL 1 BUTIR 30 UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN UPAH SEBAGAI HAK BURUH YANG DITERIMA DAN DINYATAKAN DALAM BENTUK UANG SEBAGAI IMBALAN DARI PENGUSAHA ATAU PEMBERI KERJA KEPADA BURUH YANG DITETAPKAN DAN DIBAYARKAN MENURUT PERJANJIAN KERJA, KESEPAKATAN, ATAU PERUNDANG-UNDANGAN, TERMASUK TUNJANGAN BAGI BURUH DAN KELUARGANYA ATAS SUATU PEKERJAAN DAN/ATAU JASA YANG TELAH ATAU AKAN DILAKUKAN.

MENURUT PASAL 1 AYAT 1 PP NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN UPAH ADALAH HAK BURUH YANG DITERIMA DAN DINYATAKAN DALAM BENTUK UANG SEBAGAI IMBALAN DARI PENGUSAHA ATAU PEMBERI KERJA KEPADA BURUH YANG DITETAPKAN DAN DIBAYARKAN MENURUT SUATU PERJANJIAN KERJA, KESEPAKATAN, ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, TERMASUK TUNJANGAN BAGI BURUH DAN KELUARGANYA ATAS SUATU PEKERJAAN DAN/ATAU JASA YANG TELAH ATAU AKAN DILAKUKAN.

TEORI PENGUPAHAN TEORI UPAH NORMAL (DAVID RICARDO) UPAH DITETAPKAN DENGAN BERPEDOMAN KEPADA BIAYA-BIAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGONGKOSI SEGALA KEPERLUAN HIDUP BURUH UPAH MERUPAKAN SEJUMLAH UANG YANG DITERIMA MERUPAKAN SUATU KEWAJARAN MENURUT PENGUSAHA TEORI UPAH BESI (LASSALE) MENENTANG TEORI UPAH NORMAL , KARENA HANYA MENGAKOMODIR KEPENTINGAN PENGUSAHA, TANPA MELIHAT KEPENTINGAN ATAU KEBUTUHAN BURUH

3. Teori Dana Upah ( S Mill Senior) upah pekerja pada dasarnya tergantng pada besar kecilnya dana yang ada pada masyarakat. 4. Teori Upah Etika upah yang diberikan kepada pekerja, terkait dengan upaya untuk mencukupi segala keperluan pekerja dan keluarganya.

5. Teori Upah Hukum Alam (Soepomo) Upah ditetapkan berdasarkan biaya diperlukan untuk memelihara dan memulihkan tenaga buruh untuk proses produksi. 6. Teori Upah Sosial Umumnya berlaku di negara sosialis, Upah ditetapkan bukan berdasarkan produktivitas, tetapi semata-mata didasarkan pada kebutuhan pekerja. Semua pekerja harus bekerja sesuai kecakapannya, dan akan mendapat upah sesuai kebutuhannya.

BENTUK UPAH (Zainal Asikin) Upah Nominal Sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai, sebagai imbalan pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai denganketentuan yang berlaku. 2. Upah Nyata Upah yang benar-benar harus diterima oleh pekerja yang berhak, yamg ditentukan berdasarkan daya beli upah tersebut, yang bergantung pada jumlah uang dan besar kecilnya biaya hidup.

3. Upah Hidup Upah yang diterima pekerja relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup secara luas, baik untuk kebutuhan pokok dan sosial. 4. Upah Minimum Merupakan upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebesar-besarnya dari pekerja yang ada di perusahaannya. Upah minimum biasanya disatukan oleh pemerintah, dan setiap tahun berubah sesuai tujuan ditetapkannya upah minimum, yaitu:

Untuk merefleksikan arti dan peranan pekerja sebagai bagian dari hubungan kerja, Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah atau secara materiil kurang memuaskan, Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, Untuk menjamin terciptanya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan, Untuk mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal.