PENANGANAN KUMUH BERBASIS KOMUNITAS OLEH PARWOTO 2015

SKETSA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PADA AKHIR TAHUN 60-AN INDONESIA MEMULAI PROGRAM PERBAIKAN KAMPUNG ATAU DIKENAL SEBAGAI KIP, DAN DIMULAI DENGAN JAKARTA DGN NAMA PROG MOHAMAD HUSNI THAMRIN DAN SURABAYA DGN NAMA PROG WAGE RUDOLF SUPRATMAN. PROGRAM KIP INI PADA TAHUN 1974 DIADOPSI MENJADI PROGRAM NASIONAL DGN BANTUAN DANA DARI BANK DUNIA DAN FOKUS PADA PERBAIKAN PELAYANAN DASAR DI DALAM KAMPUNG ITU SENDIRI

LANJUTAN DISADARI BAHWA PERBAIKAN PELAYANAN DASAR SUATU KAMPUNG SERING KALI JUSTERU BERDAMPAK KURANG BAGUS BAGI KAMPUNG TETANGGANYA DAN SEMUA YANG DIBUANG KELUAR DARI KAMPUNG JUGA MENUNTUT KETERPADUAN DGN PELAYANAN KOTA MENJAWAB HAL TERSEBUT MAKA MULAILAH DIRINTIS BUDP (BANDUNG URBAN DEVELOPMENT PROGRAM) YG MEMADUKAN ANTARA PELAYANAN DASAR DI TINGKAT KAMPUNG (TERTIER) DENGAN PELAYANAN KOTA (SECONDARY DAN PRIMARY)

LANJUTAN KEBERHASILAN BUDP INI KEMUDIAN DILANJUTKAN DENGAN MUDP (MEDAN URBAN DEVELOPMENT PROGRAM) DAN CUDP (CIREBON URBAN DEVELOPMENT PROGRAM SETELAH MANTAP DENGAN KE3 PILOT PROYEK TERSEBUT INDONESIA MAJU LEBIH JAUH DENGAN P3KT/IUIDP (PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU/INTEGRATED URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROGRAM) DILAKSANAKAN ANTARA 1985 S/D 2003

LANJUTAN PENDEKATAN P3KT INI MENGUBAH SECARA MENDASAR POLA PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN DARI YANG BERSIFAT SEKTORAL, TOP DOWN, DAN SENTRALISASI MENJADI LEBIH TERPADU, BOTTOM UP DAN DESENTRALISASI DALAM PROGRAM INI KIP MENJADI KOMPONEN INTI (CORE COMPONEN) DARI PROGRAM P3KT/IUIDP SELANJUTNYA ADALAH CONTOH BGM KIP DENGAN POLA URBAN RENEWAL DILAKUKAN DALAM KERANGKA P3KT

PENGANTAR PADA AWAL TAHUN 90-AN INDONESIA MENGGALAKKAN PENATAAN KEMBALI KAWASAN PERKOTAAN (URBAN RENEWAL) DI KAWASAN KUMUH TERMASUK SQUATTER DI SEKITAR 40 KOTA DALAM RANGKA P3KT. PADA SAAT ITU BEBERAPA HAL YANG SAYA ANGGAP INOVATIF: KONVERSI TANAH NEGARA MENJADI TANAH HAK DIBERIKAN KEPADA PARA PENGHUNI SQUATTER SETELAH PENATAAN TAPAK SEHINGGA DENGAN SERTIFIKAT TANAH PARA PENGHUNI DPT MEMINJAM DANA KE BTN UTK MEMBANGUN RUMAHNYA DAN PRASARANA DIBANGUN PEMERINTAH SISTEM PENGANGGARAN DAPAT DIPECAH MENJADI 3; TAHUN PERTAMA HANYA UNTUK PENYIAPAN MASYARAKAT, KE 2 UTK PERENCANAAN DAN KE 3 UTK PEMBANGUNAN FISIK SEHINGGA TIDAK TERJADI SHORT CUT KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH, MASYARAKAT, KONSULTAN PEMBANGUNAN DAN PIHAK PIHAK PEMEDULI MASYARAKAT DIDUDUKKAN SEBAGAI PRIME ACTOR ATAU SUBYEK YG BERDAULAT

Kasus 1 Koperasi Peda Tuan Lokasi: 12 Ulu, Palembang Pendanaan: Kredit Triguna dari BTN, bunga 8.5% per tahun untuk 15 tahun Biaya produksi: Rp 4,700,000.- s/d Rp 6,000,000.- 1998 ($470-600) (termasuk tanah) Ini adalah peremajaan kota di atas tanah negara dengan pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok. Melalui peremajaan ini masyarakat mendapatkan juga hak atas tanah. 47 keluarga mengikuti program ini.

KONDISI KAMPUNG MASYARAKAT SDH TINGGAL DI LOKASI INI LEBIH DARI 30 TH TANPA MEMILIKI HAK ATAS TANAH TERSEBUT YANG STATUSNYA ADALAH TANAH NEGARA. ARTINYA TANAH YANG BELUM DIBERIKAN STATUS HAK ATAS TANAH

LOKASI INI ADALAH LOKASI PASANG SURUT & MASYARAKAT SENGAJA MENGGALI LUBANG AGAR DAPAT MENAHAN AIR UTK BERBAGAI KEBUTUHAN TERMASUK MENCUCI DISAMPING KONDISI RUMAHNYA YANG BURUK PERSOALAN YANG SANGAT DIRASAKAN ADALAH KELANGKAAN AIR MINUM. IRONINYA MEREKA TINGGAl DIPINGGIR SUNGAI MUSI YANG JUSTERU MENJADI SUMBER UTAMA PDAM PALEMBANG UNTUK MINUM MEREKA MEMBELI DARI PENJUAL AIR KELILING YANG SANGAT MAHAL, TH 90-an MEREKA MENGELUARKAN 30-40 RIBU SEBULAN

MASYARAKAT YG DIWAKILI PARA PEMUDA MENDISKUSI BERBAGAI PERSOALAN DAN BAGAIMANA SOLUSINYA DENGAN KP (KONSULTAN PEMBANGUNAN) DLM PROSES PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN BERTUMPU PADA KELOMPOK MAKA MASYARAKAT MENGORGANISASI DIRI DAN DIDAMPINGI OLEH KONSULTAN PEMBANGUNAN. MELALUI SURVAI SWADAYA MASYARAKAT MERUMUSKAN PERSOALAN YG DIHADAPI DAN DGN DAMPINGAN MASYARAKAT MERUMUSKAN JUGA SOLUSINYA

KONSULTAN PEMBANGUNAN BERSAMA MASYARAKAT MEMPRESENTASIKAN HASIL KERJA MEREKA HASIL PERENCANAAN PARTISIPATIF TERSEBUT KEMUDIAN DIBAHAS DENGAN PARA SKPD KOTA PALEMBANG UTK MENDAPATKAN BANTUAN TEKNIK, DANA DAN PERSETUJUAN RENCANA

MASYARAKAT BERBAHAGIA SEKALI MENDAPAT AIR MINUM YANG MURAH HASIL PERTAMA MASYARAKAT MENDAPAT BANTUAN BAHAN DAN BANTUAN TEKNIK DARI PU UTK MEMASANG INSTALASI AIR MINUM DENGAN MENGGUNAKAN SARINGAN PASIR LAMBAT. MASYARAKAT JUGA MEMBENTUK LEMBAGA PENGELOLA DGN IURAN RP 2,500 /BLN/KELUARGA. BULAN PERTAMA SURPLUS RP 100.000,-

PROSES PEMBANGUNAN SWADAYA

HASIL PEMBANGUNAN SWADAYA DIMANA RUMAHNYA DIBANGUN OLEH MASYARAKAT, PRASARANA LINGKUNGAN OLEH DINAS PEMDA SENGAJA DIPILIH 2 LANTAI SECARA TERPISAH DENGAN TANGGA DARI SAMPING AGAR DAPAT DI SEWAKAN ATAU DIGUNAKAN UNTUK WARUNG YANG HASILNYA DIGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR KREDIT TRIGUNA KE BTN

SUNGAI GUNUNGSARI ILIR Kasus 2 : Koperasi GUNUNGSARI ILIR Lokasi : Gunungsari Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur Biaya produkdi Rp 6.500.000,- 1996 ($650) (termasuk tanah) Ini juga penataan kawasan kota di atas tanah negara (bantaran sungai). Kepada masyarakat diberikan hak atas tanah bila bersedia menata kembali permukiman mereka. Penghuni membayar Rp 75.000,- utk sertifikat SUNGAI GUNUNGSARI ILIR Pendanaan : Kredit Triguna BTN, bunga 8.5%/tahun utk 15 tahun. Putaran 1 (15 unit) PemKota menalangi pembangunan rumah kemudian rumah jadi dihipotekkan oleh koperasi utk mendapatkan dana tunai guna melanjutkan pembangunan putaran 2

KONDISI KAMPUNG YANG SANGAT TIDAK LAYAK HUNI INI JUGA PEMBANGUNAN BERTUMPU PADA KELOMPOK DIMANA MASYARAKAT MENGORGANISASI DIRI DAN DIDAMPINGI OLEH KONSULTAN PEMBANGUNAN. MELALUI SURVAI SWADAYA MASYARAKAT MERUMUSKAN PERSOALAN YG DIHADAPI DAN DGN DIDAMPINGI, MASYARAKAT MERUMUSKAN JUGA SOLUSINYA

PERTEMUAN INFORMAL ANTARA TOMA, KOPERASI, KONSULTAN PEMBANGUNAN DAN WAKIL BTN PENGALAMAN PALEMBANG MENGAJARKAN TIM KP UNTUK SILATURAHMI DULU DENGAN PARA TOKOH DAN BTN, SEBELUM BERTEMU DENGAN MASYARAKAT

HASIL PEMBANGUNAN SWADAYA RUMAH OLEH MASYARAKAT MENGGUNAKAN KREDIT DARI BTN, TALUT & INFRA OLEH PEMDA