CAPAIAN KINERJA DEPDIKNAS 2008 PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN CITRA PUBLIK Sawangan, 24 Februari 2009 D E P A R T E M E N PENDIDIKAN NASIONAL Sawangan, 24 Februari 2009

2010- 2014 2005 2009 PERIODE RENSTRA DEPDIKNAS 2005-2009

2 0 0 9 2010-2014 T A T A N I L A I D E P D I K N A S RENSTRA 2004-2009 2010-2014 T A T A N I L A I D E P D I K N A S

PILAR KEBIJAKAN PEMBANGUAN PENDIDIKAN NASIONAL 3 PILAR KEBIJAKAN PEMBANGUAN PENDIDIKAN NASIONAL AMANAT RENSTRA 2005-2009 Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan; Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan; Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan.

INDIKATOR KINERJA KUNCI TATA KELOLA, TARGET DAN REALISASINYA KONDISI 2004 TAHUN 2005 2006 2007 2008 2009 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Target Belum ada Opini WDP WTP Realisasi Disclaimer ? Persentase temuan penyimpangan oleh BPK 0,7% 1~0,5% <0.5% 0,49% 0,36% 0,03% Persentase temuan penyimpangan oleh Itjen 0,30% 0,10% 0,17% 0,04% Aplikasi SIM (kumulatif) 2 Aplikasi 14 Aplikasi 3 Aplikasi 13 Aplikasi Sertifikasi ISO 9001:2000 pada Unit Utama 80% unit eselon II 2/42 (4,8%) 24/42 (57%) 42/42 (100%) Sertifikasi ISO 9001:2000 pada UPTD 9/47 (19%) 25/47 (53%) 43/47 (91,5%) 47/47 (100%) 11/47 (23,4%) 16/47 (34%) 24/47 (51,1%) Sertifikasi ISO 9001:2000 pada SMK 221 >300 Sertifikasi ISO 9001:2000 pada Perguruan Tinggi 26 51 >51

APA YANG TELAH DICAPAI ? 2005 2009 Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan; Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan; Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan

LANGKAH TEROBOSAN PENGUATAN TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS 2005-2008 A. PENATAAN KELEMBAGAAN Revitalisasi Inspektorat Jenderal Aplikasi SIM Pengawasan berbasis TIK Pembentukan Inspektorat Investigasi Pendampingan Penunjukan Langsung sejak perizinan sampai negosiasi harga Pendampingan lelang yang bernilai besar Pemeriksaan Dini Pemeriksaan Investigasi Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan Tematik Peningkatan Kapasitas Auditor Kerjasama dengan BPKP Pembentukan SPI di setiap unit utama, PT, Pusat-pusat, UPT, dan Kopertis Pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan yang independen. Pembentukan Badan Akreditasi Nasional yang independen. Pembentukan Ditjen yang khusus menangani guru. Pembentukan Pusat Informasi dan Humas. Konversi Pusat Grafika menjadi Politeknik Negeri Media Kreatif.

LANGKAH TEROBOSAN PENGUATAN TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS 2005-2008 B. PENGHILANGAN KONFLIK KEPENTINGAN Pencabutan hak monopoli Depdiknas dalam pengadaan buku. Pencabutan hak monopoli Balai Pustaka dalam penerbitan buku. Mengutamakan penyaluran APBN melalui sistem blockgrant. Mengutamakan penyaluran bantuan ke PT dengan sistem hibah kompetisi. Pelaksanaan Ujian Nasional oleh badan independen BSNP. Pelarangan guru dan sekolah menjual buku di sekolah bekerjasama dengan penerbit. Pembelian hak cipta 407 jilid buku teks sekolah dan penetapan HET maksimal 1/3 harga pasar. Menerbitkan Permendiknas tentang Rumah Negara. Menerbitkan Permendiknas tentang Penggunaan Ruang Kantor. Mulai menerapkan e-procurement. Menerbitkan Permendiknas tentang Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program dan Anggaran. Penataan penerimaan mahasiswa baru.

LANGKAH TEROBOSAN PENGUATAN TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS 2005-2008 C. PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN MUTU PELAYANAN Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) secara sistematik dan komprehensif, termasuk perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (performance based planning and budgeting) Penerapan SIM Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja Penerapan Sisdur Keuangan, aplikasi SAK dan SIMAK-BMN secara berjenjang dan on-line. Rekruitmen 7 akuntan di Departemen dan 82 akuntan di PTN. Outsourcing tenaga akuntan dari BPKP, Kantor Akuntan Publik, dan PT. Pemberian HR tambahan kepada tenaga pembukuan dan pelaporan. Pengukuran mutu pelayanan unit kerja secara internal. Penyelenggaraan Rapat Pimpinan bulanan pada tingkat Menteri dan mingguan pada unit utama untuk pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran. Sertifikasi ISO 9001:2000 pada semua (42) unit kerja Eselon II dan 47 UPTD. Pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.

PROGRAM PRIORITAS 2009 OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN DEPDIKNAS: WAJAR TANPA PENGECUALIAN SELURUH UNIT KERJA ESELON II (42) DAN SELURUH UPT (47) DEPDIKNAS BERSERTIFIKAT ISO 9001:2000 PENERAPAN E-ADMINISTRASI PADA: SIM PENGAWASAN, SIM KEUANGAN, SIMAK-BMN, SIM PERENCANAAN, SIM KEPEGAWAIAN, SIM GURU, SIM STATISTIK SEKOLAH, SIM PERGURUAN TINGGI, SIM PENELITIAN, SIM AKREDITASI SEKOLAH, DAN SIM AKREDITASI PERGURUAN TINGGI. SISTEM PELAPORAN KEUANGAN SUDAH ON-LINE. DECISION SUPPORT SYSTEMS DITERAPKAN UNTUK KANTOR MENDIKNAS DAN 7 PEMIMPIN UNIT UTAMA SEMUA UNIT UTAMA MEMILIKI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) KAPASITAS PENGAWASAN OLEH ITJEN DIPERKUAT MELALUI OUTSOURCING TENAGA PEMERIKSA DARI BPKP DAN PERGURUAN TINGGI

ACTION PLAN MENUJU OPINI WTP I N P U T P R O S E S O U T P U T Komitmen Pimpinan Proses Akuntansi Prosedur dan database Keuangan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Laporan Keuangan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerolehan Opini atas Laporan Keuangan Implementasi Upaya perbaikan Laporan Keuangan Penghargaan Pengelolaan Keuangan Personil Pengelola Keuangan Organisasi Keuangan Sistem Pengelolaan Keuangan

STRATEGI YANG DILAKUKAN Meningkatkan Kemampuan Sumber daya manusia dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan; Melaksanakan Rekonsiliasi dan menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu; Melakukan kerjasama dengan Unit Akuntansi Wilayah dan Eselon I masing-masing; Memberikan Kompensasi yang tepat bagi Pengelola Pelaporan Keuangan sebagai motivasi pelaksanaan penyusunan Laporan (permendiknas No.16/2008).

LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS MELALUI PERMENDIKNAS NOMOR 21/ 2007 TENTANG UNIT AKUNTANSI DI LINGKUNGAN. MENERBITKAN PERMENDIKNAS NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS. MENGINGATKAN SECARA TERUS-MENERUS PIMPINAN ESELON I DAN KEPALA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS AGAR MENANGANI SECARA SERIUS PROSES PELAPORAN KEUANGAN. MENGEMBANGKAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN (SIMKEU DIKNAS) YANG TERINTEGRASI DAN BERBASIS WEB, MELALUI JARDIKNAS. RAPAT KOORDINASI DEPDIKNAS DENGAN DEPKEU TGL. 15 OKTOBER 2008, DENGAN TERBITNYA PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. 50/PB/2008. TENTANG PENCAIRAN DANA ATAS REKLASIFIKASI BELANJA BARANG DAN MODAL PADA DIPA K/L TA 2008.

LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN (Lanjutan) PENETAPAN PETUGAS SAI DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS (SURAT SESJEN DEPDIKNAS NO.51006/A.A3/KU/2008 TGL.29-08-2008 PETUGAS SAI PADA SATKER DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS). PENETAPAN TIM PEMBIMBING PUSAT SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS, DENGAN TUGAS ANTARA LAIN: Melakukan bimbingan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan pada Unit akuntansi yang meliputi UAPA/B, UAPPA/B-E1, UAPPA/B-W DAN UAKPA/B: Menginventarisasi permasalahan yang dihadapi unit akuntansi dan mencari pemecahan yang tepat dengan berkoordinasi dengan unit/instansi terkait; Memantau, memberi arahan dan pendampingan dalam menindaklanjuti temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan; Mendampingi unit akuntansi dalam pemeriksaan BPK selama proses audit sampai dengan Closing Conference; Memberikan asistensi kepada unit akuntasi dalam penyusunan LK sampai selesai; Bekerjasama dengan Tim Penertiban Aset dari Ditjen Kekayaan Negara dan Tim Penertiban Rekening Pemerintah;

DUKUNG LANGKAH-LANGKAH MENUJU WTP PERBAIKI PENGELOLAAN BMN

TERIMA KASIH

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2010-2014 Masih rendahnya cakupan dan kualitas PAUD Belum meratanya mutu penyelenggaraan Wajar Dikas 9 tahun Belum mantapnya relevansi antara kompetensi lulusan pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja Belum memadainya kualitas dan relevansi pendidikan non-formal dengan kebutuhan mayarakat Masih rendahnya kompetensi dan profesionalisme pendidik Belum memadainya relevansi dan daya saing pendidikan tinggi serta lemahnya sinergi Institusi Litbang iptek Belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi pendidikan Belum mantapnya pelaksanaan Sisdiknas

PERGESERAN AGENDA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL 2004-2009 ke 2010-2014 RENSTRA 2005-2009 DRAFT RENSTRA 2010-2014 Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan; Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan; Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan Perluasan dan Pemerataan Akses PAUD Berkesetaraan Jender di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota; Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Dasar Universal Bermutu dan Berkesetaraan Jender di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota; Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Menengah Bermutu dan Berkesetaraan Jender dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota; Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Bermutu, Berdaya Saing Internasional, Berkesetaraan Jender dan Relevan dengan Kebutuhan Bangsa dan Negara; Penguatan Tata Kelola, Sistem Pengendalian Manajemen, dan Sistem Pengawasan Intern.

FOKUS RKP 2009 DAN DRAFT RKP 2010 RKP 2009 Draft RKP 2010 Pemantapan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang Berkualitas Khususnya Bagi Daerah yang Kondisi pendidikannya MasihTertinggal Peningkatan Mutu Dan Relevansi Pendidikan Menengah, Tinggi, dan NonFormal Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik Peningkatan mutu wajar dikdas 9 tahun Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non formal Peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik