Manajemen pemerintahan dan pelayanan publik Good Governance Manajemen pemerintahan dan pelayanan publik

Dari government ke governance, sebuah perubahan mendasar. Merujuk kepada formalitas dan proses kelembagaan pemerintah di level negara dalam rangka memelihara ketertiban umum dan memfasilitasi kepentingan bersama (Stoker, 1998). Governance Manajemen jejaring pemerintahan (Rhodes, 1996) Upaya pemerintah dalam mengelola bidang politik, administrasi dan ekonomi yang mana warga negara dan kelompok-kelompok dalam masyarakat memungkinkan mengartikulasi kepentingan, mengupayakan hak-haknya, melakukan kewajiban dan menyelaraskan perbedaan-perbedaan (UNDP, 1997).

Perbedaan Goverment dan Governance No Unsur Perbandingan Kata Goverment Kata Governance 1 Pengertian Dapat berarti badan/ lembaga atau fungsi yg dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu negara Dapat berrti cara pengunaan atau pelaksanaan 2 Sifat hubungan Hirarchis Heterarkhis dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya fungsi 3 Komponen yang terlibat Sebagai subyek yang hanya ada satu yaitu institusi pemerintah Ada 3 komponen yang terlibat yaitu: publik, swasta, masyarakat 4 Pemegang peran dominan Sektor pemerintah Semua memegang peran sesuai dengan fungsi masing2 5 Efek yang diharapkan Kepatuhan warga negara Partisipasi warga negara 6 Hasil akhir yang diharapkan Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara Pencapaian tujuan negara dan masyarakat sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat.

Mengapa good governance? Agar kapasitas pelayanan publik makin baik. Adanya jaminan pelayanan yang baik melalui mekanisme sanksi dan penghargaan bagi pelayan publik. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang menjamin hak warga negara dalam hal penanganan urusan pemerintahan dan pengelolaan keuangan. Komitmen pemberlakukan hukum yang ketat. Partisipasi dan dialog. Modal sosial. (Larry Diamond, 2004).

Pengertian Good Governance merupakan proses penyelengaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service disebut governance (pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiiknya disebut good governance (kepemerintahan yang baik). (UNDP dalam Sedarmayanti) Ood

Prinsip prinsip Good Governance Partisipasi Penegakan Hukum Transparansi Kesetaraan Daya tanggap Wawasan kedepan Akuntabilitas Pengawasan Efisiensi dan efektif Profesionalisme

Aktor-aktor yang terlibat Sektor 1 Pemerintah, sebagai pemegang mandat. Sektor 2 Swasta, sebagai pelaku manajemen yang profesional. Sektor 3 Kelompok asosiasi (LSM), sebagai artikulasi masyarakat. Good Governance dapat dimaknai sebagai proses pengelolaan urusan pemerintah dengan melibatkan multilevel governments and actors.

Indikator good governance Interdependesi antaraktor. Interaksi yang berkesinambungan antaraktor dalam rangka kebutuhan pertukaran sumber daya dan negosiasi kepentingan bersama. Interaksi berbasis kepercayaan dan aturan main yang disepakati. Otonomi yang luas dari negara/pemerintah kepada jaringan pengelolaan. (Rhodes, 1996)

Good governance di Indonesia Pemerintah masih sebagai satu-satunya aktor. Dukungan politik yang “cair”. Kualitas administrasi pemerintahan yang belum memuaskan. Kapasitas pembuatan, implementasi dan evaluasi kebijakan yang masih belum optimal. (Sjahrir, 1999)

Referensi Gerry Stoker, Governance as theory: five propositions, UNESCO, 1998. Adel M. Abdellatif, Good Governance and It’s relationship to Democracy and Economic Development, Global Forum, 2003. R.A.W Rhodes, The New Governance: Governing without Government, Political Studies, 1996. Larry Diamond, The Imperative of Good Democratic Government, CIPE, 2004. Sjahrir, Good Governance di Indonesia masih utopia: Tinjauan Kritis Good Governance, Jurnal Tranparansi 14 November 1999.