Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pembinaan PK BLU 2013
1. 1. Reviu Besaran Angka Dasar TA 2012 : a)Penggunaan Laporan (aplikasi) untuk Menganalisis Angka Dasar; b)Memastikan volume angka dasar sudah benar;
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2010.
REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
SBU 2015 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO, 2014.
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
Cakupan PMK SBM TA 2014 PMK SBM terdiri dari 5 pasal Lampiran I
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
PMK No. 104/PMK.02/2010 Tanggal 19 Mei 2011
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL. POKOK BAHASAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SIKLUS PBK 5 KOMPONEN POKOK DALAM PBK PENYUSUNAN STANDAR BIAYA.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
REVIU LK PTN SUHARTONO.
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
STANDAR BIAYA KELUARAN
Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.
Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM - SUB OUTPUT PENELITIAN
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
PERMASALAHAN YANG SERING MENJADI TEMUAN AUDIT
POINTER PENYUSUNAN RKA 2017.
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
PERMENKEU No. 106/PMK.02/2016 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
Makassar, 15 November 2017 PEMBINAAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN & EVALUASI SBK TA Oleh : Kabag Proggar Biro Ren Settama BNN Kombes Pol Dra. Kasiani.
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
TOPIK PENDUKUNG (SINTA, TKT DAN RAB)
BAGAIMANA MEKANISME PERENCANAAN (PENGANGGARAN), PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGUNGJAWABAN PENELITIAN TAHUN 2018? APAKAH BERBASIS “PROSES” ATAU “OUTPUT/KELUARAN”
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TOPIK PENDUKUNG (SINTA, TKT DAN RAB)
TOPIK PENDUKUNG (SINTA, TKT DAN RAB)
STANDAR BIAYA KELUARAN KHUSUS BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI
Sistem Informasi Perencanaan dan
DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150.
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOPTN PENELITIAN
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

Kebijakan Standar Biaya

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Dasar Hukum UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L Pasal 5 Ayat (3), Penyusunan anggaran RKA-K/L menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Pasal 5 Ayat (5), Ketentuan standar biaya sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga. PMK No.71/PMK.02/2013 jo. PMK No. 51/PMK.02/2014 yang mengatur tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL.

Kedudukan SB sebagai Instrumen PBK Pendekatan penyusunan Anggaran Terpadu Indikator Kinerja Efisiensi Alokasi Pendekatan penyusunan RKA-K/L Penganggaran Berbasis Kinerja Standar Biaya Efisiensi Pelaksanaan KPJM Evaluasi Kinerja

Kerangka Pengaturan SB STANDAR BIAYA Regelling Beschikking Bersifat jangka panjang Pengaturan penerapan standar biaya Bersifat tahunan Penetapan satuan2 biaya baik SBM maupun SBK termasuk struktur biaya PMK 71/PMK.02/2013 Jo. PMK 51/PMK.02/2014 Panduan penerapan SBM Panduan penerapan SBK, Panduan penerapan Standar Struktur Biaya & Indeksasi PMK & Surat Menkeu ttg SBM PMK SBK PMK Standar Struktur Biaya Surat Menkeu tentang Indeksasi

SB dalam Sistem Penganggaran SBK SSB SBM Indeks

Standar Biaya Masukan 2018 (SBM 2018)

Pengaturan SBM (1/2) Definisi: Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran. Pemberlakuan berlaku untuk satu Kementerian Negara/Lembaga, atau beberapa/seluruh Kementerian Negara/Lembaga Penetapan Melalui PMK / Surat persetujuan Menkeu Kriteria SBM dengan persetujuan Menkeu Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu Adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga. Daerah terpencil, daerah perbatasan, pulau terluar, dan /atau Penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

Pengaturan SBM (2/2) Fungsi Dalam Perencanaan: Batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen output, dan Alat reviu angka dasar (baseline) Dalam Pelaksanaan: Batas tertinggi, atau Estimasi (utk SB yg harganya tersedia di pasar) Penggunaan K/L wajib menggunakan SBM dalam penyusunan RKA-K/L. Tanggung Jawab Kesesuaian dan kebenaran atas penggunaan SBM sepenuhnya menjadi tanggung jawab PA/KPA Pengawasan Pengawasan atas penggunaan SBM dilakukan oleh aparat pengawas fungsional K/L

Dengan Surat Persetujuan Menteri Keuangan Cakupan Total Pagu SBM Satuan Biaya Lainnya SBM Lainnya (SBML) Dengan Surat Persetujuan Menteri Keuangan PMK SBM TA 2018 Lampiran 1 41 ITEM Lampiran 2 20 ITEM

Penambahan Satuan Biaya Baru Honorarium Penulisan Butir Soal untuk Penilaian Tingkat Nasional 1 Honorarium Honorarium Anggota Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal dan Honorarium Anggota Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian 2

Penyempurnaan Pengaturan SBM Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 1 Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia 2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3 Honorarium Penyelenggaran Kegiatan Pendidikan Pada Lingkup Pendidikan Tinggi 4 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website 5 Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/Regional/Multilateral), Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasionalc 6

Penyempurnaan Pengaturan SBM Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Yang Sama 7 Satuan Biaya Transportasi Dari DKI Ke Kota/Kabupaten Sekitar 8 Honorarium Narasumber/Pembahas Pakar/Praktisi/Profesional 9 Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan untuk untuk Operasi Pasukan/Latihan Pra Tugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma Taruna/Karbol/Kadet Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI, Anggota yang Sakit Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota Polri/TNI, dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI 10 Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan 11

Penyesuaian Besaran Standar Biaya Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Pada Lingkup Perguruan Tinggi 1 Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Aparatur Sipil Negara 2 Satuan Biaya Konsumsi Rapat 3 Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni 4 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor 5 Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan 6 Satuan Biaya Sewa Kendaraan 7

Penyesuaian Besaran Standar Biaya Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas 8 Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan 9 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10 Satuan Biaya Rapat Dalam Kantor 11 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor 13 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas 14 Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas 15

Terima Kasih