EKONOMI PUBLIK

Membahas ekonomi sektor pemerintah (sektor anggaran dan kebijakan pemerintah)

Cara Analisis Sektor Pemerintah: Normatif Positif

Alasan mengapa sektor pemerintah diperlukan: Untuk menjamin sistem pasar berjalan baik Peran proteksi Nilai-nilai sosial menghendaki adanya penyesuaian distribusi pendapatan

FUNGSI PEMERINTAH Fungsi Alokasi Fungsi Distribusi Fungsi Stabilisasi

Fungsi Alokasi Tujuan Kebijakan Pemerintah: Penyediaan barang sosial Barang sosial tidak bisa disediakan melalui sistem pasar Sistem pasar bisa gagal atau hanya bisa berfungsi namun tidak efisien

Barang Sosial dan Kegagalan Pasar Karena barang sosial bersifat non rival Manfaat barang sosial tidak berdasarkan kepemilikan perorangan Manfaat yang dirasakan setiap orang sama Jumlah konsumen banyak Orang bertindak sebagai penumpang gratis  Sehingga peran pemerintah diperlukan

Fungsi Distribusi Instrumen Fiskal dari Kebijakan Distribusi: Menggabungkan pajak progresif dan subsidi Pajak penghasilan progresif untuk membiayai pelayanan umum Kombinasi antara pajak barang yang dibeli konsumen berpenghasilan tinggi dengan subsidi barang yang dibeli oleh konsumen berpenghasilan rendah

Distribusi pendapatan, ditentukan oleh penjualan faktor produksi Faktor-faktor yang menentukan distribusi pendapatan: Distribusi tenaga kerja, meliputi kemampuan untuk memperoleh pendapatan tersebut Distribusi pendapatan modal, tercakup distribusi kesejahteraan Distribusi ditentukan di pasar tidak sempurna

Fungsi Stabilisasi Kebijakan fiskal harus dirangsang untuk: Meningkatkan kesempatan kerja Menjaga stabilitas harga Neraca pembayaran yang sehat Pertumbuhan ekonomi yang meningkat

Instrumen Fungsi Stabilisasi: Kebijakan Moneter Politik diskonto Politik pasar terbuka Kebijakan cash ratio Kebijakan Fiskal Kebijakan pengeluaran pemerintah Kebijakan pajak Mengadakan pinjaman pemerintah

Pasar Untuk Barang Pribadi Pasar hanya dapat bereaksi terhadap permintaan efektif dari konsumen Pasar tidak berfungsi efektif bila terdapat eksternalitas Pasar hanya berfungsi bila ada prinsip pengecualian Pertukaran tidak bisa terjadi tanpa adanya hak kepemilikan Hak kepemilikan butuh pengecualian

Eksternalitas Barang Pribadi Bila kegiatan ekonomi barang pribadi mengakibatkan eksternalitas  konsumsi barang campuran Bila konsumsi sesorang mengakibatkan keuntungan bagi orang lain  manfaat eksternal Bila konsumsi pribadi dan produksi menimbulkan biaya yang tidak ditanggung sendiri oleh produsen atau konsumen  biaya eksternal

Pengeluaran Pemerintah, Struktur dan Pertumbuhannya Pada awal pembangunan ekonomi, diperlukan jumlah modal besar yang tidak bisa diserahkan pada swasta Kebutuhan dasar yang harus disediakan pemerintah: Keamanan Pendidikan dasar Sanitasi dasar

Pelayanan umum yang harus disediakan pemerintah yang makin meningkat bila pendapatan masyarakat meningkat: Pendidikan tinggi Pelayanan kesehatan Pelayanan umum yang lebih merupakan barang mewah: Tempat parkir Jalan raya

Pengeluaran pemerintah juga meningkat saat terjadi pengembangan industri Pengeluaran pemerintah juga meningkat saat terjadi perubahan teknologi Pengeluaran pemerintah juga meningkat bila terjadi perubahan populasi Pengeluaran pemerintah juga meningkat bila terjadi urbanisasi

Sebab-sebab peningkatan pengeluaran pemerintah yang lainnya: Adanya perang Kenaikan tingkat penghasilan masyarakat Perkembangan demokrasi Berkembangnya peran pemerintah Adanya program kesejahteraan masyarakat

Kriteria dari kebijakan pemerintah: Keadilan (equity) Efisiensi ekonomi Kebapakan (paternalisme) Kebebasan perorangan

Sumber-sumber penerimaan negara: Pajak Retribusi Keuntungan perusahaan negara Pembayaran biaya perijinan Pencetakan uang Pinjaman Hadiah

Fungsi pajak: Fungsi budget; pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan pemerintah Fungsi pengatur; pajak digunakan untuk mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi; mengadakan redistribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, serta mengatur kegiatan produsen dan konsumen

Pergeseran Beban Pajak Pajak yang bebannya digeserkan pada orang lain disebut pajak tidak langsung Pajak yang bebannya tidak bisa digeserkan pada orang lain disebut pajak langsung

Proses penggeseran beban pajak: Tahap I; beban pajak terletak pada orang (wajib pajak) Tahap II; berupa penggeseran beban pajak, merupakan proses antara yaitu pemindahan beban pajak dari si pembayar pajak kepada pemikul beban pajak (the shifting of taxation) Tahap III; timbulnya beban moneter yang terakhir, ini berarti beban pajak tidak bisa digeser lagi (incidence of taxation)