SILABUS PERPAJAKAN PERTEMUAN 1 - 7

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Advertisements

KETETAPAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Mata kuliah : A Perpajakan
Komputerisasi Perpajakan
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Pertemuan II / III)
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dasar Hukum : Undang-undang No. 28 tahun 2007.
PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
KUP - PEMERIKSAAN Perpajakan 2_S1.
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
1 Pertemuan 11 SPT TAHUNAN Matakuliah: A0572/ Perpajakan Tahun: 2005 Versi: Revisi 1.
PERTEMUAN #2 HAK DAN KEWAJIBAN WP
PERTEMUAN 11 SURAT KETETAPAN PAJAK 15 MEI 2011 Surat Ketetapan Pajak.
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Pengantar Laboratorium Pajak
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-3 JULIUS HARDJONO
PEMBUKUAN DALAM PERPAJAKAN
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
PERTEMUAN #11 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPN DAN PPNBM
Chapter II Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
KETENTUAN UMUM DAN TATA-CARA PERPAJAKAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PMK- 91/PMK.03/2015 IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CAB. BALI
DASAR-DASAR PERPAJAKAN, KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No
PERTEMUAN 16.
Pertemuan 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Pertemuan ke-3 Perpajakan.
PEMERIKSAAN PAJAK Aris Munandar, SE, M.Si.
KULIAH KE-11 PENAGIHAN PAJAK
LANJUTAN PERTEMUAN KE-6 SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK
PERTEMUAN #8 PENGERTIAN PENAGIHAN PAJAK
LINGKUP PENAGIHAN PAJAK
Materi 7.
SPT DAN SSP Sri Andriani, SE, M.Si.
Pemotongan & Pemungutan Pajak Penghasilan
PERPAJAKAN I WEEK 2 |SESSION 3 - 4
Materi 12.
PERTEMUAN KE-7 KEBERATAN DAN BANDING
PEMBETULAN DAN PENGGANTIAN
PENCAIRAN DAN PENAGIHAN PAJAK
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PERTEMUAN KE- 7 KEBERATAN DAN BANDING
Penetapan dan Ketetapan Pajak
Pertemuan REVIEW MATERI
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
KULIAH KE – 8 PEMERIKSAAN PAJAK
PENAGIHAN PAJAK.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
STP dan Ketetapan Pajak
SURAT KETETAPAN PAJAK SURAT TAGIHAN PAJAK.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
PERPAJAKAN I WEEK 3 |SESSION 5 - 6
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
PEMBETULAN ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK, ATAU KARENA JABATANNYA, DIRJEN
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
KUP - PEMERIKSAAN Perpajakan Perpajakan.
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH MEMILIKI NPWP
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
Materi 12.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DEFINISI DAN UNSUR PAJAK
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
PERTEMUAN 10.
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
Transcript presentasi:

SILABUS PERPAJAKAN PERTEMUAN 1 - 7

SILABUS & DASAR-DASAR PERPAJAKAN PERTEMUAN-1 SILABUS & DASAR-DASAR PERPAJAKAN Pajak & Retribusi Definisi dan Ciri-ciri pajak Fungsi pajak Syarat pemungutan pajak Teori-teori yang mendukukung pemungutan pajak PERTEMUAN-2 Kedudukan hukum pajak Hukumpajak materiil dan formil Pengelompokan pajak Tata cara pemungutan pajak Timbul dan hapusnya hutang pajak Hambatan pemungutan pajak Tarif pajak

PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH PERTEMUAN-3 PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH Pajak negara Pajak daerah dan retribusi daerah Dasar hukum Pajak daerah Jenis pajak dan objek pajak Tarif pajak Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak dan penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa

PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH PERTEMUAN-4 PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH Retribusi daerah Jenis retribusi daerah Objek retribusi daerah Subjek Retribusi daerah Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi dan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN PERTEMUAN- 5 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Pendahuluan Dasar hukum Pengertian-pengertian Tahun pajak Nomor pokok wajib pajak (NPWP) Pengukuhan pengusaha kena pajak

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN PERTEMUAN- 6 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN surat pemberitahuan (SPT) surat setoran pajak (SSP) dan pembayaran pajak Surat ketetapan pajak (SKPKB – SKPKBT –SKPKLB – SKPN – STP) keberatan dan banding pembetulan, pengurangan, penghapusan, atau penambahan daluwarsa penagihan pajak

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN PERTEMUAN- 7 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Pemeriksaan Penyidikan Kewajiban dan hak wajib pajak Kewajiban pembukuan/pencatatan Sankasi perpajakan Sanksi pidana Sanksi administrasi

UJIAN TENGAH SEMSTER

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN CONTOH-CONTOH FORMULIR PERTEMUAN- 9 PRAKTEK KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN CONTOH-CONTOH FORMULIR nomor pokok wajib pajak (NPWP) SPT Tahunan PPh WP Badan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi SPT Tahunan PPh WP Badan (yang mempunyai penghasilan) SPT Tahunan PPh WP Badan (yang mempunyai penghasilan dari suatu pemberi kerja) SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau PPh pasal 26 SPT Masa PPN Surat Setoran Pajak

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PERTEMUAN- 10 PRAKTEK PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Dasar hukum Pengertian-pengertian Pejabat dan jurusan pajak Penagihan seketika dan sekaligus Surat paksa Penyitaan Lelang Pencegahan dan penyanderaan Gugatan Permohonan pembetulan dan penggantian Ketentuan pidana

PAJAK PENGHASILAN – (PPh pasal 21) PERTEMUAN- 11 PRAKTEK PAJAK PENGHASILAN – (PPh pasal 21) Pengertian PPh Pasal 21 Pemotongan PPh Pasal 21 Wajib pajak PPh Pasal 21 Tidak termasuk WP PPh Pasal 21 Objek pajak PPh Pasal 21 Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 21 Biaya jabatn dan biaya pensiun Tarif pajak dan penerapannya Tarif pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP Saat Terutang Cara menghitung PPh Pasal 21 Contoh perhitungan PPh Pasal 21

PAJAK PENGHASILAN – (PPh pasal 22) PAJAK PENGHASILAN – (PPh pasal 23) PERTEMUAN- 12 PRAKTEK PAJAK PENGHASILAN – (PPh pasal 22) Pengertian PPh Pasal 22 Pemungutan pajak Objek pemungutan pajak PPh Pasal 22 Cara menghitung PPh Pasal 22 PERTEMUAN- 13 PAJAK PENGHASILAN – (PPh pasal 23) Pengertian PPh pasal 23 Pemotongan PPh pasal 23 Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 Objek pemotongan PPh pasal 23 Tarif pemotongan PPh pasal 23 Cara menghitung PPh pasal 23

PAJAK PENGHASILAN – (PPh pasal 24) PERTEMUAN- 14 PRAKTEK PAJAK PENGHASILAN – (PPh pasal 24) Pendahuluan Penggabungan penghasilan Batas maksimum kredit pajak Batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara (Per Country Limitation) Rugi usaha di Luar Negeri Perubahan besarnya penghasilan di luar negeri Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri

PAJAK PENGHASILAN – (PPh pasal 25-26) PERTEMUAN- 15 PRAKTEK PAJAK PENGHASILAN – (PPh pasal 25-26) Pendahuluan PPh Pasal 25 Cara menghitung besarnya PPh pasal 25 Beberapa masalah/kasus untuk menghitung besarnya PPh pasal 25 Hal-hal tertentu untuk penghitungan besarnya angsuran PPh pasal 25 Angsuran PPh pasal 25 bagi WP Baru, Bank, BUMN, BUMD dan WP tertentu lainnya

PAJAK PENGHASILAN – (PPh pasal 25-26) PERTEMUAN- 15 PRAKTEK PAJAK PENGHASILAN – (PPh pasal 25-26) Pendahuluan PPh Pasal 26 WP PPh Pasal 26 Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Tarif pajak dan penerapannya Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 26 Sifat Pemotongan Pemotongan Pajak

UJIAN AKHIR SEMESTER

DAFTAR PUSTAKA Agus Setiawan, PPh Pemotongan dan Pemungutan Pajak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2009. Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 4, Salemba empat, Yogyakarta, 2008 ......................, Prkatikum Perpajakan Instruksi dan Kertas Kerja, Buku 1 dan 2 Salemba empat, Yogyakarta Yustinus Prastowo, Raung Lingkup Pajak Raih Asas Sukses, Jakarta, 2009.