“ MEKANISME PENEGASAN DAN PENETAPAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Verifikasi Dan Validasi Data (Cakupan, Batas dan Ibukota) Pemekaran Daerah Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM JAKARTA, 2 Juli 2012.
Advertisements

Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
Exercise Perkiraan Tahun dan Lokasi Penyusunan RRTR
Promosi Sumatera 1.Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pariwisata antar Provinsi 2.Aksesibilitas Pintu Masuk Sumatera 3.Zone Regional atas kesepakatan.
Draft Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
PADA ACARA : KUNJUNGAN KERJA DI PROVINSI DI. YOGYAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Yogyakarta, 11 JUNI 2012 PENGARAHAN SEKRETARIS JENDERAL.
Kegiatan Statistik Kehutanan
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
PENYELENGGARAAN PEMILU
TIM KOORDINASI AKSI PPK ACEH UTARA
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Alur Paparan Pendahuluan Kategori dan Mekanisme Penilaian
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Aplikasi Pemetaan Mutu
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penggandaan dan Pendistribusian
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
B A P P E D A Provinsi Jawa Barat PENJELASAN TEKNIS
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEGIATAN PENGAWASAN PERIODE AGUSTUS 2016
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
PENEGASAN BATAS DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
OLEH: PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA DEPOK, 2017
KANTOR ROMS 1 KANTOR PROV. RIAU & KEP.RIAU
Lesson Learned 2015.
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Rekapitulasi Data ISPU
Program Pelatihan K-13 TA 2018
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Rekapitulasi Data ISPU
Monitoring dan Evaluasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung
KONSULTAN MANAJEMEN PENDAMPINGAN PENANGANAN KUMUH WILAYAH SUMATERA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK
HASIL PENCERMATAN SUBSTANSI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU DATA TANGGAL 23 – 24 FEBRUARI DI BOGOR TIM TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PKTL DAN PEMDA.
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
RAPAT PAPARAN KONDISI DATA TERPADU PROGRAM PENANGGULANGAN FAKIR MISKIN (DT PPFM) TANGGAL 8 JANUARI 2018.
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
PELAKSANAAN PTDH ASN TERPIDANA TIPIKOR
Transcript presentasi:

“ MEKANISME PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS DAERAH ” Disampaikan pada : KUNJUNGAN KERJA DPRD KOTA JAMBI DITJEN BAK KEMENDAGRI Lt. 5, 2 FEBRUARI 2017

OUTLINE PAPARAN Rekapitulasi Data Batas Daerah di Pulau Sumatera; Segmen Batas Daerah di Provinsi Jambi; Penjelasan proses penegasan Batas Kota Jambi - Muaro Jambi.

REKAPITULASI DATA SEGMEN BATAS ANTAR PROVINSI DI PULAU SUMATERA RINCIAN REKAPITULASI DATA SEGMEN BATAS DAERAH PROVINSI DI PULAU SUMATERA (OKT 15) NO. SEGMEN BATAS ANTAR PROVINSI JUMLAH SEGMEN PERMENDAGRI SELESAI SDH PBD/ PENEGASAN BLM PBD/ PENEGASAN ACEH SUMATERA UTARA 9 - 4 5 2. RIAU 3. SUMATERA BARAT 3 4. JAMBI 5. 6. BENGKULU 1 7. LAMPUNG 8. 9. SUMATERA SELATAN 13 10. 7 11. 12. TOTAL (batas antar provinsi) 65 16 44 SUB TOTAL BTS PROV JAMBI= 20 SEGMEN

REKAPITULASI DATA SEGMEN BATAS ANTAR KAB/KOTA DALAM PROVINSI DI PULAU SUMATERA REKAPITULASI JUMLAH PENYELESAIAN SEGMEN BATAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI NO. PROVINSI JML SEGMEN PERMENDAGRI SELESAI SUDAH PBD/ PENEGASAN BELUM PBD/ PENEGASAN TARGET 2016 ACEH 39 8 19 12 2. SUMATERA UTARA 56 11 22 23 3. RIAU 2 15 4. SUMATERA BARAT 32 5. BENGKULU 13 10 3 - 6. JAMBI 17 1 7. SUMATERA SELATAN 34 8. LAMPUNG 31 6 25 9. BANGKA BELITUNG 4 10. KEPULAUAN RIAU TOTAL (batas antar kab/kota ) 248 46 124 78

DATA BATAS ANTAR PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI

PROSES FASILITASI PBD KOTA JAMBI – MUARO JAMBI Telah dilaksanakan serangkaian fasilitasi oleh Tim PBD Pusat, terakhir mll rapat pada tanggal 16 – 18 Maret 2016 di Hotel Orchadz Jakarta yang dihadiri oleh Tim PBD Pusat, Tim PBD Provinsi Jambi, serta Tim PBD Kota Jambi dan Kab. Muaro Jambi. Pada rapat tersebut disepakati (BA) akan dilaksanakan verifikasi lapangan yang melibatkan Tim PBD Pusat dan Tim PBD Provinsi pada Bulan April 2016 Pd rapat tsb disepakati ada tiga pilar yang akan diverifikasi, yaitu PBU 33, PBU 34, dan PBU 35

HASIL VERIFIKASI BATAS KOTA JAMBI – MUARO JAMBI Telah dilaksanakan verifikasi lapangan pada tanggal 13 April 2016 yang dihadiri oleh Tim PBD Pusat, Tim PBD Provinsi Jambi, serta Tim PBD Kota Jambi dan Kab. Muaro Jambi; Setelah dilakukan verifikasi lapangan, tiga pilar yang direncanakan untuk diverifikasi tidak ditemukan; Justru ditemukan empat pilar eksisting pada saat verifikasi lapangan yaitu: PBU 112 Tahun 2011, BHXVIII Tahun 1986 (pilar batas Kabupaten Batanghari dengan Kota Jambi), PBU 123 Tahun 2011, dan P.XII (Batas Kota Jambi dengan Kab. Muaro Jambi).

BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN

PETA HASIL VERIFIKASI LAPANGAN POSISI PILAR YANG DITEMUKAN SAAT VERIFIKASI: PBU 112 Tahun 2011 BHXVIII Tahun 1986 (pilar batas Kabupaten Batanghari dengan Kota Jambi) PBU 123 Tahun 2011 P.XII (Batas Kota Jambi dengan Kab. Muaro Jambi) Titik target diverifikasi Pilar eksisting ditemukan

TINDAK LANJUT Telah dilakukan fasilitasi oleh Pemprov Jambi pasca verifikasi lapangan oleh TIM PBD Pusat (berita acara). Hasil: Pemkot Jambi dan Pemkab Muaro Jambi sepakat untuk mencantumkan 4 titik pilar yang ditemukan saat verifikasi lapangan sbg acuan batas antara kedua daerah Pemprov Jambi akan memfasilitasi kembali penarikan garis batas kedua daerah bdsrkan kesepakatan pasca verifikasi (rencana pd bln Maret/April 2017) Pasca fasilitasi oleh Pemprov, akan dilakukan proses penerbitan permendagri batas daerah

BA KESEPAKATAN KOTA JAMBI-KAB. MUARO JAMBI PASCA VERIFIKASI

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Terima Kasih Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Email : bad.wilayah1@gmail.com