Majelis Profesor Riset

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Advertisements

UNDANG UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010

Hukum Keuangan Negara.

GEOPOLITIK BAB 8.

Level Kompetensi V Indah Dwi Qurbani, SH, MH

BAB III NEGARA.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pengertian, Fungsi, dan Tujuan NKRI

WAWASAN NUSANTARA ...adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya dan lingkungan geografinya sebagai negara kepulauan; berdasarkan Pancasila.

REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN

POLITIK HUKUM I NI’MATUL HUDA

Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik

Tantangan reformasi birokrasi pemerintahan jokowi : refleksi terhadap pelayanan publik JAKARTA, 3 juni 2015.

Isi pembukaan UUDisi pembukaan UUD isi pembukaan UUD UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”

Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI

RANCANGAN AWAL RKP 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik

PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN

Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/ PEMERINTAH

MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI

Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH

LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA

PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ

Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X

NKRI Mengembangkan Sikap Positif terhadap Negara Kesatuan Republik INDONESIA Dr.SUHARTO,Drs,SH,M.Hum.

4.3.Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 NKRI

UNIERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)

SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH Level Kompetensi V.

Sistem Keuangan Negara

MENU UTAMA referensi kompetensi materi latihan.

DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA

AKUNTABILITAS KINERJA

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik

Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:

TUJUAN DAN KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

NEGARA INDONESIA.

Strategi Pembangunan Nasional untuk Menjadi Negara Maju

KESEJAHTERAAN PENDAHULUAN

JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA

Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.

PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.

4.3.Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 NKRI Materi pembelajaran: –P–P–P–Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia –P–P–P–Pokok pikiran.

PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

PROGRAM KERJA PENGAWASAN BPKP DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Sumitro Direktur PLP Bidang Kesejahteraan Rakyat, Deputi Polhukam dan.

Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016

KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017

MEMBANGUN BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4

Transcript presentasi:

Majelis Profesor Riset Sistem Penganggaran : Money Follows Program Sestama Majelis Profesor Riset Bogor, 3 Juni 2016 www.batan.go.id

Reformasi Birokrasi Sasaran RB KESEJAHTERAAN & KEBAHAGIAAN PERUBAHAN PEMB. NASIONAL (MANUSIA, UNGGULAN, PEMERATAAN, KEWILAYAHAN) Nawa Cita , RPJMN 2015 - 2019 KESEJAHTERAAN & KEBAHAGIAAN RB BERHASIL BAIK PENGUATAN RB PEMERINTAH BERBASIS KINERJA DITANDAI Prinsip Penyeleggaraan Pemerintah 3 E. Kinerja Fokus Outcome. Manajemen Kinerja Instansi Berbasis Elektronik. Individu Berkontribusi Sasaran RB Birokrasi yang Bersih & Akuntabel. Birokrasi yang Efektif dan Efisien. Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Berbasis Kinerja

SPIP TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA WTP WTA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ...... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial .... WAJAR TANPA PENGECUALIAN WTP AKUNTA-BILITAS KEUANGAN GOOD PUBLIC GOVERNANCE & CLEAN GOVERN-MENT REFORMASI BIROKRASI WILAYAH TERTIB ADMI- NISTRASI WTA 8 AREA PERUBAHAN AKUNTA-BILITAS KINERJA SPIP WILAYAH BEBAS KORUPSI WBK Soft Control Hard Control 4

RENCANA KERJA PEMERINTAH dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga www.batan.go.id

Kebijakan Money Follow Program Sasaran dan Target Fungsi : Pendidikan. Sosial. Pertahanan. Kesehatan dll www.batan.go.id

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL POSISI BATAN DALAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL Prioritas Pembangunan Nasional Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pendidikan Pembangunan Sektor Unggulan Kedaulatan Pangan Maritim dan Kelautan Kedaulatan Energi Pengembangan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus/KEK www.batan.go.id

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT PENDIDIKAN

BATAN

PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN KEDAULATAN PANGAN

BATAN

PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN MARITIM DAN KELAUTAN

BATAN

PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN KEDAULATAN ENERGI

BATAN

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN KAWASAN EKONOMI (KEK)

BATAN

TERIMA KASIH