EKONOMI SUMBERDAYA AIR AIR DAN PERKOTAAN II DEPARTEMEN ESL-FEM 2 0 11

INSTITUT PERTANIAN BOGOR AIR DAN PERKOTAAN MATA KULIAH EKONOMI SUMBERDAYA AIR Dr. Ir. AHYAR ISMAIL, MAgr INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2007

Pendahuluan Satu keunikan air yg penting dimengerti yaitu persediaannya selalu tetap (1360 juta km3) Pertumbuhan penduduk dan industri telah memperuncing masalah kesenjangan antara permintaan dan penawaran air terutama di kota besar seperti Jakarta, Surabaya. Konsumsi air rata-rata utk sebuah kota besar yg modern diperkirakan sekitar 2000 ltr/kapita/hari

Pendahuluan…… Kebutuhan air di perkotaan dpt dipenuhi dari air tanah, Air permukaan atau air hujan. Eksploitasi air tanah yang berlebih telah menimbulkan interusi air laut terutama kota besar seperti jakarta, sehingga tidak layak lagi sebagai sumber air bersih (clean water) dan air minum (drinking water)

Definisi Air bersih (clean water) : adalah air yg digunakan untuk keperluan sehari-hari yg kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum (drinking water) adalah air yg melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yg memenuhi syarat kesehatan dan dpt langsung diminum (Kepmen Kesehatan No. 907 tahun 2002)

Untuk itu diperlukan Pembaharuan kebijakan Pembangunan air bersih dan penyehatan Lingkungan. Permasalahan-Permasalahan Kurang efektif dan efisiennya investasi yang telah di bangun # Era Tahun 1970-1980 # Era Tahun 1980-1990 # Era Tahun 1990-2000 2. Air hanya dipandang sebagai benda sosial 3. Keterbatasan kemampuan pemerintah

Permasalahan-Permasalahan (lanjutan …) 4. Blm tersedianya kebijakan dan peraturan perundangan yg mengatur pemanfaatan potensi tersembunyi (hidden potential) yg ada di masyarakat. 5. Penyehatan lingkungan belum menjadi perhatian dan prioritas.

Pengalaman yg Menjadi Dasar Kebijakan : 1. Pengalaman di Indonesia 2 Pengalaman yg Menjadi Dasar Kebijakan : 1. Pengalaman di Indonesia 2. Pengalaman Internasional

Perlunya Pembaruan Khususnya yang terkait : Kebijakan Kelembagaan Mekanismenya

Kebijakan Pembangunan Air Minum Gambar1. Struktur Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Tujuan Umum : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yg berkelanjutan Khusus : Meningkatkan pembangunan, penyediaan, pemeliharaan prasarana dan sarana air minum Meningkatkan kehandalan dan keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana air minum

KEBERLANJUTAN Keberlanjutan aspek pembiayaan Keberlanjutan aspek teknik Keberlanjutan aspek lingkungan hidup Keberlanjutan aspek kelembagaan sosial

DASAR PENETAPAN KEBIJAKAN: UUD 1945 pasal 33 ayat 3 UU No.23 1992 ttg Kesehatan UU No.24 1992 ttg Penataan Ruang UU No.23 1997 ttg Lingkungan Hidup UU No.32 2004 ttg Pemerintah Daerah UU No.25 2000 ttg Propenas Millenium Development Goal (MDG) Deklarasi Koto (World Water Forum)

PARADIGMA BARU KEBIJAKAN Air merupakan benda sosial dan Ekonomi Pilihan yg diinformasikan sbg Dasar dalam Pendekatan Tanggap Kebutuhan (DRA) Pembangunan berwawasan lingkungan Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keberpihakan pada Masyarakat Miskin Akuntabilitas dlm Proses Pembangunan Peran Pemerintah sbg Fasilitator Peran Aktif Masyarakat Pelayanan Optimal dan Tepat Sasaran

STRATEGI PELAKSANAAN

MONITORING DAN EVALUASI Monev pada tingkat masyarakat pengguna Monev pada tingkat kabupaten/kota Monev pada tingkat provinsi Monev pada tingkat pusat

Pengendalian Banjir Banjir adalah aliran air permukaan dengan debit diatas normal Dikota besar seperti Jakarta banjir sangat merepotkan kehidupan, namun sebagian warga tetap saja mengganggu sistem drainase meskipun mereka sadar “berjudi dengan alam”

Ada 3 cara mengurangi kerugian akibat banjir : 1) Membatasi pemukiman dan pemanfaatan lahan potensial banjir; 2) Membuat tanggul penghalang; 3) Membuat waduk Contoh proyek pengendalian banjir Sungai Misisipi Sepanjang permukaannya ditembok dgn beton sejauh 3200 km

Perkiraan Debit Banjir Perkiraan debit banjir dapat dilakukan dengan 3 cara : 1) Cara statistik (probabilitas); 2) Cara satuan hidrograf dan 3) Cara empiris Cara statistik mendasarkan diri pada probabilitas puncak banjir (hanya bisa dilakukan bila tersedia data)

Cara satuan hidrograf mendasarkan perkiraan banjir pada limpasan permukaan dari curah hujan lebih. Lebih rumit dilakukan tapi paling dipercaya. Kelebihan cara ini dpt diterapkan utk berbagai variasi luas daerah aliran < 25 km2 - > 20.000 km2

Cara empiris dilakukan hanya jika tidak tersedia data yg memadai utk memperkirakan dgn dua cara diatas. Cara ini mendasarkan perkiraan debit banjir dlm hubungannya dgn satu atau dua variabel yg erat berhubungan dengan debit banjir misalnya luas daerah aliran

Terima Kasih