BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL
Advertisements

KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
KETERPADUAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL DENGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Oleh: Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA Kepala.
Heris Hendriana Hotel Situ Buleud Purwakarta, 28 Februari 2013
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Data-Data, Tata Cara Pendataan, dan Pemetaan Keluarga
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI EKONOMI MASYARAKAT
POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA)
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PENYELENGGARAAN LOKAKARYA MINI
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
PENCAPAIAN SERTA LANGKAH-LANGKAH 6 BULAN KEDEPAN BIDANG KS & PK
OPTIMALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Dr. SANJOYO,
SURVEI INDIKATOR KINERJA PROGRAM KKB (RPJMN) TAHUN 2014 PUSLITBANG KB DAN KELUARGA SEJAHTERA BKKBN, 2014  
EVALUASI RPJMN/RENSTRA DAN ARAH KEBIJAKAN
HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KKB Data s.d Bulan Maret 2013 BIDANG ADVOKASI PENGGERAKAN DAN INFORMASI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI UTARA.
KEBIJAKAN PROGRAM KB PASCA SALIN
KONDISI UMUM KABUPATEN WONOSOBO
PELAKSANAAN TMKK TAHUN 2008
BAPERMAS, PP, PA, KB KABUPATEN CILACAP
PELATIHAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2015 BAGI MANAJER DESA
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2012
Amanat Presiden RI pada tanggal 29 September 2015 dan
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
CAPAIAN HASIL PROGRAM KKBPK PROVINSI JAWA TIMUR S/D
DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah)
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2013
BAPERMAS, PP, PA, DAN KB KOTA SURAKARTA
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
EVALUASI Program tahun 2012 dan strategi operasional program kb kabupaten bintan tahun 2013 Oleh: drh.KARTINI,M.Si Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,
STRATEGI OPERASIONAL PENCAPAIAN PPM OKTOBER – DESEMBER 2009.
DESEMBER 2009 RAPAT EVALUASI PROGRAM / ANGGARAN
SHIP PARTNER.
N0. SUB PROGRAM TUPOKSI OUTPUT KPI
TUJUAN Tujuan Umum Terselenggaranya pelayanan PAUD yang terintegrasi dengan layanan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) menuju terwujudnya anak Indonesia.
Sugiyantomendung.com Mbahmendung.blogspot.com gmail .com
Dra. Erna Sulistyowati, MM
Sirih berlipat sirih pinang
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PERSENTASE PENCAPAIAN PA THD PPM
PENCAPAIAN KKP PROGRAM KB MARET 2012 PROVINSI DKI JAKARTA.
DATA S.D APRIL 2011.
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAMBI
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN MONITORING
Desa Siaga Kelompok 5 Restu Anandya P Ulil Nur Fariz .A
HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KKB
BAHAN RAYEK BULAN JANUARI 2017
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
| RADALGRAM Data DESEMBER 2016 Rapat Pengendalian Program & Anggaran
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
TEKNIK PEMETAAN BAGAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN ( NetMap)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kab. Banyuwangi
DUA ANAK CUKUP EVALUASI KEGIATAN BADAN KB DAN PP TAHUN 2013 Disampaikan oleh MURDASIH, SE Kepala Bidang Pedasi Badan KB dan PP Kabupaten Way Kanan Dalam.
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
Evaluasi dan Rencana Kerja
PERTEMUAN SOSIALISASI BOK PUSKESMAS
Ketua LPM Pasirluyu Ketua LPM Pasirluyu Sekretaris Paguyuban Pamacan Wakil Sekretaris LPM Kec. Regol Ketua Posyantek.
Kampung KB New Branding Program KKBPK
BARENLITBANG BENGKULU TENGAH TAHUN Lintas Sektor Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat.
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
LABUAN KUNGGUMA. 1. Penanggung jawab: Bertanggung jawab secara keseluruhan tentang pembentukan pengembangan dan operasional Kampung KB; Mengkoordinasikan.
PERAN KADER DALAM MENINGKATKAN BKB OLEH : Ns. I Gede Dedy Artho, S.Kep., M.Kes.
Transcript presentasi:

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL KONSEP KAMPUNG KB BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

PENDAHULUAN KONSEP KAMPUNG KB BENTUK INTERVENSI SISTEMATIKA PENYAJIAN PENGUATAN MENYONSONG LAUNCHING NASIONAL 1 2 3 4

PENDAHULUAN Pendahuluan

LATAR BELAKANG Kampung KB Audiensi dengan Presiden Jokowi  “ Intruksikan kepada BKKBN agar segera merealisasikan program Kampung KB untuk dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia” Anggaran BKKBN Tahun 2016 sebanyak Rp. 3,8 T Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru

LAUNCHING “KAMPUNG KB” JANUARI 2016 Launching “Kampung KB” pada Bulan Januari 2016 oleh Presiden Jokowi; Kampung KB diharapkan menjadi “miniatur pelaksanaan program KB” di tingkat terendah; Diutamakan bagi daerah miskin, padat penduduk dan akses kesehatan kurang; LOKASI LOUNCHING KAMPUNG KB SECARA NASIONAL ADALAH DI WILAYAH CIREBON ATAU BANJAR DENGAN KRITERIA DAERAH PANTAI, MISKIN

KONSEP KAMPUNG KB

Program Bidang Kependudukan DEFINISI KAMPUNG KB Satu kesatuan wilayah setingkat dusun/RW dengan kriteria tertentu dimana terdapat program KKBPK yang terintegrasi Lintas Sektor Kampung KB Program Bidang KB KR Program Bidang ADPIN Program Bidang KSPK Program Bidang Kependudukan

TUJUAN PEMBENTUKAN KAMPUNG KB TUJUAN UMUM : Membumikan Total Program KB di kehidupan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing masing . Memberikan arah dan pedoman bagi para Penanggungjawab dan Pengelola Program KKB Tingkat Kecamatan dan Desa, dalam melakukan penggerakan di wilayah kerjanya untuk mempercepat pencapaian indikator output program KKB. TUJUAN KHUSUS : Meningkatkan advokasi kepada stakeholder Meningkatkan KIE program KB kepada sasaran dan masyarakat Meningkatkan mekop di tingkat lini lapangan Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan terintegrasinya program Meningkatkan peran serta masyarakat Meningkatkan segala informasi yang berhubungan dengan KB tepat sasaran dan lebih cepat sampai ke masyarakat, sehingga yang menjadi program pemerintah dapat dengan segera dicapai

KB dan Kesehatan Reproduksi; Pembinaan Ketahanan Keluarga; SASARAN KAMPUNG KB . SASARAN PROGRAM: Kependudukan; KB dan Kesehatan Reproduksi; Pembinaan Ketahanan Keluarga; Pemberdayaan Keluarga; Advokasi, KIE dan Penggerakan. SASARAN WILAYAH: Kecamatan Desa/Kelurahan RW RT

SASARAN KAMPUNG KB SASARAN KHALAYAK: (LANJUTAN) Pejabat Struktural dan Fungsional SKPDKB Kab/Kota sebagai Tim Fasilitasi Program KKBPK agar menjadi acuan dalam melaksanakan pembinaan dan fasilitasi ke Tingkat Kecamatan, Desa, Dusun/R dan Tingkat RT; Camat, sebagai penangungjawab umum pembangunan di tingkat Kecamatan dan UPTB Kecamatan, UPTD Kecamatan, TP PKK Kecamatan sebagai Pembina teknis Oprasional agar menjadi acuan dalam memberikan dukungan, evaluasi dan pembinaan; PLKB/PKB/TPD dan PKK dipergunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas melakukan berbagai kegiatan strategis dalam menggerakkan program KKBPK di wilayah kerjanya; Kepala Desa/Lurah sebagai penanggungjawwab umum pembangunan di tingkat desa/kelurahan agar memberikan dukungan, evaluasi dan pembinaan; IMP (PPKBD, SUBPPKBD, KELOMPOK KB, TOGA dan TOMA) sebagai mitra kerja dalam penggerakan Program KKBPK di Desa/ Kelurahan.

KAMPUNG KB PRASYARAT WAJIB DALAM PEMBENTUKAN KAMPUNG KB 1. DATA KEPENDUDUKAN YANG DINAMIS DAN AKURAT ( Pendataan keluarga, data potensi desa dan data capil ) 3. KEBERSAMAAN MASYARAKAT (gotong royong) 2. PEMERINTAHAN YANG BERDAYA DAN MELAYANI

RUANG LINGKUP 1. Kampung KB meliputi RW (1 kampung kb = 1 rw) 2. Disahkan oleh Bupati atau Walikota 3. Kepengurusan terdiri dari pelindung, penasihat, pembina dan pengurus 4. Antara kegiatan memiliki kesinambungan dan terus berkembang 5. Menjalin kemitraan dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta

KRITERIA PEMILIHAN WILAYAH PEMBENTUKAN KAMPUNG KB Kumuh Miskin (KPS dan KS I) Wilayah Pesisir/Nelayan Daerah Aliran Sungai (DAS) KRITERIA UMUM CPR Modern < 50% Jumlah Anak Usia Sekolah KRITERIA KHUSUS KRITERIA KEPENDUDUKAN KRITERIA PROGRAM KB KRITERIA PROGRAM PK ASFR 15-19 Tinggi Bantaran Kereta Api Kawasan Miskin perkotaan MKJP Rendah UKP < 21 Tahun Wilayah terpencil/ Perbatasan Unmet Need Tinggi Jumlah Balita : Minimal 20 Balita Partisipasi Masyarakat Data Kependudukan update Jumlah Remaja : Minimal 20 Remaja Jumlah Kesertaan KB Pria Rendah Komitmen Pemerintah Tersedia Kader/ IMP Jumlah Lansia : Minimal 20 Lansia Tingkat Pendidikan Rendah Kepadatan CWR (Child Woman Ratio)

INDIKATOR KAMPUNG KB 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya peserta KB baru (PB) Meningkatnya peserta KB aktif (PA) 3 Meningkatnya kualitas kesertaan ber KB (PA ganti cara ke MKJP) 4 Unmetneed < 10 % 5 Terbinanya Pusmupar dan Pospartum 6 Semua Ibu Hamil, Ibu Menyusui terlayani kesehatan dan KB 7 Semua anak usia 0-6 tahun terlayani program kesehatan dan pendidikan sejak dini (Posyandu & PAUD) 8 Semua keluarga yg punya anak 0-6 tahun terlayani BKB

INDIKATOR KAMPUNG KB Semua anak (0-18 th) mendapatkan akta kelahiran. 9 Semua anak (0-18 th) mendapatkan akta kelahiran. 10 Semua remaja dapat aktif dalam BKR dan PIK Remaja 11 Meningkatnya partisipasi keluarga pra-s dan ks.i dalam kelompok UPPKS 12 Kelompok usila/lansia terlayani dalam BKL/Posbindu 13 Terbinanya lingkungan/kampung yang ber-PHBS melalui PKLK & KESLING 14 Semua anak usia 7-12 th dan 13-15 tahun bersekolah 15 Tidak ada perempuan yg buta aksara, melalui berbagai kegiatan.

TAHAPAN PEMBENTUKAN KAMPUNG KB TAHAPAN/ PROSES PEMBENTUKAN MODEL KAMPUNG KB SEBAGAI BERIKUT : Rapat Persiapan; Workshop Tingkat Kabupaten; Lokakarya Mini Tingkat Kecamatan; Lokakarya Mini Tingkat Desa; Pelatihan Kader; Pendataan (segmentasi sasaran Intervensi); Operasional kegiatan Kampung KB; Pembinaan Kader dan Kelompok Sasaran; Intervensi Program dan Kunjungan Rumah; Evaluasi dan Review (Triwulanan, Semesteran dan Tahunan); Pelaporan; Penyegaran Kader (Refreshing).

VISUALISASI KAMPUNG KB Terdapat simbol-simbol Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) seperti tugu, umbul-umbul, mural KB di rumah-rumah, plank nama, poster, leaflet, booklet, lembar balik (media KIE).

. BENTUK INTERVENSI

Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum intervensi kegiatan: Analisa data potensi desa/kampung (hasil pendataan keluarga dan data capil); Penetapan sasaran program/kegiatan sesuai dengan hasil analisa data potensi desa; Meningkatkan komitmen dan kemitraan dengan sektor lain sesuai dengan prioritaas program

BENTUK INTERVENSI KRITERIA PROGRAM INTERVENSI LANGKAH-LANGKAH Jumlah anak usia sekolah Pendidikan Kependudukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK ) Sebaran modul kependudukan; Diskusi materi kependudukan kepada komunitas anak putus sekolah; Mengintegrasikan materi kependudukan kedalam materi pelajaran tertentu. 1. Koordinasi dengan kelompok kegiatan BKB ( bahan bacaan kependudukan utk anak PAUD) dan BKR,PIK RR (lembar balik materi kependudukan); 2. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk materi kependudukan jalur formal SD, SMP dan SMA. CPR modern method <50% Peningkatan kesertaan ber KB KIE; KIP Konseling; Penggerakan sasaran; Pelayanan KB (statis dan mobile). Koordinasi dengan tenaga provider (Bidan); Koordinasi dengan koselor; Peta PUS sasaran .

BENTUK INTERVENSI KRITERIA PROGRAM INTERVENSI LANGKAH-LANGKAH MKJP rendah Meningkatkan kesertaan MKJP KIE MKJP KIP Konseling MKJP Penggerakan sasaran MKJP Pelayanan KB MKJP (statis dan mobile) Penyediaan media KIE MKJP; Koordinasi dgn Bidan CTU dan Puskesmas yang terdekat; Penggerakan PLKB; Penggerakan Kader. Unmet Need tinggi Menurunkan Unmet Need KIE kepada kelompok unmet need KIP Konseling kelompok unmet need Penggerakan sasaran kelompok unmet need Pelayanan KB kelompok unmet need (statis dan mobile) Segmentasi sasaran; Sosialisasi pelayanan KB kpd masyarakat kelompok Unmet need; Pemberiaan Alokon gratis; Penggerakan Kader; Koordinasi dgn provider (Bidan dan Puskesmas) terdekat.

BENTUK INTERVENSI KRITERIA PROGRAM INTERVENSI LANGKAH-LANGKAH Jumlah kesertaan KB pria rendah Peningkatan partisipasi pria KIE KB pria KIP Konseling KB pria Penggerakan sasaran KB pria Pelayanan KB pria (statis dan mobile) Koordinasi dgn Toga/Toma; Koordinasi dgn akseptor KB Pria (testimoni); Koordinasi dengan Dokter terlatih; Koordinasi dgn Puskesmas terdekat. ASFR 15-19 tahun tinggi Penurunan angka ASFR 15-19 tahun KIE tentang KRR PIK RR Konseling Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya; Program Genre; UKP < 21 tahun Peningkatan UKP Koordinasi dgn aparat desa; Koordinasi dgn petugas KUA. Jumlah Balita Peningkatan kualitas anak (tumbuh kembang anak) Pembentukkan BKB Holistic Integratif (HI) Koordinasi dgn aparat Desa; Pelatihan bagi kader BKB; Penyediaan sarana & prasarana BKB; Penyediaan Media dan materi KIE BKB.

BENTUK INTERVENSI KRITERIA PROGRAM INTERVENSI LANGKAH-LANGKAH Jumlah Remaja Peningkatan pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Pembentukan BKR Koordinasi dgn aparat Desa; Koordinasi dgn Kader; Pelatihan bagi kader BKR; Penyediaan sarana & prasarana BKR; Penyediaan Media dan materi KIE BKR. Jumlah Lansia Mewujudkan lansia tangguh Pembinaan ketahanan keluarga lansia Pembentukan BKL Koordinasi dgn kader; Pelatihan bagi kader BKL; Penyediaan sarana & prasarana BKL; Penyediaan Media dan materi KIE BKL.

PENGUATAN MENYONSONG LAUNCHING NASIONAL . PENGUATAN MENYONSONG LAUNCHING NASIONAL

PENYIAPAN TENAGA Untuk mengisi kegiatan program yang dinamis di kampung KB diperlukan tenaga- tenaga yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat; Untuk mengatasi kendala berkurangnya tenaga PLKB atau tidak adanya tenaga PLKB di dusun (keterjangkauannya)  mengoptimalkan peran IMP “Sebagai Ujung Tombak Penggelola Program berbasis Masyarakat “; IMP meliputi Kader PPKBD (Tingkat Dusun) dan Sub PPKBD (Tingkat RW), Kelompok KB (Tingkat RT), PKK, Toga/ Toma;

PENGUATAN DAN PEMANTAPAN IMP: Diperlukan pelatihan teknis untuk tenaga Kader PPKBD dan Sub PPKBD, Toga/Toma sampai Kepala Desa;; Pemenuhan sarana dan prasarana kerja untuk tenaga PPKBD dan Sub PPKBD melalui DAK; Penguatan penggerakan PPKBD dan Sub PPKBD  APBN; Penguatan koordinasi lintas sektor di tingkat Dusun; 6 Peran IMP1). Pengorganisasian, 2). Pertemuan, 3). KIE dan Konseling, 4). Pencatatan dan Pendataan, 5). Pelayanan Kegiatan dan 6). Kemandirian. 1 2 3 4 5

PENGUATAN KOMITMEN . Membangun Komitmen bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak terhadap program KKBPK, baik dukungan politis, dukungan teknis dan dukungan individu Sasaran penguatan adalah Kepala Desa, BPD, LMPD, LPMK, Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, PKK, Kader, Bidan Desa Membangun kesepakatan melalui forum forom pertemuan seperti: Menjadikan Program KKBPK sebagai Program Urusan Bersama untuk mendukung operasional program di lapangan 1 Minggon Desa 2 Minggon Kecamatan 3 Rakor Kecamatan 4 Anjang Sana kepada Toga dan Toma

EMPAT FAKTOR UTAMA YANG MENENTUKAN KEBERHASILAN MODEL KAMPUNG KB 1. Komitmen yang kuat dari para pemangku Kebijakan di semua Tingkatan (Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan); 2. Intensitas Opini Publik ttg Program KKBPK 3. Optimalisasi fasilitasi dan Dukunngan 4. Semangat dan dedikasi para Petugas Lini Lapangan.

PERSIAPAN LAUNCHING KAMPUNG KB 1. Untuk persiapan launching Kampung KB di bulan Januari 2016 maka setiap perwakilan BKKBN Provinsi harus menyiapkan minimal I Kampung KB yang di launching secara serentak ( Gubernur/ Walikota) dengan launching nasional oleh Presiden; 2. Untuk persiapan dilakukan semenjak bulan Oktober 2015 sampai launching di Bulan januari 2016 dengan menggunakan anggaran tahun 2015 dengan cara optimalisasi dari kegiatan-kegiatan terutama sosialisasi advokasi KIE, penggerakan melalui momentum (untuk fisik) sedangkan untuk mengisi kegiatan program yang dinamis di kampung KB tersebut maka setiap bidang berperan aktif dan bertanggung jawab dalam menyiapkannya.

Terima Kasih